Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 15

Pasar Tematik Lebih Mudah Dapat Dukungan Anggaran

0
Irawan Aprianto (Suara NTB/dok)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mengatakan, rencana menjadikan Pasar Cakranegara sebagai pasar tematik dengan konsep pusat garmen, ide tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Perdagangan. Menurutnya, pemerintah pusat mendorong pasar-pasar daerah memiliki tema tertentu agar lebih mudah mendapatkan dukungan anggaran.

“Waktu kami bertemu Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan, ada arahan agar pasar dibuat tematik supaya memudahkan bantuan anggaran dari pusat,” katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Kamis (12/3/2026).

Namun, ia menegaskan bahwa konsep pasar tematik tidak berarti seluruh pedagang harus beralih ke satu jenis komoditas. Pedagang sembako yang selama ini berjualan di Pasar Cakranegara tetap akan diakomodasi. “Kalau temanya garmen itu bagus juga. Tapi bukan berarti 100 persen pedagangnya garmen. Pedagang sembako tetap ada, hanya saja mungkin mayoritas nanti garmen,” jelasnya.

Pada bagian lain, Komisi II tetap mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menganggarkan perbaikan pasar selama dua tahun berturut-turut. Namun, ia menilai alokasi anggaran tersebut masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan secara menyeluruh.

Sementara itu, rencana perbaikan pasar yang dijadwalkan mulai akhir April atau paling lambat awal Mei 2026 akan diatur secara teknis oleh Dinas Perdagangan agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan. Irawan menyarankan pengerjaan dilakukan secara bertahap.

“Perlu diatur teknisnya supaya aktivitas jual beli tidak terlalu terganggu. Pengerjaan bisa dilakukan bertahap sehingga pedagang tidak harus dipindahkan semuanya sekaligus,” katanya.

Politisi PKS ini juga mendorong revitalisasi pasar tradisional secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perbaikan atap. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik pasar sekaligus mendukung wajah Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tengah mengembangkan sektor pariwisata.

Irawan mengungkapkan pihaknya bahkan telah mengunjungi Kementerian Perdagangan dengan membawa sejumlah proposal revitalisasi pasar, termasuk Pasar Cakranegara dan Pasar Ampenan.

“Kami sudah datang langsung ke Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan dengan membawa proposal. Harapannya pasar-pasar di Kota Mataram bisa mendapat perhatian untuk direvitalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, citra pasar tradisional yang selama ini identik dengan kondisi kumuh perlu diubah melalui penataan yang lebih baik.

“Sebagai ibu kota provinsi yang juga mengedepankan pariwisata, tidak cocok kalau pasar kita terlihat kumuh. Pemerintah kota perlu memprioritaskan pembenahan pasar karena itu juga menjadi penggerak perekonomian daerah,” pungkasnya. (fit)

Usulan Revitalisasi Pasar Cakra Terkendala Anggaran Pusat

0
Kunjungan Komisi II DPRD Kota Mataram ke Kementerian Perdagangan akhir tahun lalu. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi II DPRD Kota Mataram menilai upaya perbaikan yang dilakukan di Pasar Cakranegara saat ini masih sangat minim. Revitalisasi pasar yang diharapkan dari bantuan pemerintah pusat belum dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran serta adanya kewajiban administrasi yang belum diselesaikan Pemerintah Kota Mataram.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mengatakan Pemkot Mataram memiliki sejumlah prioritas pembangunan, salah satunya pembangunan kantor Wali Kota. Sementara itu, untuk revitalisasi pasar, pemerintah kota masih berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Komisi II bahkan telah melakukan langkah advokasi dengan mendatangi Kementerian Perdagangan pada tahun 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sekaligus mengadvokasi proposal revitalisasi pasar yang telah diajukan Pemerintah Kota Mataram.

“Kami datang secara khusus ke Kementerian Perdagangan dengan membawa proposal dan didampingi Kepala Dinas Perdagangan untuk mengklarifikasi proposal yang sudah masuk,” ujar Irawan.

Dari hasil pertemuan tersebut, pihak kementerian menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran untuk program revitalisasi pasar saat ini mengalami pengurangan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan prioritas pemerintah pusat.

Anggaran kementerian, kata dia, kini lebih difokuskan pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih.

Akibatnya, sejumlah program di kementerian, termasuk revitalisasi pasar daerah, terpaksa mengalami penundaan.

Selain keterbatasan anggaran, Kementerian Perdagangan juga memberikan dua catatan kepada Pemkot Mataram. Pertama, masih adanya laporan penggunaan bantuan dana pusat sebelumnya yang belum diselesaikan.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana pusat untuk perbaikan Pasar ACC di Kota Mataram yang hingga kini masih belum rampung.

Kedua, Pemkot juga diminta untuk melengkapi laporan data seluruh pasar yang ada di Kota Mataram sebagai bagian dari persyaratan administrasi program bantuan pusat. “Dua hal itu yang kami sampaikan langsung kepada Kepala Dinas Perdagangan agar segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi ganjalan untuk mendapatkan bantuan pusat berikutnya,” jelas politisi PKS ini.

Irawan menambahkan, perbaikan yang saat ini hanya difokuskan pada bagian atas pasar dinilai belum cukup untuk meningkatkan kualitas serta kenyamanan Pasar Cakranegara secara keseluruhan. “Yang dilakukan saat ini tentu masih sangat minim,” kata anggota dewan dua periode ini. (fit)

KSPSI: Pekerja di NTB Diharapkan Tetap Terima THR

0
Yustinus Habur (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Idulfitri, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja kembali menjadi perhatian. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Yustinus Habur, menegaskan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban bagi setiap pemberi kerja kepada pekerjanya.

Menurut Yustinus, meskipun pemerintah telah mulai menyalurkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), masih terdapat kekhawatiran mengenai kepatuhan perusahaan dalam menunaikan kewajiban serupa kepada pekerja di sektor swasta.

“THR itu kewajiban pemberi kerja kepada pekerja. Namun, fakta di lapangan sering kali tidak mudah karena masih ada perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tersebut secara penuh,” kata Yustinus.

Ia menjelaskan, kondisi ini tidak terlepas dari berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran upah minimum. Berdasarkan sejumlah data survei sebelumnya, kata dia, tidak semua perusahaan menjalankan ketentuan upah minimum secara penuh.

“Kalau pembayaran upah minimum saja masih belum sepenuhnya dipatuhi, tentu ada kekhawatiran juga terkait pembayaran THR,” ujarnya.

Yustinus mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam mengawasi kepatuhan perusahaan adalah minimnya laporan dari pekerja. Banyak pekerja yang enggan melapor ketika haknya tidak dipenuhi karena khawatir terhadap risiko kehilangan pekerjaan.

“Banyak pekerja takut bergabung dengan serikat pekerja atau melaporkan pelanggaran karena khawatir dipecat. Situasi seperti ini membuat perlindungan terhadap pekerja menjadi tidak optimal,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam upaya memanusiakan pekerja dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Padahal, menurutnya, THR merupakan hak pekerja yang hanya diberikan satu kali dalam setahun sehingga tidak seharusnya diabaikan oleh perusahaan.

“THR ini hanya sekali setahun, jadi seharusnya jangan sampai disepelekan oleh pemberi kerja,” tegasnya.

Selain pekerja formal, Yustinus juga menyinggung hak pekerja sektor ekonomi digital, seperti pengemudi ojek daring, yang menurutnya juga perlu mendapatkan perhatian terkait pemberian THR atau insentif serupa sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar kewajiban pembayaran upah dan THR benar-benar dilaksanakan.

“Peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi. Kalau daya beli pekerja rendah karena haknya tidak terpenuhi, tentu ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Yustinus menambahkan, perlindungan terhadap pekerja perlu terus diperkuat agar hubungan industrial yang sehat dapat terwujud dan kesejahteraan pekerja semakin meningkat. (bul)

Kepala OPD Nilai Mobil Listrik NTB, Nyaman dan Lebih Efisien

0
Kepala OPD Nilai Mobil Listrik NTB, Nyaman dan Lebih Efisien
Salah satu Kepala OPD lingkup Pemprov NTB berfoto di samping kendaraan listrik yang dipergunakan melakukan perjalanan dinas ke Pulau Sumbawa, Kamis (12/3/2026). (suarantb.com/era)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendistribusikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas baru pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB menerima masing-masing 1 unit mobil sebagai kendaraan operasional.

Selama empat hari menggunakan kendaraan dinas baru, sejumlah Kepala OPD menilai mobil listrik memiliki banyak keunggulan dibandingkan mobil konvensional, terutama dari segi efisiensi biaya dan kemudahan perawatan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda NTB, Jamaluddin Malady menilai penggunaan mobil listrik merupakan langkah cerdas di tengah kondisi global yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi dengan adanya konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berdampak pada kenaikan harga BBM.

“Menurut saya luar biasa. Baru beberapa hari memakai mobil listrik, rasanya jauh lebih efisien dibandingkan mobil konvensional, apalagi dengan kondisi harga BBM yang terus naik,” ujarnya, Kamis, 6 Januari 2026.

Dari sisi biaya operasional, mobil listrik dinilai jauh lebih hemat. Jika menggunakan mobil konvensional, pengisian BBM harus dilakukan setiap dua hingga tiga hari. Kondisi lalu lintas yang padat juga sering membuat pengguna harus mengantre panjang di SPBU.

Sebaliknya, mobil listrik dapat diisi daya di rumah. Pun biaya sekali pengisian daya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu, dengan waktu sekitar 30 menit tergantung kapasitas baterai. Dalam sekali pengisian penuh, mobil listrik diklaim mampu menempuh jarak hingga sekitar 470 kilometer. Namun penggunaan sehari-hari di lingkungan kantor membuat kendaraan tersebut belum perlu sering diisi ulang.

“Sejak kami menerima mobil ini pada Jumat lalu, sampai sekarang belum melakukan pengisian ulang karena pemakaian hanya untuk aktivitas kantor,” katanya.

Dari segi kenyamanan, mobil listrik juga dinilai lebih praktis. Pengguna tidak perlu melakukan perawatan rutin seperti mengganti oli atau komponen mesin lainnya. Jika terjadi masalah, kendaraan cukup dibawa ke dealer untuk diperbaiki.

Selain efisiensi biaya, penggunaan mobil listrik juga dinilai mendukung upaya menjaga lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar fosil. “Lingkungan kita perlu dijaga. Mobil listrik tidak menghasilkan asap seperti mobil konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan,” katanya.

Selain itu, ia menyebut kebijakan penggunaan mobil listrik sejalan dengan aturan pemerintah pusat yang mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintahan. Beberapa kementerian bahkan telah lebih dulu menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pejabatnya.

Begitupun disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad. Ia mengaku, kenyamanan penggunaan serta efisiensi menjadi nomor satu dari kendaraan listrik. Saat dibawa berkunjung ke Pulau Sumbawa, pihaknya hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp100 ribu untuk mengisi daya baterai. Sementara, jika menggunakan kendaraan konvensional, dana yang dikeluarkan bisa mencapai Rp600-700 ribu. “Jauh lebih efisien memang ini,” ucapnya.

Di samping itu, terdapat sedikit kendala yang dirasakan saat akan menyeberang dari Lombok ke Sumbawa. Yaitu kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan baterai kendaraan tidak boleh berada di atas 50 persen saat masuk kapal.

Menurutnya, larangan itu berkaitan dengan aspek keselamatan karena baterai kendaraan listrik memiliki potensi risiko tertentu, sehingga perlu pengaturan khusus. Oleh karena itu, ia menilai perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun operator pelabuhan agar aturan tersebut dapat dipahami dengan baik.

Selain itu, tidak semua kapal dapat mengangkut kendaraan listrik. Hanya kapal tertentu yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan yang diperbolehkan membawa kendaraan tersebut. Dengan demikian, jadwal keberangkatan kendaraan listrik perlu menyesuaikan dengan kapal yang memenuhi ketentuan agar penumpang tidak harus menunggu lama di pelabuhan

“Kan kapal-kapal tertentu yang memenuhi seperti Satya Dharma, Dharma Rucitra sehingga kita bisa menyesuaikan,” katanya.

Begitupun disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Anak (PPA) NTB, Ahmad Masyhuri yang mengatakan kendaraan listrik jauh lebih hemat, nyaman, dan gaspoll. Kendaraan listrik, katanya mengaspal mulus, tidak ada guncangan.

“Kan yang satu pakai mesin. Kalau pakai mesin ada guncangannya. Kalau ini kan dinamo. Dia benar-benar los jalannya,” katanya. (era)

Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal melihat harga kebutuhan pokok di Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis, 12 Maret 2026. (suarantb.com/era)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan mendadak ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026). Berdasarkan hasil kunjungan ini, ditemukan adanya anomali harga di sejumlah komoditas pangan khususnya cabai dan minyak goreng.

Dari hasil pemantauan di dalam pasar, harga cabai rawit masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terutama karena Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit saat ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan cabai dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Untuk itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Data distribusi antarwilayah dari Bapanas akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan daerah pemasok yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani mengaku tingginya harga cabai di Pasar Brang Biji disebabkan tidak adanya off taker yang berani mengambil cabai dalam jumlah besar untuk didistribusikan di masyarakat.

Menyinggung soal adanya rencana mendatangkan cabai dari luar daerah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari off-taker terlebih dahulu. Saat ini, daerah yang masih memiliki produksi cabai cukup tinggi berada di Sulawesi, sehingga pasokan diambil dari sana.

“Jika tidak ada off-taker, maka intervensi dari Bapanas tidak bisa dilakukan. Mekanisme tersebut harus bersifat resmi,” jelasnya

Apabila ada pihak yang ingin mengambil cabai secara mandiri, hal itu diperbolehkan. Namun transaksi tersebut bersifat perorangan atau business to business (B2B), bukan dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, harga cabai dalam mekanisme tersebut tidak dapat dikendalikan.

Jika harga yang ditawarkan tinggi, maka harga jualnya juga akan tinggi. Berbeda dengan mekanisme yang difasilitasi pemerintah. Jika pemerintah membeli cabai dari daerah lain melalui skema fasilitasi, harga dapat ditekan agar tidak lebih dari Rp73.000 per kilogram. Misalnya, cabai dibeli dengan harga Rp53.000 per kilogram, maka pedagang tidak diperbolehkan menjualnya lebih dari Rp73.000 per kilogram karena biaya transportasinya telah difasilitasi pemerintah.

“Siapa yang dapat menjadi off-taker, tidak harus pengusaha. Petani juga dapat menjadi off-taker, asalkan mampu membeli dalam jumlah besar,” katanya.

Pemerintah, sambung Asisten III Setda NTB ini, sedang berupaya mencari off-taker di daerah ini. Pemprov pun sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, serta telah menyampaikan hal ini kepada Wakil Bupati Sumbawa. Dari hasil peninjauan di pasar, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti karena pada situasi seperti ini masyarakat tidak bisa dibiarkan menghadapi kondisi pasar sendirian. (era)

Pertamina Patra Niaga dan Komisi XII DPR-RI Pastikan Kesiapan Satgas Ramadan Idul Fitri 2026 Layani Kebutuhan Energi Masyarakat

0

Surabaya (ekbisntb.com)– Sepanjang Ramadan dan Idul Fitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, dan transportasi baik darat maupun udara dengan memastikan kelancaran pendistribusian energi. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) yang dimulai pada tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan 1 April 2026 untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman sebagaimana dipaparkan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI (11/3) bertempat di Kantor PLN UID Jawa Timur.

Dalam kunjungan kerja tersebut, anggota dewan mengapresiasi pelaksanaan Satgas yang mulai dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan oleh Meitri Citra Wardani untuk Dapil Jawa Timur, baik Pertamina maupun PLN sebagai perusahan terlibat dalam kunjungan sudah mempersiapkan kemungkinan lonjakan energi dan upaya mencegah terjadinya kelangkaan. “Strategi yang telah ditetapkan semoga dapat menjaga kestabilan energi dengan menjaga pasokan dan tidak lalai,” terang Meitri.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sampaikan proyeksi nasional puncak mobilitas masyarakat yang akan terjadi dalam 4 fase, yaitu 2 puncak arus mudik dan 2 puncak arus balik. Arus mudik pada periode 14-15 Maret 2026 dan 18-19 Maret 2026 sedangkan arus balik pada periode 24-25 Maret 2026 dan 28-29 Maret 2026.

Sebagaimana disampaikan Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Pertamina memproyeksi adanya peningkatan kebutuhan BBM dan LPG, terutama untuk jenis Gasoline dan LPG. “Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan,” jelas Ahad.

“Proyeksi konsumsi BBM selama periode Satgas ini diperkirakan meningkat sekitar 11,9% dari rata-rata normal 18.430 KL/hari untuk Gasoline dan untuk Gasoil turun sekitar 9,8% dari konsumsi normal 8.805 KL/hari seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang. Sedangkan kebutuhan Rumah Tangga konsumsi Mitan diperkirakan meningkat 7,3% dari normal harian 375 KL/hari dan LPG meningkat 3,5% dari normal harian 6.567 MT/hari.

Kesiapan Avtur
Selain BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga memastikan pasokan Avtur untuk kebutuhan penerbangan di 15 bandara yang tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pasokan Avtur dipastikan cukup untuk mendukung peningkatan mobilitas penumpang udara selama arus mudik dan arus balik.

“Untuk sektor Aviasi, kami juga telah menyiapkan pasokan Avtur dengan kapasitas yang memadai, terutama mengingat tingginya volume penerbangan selama arus mudik dan arus balik,” tambah Ahad.

Namun, konsumsi Avtur untuk penerbangan di Jatimbalinus kali ini diprediksi turun sebesar 6,1% dari rerata normal harian 3.316 KL/hari. Konsumsi ini mengalami penurunan dikarenakan tidak terdapatnya penerbangan komersil saat Hari Raya Nyepi di Bandara Ngurah Rai dan adanya cancel flight rute Timur Tengah.

Kesiapan Stok BBM dan LPG
Menjelang dan selama periode Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di seluruh SPBU dan Agen LPG dalam kondisi yang optimal. Dengan mengutamakan distribusi yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang rawan atau terpencil, Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya gangguan.

“Kami memastikan pasokan dan distribusi energi tetap terjaga sepanjang periode Ramadan dan Idul Fitri. Selain stok yang aman, kami juga memperkuat berbagai layanan tambahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman selama perjalanan,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan seluruh infrastruktur meliputi 1.482 SPBU, 900 Pertashop, dan 1.296 Agen LPG.

Selain mengoptimalkan seluruh jaringan layanan, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga menghadirkan berbagai layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode RAFI. Layanan tersebut mencakup 644 SPBU Siaga 24 jam dan 1.040 Agen LPG Siaga yang memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja.

Selain itu, tersedia 9 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta layanan 36 unit Motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menyiapkan 17 unit mobil tangki stand-by sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan. Sementara itu, sebanyak 3 Serambi MyPertamina hadir di rest area dan pusat keramaian, menyediakan berbagai fasilitas tambahan seperti ruang istirahat, nursery, barbershop, mini klinik, hingga area bermain anak.

Dukungan layanan keselamatan juga diberikan melalui ambulans di sejumlah titik strategis dan porter gratis di beberapa bandara untuk membantu mobilitas masyarakat.

Sistem monitoring real-time melalui command center Satgas memastikan suplai segera ditambah jika terjadi lonjakan permintaan.

Untuk kenyamanan konsumen, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menghadirkan promo pembelian BBM Non-Subsidi serta program MyPertamina yang memudahkan transaksi dan akses layanan.

“Kami mengimbau masyarakat mengisi BBM sejak awal sebelum memasuki jalur padat dan memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk informasi titik layanan dan promo. Kami siap melayani sepenuh hati agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan tenang bersama keluarga,” tutup Ahad.(bul)

Harga Cabai Dinilai Faktor Utama Inflasi Tinggi

0
H. Budi Prasetyo. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebutkan salah satu penyumbang inflasi tertinggi bersumber dari komoditas cabai. Fluktuatif harga cabai ini dinilai berpengaruh terhadap inflasi daerah.

“Tadi baru kita rapat bersama tim pengendali inflasi daerah dan fakta di lapangan memang harga cabai yang jadi penyumbang yang cukup tinggi bagi inflasi kita,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr.H.Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu, 11 Maret 2026.

Tingginya harga cabai saat ini, tentu menjadi tantangan untuk menekan harga tersebut. Bahkan pemerintah juga akan segera melakukan operasi pasar termasuk komunikasi lebih lanjut dengan beberapa distributor cabai dengan harapan harganya bisa ditekan.

“Kami tengah melakukan treatment terkait harga cabai ini. Salah satunya dengan operasi pasar dan juga berkomunikasi dengan para off taker untuk menekan harga tersebut,” ujarnya.

Komunikasi dengan pengepul dilakukan pemerintah untuk memastikan harga di tingkat petani tidak terlalu mahal. Sebab, harga yang berlaku di tingkat petani saat ini sekitar Rp65.000 per kilogram meningkat menjadi Rp95. 000 per kilogram.

“Upaya itu kita lakukan untuk menekan harga cabai yang berlaku di pasaran saat ini. Kami juga tetap akan melakukan pemantauan lebih lanjut di beberapa pasar induk,” ucapnya.

Salah satu upaya yang saat ini tengah digiatkan pemerintah yakni, memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran. Salah satunya adalah cabe dan tomat, sehingga harga beberapa komoditas tersebut bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa meningkat.

“Kami terus mengiktiarkan supaya kita bisa memastikan semua yang menjadi unsur-unsur dalam penyumbang inflasi bisa kita tekan dan dikendalikan dengan baik,” tukasnya. (ils)

Layanan Perbankan di NTB Selama Libur Lebaran Ikuti Jadwal Pemerintah

0
Rudi Sulistyo (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Layanan operasional perbankan di Provinsi NTB selama masa libur dan cuti bersama Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan mengikuti jadwal hari kerja dan hari libur yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan bahwa bank tetap dapat memberikan layanan operasional di luar hari kerja resmi apabila dinilai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Idulfitri.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberi fleksibilitas bagi industri perbankan untuk memastikan layanan kepada nasabah tetap berjalan, terutama pada momen meningkatnya aktivitas transaksi keuangan menjelang dan selama Lebaran.

“Jadwal layanan pada dasarnya sama dengan hari kerja dan hari libur yang ditetapkan pemerintah. Namun bank dapat melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional atau hari libur dengan mengumumkannya melalui media dan melaporkannya kepada otoritas,” ujar Rudi, Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan pengaturan agar operasional perbankan tetap berjalan tertib, transparan, dan diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya pengumuman resmi dari bank, nasabah dapat mengetahui kantor cabang mana saja yang tetap membuka layanan selama masa libur Lebaran.

Selain itu, bank juga diharapkan memastikan kesiapan berbagai kanal layanan, baik kantor cabang terbatas maupun layanan elektronik seperti ATM, mobile banking, dan internet banking agar transaksi masyarakat tetap lancar selama periode libur panjang.

Rudi menambahkan, momentum Lebaran biasanya diikuti dengan peningkatan aktivitas transaksi, seperti penarikan tunai, transfer, hingga pembayaran digital. Karena itu, kesiapan layanan perbankan menjadi penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“OJK terus berkoordinasi dengan perbankan agar layanan kepada masyarakat tetap optimal selama periode libur Lebaran,” katanya.

Dengan pengaturan tersebut, masyarakat di NTB diharapkan tetap dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah meskipun berada dalam masa libur nasional Idulfitri. (bul)

Punya Potensi Besar, BPR NTB Butuh Dukungan Kebijakan yang Lebih Proporsional

0
Sekretaris BPKAD Sidoarjo menerima cinderamata dari Lalu Moh Faozal Asisten 2 Setda Prov NTB didampingi Faisal Dirut BPR NTB, Izzudin Mahili Karo Ekbag Setda Prov NTB. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan peran PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) sektor keuangan memiliki potensi cukup besar untuk tumbuh lebih sehat dan berdaya saing. Hanya saja, diperlukan keberpihakan yang lebih proporsional untuk mendukung potensi tersebut.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi NTB, Izzuddin Mahili, mengatakan BPR NTB dibentuk melalui proses merger sejumlah bank perkreditan rakyat milik pemerintah kabupaten/kota di NTB dan kemudian bertransformasi dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

Menurutnya, pembentukan lembaga tersebut tidak sekadar untuk mempertahankan keberadaan BPR daerah, tetapi untuk membangun lembaga keuangan milik daerah yang kuat, sehat, dan mampu bersaing.

“BPR NTB tidak dibentuk hanya untuk bertahan, tetapi untuk dibesarkan dan diperkuat agar menjadi BUMD perbankan yang minimal setara martabat dan perannya dengan Bank NTB Syariah,” ujarnya.

Secara kinerja, BPR NTB dinilai memiliki fondasi usaha yang cukup kuat. Berdasarkan laporan keuangan publikasi triwulan III September 2025, BPR NTB mencatat aset sebesar Rp1,157 triliun dengan penyaluran kredit Rp931,9 miliar dan dana pihak ketiga Rp786,2 miliar. Laba perusahaan tercatat Rp39,2 miliar dengan jumlah pegawai sebanyak 560 orang.

Dari sisi produktivitas, aset per pegawai mencapai sekitar Rp2,067 miliar, sedangkan produktivitas laba per pegawai sekitar Rp70 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa BPR NTB memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup besar untuk terus dikembangkan.

Namun di tengah potensi tersebut, Izzuddin menilai ruang tumbuh antara BPR NTB dan Bank NTB Syariah belum sepenuhnya seimbang. Bank NTB Syariah memiliki dukungan pasar yang relatif stabil melalui kredit konsumtif berbasis payroll, sementara BPR NTB lebih banyak bergerak di sektor kredit produktif yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) BPR NTB.

Dalam beberapa periode sebelumnya, kebijakan pemerintah provinsi dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang tumbuh yang proporsional bagi BPR NTB.

“Ini menjadi refleksi penting bagi arah kebijakan saat ini,” katanya.

Sebagai salah satu langkah strategis, pemerintah daerah tengah mengkaji kemungkinan memberikan ruang pasar yang lebih kuat bagi BPR NTB, salah satunya melalui skema penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov NTB.

Menurut Izzuddin, kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi bisnis yang lebih stabil bagi BPR NTB, sebagaimana Bank NTB Syariah memperoleh dukungan pasar melalui penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Jika Bank NTB Syariah telah memperoleh lini usaha pengaman sebagai penyalur gaji ASN, maka BPR NTB patut diberi ruang strategis melalui penugasan sebagai penyalur gaji PPPK,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan studi komparasi ke sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan BPR daerah secara optimal. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten II bersama Biro Ekbang dengan melibatkan jajaran direksi BPR NTB, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta Biro Hukum.

Rombongan melakukan kunjungan ke pemerintah daerah di Gunung Kidul dan Sidoarjo untuk mempelajari praktik pengelolaan BPR yang dinilai berhasil.

Salah satu contoh adalah BPR Bank Daerah Gunung Kidul yang pada triwulan III 2025 mencatat aset Rp657,8 miliar dengan laba Rp6,8 miliar dan jumlah pegawai 140 orang. Produktivitas aset per pegawainya mencapai sekitar Rp4,698 miliar.

Sementara itu, BPR Delta Artha di Sidoarjo mencatat aset Rp946,9 miliar dengan laba Rp20,17 miliar dan jumlah pegawai 75 orang, dengan produktivitas aset per pegawai mencapai lebih dari Rp12,6 miliar.

Perbandingan tersebut, menurut Izzuddin, bukan untuk mengecilkan kinerja BPR NTB, tetapi untuk memperjelas arah pembenahan ke depan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur bisnis.

Ia menegaskan, masa depan BPR NTB sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan.

“BUMD ini tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan yang terukur agar BPR NTB dapat berkembang sehat, profesional, dan menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi daerah,” demikian Izzuddin. (bul)

Perbaikan Pasar Cakranegara Dianggarkan Rp1 Miliar

0
H. Irwan Harimansyah(ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar, untuk perbaikan Pasar Cakranegara. Perbaikan pasar tradisional di Jalan AA. Gde Ngurah ini, hanya bagian atap saja.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah menjelaskan, program strategis yang dikerjakan di tahun 2026, fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas pasar. Salah satunya adalah perbaikan Pasar Cakranegara. Perbaikan Pasar Cakranegara dikerjakan dua tahap di tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp400 juta. Pihaknya kembali mengalokasikan anggaran Rp1 miliar di tahun 2026.

Anggaran Rp1 miliar lanjut Irwan, fokus pada perbaikan atap. Pasalnya, kondisi atap telah rusak. “Anggaran Rp1 miliar itu hanya untuk perbaikan atap saja,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram menegaskan, tujuan perbaikan pasar tradisional tersebut, karena ingin memanfaatkan lapak pedagang di lantai dua. Selama ini, aktifitas pedagang barang pokok terganggu akibat atap bocor. “Kalau di atas bocor otomatis akan mengganggu pedagang baju yang berada di bawah,” katanya.

Ia mengakui Pemkot Mataram sebelumnya memiliki konsep menjadikan Pasar Cakranegara sebagai pusat garmen. Pertimbangannya karena pedagang sebagian besar berjualan kain, pakaian, dan lain sebagainya. Sementara, pedagang barang pokok relatif lebih sedikit dibandingkan pedagang pakaian. “Sebenarnya yang banyak itu pedagang pakaian atau garmen,” jawabnya.

Proses perbaikan pasar ini kata Irwan, masih tahap penyusunan dokumen tender. Dokumen lelang ditargetkan akan diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram akhir bulan Maret. Pengerjaan atap diprediksi dimulai akhir bulan April atau awal bulan Mei.

Ia berharap proses tender berjalan lancar tanpa ada sanggahan dari peserta tender. “Anggarannya berada di triwulan kedua. Kita harapkan segera selesai tendernya, supaya pedagang tidak terganggu aktifitas usahanya,” demikian kata dia. (cem)