Beranda blog Halaman 240

Gubernur NTB Bangga Anak Lingkar Mandalika Jadi Komisaris MGPA

0
Gubernur NTB Bangga Anak Lingkar Mandalika Jadi Komisaris MGPA

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal merasa bangga dan memberikan apresiasi usai aktivis asal Lombok Tengah, Sabolah Al Kalamby jabat Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengangkatan Sabolah menjadi Komisaris MGPA oleh PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), tutur Iqbal, diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan warga sekitar.

“Saya memgucapkan selamat dan ikut bangga salah satu anak muda terbaik di Lombok Tengah diberi kepercayaan duduk di manajemen pengelola Sirkuit Mandalika,” ujar Iqbal kepada media, Minggu (17/5).

Iqbal percaya Sabolah bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika. Musababnya, Sabolah merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika

“Beliau adalah anak asli Lingkar Mandalika. Karena itu beliau adalah simbol penguatan integrasi Kawasan Mandalika dengan Masyarakat di lingkar mandalika dan masyarakat NTB pada umumnya,” ujar Eks Dubes Indonesia untuk Turki itu.

Iqbal menitipkan pesan kepada ITDC, MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Sebelumnya, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menunjuk aktivis senio Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nusa Tenggara Barat Sabolah Al Kalamby sebagau Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris MGPA untuk memperkuat pengembangan sport tourism dan penyelenggaraan event internasional di Mandalika. Sabolah menyampaikan komitmennya untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Bapak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal atas dukungan dan komitmen beliau untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan Mandalika sebagai salah satu ikon NTB dan Indonesia di mata dunia,” kata Sabolah.

Menurutnya, pengembangan Mandalika tidak cukup hanya berfokus pada suksesnya penyelenggaraan event internasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya warga di sekitar kawasan Mandalika.

Karena itu, Sabolah berujar, salah satu fokus utama yang akan terus didorong adalah memperbesar keterlibatan sumber daya lokal dalam setiap event yang digelar di Sirkuit Mandalika. (ndi)

BPS NTB: Pelemahan Rupiah Belum Berdampak

0
Aktivitas ekonomi masyarakat di Mataram, BPS menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolas AS belum berdampak. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap inflasi di Provinsi NTB, khususnya terhadap harga barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Diketahui, nilai tukar rupiah berada pada level terendah, tembus hingga Rp17.600 per dolar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, menjelaskan bahwa pengaruh pelemahan kurs lebih banyak dirasakan pada sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

“Kalau dari sisi nilai tukar tentu tetap ada hitungan terkait impor dan ekspor. Kalau bahan bakunya dari impor, tentu ketika nilai tukar melemah harga bahan baku bisa naik,” ujarnya, pekan kemarin.

Meski demikian, Wahyudin menegaskan kenaikan harga bahan baku impor tersebut tidak otomatis berdampak langsung pada inflasi daerah. Sebab, inflasi yang dihitung BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni perubahan harga barang dan jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat.

“Barang-barang bahan baku itu kan umumnya tidak dipergunakan langsung oleh masyarakat. Yang kita hitung itu indeks harga konsumen, artinya barang yang digunakan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, dampak baru akan terasa apabila bahan baku impor tersebut digunakan untuk memproduksi barang konsumsi yang kemudian dijual ke masyarakat dengan harga lebih tinggi.

“Nah, kalau produk industri itu menggunakan bahan impor, mungkin harga produknya bisa naik. Itu baru bisa berpengaruh,” katanya.

Namun demikian, pelaku usaha dinilai memiliki berbagai strategi untuk menjaga harga produk tetap stabil di tengah tekanan biaya produksi akibat pelemahan rupiah.

Wahyudin menyebut perusahaan dapat melakukan efisiensi, termasuk menyesuaikan ukuran atau berat produk agar harga jual tetap terjangkau bagi konsumen.

“Pelaku usaha juga bisa bermain di sisi ukuran produk, misalnya beratnya diperkecil atau strategi lainnya supaya harga tetap stabil,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi nilai tukar rupiah tetap menjadi salah satu indikator ekonomi yang terus dipantau karena berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan, terutama sektor usaha yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

Meski kurs rupiah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, BPS memastikan kondisi ini belum memberikan dampak besar terhadap lonjakan harga di tingkat konsumen di NTB. (bul)

Lulusan SMK Sumbang Delapan Persen Pengangguran Terbuka

0
Ida Wayan Putra Ekantara (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pendidikan vokasi tidak selamanya menjamin terserap di dunia kerja. Pasalnya, delapan persen pengangguran terbuka di Kota Mataram, disumbang oleh lulusan sekolah menengah kejurusan. Ketidakmampuan bersaing diindustri disinyalir menjadi pemicu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara menjelaskan, permasalahan pengangguran di kawasan perkotaan hampir sama seperti kota lainnya di Indonesia. Meskipun tantangan dan kondisinya berbeda-beda. Khusus Kota Mataram memiliki karakteristik urban atau penyangga dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah. Walaupun Mataram sebagai sebagai epicentrum dari pusat bisnis, jasa, pendidikan dan pemerintahan. “Pengangguran menjadi sebuah keniscayaan di daerah perkotaan,” terang Putra dikonfirmasi pekan kemarin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2024 tercatat sebanyak 11.400 jiwa atau 4,85 persen. Angka tersebut menurun menjadi 11.000 jiwa atau 4,80 persen pada 2025.
Putra menegaskan, beberapa faktor menyebabkan fluktuasi pengangguran terbuka muncul setiap tahunnya. Diantaranya, kesempatan usaha, angkatan kerja dan lain sebagainya.

Mantan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram mengharapkan, bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebenarnya lebih mudah diserap di perusahaan atau industri, karena memiliki kemampuan atau keahlian. Faktanya, delapan persen angka pengangguran terbuka di Ibukota Provinsi NTB, disumbang oleh lulusan sekolah kejuruan. “Justru mereka yang banyak menyumbang angka pengangguran sekitar delapan persen,” sebutnya.

Justru, ia melihat bahwa lulusan SMK tidak siap bersaing di industri karena belum dilengkapi peralatan yang memadai. Pihaknya membangun strategi melalui pelatihan dan memberikan peralatan. Tujuannya adalah masyarakat jika tidak bekerja di perusahaan minimal membuka usaha sendiri. “Kita buka pelatihan perbaikan AC, pertukangan dan salon,” sebutnya.

Di satu sisi, faktor eksternal yang memicu pengangguran sangat lamban turun adalah persaingan. Kawasan perkotaan menjadi incaran bagi masyarakat dari luar untuk mencari pekerjaan. Terkadang mereka merasa nyaman saat kuliah, sehingga ingin menetap untuk mencari pekerjaan.
Selain itu, jumlah perusahaan atau industri tidak sebanding dengan angkatan kerja. (cem)

Penataan Tiga Gili, DPRD KLU Minta Pemda Alokasikan Anggaran Proporsional

0
Objek wisata Tiga Gili masih butuh perhatian pemerintah daerah, seiring rencana kenaikan pajak dan retribusi. (Suara NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong alokasi anggaran proporsional untuk mendukung penataan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tiga Gili) secara optimal dan merata. Pasalnya, kondisi infrastruktur pelayanan publik di Tiga Gili belum ideal jika dibandingkan dengan tingginya minat kunjungan wisatawan.

“Pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi ini menjadi momentum kita untuk berbenah, baik menyangkut penghimpunan PAD maupun imbal balik ke masyarakat, termasuk Tiga Gili,” ungkap Anggota Fraksi PNI-DPRD Lombok Utara, H. M. Taufik, Sabtu (16/5/2026).

Politisi Partai Perindo ini menyatakan, dirinya sudah menyerap masukan dari sejumlah pengusaha terkait kebijakan Raperda pajak dan retribusi yang sedang dibahas oleh Pansus DPRD. Menurut dia, pelaku usaha baik hotel, restoran, maupun usaha-usaha masyarakat lain di Tiga Gili, tidak mempersoalkan kenaikan pajak dan retribusi asalkan tidak terlampau tinggi.

Demikian pula, komitmen Pemerintah Daerah terhadap penataan Tiga Gili menjadi aspirasi yang sering disampaikan para pelaku usaha. Sebagai ujung tombak keberlangsungan wisata Tiga Gili, masyarakat dan pelaku usaha menginginkan adanya perbedaan kebijakan penataan Tiga Gili antara sebelum dan sesudah dinaikkannya PAD.

“Fasilitas penunjang harus benar-benar diperbaiki, ditambah secara bertahap. Contoh kecil saja toilet umum. Secara volume, di Gili Trawangan saja belum cukup. Kalau di Meno, toilet umum tidak ada sama sekali,” ujar Taufik.

Mantan Kades Gili Indah ini menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap penataan jalan lingkungan di Tiga Gili juga kerap dikeluhkan pelaku usaha. Di antara ketiga Gili, infrastruktur jalan di Gili Trawangan relatif baik. Sedangkan di dua Gili lainnya, koneksi jalan lingkar belum tersentuh optimal.

“Imbal balik ke sektor pariwisata khususnya Tiga Gili agar konsisten setiap tahun, itu keinginan para pengusaha. Sebagai sumber PAD terbesar, Tiga Gili ini harus dijaga, dirawat. Artinya porsi anggaran untuk lampu jalan, jalan, faskes, sampah dan pendidikan di sana supaya diperhatikan, supaya tidak ada kesan, Gili hanya sebagai obyek PAD,” paparnya.

Selaku anggota Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Lombok Utara, Taufik juga mendorong agar dalam pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi, DPRD menghadirkan pelaku usaha, baik pelaku usaha property, transportasi laut, obyek wisata bawah laut, hingga UMKM setempat.

Di samping itu, ia menekankan kepada OPD teknis agar penghimpunan PAD dapat dilaksanakan secara transparan. Misalnya, menyangkut data kunjungan real wisatawan.

“Sekarang kita hanya melihat angka di media saja. Jumlah wisatawan sekian, nominal yang masuk sekian, tapi kita tidak tahu data kunjungan real yang langsung ke Tiga Gili, yang lewat Bangsal, ataupun Teluk Nara,” tandasnya. (ari)

Pembangunan TPST Sembalun, Pemkab Lotim Masih Menunggu Kiriman Dana Pusat

0
Penanganan sampah di Sembalun, Lombok Timur. Pemkab Lotim mulai merancang pembangunan TPST di Kecamatan Sembalun. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merancang pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Sembalun, Lotim. Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan pimpinan daerah melihat kondisi sampah di wilayah yang terletak jauh dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ijobalit.

Sementara untuk pembangunan fisik mengandalkan dana pusat. Sampai saat ini, Pemkab Lotim masih menunggu kiriman dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan, pengangkutan sampah dari Sembalun ke TPA Ijobalit membutuhkan biaya operasional yang sangat mahal. Karena itu, TPST diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan mandiri.

“Kami sudah membebaskan lahan seluas 1 hektare. Untuk pembangunan fisiknya akan didanai APBN melalui Balai Prasarana Wilayah Kementerian PU NTB,” ujar Dewanto, Rabu (13/5).

Dewanto menegaskan, fasilitas yang dibangun adalah TPST, bukan TPA. Saat ini kebijakan pemerintah daerah mengarah pada peniadaan TPA dan beralih ke TPST yang lebih modern. Ia memastikan tidak ada lagi kesan sampah dibuang sembarangan karena akan ada proses pengolahan dari hulu, nilai ekonomis yang dikelola, serta residu yang tetap dibuang secara terkendali.

Dari sisi kelembagaan, telah dilakukan ralat di Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan akan dibentuk UPT yang bertanggung jawab. Namun, kerja sama dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hingga saat ini belum terjalin. Ke depan, Pemkab Lotim juga akan menginisiasi kerja sama tersebut untuk menjaga kawasan Rinjani.

Terkait progres, Dewanto mengakui anggaran untuk perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) masih belum tersedia. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan, sehingga pembangunan fisik diperkirakan baru dapat dimulai pada tahun 2027.

“Syaratnya, Lotim harus memiliki dokumen rencana induk pengelolaan sampah. Sampai sekarang kami belum punya perda yang mengatur itu,” demikian pungkasnya. (rus)

Satu Rombongan Calon Jemaah Haji Muhsinin Diberangkatkan ke Tanah Suci

0
Pelepasan satu rombongan calon jemaah haji khusus oleh Travel Muhsinin di Bandara Lombok, Minggu (17/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – PT Muhsinin Tour and Travel mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus di Nusa Tenggara Barat, dengan memberangkatkan satu rombongan calon jemaah haji khusus ke Tanah Suci.

Sebanyak 21 calon jemaah haji khusus ini dilepas secara resmi di Bandara Lombok, jelang siang, Minggu (17/5/2026) untuk memulai perjalanan ibadah mereka menuju Arab Saudi. Rombongan ini terlebih dahulu diberangkatkan ke Jakarta, sebelum melanjutkan penerbangan langsung menuju Arab Saudi menggunakan maskapai Saudia.

Komisaris PT Muhsinin Tour and Travel, H. L. Idham Chalid dalam pelepasan menegaskan, keberangkatan ini menjadi momentum bersejarah bagi perusahaan karena menjadi keberangkatan perdana satu bus penuh jemaah haji khusus sejak Muhsinin resmi mengantongi izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kementerian Haji dan Umrah.

“Hari ini merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi PT Muhsinin Tour and Travel. Tahun ini adalah keberangkatan pertama satu bus penuh jamaah haji khusus perjalanan kami,” ujarnya.

Ia menyebut, sebagai biro perjalanan pertama di NTB yang resmi memiliki izin penyelenggaraan haji khusus, Muhsinin berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTB. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan para jemaah menjadi tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan pelayanan maksimal.

“Kami sudah terakreditasi A dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah jemaah,” tegasnya.

Selama berada di Tanah Suci, para jemaah akan mendapatkan berbagai fasilitas premium guna menunjang kenyamanan beribadah. Selain penerbangan langsung, jemaah akan ditempatkan di hotel berbintang lima di Makkah dan Madinah.

Di kawasan Mina, jemaah juga akan menempati maktab VIP zona A yang lokasinya berada dekat area lempar jumrah di Jamarat Bridge. “Semua ini kami siapkan agar jamaah fokus beribadah tanpa terbebani persoalan logistik,” ujar Idham.

Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga telah mengikuti manasik intensif selama dua hari yang mencakup teori dan praktik pelaksanaan ibadah haji. Muhsinin menegaskan komitmennya untuk mendampingi jemaah sejak keberangkatan dari Lombok hingga kembali lagi ke daerah.

“Kami menerima bapak dan ibu di bandara hari ini dan insyaallah kami juga akan menyambut kembali di Lombok,” katanya kepada para calon jemaah haji yang diberangkatkan.

Sementara itu, Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, yang hadir mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan seluruh jamaah agar tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Menurutnya, meskipun layanan haji khusus menawarkan fasilitas yang lebih nyaman, kesiapan fisik dan mental tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah. “Yang paling penting tetap jaga kesehatan. Ibadah haji tetap membutuhkan kesiapan mental dan fisik,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kualitas pelayanan yang diberikan PT Muhsinin Tour and Travel kepada para jemaah. “Pelayanan Muhsinin luar biasa dari awal sampai kembali,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, H. Lalu Muhamad Amin, memberikan apresiasi atas keberangkatan perdana rombongan besar haji khusus dari NTB ini.

Menurutnya, tidak banyak biro perjalanan di daerah yang mampu memberangkatkan jemaah haji khusus dalam jumlah besar seperti yang dilakukan Muhsinin tahun ini. “Ini keberangkatan perdana dari NTB untuk penyelenggaraan haji khusus dalam jumlah 21 orang. Ini menjadi inspirasi bagi PIHK lainnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan saat ini baru terdapat tiga penyelenggara haji khusus di NTB yang telah memperoleh izin operasional. Kementerian Haji dan Umrah, kata dia, akan tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh layanan yang diberikan biro perjalanan agar hak-hak jamaah tetap terpenuhi.

“Tetap ada monitoring dan evaluasi agar pelayanan kepada jemaah berjalan sesuai standar sampai mereka kembali ke Tanah Air,” tegasnya.

Keberangkatan perdana ini diharapkan menjadi langkah awal bagi berkembangnya layanan haji khusus di NTB sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan layanan premium. (bul)

Geothermal dan Air Tanah, Ahli Tegaskan Sistem Panas Bumi Aman bagi Kebutuhan Masyarakat

0

Kupang (ekbisntb.com)- Kupang (ekbisntb.com)- Isu mengenai penggunaan air dalam proyek panas bumi kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, ahli geothermal Ali Ashat menegaskan bahwa fluida yang dimanfaatkan dalam sistem panas bumi berbeda sepenuhnya dengan air tanah yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ali, fluida panas bumi berada pada kedalaman yang sangat jauh di bawah permukaan tanah dan terpisah dari lapisan air tanah dangkal maupun sumber air permukaan yang dimanfaatkan warga. Secara alami, terdapat lapisan batuan kedap yang memisahkan sistem panas bumi dengan sumber air masyarakat.

“Air geothermal berada di kedalaman yang sangat dalam dan terpisah dari air tanah. Selain itu, sumur geothermal dilapisi casing baja dan semen berlapis sehingga tidak terjadi kebocoran maupun pencampuran dengan air yang digunakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai anggapan bahwa pengembangan geothermal dapat mengurangi cadangan air tanah tidak tepat apabila proyek dijalankan sesuai standar teknis dan lingkungan yang berlaku.
“Secara teknis, sistem geothermal bersifat tertutup dan aman,” tegasnya.

Meski demikian, Ali menjelaskan bahwa proyek geothermal tetap membutuhkan air untuk kebutuhan operasional di permukaan, seperti kebutuhan pekerja, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, kebutuhan tersebut berbeda dengan sistem utama panas bumi yang berada jauh di bawah permukaan tanah.

Ia menambahkan, geothermal merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam penuh.

“Kalau bicara listrik, kita membutuhkan energi yang mampu menyuplai secara konsisten sepanjang hari. Geothermal memiliki karakter tersebut,” ujarnya.

Namun demikian, Ali mengingatkan bahwa pengembangan geothermal harus memenuhi tiga aspek utama, yakni layak secara teknis, ekonomi, serta dapat diterima secara sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang agar proyek benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kalau secara teknis dan ekonomi sudah layak, tetap harus dipastikan dapat diterima masyarakat dan tidak merusak lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Rizki Aftarianto, mengatakan bahwa pengembangan geothermal di Flores dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan lingkungan.

“PLN memahami bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang utuh dan benar terkait pengembangan geothermal. Karena itu, kami terus membuka ruang dialog dan menghadirkan penjelasan berbasis kajian ilmiah agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, pengembangan energi panas bumi menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi di wilayah Nusa Tenggara dan Indonesia secara berkelanjutan.(bul)

KK-NTB 2026 Sukses Besar, Omzet UMKM Melonjak Hingga 64 Persen

0

Mataram (Ekbis NTB) — Gelaran Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) Tahun 2026 sukses mencatatkan capaian impresif. Mengusung tema “Harmoni Kreatif Sasambo”, ajang tahunan yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Mei 2026) di Lombok Epicentrum Mall ini resmi ditutup pada Minggu (17/5) oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas.

KK-NTB merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat sinergi demi mewujudkan UMKM NTB yang berdaya dan berkelanjutan. Ajang ini menjadi platform strategis untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari wastra, ready to wear, kriya (kerajinan), home decor, kuliner, makanan dan minuman olahan, hingga kopi.

Capaian Omzet dan Pembiayaan Meroket

Hingga hari terakhir pelaksanaan pukul 15.30 WITA, KK-NTB 2026 berhasil membukukan angka-angka yang luar biasa:

  • Omzet Penjualan UMKM: Mencapai Rp645.935.077,00, melonjak tajam sebesar 64,67% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025.
  • Realisasi Business Matching Perbankan: Menyentuh angka Rp20,55 Miliar, mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mencatatkan Rp19,31 Miliar.
  • Wakaf Produktif: Terkumpul dana sebesar Rp2.418.738,00 yang disisihkan dari 2,5% omzet penjualan non-tunai selama acara berlangsung.

Tiga Pelajaran Penting untuk UMKM

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan tiga pelajaran penting (lesson learned) utama dari penyelenggaraan tahun ini yang dapat dijadikan acuan ke depan:

  1. Kolaborasi kuat dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
  2. Adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan selera pasar yang dinamis.
  3. Konsistensi dalam menjaga kualitas serta keberlanjutan usaha.

Apresiasi dari Pemerintah Daerah

Wakil Gubernur NTB memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia atas konsistensinya dalam mendampingi sektor UMKM, khususnya pada klaster wastra, kriya, home decor, dan kuliner. Sinergi ini dinilai menjadi motor penggerak yang krusial dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penutupan KK-NTB 2026 diharapkan menjadi momentum bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memajukan ekonomi kreatif lokal. Dengan mengobarkan semangat “Bersama Kita Kuat, NTB Semakin Jaya”, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendampingi UMKM binaan agar bisa naik kelas, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. (r/fan)

Sektor Pertanian Lotim Jadi Penyumbang Tertinggi Pertumbuhan Ekonomi

0
Aktivitas bertani masyakarat Lombok Timur. Sektor pertanian kembali menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Lombok Timur. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Sektor pertanian kembali menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sumbangan sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 27 persen. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Lotim. Ini menegaskan, kehidupan ekonomi masyarakat Lotim sangat bergantung pada sektor pertanian beserta seluruh rantai turunannya.

Staf Khusus Bupati Lotim Bidang Pertanian, H. Badarudin, menjelaskan, subsektor tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, menjadi yang paling menonjol dan banyak diusahakan oleh petani. “Ketika pertanian tumbuh baik, daya beli masyarakat naik, perdagangan ikut bergerak, sehingga ekonomi daerah tumbuh signifikan,” ujarnya.

Pemerintah pun telah meluncurkan sejumlah kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan petani, baik dari sisi sarana produksi maupun kepastian harga.

Pertama, penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi hingga 100 persen pada awal tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan petani dalam rangka peningkatan produksi. Selain itu, terjadi penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen pada akhir tahun 2025.

Kedua, Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas padi sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan peran Bulog dalam menyerap hasil produksi petani, sehingga berdampak pada penurunan biaya produksi, peningkatan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

Ketiga, dukungan Pemerintah Daerah melalui penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, serta pendampingan intensif oleh petugas pertanian.

Menurut Badarudin, tak hanya berfokus pada tanaman pangan, Pemkab Lotim juga mulai menggencarkan program hilirisasi pada komoditas unggulan lainnya. Salah satu yang paling berkembang adalah hilirisasi rumput laut, ditandai dengan pembangunan International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) di Ekas, Kecamatan Jerowaru. Pusat riset berskala internasional ini akan mengembangkan rumput laut dari hulu ke hilir, mulai dari penggunaan bibit unggul hingga pengolahan menjadi berbagai produk jadi untuk kebutuhan pasar lokal maupun ekspor.

Hilirisasi sapi potong yang selama ini hanya dijual dalam bentuk sapi hidup. Padahal nilai tambah terbesar ada pada pengolahan daging, pengemasan, dan cold chain untuk menghasilkan produk premium seperti daging segar vakum, abon sapi, hingga rendang kemasan.

Hilirisasi sapi perah untuk menghasilkan susu pasteurisasi, yogurt, susu bubuk, dan lainnya. Pembangunan pabrik pakan ternak (mini) untuk sapi, kambing, ayam, dan ikan, termasuk produk turunan seperti silase dan konsentrat. Dengan adanya pabrik pakan, biaya pemeliharaan ternak akan turun, peternak lebih untung, dan ekonomi daerah berputar secara lokal.

Ditambahkan, Pemkab Lotim saat ini tengah menyusun Blue Print Hilirisasi yang komprehensif untuk memaksimalkan seluruh potensi daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor pertanian dan turunannya tidak hanya menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara berkelanjutan. (rus)

Permintaan Hewan Kurban di Lobar Meningkat

0
Pemesanan hewan kurban di Lobar meningkat, berdampak pada peningkatan penghasilan peternak. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Permintaan hewan kurban di Lombok Barat (Lobar) mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Tingginya permintaan hewan kurban ini pun menjadi angin segar bagi peternak di Lobar. Peternak bisa memperoleh untung besar dari hasil penjualan ternak tersebut.

Makbul, salah satu peternak di Lingkungan Menang Gerung, Lobar, mengatakan, untuk kebutuhan Iduladha ini, pesanan ternak meningkat. “Pasti mengalami peningkatan (pesanan),” kata dia, kemarin.

Berkaca pada tahun lalu saja, jumlah ternak yang laku terjual hampir 300 ekor kambing. Sedangkan ternak sapi lebih dari 100 ekor yang terjual. Untuk pesanan tahun ini pun diyakininya meningkat, mengingat dari tahun ke tahun penjualan ternak naik.

Dari hasil penjualan ternak itu pun bisa diperoleh untung lumayan, satu ekor kambing untungnya bisa Rp400-500 ribu. Berbeda dengan sapi, yang untugnya lebih besar. Itu pun tergantung orang yang beli, seperti sapi pesanan presiden untuk Banpres tersebut. Ia sendiri selain berternak juga memelihara ternak milik pengusaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lobar, H.M. Hakam, S.STp., mengungkapkan tren peningkatan populasi ternak konsisten dari tahun ke tahun. Data Dinas Pertanian periode 2024 ke 2025 saja, terjadi penambahan populasi ternak sekitar 4.000 ekor atau lebih dari 4 persen. Tren ini diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2026.

“Dari sisi kesiapan stok, alhamdulillah posisi kita aman. Untuk sapi saja, stok kita mencapai 99.019 ekor, sementara rata-rata pemotongan hewan kurban tahun lalu sekitar 4.011 ekor. Artinya kita surplus,” ujar Hakam.

Hakam memaparkan Llebih rinci, data tahun 2025, total hewan kurban yang dipotong mencapai 4.011 ekor, yang terdiri dari 1.617 ekor sapi, 2.392 ekor kambing, dan 2 ekor domba. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang totalnya mencapai 3.155 ekor. (her)