Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 240

Banjir Melanda Mataram, Stok Kebutuhan Strategis Masih Aman hingga Tiga Pekan

0
Hasbi, Ketua FKSM(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Masyarakat diminta tak khawatir soal ketersediaan kebutuhan strategis psca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Mataram pada Ahad, 6 Juli 2025.

Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM), Hasbi, memastikan bahwa stok pangan di Mataram masih dalam kondisi aman, setidaknya untuk tiga pekan ke depan.

“Saat ini distribusi masih bisa berjalan. Stok mie instan, beras, dan biskuit yang menjadi kebutuhan uama masyarakat aman sampai minggu ketiga,” ujar Hasbi, Senin 7 Juli 2025.

Menurutnya, para distributor tetap melakukan antisipasi kebutuhan. Permintaan terhadap bahan pokok seperti beras dan mie instan memang biasanya meningkat saat terjadi bencana, namun hingga kini belum ada kendala besar dalam pasokan barang ke pasar dan retail.

“Kami sudah minta distributor siapkan stok lebih. Biasanya memang mereka sudah punya cadangan, jadi kalau permintaan melonjak, tetap bisa dilayani,” jelasnya.

Terkait harga bahan pokok, Hasbi menyatakan bahwa sejauh ini belum terjadi perubahan harga yang signifikan. Bahkan, dalam kondisi daya beli masyarakat yang cenderung menurun, para pelaku usaha cenderung menahan harga agar tetap kompetitif di pasaran.

“Kalau ada yang menaikkan harga saat ini, justru akan dihukum oleh pasar. Konsumen akan langsung beralih ke penjual lain yang lebih murah,” kata Hasbi.

Ia menyebut fenomena pasar saat ini sangat sensitif terhadap harga. Karena daya beli turun, masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Para pelaku usaha pun memilih untuk mempertahankan harga demi menjaga arus penjualan.

Meski stok saat ini cukup, Hasbi tak menampik tetap ada potensi risiko distribusi jika banjir terus berlanjut atau meluas. Namun, ia berharap kondisi bisa segera terkendali dan pasokan tidak terganggu.

“Kalau situasi banjir makin parah, itu baru akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang, masih aman,” tegasnya.

FKSM juga terus berkoordinasi dengan distributor dan agen-agen untuk memastikan logistik tetap tersedia. Hasbi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau membeli barang secara berlebihan.

“Tidak usah khawatir berlebihan. Beli secukupnya saja sesuai kebutuhan. Kita pastikan stok tersedia dan akan terus dikontrol,” ujarnya.

Dalam situasi darurat seperti ini, komunikasi antara pelaku distribusi, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting agar tidak terjadi disinformasi yang bisa memperkeruh keadaan. FKSM berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjaga.

Dengan stok aman dan harga yang stabil, masyarakat Kota Mataram diharapkan tetap tenang menghadapi dampak banjir, sembari pemerintah daerah terus bekerja melakukan penanganan banjir dan normalisasi saluran air.(bul)

Ribuan Benih Lobster Keluar dari Sumbawa Selama Juni 2025

0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, mencatat selama bulan Juni sebanyak 62.200 benih lobster (BL) keluar dari wilayah setempat dengan daerah tujuan Lombok Tengah (Loteng) jumlah tersebut pun diprediksi akan terus bertambah.

“Potensi BL kita sangat besar terutama di wilayah Labangka, sehingga kami memprediksi pengiriman BL ke luar daerah terus meningkat hingga akhir tahun mendatang,” kata Kadislutkan, Rahmat Hidayat, kepada Ekbis NTB, Minggu 6 Juli 2025.

Dayat melanjutkan, dari 62.200 BL itu nilai ekonomisnya mencapai Rp96. 400.000 dan diprediksi akan terus meningkat. Hanya saja, potensi besar itu belum sepenuhnya mampu dikelola pemerintah daerah karena tata niaga BL ini diatur pemerintah pusat.

“Hitung-hitangan kasar kita dalam setahun potensi pendapatan dari BL ini bisa miliaran rupiah mengingat dalam satu bulan saja nilainya bisa ratusan juta,” ucapnya.

Ia menyebutkan, nilai ekonomi yang tinggi mengakibatkan banyaknya aktivitas penangkapan BL secara ilegal. Bahkan ada dua wilayah yang ditemukan aktivitas penangkapan BL ilegal yakni di Kecamatan Lunyuk dan Labangka.

“Memang Lunyuk dan Labangka menjadi lokasi rawan penangkapan BL ilegal, karena memang di dua kecamatan tersebut BL nya sangat melimpah tetapi minim yang memiliki izin,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, pihaknya tetap akan intens turun melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menekan kasus penangkapan BL secara ilegal. Terutama di wilayah rawan, karena dikhawatirkan menjadi polemik di masyarakat apalagi kelompok yang terbentuk ini belum mulai melakukan aktivitas.

“Kami tetap akan memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini sehingga penangkapan BL secara ilegal ini bisa terus ditekan,” tambahnya.

Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga akan melibatkan peran serta kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan (Pokmaswas) di wilayah perairan tersebut. “Meski kewenangan pengawasan laut sudah berada di provinsi, tetapi kami tetap akan melakukan pengawasan dengan menggandeng Pokmaswas,” tukasnya. (ils)

Transaksi UMKM di Muharam Expo Tembus Rp 2,1 Miliar

0
Kegiatan Muharam Expo di Gelar di Lapangan Nasional sebagai rangkaian dari peringatan menyambut tahun baru Islam. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kegiatan Muharam Expo di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatatkan kesuksesan besar. Selama sepekan pelaksanaan di Lapangan Nasional Selong, event tahunan ini berhasil membukukan transaksi hingga Rp 2,1 miliar, dengan melibatkan lebih dari 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai wilayah.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Hirsan Syam, para pelaku UMKM berasal dari 21 kecamatan di Lotim, menyuguhkan beragam produk unggulan. Mulai dari kuliner tradisional seperti nasi campur, bakso, soto, nasi goreng, kebab, cilok, kue basah dan kue kering, hingga minuman segar, es jus dan kopi lokal.

Selain itu, produk kerajinan tangan seperti tenun, gerabah, hingga kerajinan dari lidi dan bambu juga turut meramaikan expo. Tak ketinggalan, produk hasil pertanian seperti buah-buahan, beras, telur, cabai, dan tomat turut dipasarkan secara langsung kepada pengunjung.

Daya tarik expo ini semakin meningkat berkat adanya hiburan malam dan wahana permainan anak-anak, yang turut mendongkrak jumlah kunjungan. Setiap malam, pengunjung mencapai sekitar 2.000 orang, dengan tren peningkatan yang signifikan dari hari ke hari.

Hirsan menyebutkan, rata-rata omzet pelaku UMKM mencapai lebih dari Rp 1 juta per malam, sehingga nilai perputaran ekonomi per hari bisa mencapai ratusan juta rupiah, termasuk dari sektor hiburan.

“Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Muharam Expo berjalan baik dan lancar, sesuai harapan. Event ini tidak hanya mengenai jual-beli, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, terutama pemuda yang ikut serta dan merasakan manfaat dari kegiatan ini,” ujar Hirsan.

Keberhasilan pelaksanaan Muharam Expo ini menegaskan potensi besar UMKM Lotim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun berharap agar kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin tahunan dalam menyambut tahun baru Islam, sekaligus menjadi wadah penguatan ekonomi kerakyatan berbasis budaya dan kearifan lokal. (rus)

Dampak Sanksi KPPU, GHA Khawatir Perhotelan Bangkrut Akibat Krisis Air

0
Lalu Kusnawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada PDAM dan TCN atas KPBU Air bersih di Gili Trawangan, mengancam keberlangsungan pariwisata di pulau itu. Gili Hotels Association (GHA) sangat khawatir, pelaku pariwisata khususnya perhotelan akan terancam bangkrut jika krisis air bersih tidak memiliki solusi.

Ketua GHA Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Kusnawan, kepada Ekbis NTB, Minggu 6 Juli 2025 menegaskan, isu sanksi KPPU tidak hanya sangat meresahkan pelaku perusahaan. Lebih dari itu, sanksi tersebut menjadi ancaman baru yang tidak menutup kemungkinan dapat memundurkan usaha pariwisata di Gili Trawangan ke titik minus.

“Jelang high season, progres kunjungan cukup bagus. Ada potensi peningkatan pendapatan sampai 14 persen dari tahun lalu. Tetapi satu isu yang teramat sangat kami khawatirkan, sejauhmana status sanksi KPPU bisa diatasi,” ungkap Kusnawan.

General Manajer (GM) Hotel Willson’s Retreat Gili Trawangan ini menegaskan, munculnya sanksi KPPU atas KPBU kepada PDAM merupakan isyarat bahwa Pemda belum memberikan kepastian hukum investasi kepada pelaku pariwisata. Sebab, sejak BAL beroperasi, kemudian digantikan KPBU PDAM – PT. TCN, air bersih selalu menjadi isu panas sektor pariwisata 3 Gili.

Ia mengingat, isu air bersih di 3 Gili seolah menjadi fenomena dalam 3 tahun terakhir, terutama menjelang musim high season. Diakui atau tidak, isu tersebut berdampak langsung bagi kunjungan wisata, dimana banyak tamu yang membatalkan pesanan menginap di Gili Trawangan.

“Adanya status sanksi KPPU ini, membuat pengusaha bertanya, komitmen pemerintah terhadap jaminan kepastian hukum investasi seperti apa. Harusnya begitu Surat KPPU keluar, Pemda surati kami para pengusaha, jelaskan apa yang terjadi.”

“Saya tidak melihat persoalan TCNnya, tapi Pemda dan PDAM. Sanksi sudah keluar, artinya air kan disetop. Lalu solusi pemerintah apa,” tambahnya.

Kusnawan menilai, Pemda KLU sejatinya sudah jelas mengetahui mana kebutuhan penting, menimbulkan potensi krusial dan mana yang tidak, dalam keberlangsungan pariwisata khususnya 3 Gili. Patutnya, pemerintah daerah tidak mendiamkan persoalan yang sama, terjadi secara terus menerus.

“Masa Pemda tidak belajar, sudah 3 tahun masalah air bersih dan tiap tahun terjadi hampir jelang high season.  Dampaknya tidak usah ditanya. Jangkan yang sudah terjadi, sekedar isu saja, orang bisa cancel,” tegasnya.

Kusnawan menyambung, nafas para pelaku usaha pariwisata 3 Gili sangat bergantung pada jeda waktu 30 hari masa bayar denda yang dibebankan KPPU atau bisa sedikit lebih panjang menyesuaikan dengan alur sanggah/banding sanksi andaikata itu dilakukan. Namun terlepas dari itu, para pengusaha perhotelan saat ini menuntut adanya solusi jangka panjang air bersih yang menjamin ketersediaan, kecukupan dan kualitas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di sisi lain, pihakna menegaskan tidak ada langkah antisipasi lain yang bisa dilakukan oleh para pelaku perhotelan andaikata sanksi KPPU berlanjut. Misalnya, menggunakan air sumur.

Penggunaan air sumur bagi dia, bisa berisiko bagi keberlangsungan property di masa depan. Pasalnya, sampai saat ini, manajemen hotel tidak menggunakan air sumur lagi setelah keluarnya Keputusan Bupati, H. Djohan Sjamsu beberapa tahun lalu.

“Kalau pakai air sumur, akan tumpang tindih, kita jelas dilarang tidak boleh menggunakan air sumur/sumur bor sesuai Perbup. Tidak ada pilihan lain. Kalau sampai itu dilakukan, perhotelan bisa kena sanksi,” sambungnya.

“Jadi untuk saat ini, kita bukan khawatir lagi. Ibarat listrik, kita sudah dilayani PLN, tidak mungkin perhotelan lalu menggunakan lilin untuk memberi penerangan kepada tamu,” tandasnya. (ari)

Fokus Pansel BUMD, Forum CSR “Mandek”

0
Forum CSR saat dilantik oleh Bupati, H. Najmul Akhyar, beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Forum CSR yang dibentuk Pemda Lombok Utara hingga kini masih vakum. Awalnya, pengurus Forum menargetkan salah satu program dukungan kepada Pemda dapat dieksekusi pada periode 100 99 kerja Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua Forum CSR Kabupaten Lombok Utara, Lalu Kusnawan, Minggu (6/7), mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu komunikasi dari jajaran Pemda yang membawahi Forum. Ia tak membantah, pascapelantikan Pengurus Forum, tidak ada komunikasi lanjutan terkait program kerja dukungan kepada Pemda.

“Jujur saja, kita sebenarnya kejar program 100 hari kerja pertama Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya sudah sempat hubungi jajaran di Pemda setelah Forum dilantik, tetapi tidak ada komunikasi lanjutan setelah itu,” ujar Kusnawan.

Untuk diketahui, Forum ini sendiri merupakan wadah baru sekaligus mitra strategis bagi Pemda Lombok Utara. Terlebih, penunjukan Kusnawan sebagai Ketua Forum, tampaknya akan menjamin dana-dana CSR akan terkontrol dan memberi kontribusi bagi pembangunan sosial dan lingkungan di daerah.

Keyakinan kepada Kusnawan sendiri cukup beralasan. Dalam dirinya tidak hanya melekat figur seorang General Manager Perhotelan di Gili Trawangan, tetapi juga menjadi Pengurus inti pada sejumlah asosiasi, baik Gili Hotels Association, PHRI KLU, maupun IHGMA NTB. Sehingga perusahaan jasa Pariwisata yang banyak beroperasi di KLU akan terbuka, baik untuk komunikasinya, lebih-lebih dana CSRnya.

Kus juga tidak menyangkal, pihaknya sudah menyiapkan salah satu program yang mendukung infrastruktur di daerah. Salah satunya, penambahan titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di 3 Gili.

Program tersebut kata dia, awalnya disiapkan bertahap dimulai dari Gili Trawangan. Forum dalam hal ini sudah bersiap untuk menunjuk Kepala Dusun dan jajaran sebagai eksekutor program layaknya padat karya.

“Nanti kami yang beli alatnya, Pak Kadus dan warga yang pasang. Tapi rencana ini terpaksa kita tunda karena kita belum tahu SOP Forum seperti apa,” jelasnya.

Ia juga menyambung, bahwa Forum CSR meminta Pemda untuk lebih proaktif dan lebih serius. Pihaknya tidak ingin Forum CSR hanya sebagai lembaga pemanis pemerintah. Lebih dari itu, ia ingin membuktikan bahwa amanah yang diberikan Bupati, dapat berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

“Inisiatif program tetap dari Pemda. Selaku ‘orang baru’ yang ditunjuk sebagai mitra, Saya belum kenal itu ini, belum kenal aturan Forum. Jangan sampai kami salah langkah meskipun niat kami bagus,” tandasnya.

Terpisah, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, yang dikonfirmasi terkait keberlangsung forum tak menyangkal bahwa komunikasi dengan Ffrum masih stagnan. Pihaknya sendiri masih fokus untuk menggelar seleksi pada jajaran Direksi BUMD, PT. Tata Tunaq Berkah.

“Ya memang kita akan mengundang mereka dalam waktu dekat, karena saya masih fokus Pansel BUMD ini dulu. Setelah itu kami akan undang Forum,” ujar Hermanto.

Sekilas disebutkan Asisten II, penghimpunan dana penyaluran dana CSR dilakukan oleh forum melalui SOP yang sudah diatur oleh Pemda. Dana tersebut dipergunakan untuk mendukung banyak program yang disiapkan oleh Pemda kepada forum. Menyangkut banyak progam yang akan diberikan kepada forum, tentunya akan dibahas dan disepakati saat rapat dengan Forum.

“Karena kita baru pertama kali, jadi masih banyak yang perlu kita benahi. Untuk SOP forum, sudah disiapkan,” demikian Hermanto. (ari)

Beras Porang Lebih Layak,Komisi III DPRD KLU Dorong Hilirisasi Industri Komoditas Pangan Lokal

0
Porang hasil produksi petani di Lombok Utara belum didukung hilirisasi industry. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)Komisi III DPRD Lombok Utara mengingatkan Pemda Lombok Utara agar tidak salah fokus dalam mendukung hilirisasi industri produk pangan lokal. Porang, jagung, kopi, kakao diklaim lebih layak mendapat dukungan pabrikasi industri dibandingkan komoditas lain.

“Kita baca diberita, tahun 2026 komoditas baru seperti kacang Sacha Inchi dapat dukungan kebijakan dari Bappeda NTB. Menurut kami ini sesuatu yang bagus, tetapi akan lebih bagus lagi kalau Provinsi juga membantu hilirisasi industri komoditas lain yang sudah teruji dan banyak dilakoni masyarakat,” tegas Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, SH., Minggu (6/7).

Ia menjelaskan, Porang dan beberapa komoditas lain yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Lombok Utara, perlu ditingkat nilai tambahnya. Tentunya, industri hilir komoditas tersebut didekatkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok yang memang memiliki komitmen untuk melakukan proses.

Pihaknya tidak menginginkan bantuan industri untuk kelompok hanya sekedar disalurkan secara seremonial, tanpa dukungan pembinaan lebih lanjut. Sehingga sebelum disalurkan, OPD terkait perlu melakukan verifikasi dan validasi guna memastikan bahwa kelompok yang dibantu memiliki embrio usaha.

“Selama ini kita belum melihat ada bantuan industri hilir baru yang betul-betul berjalan dan memberi nilai tambah kepada warga. Karena indikator kita jelas, bantuan mesin dan peralatan harus mampu mengangkat derajat ekonomi, lebih-lebih menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim,” jelasnya.

Politisi PKB Lombok Utara ini pun mendorong, seluruh OPD yang akan mengusulkan bantuan program dapat mengenal potensi kelompok-kelompok ekonomi di masyarakat. Sebab, bantuan yang tepat sasaran sejatinya akan membantu langkah pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas ekonomi masyarakatnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong agar Pemda Lombok Utara meminimalisir pengiriman bahan mentah pada komoditas yang dihasilkan masyarakat. Tentunya, Pemda perlu membuat terobosan program yang mendukung pengolahan bahan mentah dan menghubungkan komoditas setengah jadi tersebut kepada pasar luar daerah.

“Kita tidak bisa melarang pengiriman barang mentah keluar, tapi kita perlu intervensi di tingkat lokal agar bahan mentah yang dikirim lebih sedikit,” imbuhnya. (ari)

Tuntaskan Pembangunan Masjid Agung Loteng,Pemkab Loteng Siapkan Rp 50 Miliar

0
Tuntaskan Pembangunan Masjid Agung Loteng,Pemkab Loteng Siapkan Rp 50 Miliar

Lombok(ekbisntb.com) -Anggaran sebesar Rp 50 miliar siap dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk menuntaskan pembangunan Masjid Agung Loteng. Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan pada tahun anggaran 2026 mendatang dalam bentuk hibah kepada Yayasan Masjid Agung Loteng. Dengan dukungan anggaran sebesar itu, Pemkab Loteng berharap pembangunan Masjid Agung Loteng bisa tuntas.

“Sudah lebih dari 40 tahun Masjid Agung Loteng ini dibangun, namun tidak kunjung tuntas. Jadi kita bersepakat mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pembangunannya,” ungkap  Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.M.AP., kepada wartawan usai acara perayaan Rahman Rahim Day di halaman Masjid Agung Loteng, Minggu (6/7).

Ia menjelaskan, dari sisi kontruksi dan struktur bangunan masjidnya sendiri sudah bagus, sehingga tidak perlu ada perombakan dari sisi struktur maupun kontruksi bangunannya. Tinggal menyelesailkan pemasangan interior masjid serta penambahan sarana dan prasarana umum lainnya. Termasuk pembangunan menara masjidnya.

“Dengan selesainya pembangunan Masjid Agung Loteng ini nantinya bisa menjadi ikonnya bagi Kota Praya dan Loteng secara umum,” tandas mantan anggota DPRD NTB ini.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng H. Lalu Wiranata, menambahkan, fokus pembangunan di Masjid Agung Loteng ke depan ialah menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas. Termasuk melengkapi fasilitas penunjang bagi jemaah. Seperti interior masjid, toilet, ruang laktasi dan fasilitas penunjang lainnya. Harapannya, fasilitas yang dimiliki Masjid Agung Loteng ke depan benar-benar lengkap.

“Kalau untuk bangunan utamanya tidak ada perubahan. Mungkin hanya ada penambahan area selasar untuk menambah daya tamping masjid saja. Ditambah perbaikan kubah masjid yang juga sudah cukup lama tidak diperbaiki. Termasuk penataan sistem kelistrikannya. Untuk mencegah terjadi kasus kebakaran seperti yang terjadi sebelumnya,” tandasnya.

Disinggung besaran alokasi anggaran yang disiapkan, Wiranata mengaku secara pasti belum dihitung. Karena tahun ini Pemkab Loteng baru akan menyusun Detail Engineering Desain (DED)-nya. Tapi kalau bicara hitung-hitungan awal dibutuhkan anggaran antara Rp 40 sampai 50 miliar untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang sudah dimulai sejak tahun 1983 tersebut.

“Nanti akan terlibat berapa kebutuhan anggarannya kalau DED-nya sudah selesai disusun,” imbuh Wiranata. (kir)

BPJamsostek Bayar Klaim Senilai Rp 1,04 Miliar ke Ahli Waris

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin, Wakil Bupati HM Edwin Hadiwijaya, Kepala BPJamsotek Lotim dengan para ahli waris peserta BPJamsotek usai  penyerahan klaim secara simbolis. (ekbisntb.com/rus)

Lombok(ekbisntb.com) -Pada momentum penutupan Festival Muharam, sebelum penampilan Band Wali Jumat (4/7) di lapangan Nasional Selong, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Edwin Hadiwijaya menyerahkan secara simbolis klaim jaminan sosial kepada para ahli waris peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsotek) membayar klaim cukup besar, yakni mencapai Rp 1,04 miliar.

Momentum penyerahan klaim diberikan di depan ribuan warga Lotim yang hadir pada acara konser Wali Band tersebut.

Kepala BPJamsotek Lotim, M. Yohan Firmansyah menyebut hal ini sebagai bukti pemerintah hadir memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat. Kepada warga yang belum terdaftar dipersilakan segera mendaftar sebagai peserta secara mandiri, yakni membayar iuran BPJamsotek sangat murah dan mudah 

“Kita dorong agar banyak masyarakat paham program BPJS Ketenagakerjaan sehingga masyarakat mampu dapat mendaftar secara mandiri bagi yang belum jadi peserta,” kata Yohan.

Yohan Firmansyah menegaskan, BPJamsotek bukan merupakan asuransi akan tetapi merupakan wujud perlindungan sosial. Karenanya kepada warga Lotim yang belum terdaftar segera mendaftarkan diri menjadi peserta.

Berdasarkan Amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditegaskan. Jaminan sosial merupakan hak fundamental seluruh warga negara.

Jumlah peserta BPJamsotek di Lotim per tanggal 23 Juni 2025 ini baru mencapai 139.640 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2024 lalu hanya 133.353 orang dan tahun 2023 hanya 101.256.

Keseluruhan peserta aktif di BPJamsotek baru 139.640. dibandingkan dengan angkatan kerja 504.147 orang, jumlah itu masih sangat kecil, yakni hanya 27,69 persen dari seluruh angkatan kerja yang mendapatkan perlindungan sosial.

Yohan menjelaskan manfaat menjadi peserta BPJamsotek sangat besar. Pada saat sosialisasi kemarin, diserahkan klaim Rp 900 juta lebih untuk para ahli waris. Mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 137 juta. Klaim Rp 10 juta katanya sesuai aturan terbaru, peserta yang baru tiga bulan kemudian meninggal diberikan biaya pemakaman saja. (rus)

 

Jelang Fornas, Organda NTB Minta Prioritaskan Transportasi Lokal

0
Junaidi Kasum(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) –Menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) ke-8 tahun 2025, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB meminta agar pemerintah daerah dan panitia penyelenggara memberikan prioritas kepada pelaku transportasi lokal.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, mengatakan bahwa setiap event besar yang digelar di NTB seharusnya menjadi momentum bagi pelaku usaha transportasi lokal untuk terlibat secara aktif dan mendapatkan manfaat ekonomi. Pernyataan ini disampaikan usai Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Organda NTB pada 25 Juni 2025 lalu, yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-NTB.

“Salah satu isuyang mengemuka adalah soal klaim wilayah oleh pengusaha transportasi antar daerah, seperti yang terjadi di Senggigi. Ini sedang kami benahi agar tidak menimbulkan konflik horizontal antar sesama pelaku usaha,” kata Junaidi, Jumat, 5 Juli 2025.

Organda NTB juga telah merekomendasikan kepada seluruh DPC untuk mendata lokasi kegiatan Fornas dan menyiapkan armada lokal agar siap digunakan selama event berlangsung.

“Kita tidak ingin event besar seperti Fornas malah dimanfaatkan oleh transportasi dari luar daerah. Pelaku transportasi lokal harus mendapatkan manfaat nyata dari event nasional ini, baik di Lombok maupun di Sumbawa,” tegasnya.

Junaidi menambahkan, Organda telah dipanggil untuk membahas rencana penggunaan armada dari luar daerah. Pihaknya menyatakan terbuka terhadap opsi penyegaran armada, namun mengingatkan bahwa kondisi transportasi lokal saat ini cukup memprihatinkan dan membutuhkan dukungan konkret.

“Kami dalam posisi ‘mati segan hidup tak mau’. Maka dari itu, kebijakan harus mempertimbangkan sisi keberlangsungan ekonomi pelaku usaha lokal, bukan hanya kebutuhan teknis,” ujarnya.

Selain itu, Organda menekankan pentingnya pelibatan organisasi ini dalam setiap proses perencanaan transportasi untuk event besar.

“Organda adalah organisasi yang membidangi transportasi darat. Setiap ada event besar, kami harus dilibatkan sejak awal. Kami adalah mitra strategis pemerintah dalam menjamin kelancaran mobilisasi peserta dan pengunjung, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha transportasi lokal,” pungkasnya.

Sebagai informasi, NTB ditunjuk sebagai tuan rumah Fornas ke-8 tahun 2025 yang akan digelar di berbagai lokasi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Event ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan hingga belasan ribu peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. (bul)

Astindo NTB Soroti Minimnya Euforia Jelang MotoGP Mandalika 2025

0
Sahlan M Saleh(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) –Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Astindo) NTB, Sahlan M. Saleh, mengkritik minimnya komunikasi antara penyelenggara MotoGP Mandalika 2025 dan pelaku industri pariwisata lokal. Dengan waktu pelaksanaan hanya dua bulan lagi, Sahlan menyayangkan tidak adanya geliat atau euforia di daerah menjelang ajang balap internasional tersebut.

Menurutnya, hingga awal Juli 2025, belum ada satu pun pertemuan resmi antara penyelenggara—dalam hal ini Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)—dengan asosiasi pelaku usaha pariwisata di NTB. “MotoGP Mandalika 2025 sebentar lagi, tapi euforianya tak terasa di daerah sendiri. Tidak ada komunikasi dari MGPA atau ITDC dengan stakeholder pariwisata lokal. Kami seolah hanya dibutuhkan saat mengerahkan penonton, bukan bagian dari ekosistem event ini,” tegas Sahlan, Minggu, 6 Juli 2025.

Ia menilai, seharusnya penyelenggara tidak bersikap eksklusif dan lebih terbuka dalam membangun komunikasi dengan pelaku usaha lokal. Astindo, bersama asosiasi pariwisata lainnya, disebut telah berkontribusi sejak awal pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika hingga berbagai event internasional yang digelar sebelumnya.

Astindo NTB, lanjut Sahlan, tetap aktif menjual paket wisata MotoGP 2025, termasuk menyasar wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Namun, ia menyoroti perbedaan orientasi antara penyelenggara dan pelaku usaha lokal. “Bagi kami, penonton MotoGP idealnya juga menjadi wisatawan. Sementara MGPA hanya fokus pada jumlah penonton, tanpa memperhatikan apakah mereka berwisata atau tidak. Padahal keberhasilan event ini tidak hanya diukur dari tribun penuh, tapi juga dari dampaknya ke ekonomi dan pariwisata lokal,” jelasnya.

Sahlan menambahkan, upaya mendatangkan wisatawan akan sulit dioptimalkan jika tidak ada dukungan komunikasi dari penyelenggara. Ia berharap ke depan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dapat diperkuat agar MotoGP Mandalika menjadi kebanggaan bersama. “Kami ini tahu betul pasarnya, punya jaringan dan akses. Tapi kalau penyelenggara terlalu eksklusif dan tidak mau duduk bersama, bagaimana mau sukses bersama? Kami juga merasa malu, ada Sirkuit Mandalika di daerah kita sendiri, tapi belum jadi magnet wisata karena kurang koordinasi,” ungkapnya.

Astindo berharap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 tidak mengulang pola tahun-tahun sebelumnya, dan lebih terbuka terhadap partisipasi elemen lokal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sebelumnya, MGPA dan ITDC telah melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Muhammad Iqbal, untuk menyampaikan laporan MotoGP 2024 serta memaparkan rencana pelaksanaan MotoGP 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Oktober 2025 di Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, dalam kesempatan itu menyampaikan harapan agar event internasional seperti MotoGP dapat diperkuat dari sisi promosi, dukungan lintas sektor, dan sinergi dengan program-program lokal agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat NTB. (bul)