Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 23

Pemprov NTB Ajukan KUR Rp20 Miliar Khusus untuk PMI

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang (ekbisntb.com/siliput.com)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp15-20 miliar khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB. Pengajuan itu dilakukan kepada Bank NTB Syariah selaku bank daerah untuk membantu PMI membayar berbagai kebutuhan persiapan dan selama berada di negara tujuan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengaku saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan agar ajuan senilai tersebut segera disetujui. Selain KUR untuk PMI, NTB juga mendapatkan Rp30 miliar KUR khusus untuk UMKM dan koperasi. Tidak hanya itu, ada juga KUR khusus untuk peternak dengan bunga minimal tiga persen.

“Untuk buruh migran ini kita sudah mengajukan dan insya Allah kita akan dapat dalam waktu dekat ini sekitar Rp15-20 miliar. Yang akan kita gunakan untuk membantu pembiayaan teman-teman yang akan penempatan ke luar negeri,” ujarnya belum lama ini.

Iqbal memastikan, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun lalu, Bank NTB Syariah akan menyalurkan KUR di tahun ini. KUR yang disediakan oleh Bank daerah yaitu PMI, pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku perumahan.

“Jadi sudah dapat Insya Allah, kita mulai dari kecil-kecil dulu. Bangun kredibilitas karena kemarin kan kita diblok,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan juga mengaku saat ini tengah menggodok pengajuan KUR tersebut. Saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut bagaimana skema penyaluran KUR, termasuk juga jumlah maksimal yang bisa dipinjam PMI.

“Sedang dibahas dengan Bank NTB Syariah. Sejauh ini belum ada gambaran karena memang belum dibahas juga,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk segera mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa segera beroperasi.

Berdasarkan penyampaian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa waktu lalu, KUR oleh KDMP diajukan kepada Bank NTB Syariah dengan bunga sekitar 5,7 persen. Bahkan, Pemprov NTB, katanya akan memberikan subsidi terhadap sejumlah KDMP.

Adapun saat ini, koperasi juga didorong untuk memulai usaha dengan memanfaatkan modal internal seperti simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. 
“Pengalaman menjalankan usaha itu sangat penting. Itu yang akan menjadi dasar bagi koperasi untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih besar di masa depan,” katanya. (era)

Sirkuit Mandalika Jadi Lokasi Lomba Azan dan Tilawatil Qur’an Ramadan

By
ekbisntb.com
-
0
Sirkuit Mandalika Jadi Lokasi Lomba Azan dan Tilawatil Qur’an Ramadan

Praya (Suara NTB)- Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menggelar lomba azan dan tilawatil Qur’an bagi anak-anak di kawasan Sirkuit Mandalika, 12 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian aktivitas Ramadan yang melibatkan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda.

Vice President Operational MGPA, Try Agung Hartanto, mengatakan lomba tersebut digelar untuk memberikan ruang bagi anak-anak menyalurkan bakat sekaligus memperdalam pemahaman keagamaan selama bulan Ramadan.

“Kami ingin Ramadan menjadi momentum bagi anak-anak untuk belajar lebih dekat dengan nilai-nilai Islam. MGPA sebagai pengelola Sirkuit Mandalika mendukung kegiatan yang positif bagi perkembangan mereka,” ujarnya.

Lomba dibuka untuk peserta usia 6–15 tahun yang berasal dari wilayah Lombok Tengah. Kategori yang dilombakan meliputi azan untuk peserta laki-laki serta tilawatil Qur’an untuk peserta laki-laki dan perempuan. Peserta akan dibagi dalam dua kelompok usia, yakni 6–11 tahun dan 11–15 tahun.

Pada lomba azan, peserta diminta mengumandangkan azan secara lengkap dengan memperhatikan tajwid, makharijul huruf, serta irama suara dengan waktu penampilan maksimal tiga menit. Sementara pada lomba tilawah, peserta bebas memilih ayat Al-Qur’an yang dibacakan dengan waktu tampil lima menit.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri berdasarkan ketepatan tajwid, kejelasan makharijul huruf, irama bacaan, serta penghayatan dalam penampilan. Di setiap kategori akan dipilih tiga pemenang.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, mengatakan kegiatan ini juga menjadi upaya membuka kawasan Mandalika untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat.

Menurutnya, selain dikenal sebagai lokasi penyelenggaraan balap internasional, kawasan Mandalika juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pendaftaran lomba dibuka hingga 11 Maret 2026 dengan kuota terbatas. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, piala, dan sertifikat.(bul)

Kakanwil DJP Nusra Beberkan Kondisi Penerimaan Pajak NTB di Awal Tahun 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Judiana Manihuruk (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kinerja penerimaan pajak di Provinsi NTB hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai 8,69 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk menjelaskan, struktur penerimaan pajak di NTB masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

“Sebagian besar jenis pajak utama menunjukkan tren pertumbuhan yang positif,” ujarnya.

Data DJP mencatat Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar disebut lebih disebabkan faktor administratif berupa pemindahbukuan deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM. Karena itu, kondisi tersebut tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi.

PPN dalam negeri menjadi penopang utama penerimaan dengan realisasi Rp296,44 miliar atau tumbuh 273,1 persen. Pertumbuhan juga terlihat pada sejumlah jenis PPh. PPh Pasal 21 meningkat 121,6 persen dan PPh Final tumbuh 29,4 persen, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

Selain itu, PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi masing-masing tumbuh 11,6 persen dan 12,3 persen. PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 bahkan mencatat kenaikan signifikan sebesar 326,1 persen dan 47,4 persen yang menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Penjualan benda meterai tercatat mencapai Rp4,2 miliar.

Dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintahan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar atau 39,5 persen dan tumbuh 40,7 persen. Sektor perdagangan mencatat realisasi Rp75,1 miliar atau 22,28 persen dengan pertumbuhan 64,5 persen.

Pertumbuhan juga terjadi pada sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri yang masing-masing tumbuh 61,2 persen, 63,3 persen, dan 46,1 persen. Sementara sektor jasa keuangan mengalami kontraksi 20,7 persen akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan.

Di sisi kepatuhan, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.552 merupakan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1.636 SPT Wajib Pajak Badan.

DJP mengingatkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2026.

Saat ini pelaporan SPT Tahunan telah menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib pajak diimbau memastikan akun aktif serta menekan tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data tersampaikan dengan benar. Untuk mendukung kelancaran pelaporan, DJP juga membuka layanan pada akhir pekan. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya dan masyarakat diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2026. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket pada 10 Februari hingga 29 Maret 2026 dengan periode penerbangan 14–29 Maret 2026.

Menurut DJP, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat menjelang Ramadan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, DJP menilai kinerja penerimaan pajak di NTB hingga Februari 2026 masih berada pada jalur yang positif. Upaya peningkatan pelayanan serta pengawasan akan terus diperkuat guna menjaga momentum penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (bul)

Dari NTB : Sampah Diubah jadi Tembok Plastik, di Ekspor Hingga ke Arab Saudi

By
ekbisntb.com
-
0
sampah plastic yang sudah diolah jadi tembok plastic yang sudah diekspor bahkan hingga ke Arab Saudi

Giri Menang (ekbisntb.com) — Inovasi pengolahan sampah plastik di NTB sudah mampu menembus pasar internasional. Blok bangunan berbahan plastik daur ulang yang diproduksi di Lombok Barat bahkan telah diekspor hingga ke Arab Saudi dan digunakan untuk pembangunan hunian bertingkat tahan gempa.

Pabrik block solutions ini beroperasi di kompleks BRIDA NTB di Banyumulek, Lombok Barat. Produksi blok plastik ini terinspirasi dari gempa Lombok tahun 2018, sebagai bagian dari solusi inovatif untuk bahan bangunan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tahan gempa.

CEO PT Block Solutions Indonesia, Jimmy Hutasoit, mengatakan, hasilnya, salah satu kegiatan ekspor dilakukan ke Arab Saudi. Blok yang dikirim dari pabrik di Lombok digunakan untuk pembangunan rumah dua lantai.

“Blok yang kami kirimkan itu diproduksi langsung dari pabrik kami di Lombok. Respon dari mereka luar biasa karena mereka melihat ini sebagai terobosan besar dalam penggunaan bahan bangunan alternatif dari plastik daur ulang,” ujarnya, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penggunaan blok plastik daur ulang menjadi perhatian karena menawarkan solusi terhadap dua masalah sekaligus, yakni pengelolaan sampah plastik dan kebutuhan material konstruksi yang lebih efisien.

Teknologi blok tersebut menggunakan lisensi internasional yang dikembangkan di Finlandia. PT Block Solutions Indonesia memegang lisensi produksi dan distribusi di Indonesia, sementara di beberapa negara lain juga terdapat pabrik dengan lisensi serupa.
Selain di Indonesia, pabrik blok plastik juga telah beroperasi di Mesir dan sejumlah negara di Afrika. Saat ini, perusahaan juga tengah menjajaki peluang pengembangan pasar di Korea Selatan.

Dari sisi produksi, pabrik di Lombok mampu menghasilkan satu blok setiap sekitar 100 detik. Dengan kapasitas mesin yang ada saat ini, produksi mencapai sekitar 250 hingga 270 blok per hari. Blok terbesar yang diproduksi memiliki berat sekitar 38 kilogram.

Produk tersebut tidak hanya digunakan untuk proyek komersial, tetapi juga banyak dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Saat ini, rata-rata penggunaan blok plastik daur ulang tersebut mencapai sekitar 10 ruang kelas sekolah setiap bulan.
Karena produksi awal dimulai di Lombok, mayoritas sekolah yang menggunakan blok ini berada di wilayah Lombok, terutama di Lombok Utara. Namun, distribusi kini sudah meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

“Selain di Lombok, penggunaan blok ini juga sudah ada di Sumatera seperti Jambi, Bengkulu, dan Riau. Di Pulau Jawa juga sudah ada beberapa daerah yang menggunakan, begitu juga di Bali dan NTT,” jelasnya.

Seiring meningkatnya minat pasar, perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini pabrik masih menggunakan satu mesin injeksi untuk mencetak blok plastik tersebut.

Ke depan, perusahaan berharap dapat menambah dua hingga tiga mesin injeksi agar produksi meningkat. Selain itu, perusahaan juga ingin mendorong tumbuhnya industri lokal yang mampu memproduksi pelet plastik dari bahan daur ulang sebagai bahan baku utama blok bangunan tersebut.

“Kami ingin memperkenalkan bahwa ada alternatif bahan bangunan yang bisa digunakan di masa depan. Harapannya, kapasitas produksi bisa meningkat dan ekosistem pengolahan plastik daur ulang di Lombok juga berkembang,” katanya.

Untuk membangun pabrik dan fasilitas produksi di Lombok, perusahaan menggelontorkan investasi sekitar 3 juta euro atau lebih dari Rp20 miliar. Dana investasi tersebut berasal dari para investor internasional.

Jimmy menyebut mayoritas investor berasal dari Italia, sementara pemegang saham minoritas berasal dari Finlandia, negara yang mengembangkan teknologi blok plastik tersebut.

Ia menilai kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di Lombok menjadi pencapaian tersendiri yang harus dijaga.

“Kami mendapat kepercayaan dari investor internasional untuk berinvestasi di Lombok. Walaupun mungkin terlihat kecil, ini sesuatu yang membanggakan dan tentu harus kita jaga kepercayaan itu,” demikian Jimmy.(bul)

Penertiban Toko Emas di Sejumlah Daerah Bikin Cemas, Ampera NTB Surati DPR dan Gubernur

By
ekbisntb.com
-
0
Iskandar Nafat

Mataram (ekbisntb.com) – Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas Sekarbela (Ampera) meminta pemerintah hadir menengahi polemik yang berkembang terkait dugaan peredaran emas dari tambang ilegal. Isu tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan pedagang emas di berbagai daerah, termasuk di NTB.

Ketua Ampera NTB, Iskandar Nafat, mengatakan persoalan ini tidak lagi menjadi isu lokal di satu daerah, melainkan telah berkembang secara nasional setelah sejumlah usaha dagang emas di beberapa wilayah di Indonesia digerebek aparat penegak hukum.

“Kami berharap negara hadir. Dalam konteks ini pemerintah daerah harus ikut bersuara menengahi isu yang sedang menghangat ini. Karena persoalan ini tidak lagi hanya menjadi isu di satu lokasi, tetapi sudah meluas dari Jawa sampai Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menurut Iskandar, persoalan tersebut menyangkut kelangsungan hidup banyak pihak yang berada dalam rantai bisnis emas, mulai dari penambang, pengepul hingga pemilik toko emas.

Ia menjelaskan bahwa bisnis emas merupakan satu kesatuan ekosistem dari hulu hingga hilir. Karena itu, kebijakan atau tindakan yang tidak mempertimbangkan keseluruhan rantai bisnis berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

“Bisnis emas itu satu kesatuan. Dari penambang, pengepul sampai toko emas semuanya terhubung. Karena itu sebelum ada tindakan represif di lapangan, persoalan ini harus dipahami secara utuh,” katanya.

Iskandar menilai isu yang berkembang saat ini berpotensi menjadi “bola panas” yang merugikan banyak pihak. Ia menyebutkan, awalnya persoalan muncul dari dugaan kasus korupsi di salah satu perusahaan tambang, namun kemudian berkembang menjadi isu tambang ilegal hingga menyasar toko-toko emas.

Akibatnya, aktivitas jual beli emas di masyarakat mulai terganggu. Banyak masyarakat menjadi ragu untuk membeli ataupun menjual emas karena khawatir berurusan dengan aparat.

“Dampaknya sekarang orang jadi tidak berani beli atau menjual perhiasan emas. Ini kasihan bagi masyarakat yang mencari penghidupan dari bisnis emas. Sudah beberapa pekan ini aktivitasnya menjadi macet,” ujarnya.

Ia menambahkan, kekhawatiran tersebut muncul karena adanya penertiban terhadap sejumlah pengusaha emas di daerah lain yang diduga membeli emas dari tambang tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serupa di kalangan pedagang emas di NTB.

Ampera sendiri telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk meminta perhatian terhadap persoalan tersebut. Pihaknya berharap gubernur dapat memberikan arahan dan membantu mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat.

“Kami sudah bersurat kepada gubernur dan juga menyampaikan aspirasi melalui DPRD Provinsi. Harapannya ada solusi tengah yang bisa menenangkan semua pihak,” katanya.
Iskandar menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD perlu mendengar secara utuh persoalan pertambangan dari perspektif para pelaku usaha emas yang telah lama berkecimpung di sektor tersebut.

Dengan demikian, menurutnya, solusi yang dihasilkan tidak hanya menekankan aspek penertiban, tetapi juga memperhatikan perlindungan hukum dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

“Pemda dan DPRD harus mendengar secara utuh perspektif pelaku usaha emas. Dari sana baru dicari solusi dan titik temu yang bisa menenangkan masyarakat, sehingga hak hidup dan perlindungan hukum warga tetap terpenuhi,” katanya.

Ia juga menilai persoalan tambang rakyat perlu ditangani secara proporsional, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan tambang yang tertib dan ramah lingkungan.

Menurutnya, aktivitas pertambangan rakyat selama ini juga menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah wilayah, sehingga penanganannya harus disertai solusi yang jelas bagi masyarakat.

“Kalau soal penertiban lingkungan tentu kami setuju. Tapi masyarakat juga perlu diedukasi dan diberikan solusi. Karena bagi sebagian masyarakat, pertambangan itu menjadi sumber penghidupan mereka,” pungkasnya.(bul)

Tamu Kapal Pesiar Carnival Encounter Serbu Stan Produk UMKM Dekranasda Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Tamu Kapal Pesiar Carnival Encounter Serbu Stan Produk UMKM Dekranasda Lobar
Ketua Dekranasda Lobar Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini menyambut tamu kapal pesiar yang membeli produk lokal yang siapkan di Gili mas Lembar. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lombok Barat (Lobar) kembali menyambut ribuan kedatangan wisatawan kapal pesiar. Pada Minggu (8/3/2026), tamu kapal pesiar Carnival Encounter singgah di Pelabuhan Gili Mas, menyerbu stan produk UMKM lokal yang disiapkan Dekranasda Lobar.

Langkah ini bertujuan mempromosikan produk kerajinan khas Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada penumpang kapal pesiar. Untuk kedua kalinya, Dekranasda Lombok Barat membuka gerai Produk UMKM di Pelabuhan Gili Mas, sebagai bagian dari penyambutan kapal pesiar Carnival Encounter dan ini merupakan bagian dari upaya intensif Dekranasda Lobar dalam memaksimalkan potensi pariwisata bahari dan mendukung UMKM lokal.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dekranasda Lobar Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini mengatakan, pengunjung sekitar 2.000 wisatawan dari kapan pesiar Carnival Encounter. “Ini salah satu cara Dekranasda Lombok Barat mempromosikan kerajinan atau produk daerah kita terdiri dari beberapa jenis seperti makanan, mutiara dan beberapa jenis lainnya,” kata Ketua Dekranasda Lobar Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini di Pelabuhan Giri Mas, Minggu (8/3/2026).

Pada kesempatan itu, Dekranasda Lombok Barat juga menampilkan tempat nyesek atau menenun sehingga para wisatawan bisa melihat langsung bagaimana pengerjaan kain atau tenun khas daerah Lombok Barat. “Hari ini tiga kita tampilkan yakni kain tenun Kebun Ayu, Gumise dan Mareje. Biar wisatawan bisa melihat dan membeli beberapa kerajinan khas daerah Lombok Barat,” jelasnya.

Ketua Dekranasda juga Ketua TP-PKK Lobar berharap terus terjalin kolaborasi antara Pelindo dan Dekranasda Lombok Barat dalam membantu tidak hanya mempromosikan keindahan Lombok Barat, tetapi juga produk-produk UMKM semakin lebih dikenal dan diminati oleh para wisatawan. (her)

Kemenag NTB Pastikan Tunjangan Guru Cair Sebelum Lebaran

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi serta tunjangan inpassing bagi guru madrasah swasta dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dicairkan pada pekan ini.

Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, mengatakan pencairan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Insyaallah minggu ini sudah keluar, paling lambat Jumat. Jadi para guru bisa menyambut Lebaran dengan tenang karena haknya sudah dipastikan cair,” ujar Zamroni, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan periode Januari–Februari bagi guru madrasah swasta di NTB mencapai nilai yang cukup besar.

Berdasarkan data Kemenag, terdapat sekitar 15.000 guru madrasah swasta di NTB yang telah tersertifikasi dan memiliki status inpassing.

Secara keseluruhan, jumlah guru yang berada di bawah naungan Kemenag di wilayah tersebut mencapai lebih dari 20.000 orang.

Selain guru madrasah, kepastian pencairan juga diberikan kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI), baik yang berstatus PNS maupun non-PNS.

Pemerintah menargetkan seluruh pembayaran dapat diselesaikan sebelum Jumat. Untuk guru PAI non-PNS, alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp2 miliar, sedangkan jika termasuk guru PNS, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp10 miliar untuk wilayah NTB.

“Pembayaran ini diharapkan bisa membantu para guru memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri dan memberikan ketenangan dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik,” kata Zamroni.

Di sisi lain, Zamroni juga mendorong peningkatan karier bagi guru PAI di sekolah umum, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Menurutnya, guru PAI yang memiliki kompetensi dan rekam jejak baik perlu diberi kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, termasuk sebagai kepala sekolah.

“Kami berikhtiar agar guru PAI juga memiliki peluang menjadi kepala sekolah. Kami siap mengomunikasikan rekam jejak mereka kepada gubernur maupun wakil bupati sesuai jenjang sekolahnya,” ujarnya.

Saat ini, Kanwil Kemenag NTB terus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kemenag pusat untuk menyiapkan data komprehensif terkait guru.

Data tersebut akan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan anggaran negara.

“Koordinasi ini penting agar skema pembayaran tunjangan guru ke depan tetap stabil dan berkelanjutan,” pungkas Zamroni.(bul)

Stok Beras dan Minyak di NTB Melimpah, Bulog Minta Jangan Khawatir Dampak Perang

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Perum Bulog memastikan ketersediaan stok pangan pokok nasional, khususnya beras dan minyak goreng, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying).

Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, menyampaikan bahwa stok pangan di wilayah NTB dalam kondisi aman dan bahkan berlimpah.

Berdasarkan data per 9 Maret 2026, stok beras di gudang Bulog NTB mencapai 157.627 ribu ton, sementara stok minyak goreng sebanyak 630.530 Ribu liter.

“Kami memastikan stok beras Bulog di wilayah NTB mencukupi bahkan berlimpah. Dengan adanya panen yang sedang berlangsung serta penyerapan yang terus dilakukan, stok diperkirakan akan terus bertambah dan mampu menjamin kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026,” ujarnya.

Selain beras, Bulog NTB juga memastikan pasokan minyak goreng Minyakita tetap terjaga. Hal ini didukung kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari Kementerian Perdagangan yang menetapkan alokasi sekitar 46 juta liter Minyakita per bulan bagi Bulog.

Dengan dukungan tersebut, Bulog memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng bagi masyarakat tetap terjamin.

“Dengan stok beras yang kuat serta dukungan pasokan minyak goreng melalui kebijakan DMO, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Kami memastikan pasokan tetap tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Regar menegaskan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan di setiap wilayah telah tersedia dengan cukup. Bulog bersama pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, di antaranya melalui penguatan distribusi, peningkatan penyerapan produksi, serta pelaksanaan berbagai program stabilisasi pangan.(bul)

Perang Tidak Pengaruhi Ibadah Umrah di Tanah Suci

By
ekbisntb.com
-
0
Perang Tidak Pengaruhi Ibadah Umrah di Tanah Suci
jamaah umrah asal NTB yang tengah melaksanakan ibadah umrah di Madinah

Mataram (ekbisntb.com) – Perang yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah dipastikan sampai saat ini belum berdampak langsung secara signifikan terhadap pelaksanaan ibadah umrah di Tanah Suci. Aktivitas jamaah di Kota Madinah dan Mekkah tetap berjalan normal dan aman.

Ketua DPD Amphuri Bali Nusra, H. Zamroni yang saat ini sedang mendampingi jamaah umrah di Arab Saudi mengatakan kondisi di Tanah Suci masih kondusif sehingga jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan tenang.

“Saat ini kami berada di Madinah sejak 6 Maret 2026 bersama rombongan sekitar 45 jamaah. Alhamdulillah seluruh perjalanan berjalan lancar, mulai dari keberangkatan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda menuju Jeddah hingga perjalanan ke Madinah,” ujar Owner Travel Umrah Amantubillah ini, Senin, 9 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi di Jeddah maupun Madinah tetap aman dan tidak ada situasi yang mengkhawatirkan bagi jamaah. Aktivitas masyarakat dan kegiatan ibadah di Masjid Nabawi juga berlangsung normal seperti biasa.

Meski demikian, ia mengakui jumlah jamaah umrah di kawasan masjid tidak seramai biasanya. Hal ini diduga berkaitan dengan terbatasnya penerbangan internasional yang menggunakan jalur transit di sejumlah negara Teluk.

“Yang kami rasakan hanya sedikit pengurangan jumlah jamaah, kemungkinan karena beberapa penerbangan transit melalui negara-negara Teluk tidak beroperasi. Tetapi secara umum situasi di sini sangat aman,” jelasnya.

Zamroni menegaskan bahwa jamaah yang berangkat bersama rombongannya dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik tanpa kendala berarti.

“Mohon doa dari masyarakat Indonesia agar seluruh jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah dengan baik hingga selesai dan kembali ke Tanah Air dengan selamat,” katanya.

Rencananya, rombongan jamaah umrah ini akan melanjutkan perjalanan dari Madinah menuju Mekkah pada 10 Maret 2026 untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Selanjutnya, mereka dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 21 Maret 2026 melalui penerbangan langsung dari Jeddah menuju Jakarta.

“Kami berharap perang ini tidak berdampak langsung, karena animo masyarakat untuk berumrah sangat tinggi,” tandasnya.(bul)

Pemerintah Larang Ekspor Benih Lobster, Ada Peluang bagi NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Larang Ekspor Benih Lobster, Ada Peluang bagi NTB
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, H. Muslim melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Blue Ocean Lobster dalam rangka verifikasi lapangan untuk penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah resmi menerbitkan kebijakan baru terkait tata niaga lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi ini merevisi Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 dan membawa perubahan besar, terutama dengan melarang ekspor benih bening lobster (BBL) serta mendorong penguatan budidaya di dalam negeri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, H. Muslim mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lobster nasional, termasuk di NTB yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil benih lobster.

“Aturan ini bagus karena mendorong penguatan budidaya di dalam negeri. NTB pada prinsipnya sangat siap untuk mengembangkan budidaya lobster,” ujarnya.
Dalam regulasi baru tersebut, pemerintah menegaskan beberapa poin utama. Pertama, ekspor benih bening lobster dalam bentuk mentah dihentikan secara total. Kedua, seluruh benih lobster yang ditangkap wajib dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya di dalam negeri.

Selain itu, ekspor hanya diperbolehkan untuk lobster hasil budidaya yang telah mencapai bobot minimal 50 gram per ekor. Pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memperkuat pengawasan serta menindak penyelundupan BBL ke luar negeri.

Muslim menilai NTB memiliki potensi besar untuk mengembangkan budidaya lobster, baik dari sisi ketersediaan benih maupun dukungan sumber daya masyarakat pesisir. Namun, ia menegaskan pengembangan budidaya tersebut perlu dibarengi dengan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan pasar bagi hasil produksi.

“Kita sangat siap untuk budidaya, tetapi perlu kepastian fasilitasi dari pemerintah pusat untuk menghubungkan pembudidaya dengan offtaker agar hasil budidaya terserap pasar,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah juga terus diperkuat, salah satunya melalui kebijakan Gubernur NTB, Dr. Lalu. Muhamad Iqbal yang mendorong pelaku UMKM dan pembudidaya mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya lobster.

Meski demikian, ia mengakui penghentian total ekspor benih lobster akan menjadi tantangan tersendiri karena selama ini banyak nelayan yang menggantungkan penghasilan dari penangkapan benih lobster.

Menurutnya, kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan sistem budidaya dan pengawasan agar potensi penyelundupan tidak semakin marak.

“Selama ini pengaturan dari pusat cukup banyak masuk ke kewenangan daerah sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban. Apalagi untuk praktik black market, penindakan seringkali tidak optimal,” ujarnya.

Karena itu, DKP NTB berharap kebijakan baru ini juga diikuti dengan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta pengembangan ekosistem budidaya lobster.(bul)

1...222324...801Page 23 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami