Beranda blog Halaman 143

Pusat Bantu Nelayan Ekas Buana 50 Unit Kapal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pusat Bantu Nelayan Ekas Buana 50 Unit Kapal
SAPA NELAYAN - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan didampingi Menteri KKP Wahyu Sakti Tenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lotim H. Haerul Warisin menyapa nelayan di Ekas Buana, Jumat (31/7). ( EKBIS NTB/rus)


Selong ( EKBIS NTB) – Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor perikanan nasional dengan memberikan bantuan 50 unit kapal kepada nelayan di Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat (31/7/2026).


Bantuan ini merupakan tambahan dari janji awal 10 unit yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.


Kedatangan Menko Pangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Tenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lotim H. Haerul Warisin, serta sejumlah pejabat lainnya disambut antusias oleh para nelayan yang berkumpul di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana.


Menko Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bagian dari upaya serius pemerintah untuk berpihak pada nelayan.

Ia menyoroti masalah klasik yang selama ini membelenggu para nelayan, yaitu utang dengan bunga tinggi dan harga ikan yang tidak stabil.


“Dulu nelayan melaut dapat ikan banyak, tapi ditawar murah dan terlilit utang. Rata-rata utang mereka Rp50 juta ke atas dengan bunga 1 persen per hari. Kapan bisa makmur?” ujar Menko Zulhas.


Zulhas mengakui derita lama para nelayan yang berkepanjangan. Kampung-kampung nelayan merupakan kantong kemiskinan. Hadirnya program KNMP dihadapkan bisa merubah nasib nelayan menjadi lebih baik.


Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan kapal, tetapi juga membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi melalui KNMP.

Fasilitas ini meliputi cold storage (gudang pendingin), pabrik es, dan balai lelang ikan. Dengan adanya cold storage, ikan yang melimpah saat musim panen bisa disimpan dan dijual saat harga sedang baik, sehingga nelayan tidak lagi dirugikan.


“Kalau di sini murah, di kampung lain mahal, ikan bisa dijual cepat pasarnya karena koperasi ini akan nyambung ke 83 ribu tempat. Nelayan diberi akses,” tambahnya.


Selain itu, akses permodalan juga akan dipermudah dengan kehadiran bank-bank BUMN seperti BRI dan Mandiri yang menawarkan bunga rendah sekitar 8 persen, jauh berbeda dengan rentenir.

Pemerintah juga berencana membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) agar nelayan bisa mendapatkan solar subsidi dengan harga lebih murah.


Menko Zulkifli juga menekankan pentingnya keberpihakan ini untuk menghentikan pencurian ikan oleh negara asing. Menurutnya, jika nelayan Indonesia produktif dan makmur dengan kapal yang bagus, mereka bisa menguasai lautan Indonesia dan mencegah pencurian sumber daya laut.


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat.

Ia menyebutkan bahwa awalnya hanya dijanjikan 10 unit kapal berkapasitas 5-10 GT, namun kini ditambah 40 unit sehingga total menjadi 50 unit.


“Dengan adanya tambahan kapal, kami berharap hasil tangkapan nelayan meningkat.

Dan karena sudah ada sarana cold storage dan pabrik es, hasil tangkapan itu bisa ditahan agar harga tetap stabil,” jelas Bupati Haerul
Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemkab Lotim telah mengusulkan pembangunan KNMP di 5 titik lainnya, seperti di Tanjung Luar, Labuhan Haji, dan Labuan Lombok. Dari usulan tersebut, 4 titik telah disetujui oleh pemerintah pusat.


Ketua KNMP Ekas, Yanto, melaporkan bahwa seluruh unit usaha di kompleks koperasi tersebut sudah beroperasi dan mulai memberikan manfaat bagi nelayan.

Pabrik es yang telah beroperasi selama tiga bulan kini sudah mampu memenuhi kebutuhan es bagi nelayan dan pedagang ikan keliling untuk menjaga kualitas ikan.


“Untuk pabrik es, alhamdulillah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan kami yang ada di sini,” ujar Yanto
Selain itu, gudang beku juga sudah melakukan transaksi dengan omset bersih mencapai Rp2 juta dalam sepekan.

Fasilitas bengkel dan penyediaan onderdil kapal juga telah beroperasi, sehingga nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh untuk melakukan perawatan kapal.


Seluruh fasilitas yang sudah dibangun di KNMP sekarang sudah beroperasi. Dati hasil sewa tempat saja sudah terkumpul Rp 54 juta. Dana itu kemudian diputar untuk mengembangkan usaha KNMP menjadi lebih berkembang.


Ditambah, untuk menunjang aktivitas kapal-kapal baru tersebut, pemerintah juga akan memperpanjang dermaga di KNMP Ekas Buana sepanjang 20 meter dari ukuran saat ini 50 meter. Dengan penambahan ini, kapal nelayan berkapasitas 5-10 GT bisa bersandar dengan lebih mudah, tidak hanya saat air pasang. Permintaan nelayan Ekas ini pun langsung direstui oleh KKP dan memastikan akan menambah panjang dermaga. (rus)

Perkuat Kesejahteraan Nelayan NTBMenko Pangan Zulhas dan Gubernur Tinjau KNMP di Loteng dan Lotim

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Kesejahteraan Nelayan NTBMenko Pangan Zulhas dan Gubernur Tinjau KNMP di Loteng dan Lotim
TINJAU - Menko Pangan Zulkifli Hasan didampingi Gubernur NTB H. L. Muhamad Iqbal, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Anggota DPR RI Muazim Akbar, serta Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri meninjau pembangunan KNMP di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur. ( EKBIS NTB/ist)


Praya (Suara NTB) – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang terintegrasi.

Program strategis ini menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 menjadi 120 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir.


Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau pembangunan KNMP di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (31/7/2026).


Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan didampingi Gubernur NTB H. L. Muhamad Iqbal, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Anggota DPR RI Muazim Akbar, serta Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.


Bagi Pemprov NTB, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pembangunan KNMP merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi ekonomi masyarakat pesisir.

Gubernur menegaskan kesiapan NTB mendukung penuh program strategis pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan dan keluarganya.


Di hadapan ratusan nelayan, Gubernur mengajak masyarakat menjaga kekayaan laut sebagai anugerah yang harus dikelola secara berkelanjutan sekaligus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu kekuatan utama NTB yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung dengan infrastruktur, kelembagaan, dan tata niaga yang semakin baik.


Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir, Menko Pangan Zulhas didampingi Gubernur NTB bersama para menteri yang hadir juga menyerahkan bantuan beras dan minyak goreng MinyaKita kepada nelayan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Dalam arahannya, Menko Pangan Zulhas menegaskan bahwa pemerintah kini memberikan perhatian lebih besar kepada sektor kelautan setelah berbagai program di sektor pertanian menunjukkan hasil yang positif.

Menurutnya, nelayan masih menjadi kelompok yang membutuhkan penguatan karena tingkat kesejahteraannya relatif lebih rendah dibandingkan petani maupun peternak.


“Karena itu kami akan fokus kepada nelayan. Kita bangunkan Kampung Nelayan Merah Putih lengkap dengan pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, bengkel, balai lelang, tambatan perahu, gudang, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” ujar Zulhas.


Ia menjelaskan, pembangunan KNMP dirancang untuk membangun ekosistem usaha perikanan yang lebih efisien dan bernilai tambah.

Berbagai fasilitas yang disiapkan, seperti pabrik es, gudang beku (cold storage), kios pemasaran ikan, kios perbekalan, balai pelatihan, hingga SPBU khusus nelayan akan membantu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan.

Dengan tersedianya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, nelayan tidak lagi harus menjual ikan saat harga sedang turun. Mereka memiliki kesempatan menyimpan hasil tangkapan hingga harga kembali membaik, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi lebih optimal.


Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan membentuk KNMP yang terhubung dengan jaringan koperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Koperasi tersebut akan menjadi pusat layanan usaha, pemasaran hasil tangkapan, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi nelayan dengan melibatkan pemerintah desa sebagai pengelola.


“Kalau ada nelayannya, namanya Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi ini akan terhubung dengan jaringan koperasi di seluruh Indonesia sehingga pemasaran hasil tangkapan menjadi lebih luas dan efisien,” jelasnya.


Menko Pangan optimistis target peningkatan Nilai Tukar Nelayan menjadi 120 dapat dicapai seiring percepatan pembangunan berbagai fasilitas pendukung di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk pembangunan SPBU khusus nelayan yang ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.


Bagi Pemprov NTB, pembangunan KNMP bukan sekadar menghadirkan bangunan dan fasilitas baru.

Program ini merupakan ikhtiar bersama membangun ekosistem ekonomi pesisir yang lebih kuat, meningkatkan daya saing hasil perikanan, memperkuat koperasi nelayan, serta memastikan masyarakat pesisir memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari kekayaan laut yang mereka miliki.


Sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB diharapkan menjadikan nelayan tidak hanya sebagai pelaku produksi, tetapi juga sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus penguat ketahanan pangan nasional. (kir)

DLU Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Lewat Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DLU Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Lewat Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat


Surabaya ( EKBIS NTB) – PT Dharma Lautan Utama (DLU) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan transportasi laut yang berkualitas, aman, nyaman, dan profesional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui publikasi Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.


Publikasi tersebut menjadi bentuk keterbukaan informasi sekaligus penegasan bahwa seluruh layanan yang diberikan DLU mengacu pada standar pelayanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.


Melalui langkah ini, perusahaan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.


Senior Manager Usaha dan Operasi PT Dharma Lautan Utama, Gede Maharta, mengatakan publikasi Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan merupakan bentuk kesanggupan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.


“Maklumat Pelayanan merupakan komitmen kami kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Sementara Standar Pelayanan menjadi pedoman bagi seluruh insan DLU agar mampu memberikan layanan yang cepat, aman, nyaman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/7).


Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan sarana dan operasional, tetapi juga dengan mendengarkan secara langsung suara pelanggan. Karena itu, DLU secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai instrumen evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan.


Melalui survei tersebut, masyarakat dapat menyampaikan penilaian, masukan, maupun saran yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.


“Masukan dari pelanggan menjadi bagian penting dalam proses peningkatan pelayanan.

Dengan mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat, kami dapat terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin baik dari waktu ke waktu,” jelas Gede Maharta.


Ia menambahkan, komitmen terhadap pelayanan prima menjadi bagian dari budaya kerja DLU dalam menjalankan operasional transportasi laut nasional. Oleh karena itu, setiap unsur pelayanan terus dievaluasi agar mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna jasa.


Melalui publikasi Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat, PT Dharma Lautan Utama berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut nasional.

Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui pelayanan yang terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan.


Komitmen tersebut sejalan dengan semangat “We Serve The Nation” yang menjadi motto PT Dharma Lautan Utama dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang selamat, aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. (bul)

Pembangunan Mega Proyek Lembar-Kayangan, Pusat Mulai Siapkan Anggaran Rp60 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan Mega Proyek Lembar-Kayangan, Pusat Mulai Siapkan Anggaran Rp60 Miliar
Lalu Kusuma Wijaya ( EKBIS NTB/era)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyiapkan anggaran senilai Rp60 miliar untuk tahap awal pembangunan mega proyek port to port Lembar-Kayangan.

Atas adanya angin segar berupa anggaran ini, Pemprov NTB mulai merampungkan seluruh dokumen yang menjadi syarat pencairan dana tersebut.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan kini pihaknya tengah menyiapkan Detail Engineering Desain (DED), kesiapan lahan, dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) karena itu bagian provinsi.


“Kalau siap enggak siap, ya tentu harus siap. Karena memang readiness criteria itu ada lahan, ada desain, ada dokumen lingkungan. Baru menjadi usulan dan bisa dilaksanakan kalau menggunakan dana-dana pusat,” ujarnya.


Terkait kesiapan pembebasan lahan, Kusuma Jaya menjelaskan Pemprov NTB masih menunggu DED proyek tersebut rampung. Sebelum nantinya dapat mengetahui berapa luas lahan yang harus dibebaskan dan anggaran yang harus disiapkan.


“Kalau sudah DED selesai, berarti lebih presisi berapa lahan yang akan kita gunakan. Jadi kalau belum itu tentu masih belum jelas,” katanya.


Tak hanya itu, Pemprov NTB juga tengah mengkaji konsep wakaf tanah yang sebelumnya digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, skema tersebut akan dicoba sebagai alternatif selain pembebasan lahan secara konvensional.


“Mudah-mudahan optimistis konsep atau metode-metodenya ini juga bisa kita kedepankan dalam rangka penyiapan lahan, selain juga dilakukan dengan pembebasan secara konvensional,” tambahnya.


Saat ini, tim teknis masih melakukan pengukuran lapangan sebagai bagian dari penyusunan DED.

Kajian tersebut mencakup kebutuhan pelebaran jalan, peningkatan jembatan, hingga penataan simpang agar jalur port to port nantinya dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan atau bypass yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok itu.


“Kita akan mendesain jalan ini jalan bebas hambatan atau bypass. Semua potensi-potensi yang akan mengurangi kebebasan hambatan itu juga harus diantisipasi dalam desain gitu,” jelasnya.


Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah pusat bersama Pemprov NTB telah menyepakati percepatan pengerjaan proyek tersebut melalui skema pembangunan bertahap.

“Yang penting kalau kita tidak bisa menyelesaikan sekaligus, jadi kita menyelesaikannya bertahap,” kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) ini.


Dijelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pekerjaan fisik tahap awal berupa peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi yang akan difungsikan sebagai jalur port to port. Namun, dana itu baru dapat dicairkan setelah Pemerintah Provinsi NTB menyelesaikan sejumlah dokumen readiness criteria (RC), seperti Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan (Amdal), serta kesiapan lahan.


Ia mengungkapkan, untuk tahap pertama pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar yang saat ini berada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). “Ini tahap pertama saja, segmen satu untuk menyelesaikan hal yang utama.

Ada sekitar dana dari pusat itu Rp60 miliar,” bebernya.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, anggaran tersebut difokuskan untuk pekerjaan fisik, bukan pembebasan lahan.

Proyek ini juga tidak membangun jalan baru, melainkan memanfaatkan ruas jalan provinsi yang sudah ada dengan pelebaran di sejumlah titik, termasuk peningkatan kapasitas jembatan.


“Ini untuk pekerjaannya yang fisik. Jalan dan jembatan. Karena ini akan menggunakan jalan provinsi yang sudah ada, jadi akan disesuaikan,” jelasnya.


Meski dukungan pusat telah tersedia, Abdul Hadi mengingatkan Pemprov NTB harus bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan administrasi agar proyek dapat segera dieksekusi. “Jangan sampai kita yang ada di daerah lamban dan tidak menyiapkan seluruh kebutuhan untuk suksesnya kegiatan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (era)

Wagub NTB: Perkuat Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB: Perkuat Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
HADIR - Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri menghadiri Peringatan Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi NTB di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Jumat (31/7/2026). ( EKBIS NTB/ist)


Mataram ( EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung percepatan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi koperasi menjadi langkah strategis agar koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pilar ekonomi daerah.


Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menghadiri Tasyakuran Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi NTB di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Jumat (31/7/2026).


Menurut Wagub, peringatan Hari Koperasi Nasional harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat berkoperasi sekaligus melakukan pembenahan terhadap koperasi agar semakin sehat, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman.


“Koperasi yang kita miliki saat ini kondisinya beragam. Ada yang berkembang dengan baik, ada yang membutuhkan penguatan tata kelola, dan ada pula yang memerlukan pembinaan lebih intensif agar kembali sehat dan produktif,” ujarnya.


Ia menilai perkembangan teknologi, kemudahan akses informasi, dan dukungan infrastruktur yang semakin baik harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat transformasi koperasi.

Karena itu, peningkatan kompetensi pengurus, penguatan manajemen, serta pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi agenda penting yang harus terus dilakukan.


Wagub juga optimistis NTB memiliki modal yang kuat dalam menyukseskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program strategis nasional.

Selain didukung kesiapan data koperasi, NTB juga memiliki potensi aset dan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan koperasi di seluruh desa dan kelurahan.


“Ketersediaan lahan menjadi tantangan di sejumlah daerah. Di NTB, potensi tersebut menjadi keunggulan yang dapat mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lebih optimal,” katanya.


Menurut Wagub, koperasi selama ini telah terbukti menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi, termasuk koperasi wanita, telah membantu meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat usaha mikro, serta mendukung pembiayaan pendidikan anak.


Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, menjelaskan bahwa peringatan Harkopnas tahun ini memberikan ruang yang lebih besar kepada gerakan koperasi melalui Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB sebagai pelaksana utama seluruh rangkaian kegiatan.


Menurutnya, seluruh kegiatan, mulai dari pelantikan pengurus, temu bisnis, pasar rakyat, jalan sehat hingga tasyakuran, dilaksanakan atas inisiatif dan dukungan gerakan koperasi, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan dan penguatan kebijakan.

“Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dari koperasi, oleh koperasi, dan untuk koperasi. Pemerintah hadir sebagai mitra yang mendukung tumbuh dan berkembangnya gerakan koperasi,” jelasnya.


Wirawan menambahkan, pola tersebut diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki, meningkatkan transparansi, serta membangun tata kelola organisasi koperasi yang semakin akuntabel dan profesional.


Ketua Dekopinwil NTB, Lalu Anis Mudjahid Akbar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Provinsi NTB kepada gerakan koperasi untuk menjadi motor utama penyelenggaraan Harkopnas ke-79.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas kelembagaan koperasi sekaligus memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing koperasi di NTB.


“Kami siap terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan koperasi yang sehat, profesional, modern, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.


Melalui momentum Hari Koperasi Nasional ke-79, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang modern, profesional, dan berdaya saing.

Dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah dan gerakan koperasi, NTB optimistis koperasi akan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi penggerak utama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah NTB. (r/ham)

IMI Borong 8.000 Tiket MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
IMI Borong 8.000 Tiket MotoGP Mandalika 2026
KERJA SAMA - Ketua IMI pusat Moreno Soeprapto dan Plt. Dirut ITDC Ahmad Fajar menandatangani kerja sama pembelian 8.000 tiket MotoGP Mandalika oleh IMI pusat, di Jakarta, Rabu (29/7) lalu.(Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Sebanyak sekitar 8.000 tiket nonton MotoGP Mandalika 2026 diborong Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat. Langkah itu diambil IMI pusat sebagai salah satu wujud dukungan IMI pusat dalam menyukseskan dan meramaikan ajang balap dunia yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.


Pembelian tiket dengan kategori Premium Grand Stand zona B, C, J dan K oleh IMI tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama pembelian tiket MotoGP Mandalika antara IMI pusat dengan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) di Jakarta, Rabu (29/7).
Dalam keterangannya, Ketua Umum IMI pusat Moreno Soeprapto, mengungkapkan pembelian tiket MotoGP oleh IMI tersebut sebagai wujud komitmen IMI untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Sekaligus memperkuat ekosistem olahraga otomotif tanah air.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat kampanye Semangat Indonesia Mendunia serta menjadi langkah strategis ITDC bersama IMI dalam memperkuat ekosistem olahraga otomotif nasional melalui penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026,” ungkapnya, Jumat (31/7).


Moreno menjelaskan, pembelian 8.000 tiket oleh IMI tersebut bukan sekadar bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP Indonesia saja. Tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat branding pembalap Indonesia. Sekaligus menjadikan MotoGP sebagai penggerak sport tourism dan pertumbuhan ekonomi nasional.


MotoGP Mandalika, tegasnya, tidak hanya sekedar menghadirkan balapan kelas dunia. Tetapi juga menjadi panggung bagi putra-putra terbaik bangsa untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik sendiri. Di mana dua pembalap andalan Indonesia Veda Praya dan Mario Aji bakal turun membalap di kelas Moto3 dan Moto2 di MotoGP Mandalika nantinya. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan langsung kepada kedua pembalap Indonesia tersebut secara langsung di Sirkuit Internasional Mandalika.
Terpisah, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Warokka, menambahkan, kolaborasi bersama IMI tersebut merupakan

langkah strategis untuk membangun antusiasme masyarakat agar mau datang dan hadir langsung menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika. Sekaligus upaya memperkuat penyelenggaraan MotoGP Mandalika sebagai salah satu agenda sport tourism unggulan nasional. Tanpa sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, ajang MotoGP Mandalika tidak akan bisa berlangsung sukses.


Kehadiran dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega di ajang MotoGP Mandalika nantinya, lanjut Troy, bisa menjadi momentum penting untuk membangun kebanggaan nasional. Sekaligus menginspirasi lahirnya generasi pembalap Indonesia di masa yang akan datang.
Ia pun berharap semakin banyak masyarakat yang hadir menonton langsung ajang MotoGP nantinya. Untuk memberikan dukungan secara langsung kepada dua pembalap Indonesia tersebut.


“Semakin banyak masyarakat hadir langsung di Sirkuit Mandalika untuk memberikan dukungan tentunya akan semakin memberikan dampak positif bagi kedua pembalap Indonesia serta bisa memberikan multiplier effect yang semakin besar pula bagi perekonomian daerah,” terangnya seraya menambahkan saat ini, penjualan tiket periode Presale 1 masih berlangsung.

Dengan penawaran harga spesial berupa potongan hingga 30 persen untuk kategori Grandstand dan hingga 20 persen untuk kategori VIP Hospitality. (kir)

Jadi Percontohan “Teaching Industry” Pendidikan Vokasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Percontohan “Teaching Industry” Pendidikan Vokasi
PENDIDIKAN VOKASI – Suasana DBSH Poltekpar Lombok yang tengah dipersiapkan sebagai percontohan teaching industry pendidikan vokasi di Indonesia. (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -De Balen Soultan Hotel (DBSH) Poltekpar Lombok saat ini menjadi salah satu teaching industry yang ada di bawah Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Penguatan di berbagai aspek pun terus dilakukan jajaran manajamen DBSH dengan target ke depan menjadikan DBSH sebagai percontohan atau role model teaching industry pendidikan vokasi di Indonesia.


Harapannya, ke depan DBSH tidak hanya menjadi laboratorium pembelajaran yang menghasilkan lulusan berijazah saja. Namun, juga bisa menghasilkan tenaga profesional yang siap bersaing di industri hospitality atau kepariwisataan.


“Dalam kajian mengenai pengembangan DBSH, peluang DBSH menjadi salah satu model percontohan (role model) teaching idustry pendidikan vokasi di Indonesia itu terbuka lebar,” sebut Direktur Poltekpar Lombok Dr. Ali Muhtasom, dalam keterangan, Jumat (31/7).


Ia menjelaskan, model teaching industry yang diterapkan di DBSH Poltekpar Lombok yakni mengintegrasikan aktivitas bisnis hotel dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa. Cara tersebut dinilai mampu memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata industri. Di mana mahasiswa dihadapkan langsung dengan praktik di dunia kerja, walaupun statusnya masih belajar.


Dengan begitu, ketika mahasiswa Poltekpar Lombok menyelesaikan tahapan teaching industry nantinya mereka sudah benar-benar siap terjun ke dunia kerja, karena sudah punya pengalaman sebelumnya selama masa kuliah. “Ketika proses bisnis dan proses belajar berjalan beriringan, mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kuliah, tetapi juga pengalaman nyata yang menjadi bekal memasuki dunia kerja,” sebutnya.


Lebih lanjut Ali menjelaskan, teaching industry tidak harus diwujudkan melalui fasilitas yang megah atau sistem yang rumit. Keberhasilan model tersebut justru terletak pada kemampuan menghubungkan proses pembelajaran dengan praktik kerja yang sesungguhnya. Karena memang teaching industry tidak selalu harus identik dengan fasilitas yang sangat besar atau konsep yang rumit.


General Manager DBSH Gugung Gumilar, menambahkan praktik kerja di industri harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Tidak kalah penting juga harus terhubung langsung dengan kurikulum pendidikan.

Dan, konsep teaching industry tersebut sejalan dengan tantangan pendidikan vokasi saat ini yang menuntut lahirnya lulusan yang kompeten, adaptif, percaya diri, profesional dan siap memberikan kontribusi sejak hari pertama memasuki dunia kerja. (kir)

Pendataan Penerima Bansos, Lotim Kerahkan 2.576 Agen Perlinsos

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pendataan Penerima Bansos, Lotim Kerahkan 2.576 Agen Perlinsos
PELUNCURAN - Kegiatan peluncuran dan pengerahan Agen Perlinsos oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (tiga dari kiri), Jumat (31/7). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota se-Indonesia yang menjadi lokasi uji coba Digitalisasi Bantuan Sosial dengan menggunakan Portal Perlinsos. Langkah ini bertujuan memastikan keakuratan data penerima bansos. Dalam pelaksanaan pendataan ini, Lotim mengerahkan agen sebanyak 2.576 orang.


Pengerahan agen ini ditandai dengan peluncuran dan uji coba langsung transformasi digital bantuan sosial melalui Portal Perlinsos tersebut pada kegiatan apel, Jumat (31/7/2026).


Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur itu menandai dimulainya percepatan pemutakhiran data perlindungan sosial berbasis digital, sekaligus mengukuhkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota percontohan di Indonesia.
Peluncuran dipimpin langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ribuan agen Perlinsos, dan unsur terkait.


Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen Perlinsos dan elemen masyarakat yang terlibat dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat memahami sistem digital untuk pendataan bantuan sosial.


Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai daerah percontohan transformasi digital bantuan sosial. Kesempatan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola data sosial agar lebih akurat dan berbasis teknologi.


“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data,” ujar Bupati.


Bupati mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut. Ia menekankan bahwa pendataan masyarakat bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap warga yang berhak memperoleh perlindungan sosial secara tepat sasaran.


Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa Lombok Timur menjadi satu dari 43 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai pilot project transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.


Menurutnya, program tersebut merupakan langkah percepatan pendaftaran masyarakat ke dalam sistem perlindungan sosial berbasis digital agar pelayanan bantuan menjadi lebih efektif dan terintegrasi.


Adapun pada agen yang dikerahkan ini sebagian besar diambil ASN sebanyak 1.243 ASN. ASN ini terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu dan paruh waktu, 333 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 16 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 143 unsur Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 137 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 254 unsur pemerintah desa, 400 kepala lingkungan dan kader, serta 50 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).


Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pendataan sekitar 140 ribu kepala keluarga (KK) yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Setelah itu, proses pemutakhiran akan diperluas hingga mencakup sekitar 501.140 KK di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Harapannya, dengan menerjunkan agen ini mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel.


Agen Perlinsos yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) langsung diarahkan melakukan aktivasi melalui layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur. Di saat yang sama, perwakilan OPD mengikuti Training of Trainers (ToT) guna mempelajari penggunaan aplikasi dan sistem Portal Perlinsos. (rus)

Lobar Pulihkan Kepercayaan Publik dengan Tata Kelola Keuangan Berintegritas dari Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lobar Pulihkan Kepercayaan Publik dengan Tata Kelola Keuangan Berintegritas dari Desa
FOTO BERSAMA – Foto bersama saat pelatihan pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 bagi perangkat desa yang digelar Dinas PMD Lobar, Kamis (30/7/2026). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) harus dimulai dari fondasi paling dasar, yakni tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

Semangat lahir kembali atau reborn yang digaungkan Pemkab Lombok Barat menjadi pesan utama dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar di Hotel Montana, Senggigi, Kamis (30/7/2026).


Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa se-Kabupaten Lombok Barat sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Lobar H. Saiful Ahkam, mewakili Wakil Bupati Lombok Barat, dalam sambutannya menyampaikan dengan mengangkat satu kata yang menurutnya menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni integritas. Ia memaknai integritas sebagai keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan.


“Mari kita bangun semangat kebersamaan untuk memasuki era baru, reborn atau renaissance. Kita lahir kembali untuk menata kondisi Lombok Barat, minimal dengan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.


Ia mengakui bahwa berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berbenah.
Sebaliknya, seluruh aparatur pemerintahan harus menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja masing-masing, termasuk dalam sistem pemerintahan desa.


Selain itu, Saiful Ahkam juga menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dikelola secara bertanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.


Pada kesempatan itu, ia turut memberikan apresiasi kepada Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Mahnan, S.STP., yang dinilai berhasil membangun budaya organisasi pembelajar dengan mengawali penguatan integritas aparatur desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.


Sementara itu, Kepala DPMD Lobar, Mahnan menegaskan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Menurutnya, dana desa harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.


Untuk memperkuat pemahaman para peserta, DPMD menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum, pengawasan, dan kebijakan pemerintahan desa, yaitu Dr. Gede Made Pasek Swardhyana, S.H.

dari Kejaksaan Negeri Mataram, Ipda Dimas Prabowo, S.H., Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Lombok Barat, serta Lin Wahyulia, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda DPMD Dukcapil NTB. (her)

Tingkatkan Produksi Telur, Pemda KLU Diminta Optimalkan Pemberdayaan Peternak Lokal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tingkatkan Produksi Telur, Pemda KLU Diminta Optimalkan Pemberdayaan Peternak Lokal
H. Nirdip (Suara NTB/ist)

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta lebih optimal memberikan pemberdayaan maupun bantuan kepada peternak lokal khususnya kelompok ayam petelur. Momentum program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedianya menjadi peluang pasar bagi Pemda untuk meningkatkan produksi telur sekaligus menyusun program yang mendukung eksistensi peternak lokal.


“Aspirasi masyarakat untuk budi daya ayam petelur mulai menggeliat lagi. Tidak sedikit kelompok menyuarakan itu ketika kami turun melakukan reses,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU, H. Nirdip, Kamis (30/7/2026).


Keberadaan kelompok ayam petelur menurut dia, merupakan satu instrumen dalam menguatkan fondasi ekonomi individu maupun kelompok masyarakat. Keseriusan kelompok untuk berkembang, menjadi momentum masyarakat untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.


Namun demikian, semangat masyarakat dalam membudidayakan komoditas peternakan kerap terkendala oleh daya dukung sumber daya. Misalnya, kata Nirdip, ketersediaan bantuan pakan yang terbatas, serta mahalnya harga pakan untuk diadakan secara mandiri.
“Keberlangsungan kelompok ayam petelur seringkali terkendala oleh faktor tingginya harga pakan. Di sisi lain, saat panen, kelompok masih belum memiliki pasar yang konsisten dalam menyerap hasil produksi,” ujarnya.


Politisi Gerindra asal Kecamatan Kayangan ini melanjutkan, Pemda melalui OPD terkait perlu memperkuat manajemen kelompok. Baik administrasi pengelolaan kelompok, peningkatan sumber daya individu kelompok, maupun pelatihan-pelatihan untuk mendorong kemandirian bibit maupun pakan.


“Kami belum melihat ada program di satu daerah yang secara konsisten memberi pedampingan manajemen dan pelatihan. Kalaupun peternak atau kelompok ternak eksis, kecenderungan karena motivasi individu.”


“Harapan kami, Pemda Lombok Utara melalui BUMD, mulai menjembatani akses sumber daya pendukung untuk kelompok. BUMD bisa bertindak sebagai penyerap hasil produksi dengan harga kompetitif,” ujarnya.


Nirdip meyakini adanya pembinaan kelompok tidak hanya meningkatkan penghasilan kelompok ternak. Di sisi lain, kemitraan dengan BUMD menjadi semacam jaminan bagi kelompok untuk dapat mengakses kemudahan modal pada lembaga perbankan maupun akses bantuan lanjutan dari pemerintah.


“Kita semua pasti berharap kelompok yang sudah dibantu bisa berkembang. Usaha bisa terus berputar dan menghasilkan. Kegagalan kelompok adalah kegagalan pemerintah juga, karena kalau kelompok sampai gagal dan bubar, akan menjadi masalah tambahan bagi pemerintah daerah,” tandasnya. (ari)

1...142143144...1,072Halaman 143 dari 1,072