Beranda blog Halaman 241

BI: Pariwisata Jadi Mesin Utama Ekonomi Bali-Nusra

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BI: Pariwisata Jadi Mesin Utama Ekonomi Bali-Nusra
Achris Sarwani

Mataram (ekbisntb.com) – Bank Indonesia menegaskan sektor pariwisata masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kawasan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena itu, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah di tengah ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan Koordinator Wilayah Bank Indonesia Bali Nusra, Achris Sarwani, saat pembukaan ajang Karya Kreatif NTB (KK-NTB) 2026 di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Jumat, 15 Mei 2026 sore.

Achris mengatakan, salah satu mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral di daerah adalah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi advisory kepada kepala daerah, termasuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor tradisional.

“Bank Indonesia memang punya tugas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kami bertugas menjadi advisor bagi kepala daerah dan salah satu fokusnya adalah mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor potensial yang harus terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pelaku usaha.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Balinusra saat ini tercatat mencapai sekitar 7,93 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Tingginya pertumbuhan ini salah satunya ditopang oleh sektor pariwisata.

Berdasarkan struktur ekonomi kawasan Balinusra, sektor pariwisata disebut menyumbang hampir 30 persen atau sekitar 29,79 persen, lebih tinggi dibanding sektor pertanian yang berada di kisaran 20 persen.

“Ini menunjukkan bahwa pariwisata adalah mesin utama ekonomi kawasan Bali Nusra. Kalau pariwisata di wilayah ini turun, dampaknya juga bisa terasa terhadap ekonomi nasional,” tegas Mantan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ini.

Meski demikian, Achris mengakui sektor pariwisata saat ini menghadapi tantangan akibat gejolak global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi mobilitas wisatawan internasional. Namun, BI tetap optimistis karena pasar wisatawan dari Australia, Tiongkok, Jepang, dan Korea masih sangat potensial bagi wilayah Bali Nusra.

Apalagi, kawasan ini akan segera memasuki periode high season pariwisata bersamaan dengan momentum libur sekolah.

“Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga jika peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Achris juga menyoroti pentingnya memperkuat promosi pariwisata internasional melalui ajang Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) yang akan digelar pada 27–29 Mei mendatang di Bali. Event tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi NTB untuk memasarkan destinasi wisata dan desa wisata kepada buyer internasional dari berbagai negara.

Ia menyebut, hingga saat ini lebih dari 40 negara telah mendaftar sebagai buyer dalam ajang tersebut.

“NTB harus memanfaatkan momentum ini. Desa wisata di NTB perlu ikut tampil agar bisa masuk dalam paket wisata internasional, bukan hanya Bali, tetapi satu kawasan Bali Nusra,” ujarnya.

Selain promosi destinasi, BI juga terus memperkuat kemudahan transaksi wisatawan mancanegara melalui pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara berbasis QRIS cross border.

Saat ini, wisatawan asal Tiongkok yang menggunakan Alipay dan WeChat Pay disebut sudah dapat bertransaksi melalui QRIS di Indonesia. Fasilitas serupa juga mulai tersedia bagi wisatawan dari Jepang, Korea Selatan, serta sejumlah negara ASEAN.

“Bank Indonesia ingin memastikan wisatawan yang datang ke Indonesia, termasuk NTB, mendapatkan kemudahan transaksi. Ini bagian dari upaya memperkuat daya saing pariwisata daerah,” katanya.

Achris menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Bank Indonesia diharapkan terus diperkuat agar sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM lokal semakin berkembang dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. (bul)

Koperasi Merah Putih di Mataram Mulai Beroperasi, Pembangunan Kantor Diminta Dipercepat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Koperasi Merah Putih di Mataram Mulai Beroperasi, Pembangunan Kantor Diminta Dipercepat
Jimmy Nelwan (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram mengungkapkan aktivitas operasional Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah kelurahan mulai berjalan meskipun sebagian besar koperasi belum memiliki kantor dan gerai permanen. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi di masing-masing kelurahan.

Dari total 50 kelurahan di Kota Mataram, baru lima kelurahan yang telah memiliki lahan dan sedang dalam proses pembangunan kantor serta gerai KMP. Pemerintah juga meminta agar proses pembangunan yang sedang berjalan dapat dipercepat sehingga koperasi segera memiliki pusat operasional tetap.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat terkait ketentuan luas lahan pembangunan kantor koperasi.

Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan kebutuhan lahan sekitar 6 hingga 10 are untuk setiap kelurahan. Namun, ketentuan tersebut dinilai cukup sulit diterapkan di Kota Mataram yang memiliki keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk.

“Kami masih menunggu aturan baru dari pemerintah pusat terkait perubahan ukuran lahan yang sebelumnya ditetapkan sekitar 6 sampai 10 are di setiap kelurahan,” ujarnya, pekan kemarin.

Meski belum memiliki kantor permanen, Jimmy memastikan aktivitas KMP tetap berjalan dengan memanfaatkan kantor sementara di kantor lurah masing-masing. Pengurus koperasi juga mulai menjalankan aktivitas usaha sambil menunggu pembangunan gedung selesai.

“Memang kantor permanen belum ada, tetapi teman-teman pengurus sudah mulai menjalankan usaha masing-masing,” katanya.

Menurut Jimmy, pemerintah daerah terus mendorong agar keberadaan KMP tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu bergerak dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, pihaknya saat ini menggelar pelatihan bagi seluruh pengurus KMP untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan koperasi. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama tiga hari di salah satu hotel di Kota Mataram.

Ia menjelaskan, pelatihan itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, administrasi usaha, hingga pengembangan jejaring usaha bersama pelaku UMKM di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, sebagian besar pengurus KMP masih membutuhkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan koperasi secara profesional.

“Selain meningkatkan keterampilan, pelatihan ini juga menjadi sarana edukasi bagi pengurus koperasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar bisa berkolaborasi dengan KMP,” jelasnya.

Jimmy menambahkan, pemerintah ingin koperasi di tingkat kelurahan dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga.

“Ini bagian dari upaya kami mendorong pengurus agar lebih aktif dan intens dalam mengelola KMP,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan tambahan pembangunan kantor dan gerai koperasi di luar lima kelurahan yang sudah berjalan, yakni Kelurahan Mandalika, Kelurahan Babakan, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Ampenan Utara, dan Kelurahan Jempong Baru.

Dengan demikian, masih terdapat 45 kelurahan yang belum menunjukkan progres pembangunan kantor KMP karena terkendala penyediaan lahan.

Jimmy berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran terhadap aturan luas lahan agar pembangunan kantor koperasi dapat direalisasikan di seluruh kelurahan di Kota Mataram.

Selain itu, ia juga meminta pembangunan kantor koperasi di lima kelurahan yang saat ini sedang dikerjakan dapat dipercepat, mengingat proses pembangunan dilakukan oleh pihak TNI.

“Kalau bisa pembangunannya lebih dipercepat lagi supaya kantor koperasi segera bisa ditempati karena kami masih menunggu proses pengerjaan dari pihak yang membangun,” pungkasnya. (pan)

Buka KK-NTB 2026, Gubernur Minta Pembinaan UMKM Diregenerasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal pada kegiatan pembukaan KK-NTB 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pelaku UMKM dan pengrajin lokal di daerah ini untuk naik kelas, pembinaannya dilakukan tiga tahun dan harus mandiri. Hal itu disampaikan Iqbal saat membuka Karya Kreatif NTB (KK-NTB) 2026 yang digelar Bank Indonesia di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Jumat sore, 15 Mei 2026.

Iqbal terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB yang dinilai konsisten menggelar ajang KK-NTB setiap tahun sebagai ruang promosi dan pembinaan bagi pelaku UMKM lokal.

“Saya mengikuti kegiatan ini untuk kedua kalinya dan saya melihat ada evolusi, ada perbaikan, ada progres. Kegiatan ini semakin bermakna dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Iqbal mengungkapkan, tahun lalu dirinya sempat menyoroti minimnya wajah-wajah baru dalam pameran UMKM di NTB. Menurutnya, banyak pelaku usaha potensial di pelosok daerah yang belum tersentuh pembinaan.

Ia mengaku senang karena pada penyelenggaraan tahun ini terdapat 15 UMKM baru yang ikut ambil bagian.

“Di seluruh NTB ini banyak sekali hidden gems. Banyak mutiara terpendam yang kalau dibina dengan baik akan menjadi produk unggulan,” katanya.

Ia menekankan program inkubasi UMKM harus memiliki target jelas. Menurutnya, masa pembinaan idealnya maksimal tiga tahun, dimulai dari tahap startup, pengembangan produk, hingga komersialisasi penuh agar pelaku usaha mampu mandiri.

“Kalau inkubasi tidak berujung pada kemandirian, berarti inkubasi itu gagal,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Iqbal juga membagikan pengalamannya membeli produk tenun Munafa dari Kabupaten Dompu yang ia kenakan saat acara tersebut. Ia mengaku sengaja memesan motif khusus dan terkesan dengan kualitas hasil karya pengrajin lokal.

Karena puas dengan hasilnya, ia bahkan membayar tiga kali lipat dari harga yang ditawarkan pengrajin.

“Saya ingin menunjukkan bahwa karya mereka layak dihargai tinggi,” ujarnya.
Menurut mantan diplomat ini, selama ini produk pengrajin di negara berkembang sering kali hanya dihargai berdasarkan tenaga kerja manual semata. Berbeda dengan negara maju yang mampu membangun narasi kuat sehingga produknya dipandang sebagai karya seni bernilai tinggi.

“Mindset kita harus berubah. Jangan lagi melihat produk pengrajin hanya sebagai kerajinan tangan, tetapi sebagai karya seni,” katanya.

Selain kriya, Iqbal juga menyoroti potensi besar kopi NTB yang dinilai memiliki cita rasa khas dan berpeluang menjadi produk unggulan daerah.

Ia menyebut kopi arabika dari Sembalun dan Sajang di kaki Gunung Rinjani memiliki karakter rasa yang kuat. Sementara di Pulau Sumbawa terdapat kopi robusta unggulan seperti Kopi Tepal dan Kopi Tambora.

Iqbal bahkan mendorong pelaku industri kopi untuk mulai mengembangkan konsep blended coffee dengan menggabungkan karakter kopi Lombok dan Sumbawa agar tercipta identitas baru kopi khas NTB.

“Kalau budaya Lombok dan Sumbawa bisa menyatu, kenapa kopinya tidak?” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah fondasi UMKM lokal semakin kuat melalui proses inkubasi, pemerintah daerah akan mulai lebih agresif membawa produk NTB ke pasar yang lebih luas, termasuk ajang internasional.

Iqbal mengungkapkan NTB telah menerima sejumlah undangan pameran luar negeri. Salah satunya adalah undangan dari Menteri Perdagangan untuk menjadi tamu kehormatan dalam pameran ASEAN-China di Tiongkok pada September mendatang.

“Kita siapkan dulu fondasinya kuat, setelah itu kita dorong mereka keluar ke pasar global,” tandasnya. (bul)

Investasi Perumahan di Lombok Barat Tertahan, Bupati: Tidak Bisa Sembarangan Membangun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Ahmad Zaini

Giri Menang (ekbisntb.com) – Minat investasi sektor perumahan di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat. Namun, realisasi investasi tersebut saat ini menghadapi kendala serius akibat ketatnya regulasi tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini menanggapi banyaknya pengajuan investasi perumahan yang masuk ke wilayahnya.

Menurut Zaini, persoalan utama saat ini bukan minimnya investor, melainkan keterbatasan lahan yang bisa dialihkan untuk pembangunan perumahan.

“Banyak yang mau masuk untuk investasi perumahan di Lombok Barat. Tapi masalahnya lahannya di mana? Sekarang lahan pertanian sudah diikat sangat ketat oleh negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan sinkronisasi tata ruang secara nasional, termasuk penetapan kewajiban menjaga luas lahan baku sawah agar tidak terus tergerus alih fungsi lahan.

Dalam kebijakan tersebut, daerah diwajibkan mempertahankan minimal sekitar 87 persen lahan sawah yang telah ditetapkan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak leluasa melakukan perubahan tata ruang.

“Sekarang tidak bisa sembarangan mengubah tata ruang karena aturan dari pusat sangat ketat,” katanya.

Menurutnya, banyak investor justru mencari lahan strategis yang saat ini sebagian besar masih masuk kategori lahan pertanian produktif. Di sisi lain, lahan yang diperbolehkan untuk pembangunan perumahan umumnya berada di wilayah yang kurang diminati pasar.

“Kalau lahannya di daerah pegunungan, siapa yang mau beli perumahan di sana? Itu yang menjadi persoalan,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Mantan Direktur Utama PDAM Menang Mataram ini, membuat banyak pihak berada dalam situasi ketidakpastian, termasuk masyarakat yang telah membeli lahan namun belum mengetahui apakah kawasan tersebut nantinya diperbolehkan untuk pembangunan.
“Orang yang sudah beli lahan juga sekarang waswas, apakah nanti boleh dibangun atau tidak,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kata dia, terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah pusat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

Ia menjelaskan, sinkronisasi tata ruang harus dilakukan secara kolektif di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di NTB agar kebutuhan lahan pembangunan tetap terpenuhi tanpa mengorbankan ketahanan pangan.

“Provinsi harus menghimpun seluruh kebutuhan dari 10 kabupaten/kota. Ini harus dilihat secara akumulatif agar ada solusi yang adil,” katanya.

Zaini menegaskan, pemerintah daerah tetap mendukung investasi yang masuk ke Lombok Barat. Namun, kebijakan pembangunan harus tetap sejalan dengan aturan tata ruang nasional serta perlindungan lahan pertanian yang menjadi kepentingan strategis negara. (bul)

Dua Tambang di NTB Masuk Proyek Strategis Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Samsudin (Suara NTB/era)

DUA tambang di NTB masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua tambang itu adalah tambang emas dan tembaga Dodo Rinti milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan proyek emas dan tembaga di Blok Onto, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu yang dikelola PT Sumbawa Timur Mining (STM).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengatakan pengembangan tambang Dodo Rinti masih berada dalam tahap persiapan. Saat ini, proses perizinannya masih berproses di Kementerian Kehutanan karena area yang akan dikembangkan berada dalam kawasan hutan.

Menurutnya, izin tersebut menjadi syarat utama sebelum proyek ekspansi dapat berjalan, terlebih sebagian wilayah masuk kategori hutan lindung yang pemanfaatannya diatur secara ketat. “Hutannya statusnya hutan konduksi terbatas dan hutan lindung,” ujarnya, belum lama ini.

Menyinggung soal luas kawasan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumpawa itu, Samsudin belum merinci. Namun, ia memastikan proses perpanjangan area tambang masih berlangsung di pemerintah pusat.

“Yang jelas perpanjangan areal tambang sekarang dalam proses perizinan di Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Sementara itu, PT STM hingga kini masih berada pada tahap eksplorasi tambang. Di sisi lain, rencana pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut telah memperoleh persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“PT STM sekarang sudah dalam proses perizinan untuk pemanfaatan energi panas buminya. Kemarin sudah keluar persetujuan lingkungan untuk melakukan eksplorasi panas bumi ini,” jelasnya.

Ia menerangkan, proyek panas bumi tersebut berbeda dengan aktivitas tambang utama PT STM. Pengembangan geotermal dilakukan melalui perusahaan terpisah yang menjadi anak perusahaan.

Tahapan proyek panas bumi, lanjutnya kini memasuki eksplorasi setelah seluruh izin lingkungan rampung. Jika hasil kajian ekonominya dinilai memenuhi syarat, proyek akan berlanjut ke tahap produksi.

“Setelah izin lingkungan untuk geotermal keluar, segera dilakukan eksplorasi. Kalau sudah masuk kajian ekonomi dan dinilai layak, baru dilakukan eksploitasi,” katanya.

Untuk sektor pertambangan, PT STM sebelumnya juga mengajukan rencana penggunaan laut sebagai lokasi pembuangan tailing. Selain itu, perusahaan turut mengusulkan pembangunan pelabuhan guna mendukung distribusi hasil tambang.

“Kemarin sudah diajukan ke Kementerian Kelautan. Kalau di kami diinformasikan, pertama soal itu tailing. Kedua, tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk pengangkutan hasil produksi tambang,” jelasnya.

Eks Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran DLHK NTB itu menilai status PSN akan memberikan keuntungan berupa percepatan koordinasi dan kemudahan proses perizinan antar instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat juga akan menurunkan tim khusus untuk mendampingi proyek-proyek tersebut agar proses administrasi berjalan lebih terintegrasi.

“Dengan begitu kita tidak terlalu banyak lika-liku nya karena pasti ada perhatian nasional untuk ini segera dilakukan pembenahan dari proses perizinan,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh tahapan dan prosedur perizinan tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. “Tetap semua produser dilewati. Tapi proses tahapan jauh lebih sinkron, karena sudah tersedia klausulnya, kementerian kehutanan berbuat apa. Lingkungan berapa, ESDM berapa, termasuk perikanan. Kalau PSN berarti satu kesatuan. Itu tidak boleh ada penghambat di level-level teknis itu,” tutupnya. (era)

Sempat Ditarget April, Operasional Seaplane di NTB Masih Berproses

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sempat Ditarget April, Operasional Seaplane di NTB Masih Berproses
Ilustrasi seaplane yang mendarat di bendungan. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Keberadaan seaplane yang menghubungkan antar destinasi wisata di NTB, baik di Pulau Lombok dan Sumbawa masih berproses. Investor yang memilih Bendungan Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai landasan seaplane nanti akan melayani Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, Teluk Saleh di Kabupaten Sumbawa, Satonda di Kabupaten Dompu, Gili Tramena di Lombok Utara dan Kawasan Mandalika.

Alasan memilih Bendungan Batujai untuk landasan seaplane ini, tujuannya agar lebih dekat dengan bandara, sehingga ketika wisatawan datang ke Lombok dan ingin mengunjungi pulau-pulau tersebut, bisa langsung diantar menggunakan seaplane.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Ervan Anwar mengakui, jika perizinan pengadaan seaplane tidak hanya berproses di satu kementerian, tetapi beberapa kementerian sekaligus, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi.

Saat ini, ungkapnya, izin pemanfaatan Bendungan Batujai masih diselesaikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Meski sempat ditarget beroperasi pada triwulan kedua 2026, ia mengaku semua bergantung pada kecepatan proses perizinan di pusat. Namun, besar peluang seaplane ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini.

“Tergantung izinnya cepat atau enggak kan, Karena ada izin-izin yang harus diselesaikan, dokumen-dokumen harus dipenuh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, juga mengatakan proses pengadaan pesawat air ini masih berproses di pusat. Menyinggung soal kesiapan lokasi pendaratan, ia mengaku sejak akhir tahun 2025 lalu Pemkab Lombok Tengah sudah bersiap untuk membangun tempat mendarat dengan mengusung konsep alam. Rencananya, akan dibangun ruang tunggu penumpang menggunakan bambu.

“Semua dari konsep alam, dari bambu, kayu, itu untuk fasilitas penumpang menunggu juga. Ada semacam lounge,” katanya.

Rute seaplane ini akan menghubungkan antar destinasi wisata di Bali dan Lombok. Ke depannya, akan terhubung juga dengan destinasi yang ada di NTT, sesuai dengan kesepakatan pada Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
“Iya tergantung nanti di mana destinasi yang disepakati. Makanya kita sedag mencoba menambah destinasinya,” lanjutnya.

Menurutnya, Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal sangat menanti dan mendukung investasi seaplane ini. Menyinggung soal besaran nominal investasi, Irnadi mengaku belum mengetahui karena masih dalam tahap awal diskusi. (era)

1.392 Ekor Burung Sitaan Dilepasliarkan Kembali ke TWA Suranadi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
1.392 Ekor Burung Sitaan Dilepasliarkan Kembali ke TWA Suranadi
Ribuan burung dilepasliarkan di kawasan TWA Suranadi, Jumat, 15 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Ribuan burung hasil penggagalan lalu lintas ilegal satwa dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 15 Mei 2026.

Pelepasliaran dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Ina Soelistyani mengatakan, burung-burung tersebut sebelumnya diamankan di Bali karena dilalulintaskan secara ilegal tanpa dokumen dan pengawasan resmi.

Sebanyak 1.392 ekor burung dilepas kembali ke alam sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati di NTB.

“Burung-burung ini nantinya dapat kembali hidup dan beradaptasi di habitatnya, berkembang biak, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya hayati khususnya unggas di NTB,” ujar Ina.

Ia menjelaskan, berbagai jenis burung yang dilepasliarkan antara lain pleci kacamata, pleci walacea, prenjak kepala merah, ciblek, kopyor jambul, cabe-cabean, cendet, burung madu kumbang, hingga kepodang.

Menurut Ina, praktik lalu lintas ilegal satwa liar sangat berisiko terhadap kelestarian lingkungan karena tidak adanya jaminan kesehatan maupun pengawasan terhadap satwa yang dibawa keluar daerah.

“Kami berkomitmen bersama KSDA untuk menjaga satwa liar tetap berada di habitatnya. Lalu lintas ilegal ini sangat mengganggu karena tidak ada penjaminan kesehatan dan berpotensi membawa satwa liar dilindungi tanpa pengawasan,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap lalu lintas satwa penting dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tujuan maupun asal satwa.

Balai Karantina NTB juga mengimbau masyarakat yang ingin melalulintaskan unggas maupun satwa liar agar terlebih dahulu melapor kepada pihak berwenang, baik BKSDA maupun Balai Karantina.

“Tujuannya agar kami dapat memberikan penjaminan kesehatan sehingga tidak menularkan penyakit ke luar daerah atau pun mengganggu ekosistem satwa di Provinsi NTB,” jelasnya. (bul)

KK-NTB 2026: Strategi BI Perluas Akses Pasar dan Pembiayaan Ekonomi Kreatif Sasambo

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Opening Ceremony Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) Tahun 2026 pada Jumat (15/5/2026)

Mataram (Ekbis NTB) — Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Dekranasda NTB resmi membuka gelaran Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) Tahun 2026 pada Jumat (15/5/2026). Mengusung tema “Harmoni Kreatif Sasambo”, ajang tahunan ini digelar selama tiga hari hingga 17 Mei 2026 di Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram.

Penyelenggaraan KK-NTB tahun ini membawa misi penting, yakni mendorong pelaku UMKM di sektor wastra, ready to wear, kriya, kuliner, home decor, hingga kopi agar mampu naik level melalui penguatan akses pasar dan pembiayaan.

Hapus Stigma ‘Pemain Lama’, 113 UMKM Terlibat

Ada yang berbeda pada perhelatan kali ini. Dari total 113 UMKM binaan dan mitra BI Provinsi NTB yang terlibat, panitia sengaja memboyong belasan pelaku usaha baru—disebut sebagai UMKM hidden gem—yang merupakan hasil kurasi dan bootcamp program Wirausaha Unggulan BI NTB 2026.

Langkah ini diambil sebagai upaya regenerasi dan pembaruan struktur UMKM daerah.

“Keikutsertaan UMKM baru atau hidden gem ini merupakan upaya regenerasi untuk menghapus stigma keikutsertaan berulang oleh UMKM yang itu-itu saja dalam setiap pameran,” tulis rilis resmi Bank Indonesia.

Melalui langkah ini, pelaku usaha baru tersebut diharapkan memiliki daya saing tinggi untuk menembus pasar nasional hingga pasar global.

Kawinkan Kopi Lokal dengan Kedai Kekinian

Selain regenerasi UMKM, terobosan strategis KK-NTB 2026 adalah kolaborasi antara Bank Indonesia NTB dengan Lombok Coffee Hub. Untuk memperkuat ekosistem dan memberi nilai tambah pada industri kopi lokal, enam varietas kopi unggulan NTB dikawinkan dengan enam coffee shop kenamaan di Kota Mataram.

Enam produk kopi lokal yang didorong untuk memperkuat branding menuju pasar global tersebut meliputi:

  • Sajang Arabica
  • Sapit Arabica
  • Tambora Robusta
  • Rarak Robusta
  • Metrokosta Arabica
  • Rempek Robusta

Transaksi Turis Asing Makin Mudah Lewat QRIS Cross Border

Guna mendukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, seluruh transaksi di KK-NTB 2026 memprioritaskan penggunaan QRIS. Menariknya, para pelaku UMKM kini bisa langsung menerima pembayaran dari wisatawan mancanegara berkat perluasan layanan QRIS Cross Border.

Sistem ini mempermudah pelancong asal Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Jepang, hingga yang terbaru dari China (diresmikan 30 April 2026 lalu) untuk bertransaksi langsung dengan merchant lokal NTB. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak omzet pelaku UMKM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dukungan Penuh dari Pemprov NTB

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang membuka langsung acara tersebut, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BI NTB atas konsistensinya. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berjalan beriringan memajukan ekonomi kreatif.

“Jaga kualitas produk, kuasai digital, dan berani go global,” pesan Lalu Muhamad Iqbal kepada para pelaku UMKM yang tampil di ajang tersebut.

Senada dengan Gubernur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa KK-NTB 2026 bukan sekadar pameran kosmetik atau ajang promosi musiman.

“Melalui Karya Kreatif NTB 2026, kami berharap UMKM NTB semakin berkembang, mampu memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Hario.

Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh jajaran penting seperti Kepala Koordinator BI Provinsi Balinusra Achris Sarwani, Sekda Provinsi NTB, Ketua Dekranasda NTB, perwakilan OJK, hingga kepala OPD setempat. Selama tiga hari, pengunjung disuguhkan berbagai agenda menarik mulai dari bazar kuliner, talkshow, business matching perbankan, hingga parade tenun dan fashion show. (r/fan)

Astra Women Network 2026: Pacu Kepemimpinan Perempuan untuk Dampak Nyata

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Astra Women Network 2026 mengusung tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”, di Menara Astra, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Mataram (Ekbis NTB) – Astra terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan perempuan di seluruh lini bisnis perusahaan lewat gelaran Astra Women Network 2026.

Mengusung tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”, acara yang berlangsung di Menara Astra, Jakarta, Selasa (12/5/2026) ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak sekadar membuka kesempatan berkembang, melainkan mendorong kontribusi nyata bagi masyarakat, perusahaan, dan bangsa.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, serta jajaran eksekutif Grup Astra.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi Astra dalam menyediakan ruang kolaborasi bagi perempuan.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa,” ujar Diana.

Astra Women Network 2026 mengusung tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”, di Menara Astra, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Komitmen Inklusivitas Astra

Direktur Astra, Gita Tiffani Boer, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen penuh untuk membangun ekosistem kerja yang inklusif dan membuka peluang seluas-luasnya bagi perempuan.

“Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan, maupun bangsa,” kata Gita.

Astra Women Network 2026 juga menghadirkan sejumlah pembicara inspiratif, di antaranya Chief Executive Officer (CEO) Grab Indonesia Neneng Goenadi dan Ketua Pengurus Perempuan Astra sekaligus CEO AstraPay Rina Apriana. Keduanya berbagi pengalaman mengenai pentingnya keberanian mengambil peran kepemimpinan.

Data dan Kontribusi Nyata

Sebagai informasi, program penguatan kepemimpinan ini telah berjalan intensif sejak 2025 melalui skema mentoring dan pelatihan (in-class training). Berdasarkan data internal hingga tahun 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas telah mencapai 20,33%. Selain itu, terdapat 33 perempuan yang kini menduduki posisi Direktur, atau setara dengan 17,37% dari total jajaran direksi di ekosistem Grup Astra.

Tidak hanya di ranah korporasi, komunitas Perempuan Astra juga aktif dalam berbagai aksi sosial dan lingkungan. Beberapa aksi yang telah berjalan meliputi:

  • Kolaborasi Hari Anak Nasional bersama KemenPPPA.
  • Penanaman mangrove di Desa Sejahtera Astra Pulau Pramuka.
  • Aktivitas lingkungan di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang.
  • Pendampingan anak-anak penyintas kanker.
  • Program mengajar di sekolah binaan Yayasan Astra dan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur.

Melalui pergerakan komunitas ini, Astra berharap dapat menciptakan support system yang solid di internal perusahaan. Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata Astra dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia demi mencapai cita-cita sejahtera bersama bangsa. (r/fan)

Pembangunan Puskesmas Woja Butuh Anggaran Rp13 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bambang Firdaus. (Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Kabupaten Dompu mendapat alokasi pembangunan satu unit puskesmas di wilayah Kecamatan Woja yang direncanakan akan ditempatkan di Desa Madaprama. Pembangunan puskesmas ini diprediksi membutuhkan anggara sebesar Rp13 miliar lebih. Dokumen segera dilengkapi untuk memenuhi persyaratan dari Kementerian Kesehatan RI.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., saat rapat koordinasi bersama pimpinan perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati pada, Rabu, 13 Mei 2026. “Syukur alhamdulillah di tahun anggaran 2026 ini, Kabupaten Dompu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar lebih dari Kementerian Kesehatan yang dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan satu unit puskemas,” katanya.

Bupati meminta Dinas Kesehatan untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunannya. Puskesmas ini sejak awal diajukan untuk melayani semua warga di Kecamatan Woja. Pasalnya, kapasitas puskesmas sebelumnya dinilai melebih kapasitas, sehingga membutuhkan tambahan satu fasilitas kesehatan lainnya. Keberadaan puskesmas baru ini diharapkan bisa melayani kesehatan warga di Desa Riwo, Mumbu, Madaprama, Nowa, dan Bakajaya.

Selama ini lanjutnya, pembangunan fasilitas kesehatan belum terwujud karena kebijakan pemerintah masih fokus efisiensi anggaran, sehingga tidak fokus pada pembangunan fisik.

“Namun kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Palau Miangas Sulawesi Utara pada 9 Mei 2026 yang melihat kondisi fisik puskesmas setempat dan langsung memerintahkan perbaikan puskesmas se Indonesia. Puskesmas – puskesmas ini juga akan dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan,” jelasnya.

Karena kebijakan ini, Kabupaten Dompu juga merasakan dampaknya sehingga usulan pembangunan terealisasikan. (ula)

1...240241242...1,080Halaman 241 dari 1,080