Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20.
“Rasio utang Pemerintah Indonesia dibanding negara G20 termasuk yang terendah,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 4 Juli 2025.
Itu, menurut Sri Mulyani, menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Ia mengatakan stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Sementara itu, inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).
“Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai refleksi delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program prioritas.
“Kebijakan fiskal moneter terus dilakukan di dalam rangka mengikuti prioritas Presiden yang dalam hal ini, antara efisiensi yaitu mengurangi belanja kementerian/lembaga dan kemudian merealokasikan kepada program-program prioritas baru yang merupakan inisiatif Bapak Presiden,” katanya.
Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah, stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.
Tak hanya kebijakan makro, Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah program Presiden Prabowo yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebesar 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Percepatan Investasi
Saat merespons adanya tren perlambatan investasi yang terjadi pada triwulan I 2025, Sri Mulyani Indrawati menyebut, deregulasi merupakan kunci untuk mendorong percepatan investasi Indonesia.
Menkeu mengungkapkan beberapa fokus utama deregulasi, antara lain percepatan proses perizinan hingga ke tingkat pemerintah daerah (perda), penyederhanaan proses impor bagi industri dalam negeri, serta dukungan investasi strategis melalui relaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan kebijakan pendukung lain seperti insentif fiskal, percepatan investasi langsung (foreign direct investment), dan penguatan peran BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Salah satu contoh deregulasi yang cukup berhasil adalah pada sektor perdagangan atau penyaluran pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 aturan telah dipangkas, sehingga petani kini dapat memperoleh pupuk secara tepat waktu sebelum masa tanam. Hal ini turut menjelaskan perbaikan pertumbuhan di sektor pertanian,” jelasnya.
Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menurut Menkeu membutuhkan peningkatan investasi yang cukup signifikan. Dalam paparannya, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi pada triwulan I 2025 hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (yoy).
Kemudian berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9 persen secara tahunan. Meskipun nilai tersebut lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp401,5 triliun, namun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding triwulan I 2024 yang sebesar 22,1 persen.
“Berbagai kebijakan, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut diperkuat. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk mengawasi, namun di sisi lain juga memberikan fasilitasi agar industri manufaktur dalam kawasan tersebut mampu bersaing secara global,” ujar Bendahara Negara tersebut.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan percepatan investasi menjadi krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7 – 5 persen. Agar tercapai, konsumsi rumah tangga perlu dijaga tumbuh di atas 5 persen, sementara investasi harus tumbuh 4,5-4,7 persen.
“Padahal, pada triwulan I 2025, pertumbuhan investasi baru mencapai 2,1 persen. Artinya, laju investasi harus ditingkatkan hingga dua kali lipat,” terangnya. (ant)
