Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 230

Penerima Bantuan Pangan Beras di Lobar Berkurang 20-21 Ribu

By
ekbisntb.com
-
0
Sekretaris DKP Lobar Khalid bersama tim dan Dinas Sosial turun mengecek beras bantuan pangan yang akan disalurkan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Penerima bantuan pangan beras dari Pemerintah Pusat ke Lombok Barat (Lobar) berkurang sekitar 20-21 ribu KK. Jumlah penerima tahun ini mencapai 70.126 KK dengan total beras 70,1 ton lebih untuk jatah penyaluran bulan Juni dan Juli. Penyaluran bantuan beras direncanakan dilakukan pada pekan depan.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lobar, penerima bantuan pangan beras mencapai 70.126, tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Lobar. Dari desa dan kelurahan, beberapa daerah yang paling banyak penerima alokasi di antaranya Jagaraga 1.400 lebih, Sesela sebanyak 1.251, Taman Sari 1.219, Babussalam 1.156, Desa Buwun Mas 1.102, Tempos 1.022, Gapuk 1.020, Taman Ayu 1.014, Kuripan 1.000 KK lebih. Sedangkan beberapa desa paling sedikit mendapat alokasi bantuan pangan beras ini, yakni Pusuk Lestari sebanyak 86 penerima.

Sekretaris DKP Lobar Khalid mengatakan, penerima bantuan pangan beras di Lobar mencapai 70.126 KK dengan jumlah total beras 70,126 ton per bulan. Bantuan ini akan diberikan untuk jatah dua bulan, yakni bulan Juni-Juli, sehingga kalau dikalikan dua bulan, maka total beras yang akan disalurkan 140 ton lebih. “Total penerima 70.125. Bantuan pangan beras ini nantinya sebanyak 140.252 kilogram atau sekitar 140,2 ton. Ini untuk dua bulan,” kata dia, kemarin.

Terkait pengurangan penerima ini, bukan ranah Pemda, sebab data ini dari pusat. Data penerima ini berdasarkan DTSN Kementerian Sosial yang telah dikoordinasikan dengan Badan Pangan Nasional. Jika dibanding penerima tahun lalu, mencapai 91 ribu KK lebih. Berbeda dengan tahun ini, data penerima sebelumnya mengacu pada P3KE yang diambil dari BKKBN melalui Bappeda.  “Tapi sekarang pakai DTSN, ada 20-21 ribu pengurangan penerima dari tahun lalu,”sebutnya.

Kalau dikonversi ke bantuan beras, terdapat pengurangan sekitar 20-21 ton lebih. Data penerima ini, lanjut dia, per tiga bulan akan dilakukan pembaharuan dan perubahan. Soal periodesasi bantuan ini, yang disaluran hanya untuk bulan Juni – Juli. Sedangkan untuk bulan sebelumnya (Januari – Mei) dari informasi tidak ada. “Ini khusus untuk Juni – Juli,”jelasnya.

Terkait penyaluran bantuan ini direncanakan Senin pekan depan. Kesiapan dari sisi beras, tidak ada masalah. Dari hasil pengecekan ke gudang Bulog yang ada di Lembar, stok beras sudah tersedia untuk disalurkan. “140 lebih ton itu sudah siap disalurkan, sudah kami cek,” imbuhnya.

Hasil pengecekan, kondisi beras bagus. Beras yang disaluran adalah beras SPHP. “Sudah kami cek, bagus,” imbuhnya. (her)

Berencana Bentuk Perda, Ketua DPRD NTB Dukung IPR dan Koperasi Tambang Rakyat Sekotong

By
ekbisntb.com
-
0
Hj Baiq Isvie Rupaeda (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., mendukung adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan pembentukan koperasi tambang di wilayah NTB, salah satunya di Sekotong Lombok Barat. Bahkan, anggota DPRD NTB merencanakan membentuk peraturan daerah tentang retribusi kaitan dengan pengelolaan tambang rakyat sesuai kewenangan daerah.

Ditemui saat kunjungan kerja Badan Musyawah ke DPRD Lobar, Kamis 17 Juli 2025, politisi Partai Golkar NTB ini, menerangkan terkait IPR dan koperasi tambang, telah disiapkan dengan baik. Di mana Kapolda NTB memiliki rencana untuk membuat beberapa koperasi dalam rangka untuk memberikan izin IPR ini.

“Saya kira dalam rangka itu, dalam rangka membuat Peraturan Daerah, sehingga Bapemperda cocok untuk turun lapangan,” katanya.

Menurutya, tambang rakyat ini akan sangat baik kalau dikelola oleh koperasi. Sebab Kesejahteraan itu harus diupayakan apapun caranya yang halal, baik, dan sesuai aturan. “Saya kira, kita dukung itu,” ujarnya.

Mengenai pengembangan pariwisata di wilayah itu, menurutnya, pariwisata tetap jalan. Sebab tambang rakyat itu tidak merusak ekosistem. Namun itu harus dilakukan dengan cara-cara sesuai ketentuan dan ramah lingkungan.

Ditanya soal statemen KPK yang tidak membolehkan menerbitkan izin tambang Sekotong, Isvie, mengaku belum tahu hal tersebut. Yang jelas soal izin itu urusan Kementerian, sedangkan kewenangan Gubernur sesuai pasal 4. Terkait regulasi perizinan tambang menyangkut IPR dan ini ranahnya di pusat, tetapi bicara tambang rakyat itu Gubernur diperintahkan sesuai pasal 74 untuk membuat keputusan.

“Kami tidak berani bicara banyak ya, syaa tidak berbenturan dengan KPK. Pada prinsipnya sepanjang itu aturan membolehkan, kita dukung. Kita berpegang pada aturan,” sambungnya.

Kaitan tambang rakyat itu juga, DPRD Lobar berencana membentuk Perda. Di mana pada Rabu 16 Juli 2025 lalu, Bapemperda turun ke Sekotong dalam rangka persiapan pembentukan Raperda tentang Retribusi,  pengelolaan sesuai kewenangan daerah. Adanya aturan ini nantinya tidak mengambil kewenangan pusat, namun lebih memberikan jaminan dalam melaksanakan terkait tambang Sekotong ini.(her)

Pemkot Mataram Diminta Tertibkan Cidomo yang Beroperasi di Jalanan

By
ekbisntb.com
-
0
IGB Hari Sudana Putra(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., kembali menyoroti keberadaan Cidomo—alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda—yang beroperasi di wilayah Kota Mataram. Selain dinilai menimbulkan masalah kebersihan, kehadiran Cidomo dari luar daerah juga dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan estetika kota.

Hal ini disampaikan Gus Arik, sapaan akrabnya, dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan di DPRD Kota Mataram, Kamis 17 Juli 2025. “Kadang-kadang kan mereka ini terlewatkan dari konsentrasi kita waktu itu,” ujarnya. Ia menyebut bahwa kotoran kuda yang ditinggalkan di jalanan telah menimbulkan persoalan kebersihan dan kesehatan yang serius.

Politisi Partai Demokrat ini menilai bahwa upaya penertiban sebenarnya sudah pernah dibahas bersama Dinas Perhubungan. Namun hingga kini, masalah tersebut belum tertangani secara tuntas. Ia menyoroti maraknya Cidomo dari luar Kota Mataram yang masuk dan beroperasi di kota, terutama di sekitar pasar-pasar tradisional.

“Banyak sekali Cidomo di luar Kota Mataram masuk Kota Mataram, beroperasi di Kota Mataram. Mereka angkut di beberapa pasar tradisional,” ungkapnya.

Untuk itu, Gus Arik mendorong adanya sistem identifikasi atau penandaan yang jelas terhadap Cidomo yang berasal dari wilayah Kota Mataram. Misalnya, dengan memberikan warna atau tanda khusus agar petugas mudah membedakan mana Cidomo lokal dan mana yang dari luar daerah.

Selain itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini juga mengkritisi perilaku sebagian kusir Cidomo yang tidak membuang kotoran kudanya secara tertib. “Begitu kotorannya ditampung, nanti ndak ada orang, dilepas pak ujungnya. Jadi berserakanlah kotoran itu,” katanya.

Meski demikian, ia melihat potensi pengelolaan limbah kotoran kuda tersebut. Menurut anggota dewan tiga periode ini, jika para kusir memiliki kesadaran dan kreativitas, kotoran tersebut dapat dicampur dengan sekam atau limbah organik rumah tangga untuk dijadikan pupuk.

Kesadaran itu, lanjutnya, harus terus disampaikan secara berkelanjutan. Ia bahkan menyarankan agar pendekatan reward and punishment diterapkan oleh pemerintah atau dinas terkait sebagai bagian dari upaya perubahan perilaku. “Harapan kita, Dinas Perhubungan, Pak Ketua. Itu secara umumnya lah,” demikian Gus Arik. (fit)

22 Warga Lokal Ikuti Pelatihan Vertical Rescue Rinjani

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, hadir pada pembukaan pelatihan Vertical Rescue Rinjani di Sembalun, Kamis, 17 Juli 2025(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 22 warga lokal mengikuti pelatihan penyelamatan vertikal Rinjani yang diselenggarakan oleh Pemprov NTB dan sejumlah pihak. Pelatihan vertikal bertujuan untuk melatih para guide Rinjani dalam memberikan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan pendakian.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan selain membuka pelatihan vertical rescue, pihaknya juga akan membenahi total tata kelola Gunung Rinjani.

‘’Hari ini kita berkumpul secara kolaboratif. Ini yang telah lama hilang, masing-masing kita mempunyai kemampuan tapi tak pernah berkolaborasi. Inilah yang kita lakukan hari ini untuk berkolaborasi terhadap kemajuan Gunung Rinjani,’’ ujarnya, Kamis, 17 Juli 2025.

Tiga langkah utama sebagai bagian dari komitmen perbaikan, di antaranya membentuk tim vertical rescue yang dilatih dan disertifikasi secara internasional. Tim Skygers ditunjuk untuk melatih para pemuda dari desa-desa sekitar kaki Gunung Rinjani.

Sebanyak 22 orang akan dilatih dan 10 di antaranya disiapkan untuk memperoleh sertifikasi standar internasional dalam operasi vertical rescue. Menariknya, seluruh pembiayaan kegiatan ini ditanggung oleh stakeholder non-pemerintah di kawasan Rinjani. “Tidak satu rupiah pun dari APBD atau APBN,” tegasnya.

Langkah kedua adalah pemasangan papan peringatan dan informasi (signage) di jalur pendakian yang selama ini absen. Kebutuhan ini juga akan dipenuhi melalui dukungan para mitra non-pemerintah.

Ketiga, pembelian peralatan penyelamatan berstandar tinggi yang akan ditempatkan di puncak Rinjani. Tujuannya, agar ketika terjadi keadaan darurat, proses evakuasi bisa dilakukan dengan cepat dan efisien.

Sejauh ini, sejumlah infrastruktur pendukung juga telah dibangun, seperti toilet kering dan emergency shelter di beberapa titik strategis jalur pendakian.

“Bagaimana teman-teman pelaku bersama-sama bersatu padu menunjukkan status sosialnya terhadap Gunung Rinjani. Pihak swasta dan masyarakat ikut membantu memperbaiki tata kelola,” sambungnya.

Iqbal menegaskan, kolaborasi ini tidak akan berhenti pada pertemuan awal saja. Kick-off hari ini akan berlanjut hingga Rinjani memiliki sistem pengelolaan setara dengan destinasi pendakian kelas dunia.

“Ujungnya adalah menjadikan tata kelola Gunung Rinjani setara dengan jalur-jalur trekking di Alpen atau Nepal. Semua standar harus disejajarkan, agar semua orang yang datang ke Rinjani bisa bercerita bahwa gunung ini tidak hanya indah tapi juga dikelola secara profesional,” pungkasnya.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan insiden di jalur pendakian. SOP ini akan dirancang bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).

“Kami akan lakukan pendataan detail terhadap pendaki, apakah mereka pemula atau berpengalaman. Semua akan di-briefing sebelum naik gunung, termasuk soal keselamatan, kesehatan, dan pengelolaan sampah,” jelasnya.

Kepala BTNGR, Yarman, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan bahwa pelatihan vertical rescue merupakan bagian dari upaya berkelanjutan. “Selain kegiatan dari Skygard dan Consina, pada 28 Juli nanti Basarnas juga akan memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat, termasuk pelaku wisata trekking,” ujarnya.

BTNGR bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah menyiapkan penguatan sistem NSPK pendakian serta evaluasi SOP agar sesuai dengan kebutuhan terkini. Selain itu, akan dilakukan pengadaan perlengkapan pendakian (supplies) dan pembangunan shelter baru di Pos 4 Rinjani.

“Shelter ini akan menjadi pos siaga bagi petugas serta tempat penyimpanan perlengkapan penyelamatan,” pungkasnya. (era)

Retribusi Parkir Kota Mataram Hanya Capai 61 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
I Gede Wiska(ekbisntb.com/dok)

Lombok(ekbisntb.com) —Realisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir di Kota Mataram tahun 2024 mencapai 61 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi sorotan serius dalam rapat gabungan komisi DPRD Kota Mataram, yang juga membahas berbagai persoalan terkait reklame dan perparkiran.

Rapat ini menjadi cerminan tingginya perhatian legislatif terhadap kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) di sektor retribusi. Dewan meminta seluruh instansi teknis memperketat pengawasan dan meningkatkan efektivitas penagihan agar potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan demi pembangunan Kota Mataram.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt mengungkapkan bahwa dari target sekitar Rp10 miliar, pendapatan dari retribusi parkir hanya mampu mengumpulkan Rp6 miliar. Meski pencapaian ini disebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah retribusi parkir di Kota Mataram, dewan tetap menilai realisasi tersebut belum optimal.

“Kita harus jujur, targetnya Rp10 miliar, tetapi yang tercapai hanya Rp6 miliar atau 61 persen. Ini memang tertinggi dalam sejarah perparkiran kita, tetapi tetap belum ideal,” ujar Wiska.

Salah satu penyebab utama dari tidak tercapainya target retribusi, menurut politisi PDI Perjuangan ini, adalah banyaknya juru parkir (jukir) yang tidak menyetor hasil pungutan sesuai ketentuan. Beberapa jukir bahkan menunggak setoran hingga berbulan-bulan.

“Banyak jukir yang menunggak setoran, bahkan tidak menyetor sama sekali. Ini jadi masalah kebocoran yang cukup besar. Harus ada ketegasan, kalau tidak mampu menyetor, ya ganti saja,” tegasnya.

Dewan juga mengusulkan agar jukir yang tidak menyetor dua atau tiga kali langsung diberikan peringatan keras. Mereka menilai sistem pengawasan terhadap jukir masih lemah dan membuka celah terjadinya kebocoran pendapatan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas wacana kenaikan tarif parkir yang telah diatur dalam peraturan wali kota (perwal). Kenaikan tarif yang dimaksud adalah dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk kendaraan roda dua, dan dari Rp2.000 menjadi Rp5.000 untuk roda empat. Namun, dewan meminta agar penerapan tarif baru ini ditunda.

“Kami minta agar kenaikan tarif ditunda dulu. Kalau langsung diberlakukan sekarang, dikhawatirkan malah memperbesar kebocoran. Jangan sampai masyarakat terbebani, tapi pendapatan tidak meningkat,” katanya.

Tak hanya soal parkir, Wiska juga menyoroti retribusi reklame. Dewan mendesak Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk bertindak tegas terhadap para pemilik reklame yang menunggak pembayaran.

“Dulu kita sering lihat di media, reklame yang tidak membayar retribusi langsung dipotong. Itu harus dilakukan lagi. Kalau tidak tegas, mereka akan terus menunggak,” ujarnya. (fit)

Terima Bantuan Terdampak Banjir

By
ekbisntb.com
-
0
Syafruddin (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) -PERAJIN tempe dan tahu di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota  Mataram, menerima bantuan bahan baku dari Bank NTB Syariah. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku usaha kecil yang terdampak banjir beberapa pekan lalu.

Banjir yang melanda sejumlah kelurahan di Kota Mataram, termasuk Kelurahan Kekalik Jaya berdampak ke ratusan pelaku usaha kecil tersebut. Pasalnya, pada saat banjir terjadi bahan baku mereka, seperti kedelai yang digunakan untuk membuat tahu dan tempe hanyut diseret derasnya air yang meluap dari Sungai Ancar.

Lurah Kekalik Jaya, Syafruddin menyampaikan, apresiasi kepada pihak Bank NTB Syariah karena telah memberikan bantuan untuk warganya yang terdampak banjir. Khususnya  perajin tahu dan tempe. “Bantuan ini sangat membantu warga kami, khususnya mereka yang pengusaha tempe-tahu yang sempat terhenti produksinya akibat banjir,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Kamis (17/7).

Ia menyebutkan, bantuan yang disalurkan berupa kedelai dan bahan pendukung produksi lainnya. Diharapkan bantuan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi para pelaku usaha mikro di empat lingkungan. Yakni Lingkungan Kekalik Kijang, Kekalik Timur, Kekalik Barat, dan Lingkungan Kekalik Gerisak.

Dari empat lingkungan tersebut terdapat sekitar ratusan pengusaha tempe dan tahu telah didata. Selanjutnya data ini diserahkan ke pihak donatur. Setelah itu, untuk memastikan data tersebut pihak bank melakukan survei lapangan. Akhirnya dari ratusan data yang diajukan dikurasi menjadi 64 orang. “Kita cuma membantu mendata dari empat lingkungan itu, tapi mereka juga langsung turun mengecek untuk dinilai siapa yang layak dapat bantuan kedelai itu,” katanya.

Sementara, untuk jumlah bantuan kedelai setiap pelaku usaha yang sudah dikurasi. Syafruddin belum bisa menyebutkannya dengan detail. Pasalnya, dari Bank NTB Syariah sendiri hanya memberikannya plakat sebagai tanda serah terima secara simbolis.

Ia berharap, agar bantuan ini menjadi langkah awal dari sinergi berkelanjutan antara dunia perbankan dan masyarakat. Semoga ke depannya, kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin, tidak hanya saat terjadi bencana. Tetapi juga dalam bentuk pendampingan usaha dan akses permodalan, sehingga pelaku usaha kecil bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera. (pan)

31.167 KPM akan Terima Bantuan Pangan Beras

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Johari. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) –Pemerintah Kota Mataram akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 31.167 kelompok penerima manfaat. Masyarakat akan menerima 20 kilogram untuk jatah bulan Juni-Juli. Pendistribusian ditargetkan tuntas sampai 31 Juli.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Lalu Johari ditemui pada, Kamis (17/7) menerangkan, pihaknya telah mensosialisasikan rencana pendistribusian bantuan pangan beras kepada kelurahan se-Kota Mataram. Bantuan pangan beras akan distribusikan kepada 31.167 kelompok penerima manfaat. “Insya Allah, pendistribusiannya dimulai hari Senin pekan depan,” kata Jauhari.

Jumlah kelompok penerima manfaat mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya 38.203 kelompok penerima manfaat, setelah dilakukan verifikasi dan validasi kembali menjadi 31.167 KPM atau berkurang menjadi 7.034 jiwa.

Bantuan Pangan Beras diterima untuk jatah dua bulan yakni, Juni dan Juli. Masyarakat akan mendapatkan 20 kilogram. “Ada pengurangan mencapai 7.034 KPM,” sebutnya dikonfirmasi pada, Selasa (15/7).

Menurutnya, pengurangan jumlah penerima bantuan pangan beras dinilai tidak serta merta. Pemerintah melakukan pengecekan dan validasi di lapangan. Dari hasil data sosial ekonomi nasional bahwa penerima bantuan sebelumnya dinyatakan kategori mampu, maka dinilai tidak berhak menerima bantuan. “Justru malah bagus kan kalau kondisi ekonomi masyarakat meningkat,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan pangan beras bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk memberikan stimulan bagi masyarakat. Sasaran penyaluran BPB sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebelum proses pendistribusian bantuan diawali dengan sosialisasi kepada camat dan lurah se-Kota Mataram. Ia berharap penyaluran bantuan pangan besar memberikan dampak bagi masyarakat untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data pengurangan penerima bantuan pangan beras paling banyak di Kecamatan Ampenan mencapai 7.671 jiwa, Kecamatan Cakranegara 557 jiwa, Kecamatan Mataram mencapai 26 jiwa, Kecamatan Sandubaya mencapai 1.891 jiwa, Kecamatan Sekarbela mencapai 621 jiwa dan Kecamatan Selaparang mencapai 1.321 jiwa. (cem)

Pendaki Belanda Terjatuh di Rinjani, Helikopter dari Bali Dikerahkan

By
ekbisntb.com
-
0
Pendaki Belanda Terjatuh di Rinjani, Helikopter dari Bali Dikerahkan

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor SAR Mataram mengerahkan personil setelah menerima laporan mengenai seorang warga negara asing (WNA) asal Belanda yang tinggal di Denmark mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani hari ini, Kamis (17/7). Pendaki STVH (perempuan) dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak dan membutuhkan bantuan evakuasi.

“Laporan kami terima tadi siang dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR),” kata Muhamad Hariyadi Kepala Kantor SAR Mataram dalam keterangan resmi.

Menanggapi laporan tersebut, tim rescue dari Pos SAR Kayangan yang segera diberangkatkan. Tim ini menggunakan truk personel dan membawa peralatan mountaineering, komunikasi, medis, dan pendukung lainnya.

Mengingat lokasi dan kondisi medan yang sulit, Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, tidak membuang waktu untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Koordinasi dilakukan dengan SGi Air Bali dan Kepala Kantor SAR Denpasar untuk pengerahan helikopter guna mempercepat proses evakuasi,” pungkasnya.

Upaya penyelamatan dari udara pun segera direalisasikan. Helikopter SGi Air Bali dilaporkan telah take off dari Bali menuju lokasi kejadian di Gunung Rinjani pada pukul 15.45 WITA.

Seluruh tim SAR Mataram dan pihak terkait saat ini berupaya maksimal untuk mengevakuasi korban dengan selamat. Perkembangan lebih lanjut mengenai operasi ini akan terus disampaikan.(bul)

Organda NTB Desak Regulasi Tegas Transportasi Online

By
ekbisntb.com
-
0
Junaidi Kasum(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) — Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menyoroti ketimpangan serius dalam sistem transportasi online yang kini dirasakan para pengemudi (driver) di daerah. Ia menegaskan bahwa semakin banyaknya armada yang tidak terkendali serta besarnya potongan dari aplikasi penyedia layanan menjadi faktor utama merosotnya pendapatan driver, dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang lebih besar.

“Pendapatan para driver sekarang sudah jauh merosot. Dulu bisa bawa pulang Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per hari, sekarang Rp50 ribu pun sulit. Kenapa? Karena jumlah kendaraan terlalu banyak, tidak ada pembatasan, dan potongan dari aplikasi sangat besar, sampai 30 persen,” ujar Junaidi, Kamis (17/7), di Mataram.

Menurutnya, pemotongan sebesar itu sangat tidak adil, apalagi bila dikaitkan dengan beban operasional yang harus ditanggung para driver, seperti cicilan kendaraan, bahan bakar, dan perawatan. Ia menyindir sistem ini sebagai “Aplikasi tidak kerja, tapi dapat Rp30 ribu. Driver kerja seharian, hanya dapat Rp70 ribu dari tarif Rp100 ribu misalnya,” katanya.

Organda NTB telah beberapa kali menyuarakan perlunya pembatasan jumlah kendaraan transportasi online. Pemerintah provinsi sempat merespons dengan rencana pengaturan melalui Peraturan Gubernur (Pergub), namun implementasinya belum berjalan optimal.

“Dalam rencana awal, batas kuota kendaraan online di NTB hanya sekitar 340-an unit. Tapi faktanya, sekarang yang mendaftar sudah 1.500. Ini tidak hanya melanggar kuota, tapi menciptakan masalah baru. Kami tidak ingin ini dibiarkan berlarut-larut,” tegas Junaidi.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dinas Perhubungan, agar segera menegakkan batas kuota sesuai Pergub yang sudah dirancang. Jika tidak, lanjutnya, akan ada lonjakan konflik dan potensi aksi protes yang lebih luas dari para driver di lapangan.

Menurut Junaidi, permasalahan utama driver bukan soal kenaikan tarif per kilometer, tetapi soal besarnya potongan dari aplikasi yang menyedot pendapatan mereka secara tidak proporsional.

“Kita ini jangan hanya bicara tarif naik, yang lebih penting adalah persentase potongan dari aplikasi ke driver itu diturunkan. Itu yang mereka harapkan, supaya mereka punya pendapatan yang layak,” katanya.

Organda NTB, kata Junaidi, tidak menolak eksistensi transportasi online. Namun perlu ada keseimbangan antara kepentingan penyedia aplikasi dan perlindungan terhadap pengemudi lokal. Tanpa pembatasan dan pengawasan yang ketat, keberadaan transportasi online justru menciptakan tekanan ekonomi baru bagi masyarakat NTB sendiri.

“Kita tidak bisa tutup ruang. Tapi jangan biarkan ini liar. Kalau tidak dikendalikan, yang dirugikan bukan hanya driver, tapi juga citra pemerintah daerah. Maka ini saatnya Pemprov NTB turun tangan lebih serius,” tutup Junaidi.(bul)

Perbarindo NTB akan Gelar Peringatan Hari BPR/S Nasional 2025 dengan Seminar Motivasi dan Pemilihan Pj Ketua Perbarindo NTB 2024-2029

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua Panitia Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional di NTB, Yanuar Alfan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) — Dalam rangka memperingati Hari BPR-BPRS Nasional yang jatuh setiap 21 Mei, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) NTB akan menggelar rangkaian acara khusus pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Kota Mataram. Tahun ini, peringatan dilakukan dengan konsep berbeda, mencerminkan adaptasi sekaligus semangat pembaruan di tengah dinam ika industri keuangan mikro yang terus berkembang.

Ketua Panitia Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional di NTB, Yanuar Alfan, menjelaskan bahwa perubahan format kegiatan menjadi momentum penyegaran.

“Biasanya kita peringati secara outdoor, dengan jalan sehat dan pembagian doorprize. Tapi tahun ini, karena adanya pengurangan jumlah BPR akibat merger, kita laksanakan di dalam ruangan (indoor) dengan kegiatan yang lebih reflektif dan inspiratif,” ujar Dirut PNM Amali ini.

Kegiatan utama tahun ini akan difokuskan pada in-house seminar motivasi dan penguatan kapasitas dengan tema “ Semangat Bangkit, Bergerak Maju, Bertumbuh dan Berkontribusi Nyata untuk BPR/S DPD Perbarindo NTB”, yang akan diikuti oleh sekitar 215 peserta dari jajaran direksi, komisaris hingga karyawan BPR dan BPRS se-NTB pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Hotel Lombok Raya.

Acara akan menghadirkan Coach Hendriansyah sebagai motivator utama, dengan materi yang dirancang untuk menumbuhkan semangat dan daya juang di tengah tantangan industri.

“Ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga forum untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan semangat kebersamaan. Di masa seperti sekarang, semua insan BPR/BPRS butuh energi positif dan dorongan agar tetap solid dan optimis,” tambah Yanuar.

Yanuar juga menyinggung kondisi terbaru industri BPR/BPRS di NTB. Dari sebelumnya berjumlah 32 lembaga, kini tersisa 21 BPR akibat gelombang merger sebagai respons atas tuntutan efisiensi dan penguatan struktur permodalan. Imbas dari konsolidasi ini, jumlah peserta peringatan tahun ini memang berkurang. Namun, justru hal ini menjadi pengingat pentingnya sinergi dan adaptasi ke depan.

“Kami ingin peringatan ini juga menjadi momen refleksi. Bahwa meskipun jumlah berkurang, kualitas dan kekompakan harus meningkat,” katanya.

Peringatan tahun ini juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Perbarindo NTB. Salah satu agenda pentingnya adalah penunjukan pelaksana tugas Ketua Perbarindo NTB yang baru, menggantikan ketua sebelumnya yang tidak lagi menjabat di BPR. Rakerda ini menjadi bagian dari proses transisi menuju Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang akan datang.

“Kita pastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. Rakerda ini akan jadi momen strategis untuk konsolidasi dan penataan kepengurusan Perbarindo NTB ke depan,” tutur Yanuar.(bul)

1...229230231...811Page 230 of 811

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami