Kantor Lurah Mataram Barat yang berada di Jalan Catur Warga mendesak untuk direlokasi. Lokasi kantor terlalu mepet dengan jalan raya, sehingga akan mengganggu apabila perbaikan jalan mulai dikerjakan. (Ekbis NTB/cem)
Lombok (ekbsintb.com) –Kantor Lurah Mataram Barat, Kecamatan Mataram mendesak untuk direlokasi. Lokasi kantor yang berada di Jalan Catur Warga akan terdampak rencana pelebaran jalan.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menerangkan, Kantor Lurah Mataram Barat membutuhkan perhatian, karena akan terdampak apabila perbaikan di Jalan Catur Warga mulai dikerjakan oleh Pemprov NTB.
Skenario awal Kantor Lurah Mataram Barat akan dipindah ke Puskesmas Mataram atau mencari lokasi lainnya di sekitar wilayah tersebut. Namun demikian, belum ada pembahasan atau tindaklanjut terkait rencana tersebut. “Kita akan minta arahan Pak Wali dan Pak Sekda nanti,” kata Putu dikonfirmasi pekan kemarin.
Putu belum mengetahui secara pasti kapan pelebaran Jalan Catur Warga mulai dikerjakan. Komunikasi eksekusi jalan tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Kendati demikian, ia berharap komunikasi lebih awal disampaikan sebelum pelebaran jalan mulai dikerjakan. Sehingga Pemkot Mataram tidak kelabakan mencari kantor baru.
‘’Pak Sekda sudah meminta harus ada komunikasi awal dulu sebelum pelebaran jalan dieksekusi, sehingga tidak kelabakan mencari kantor baru,’’ ujarnya.
Rencana pembelian lahan baru untuk Kantor Lurah Mataram Barat dan Kantor Lurah Pejanggik dikatakan Putu, sangat tergantung dari kemampuan fiskal daerah. Saat ini, dari sisi pelayanan tidak ada gangguan baik di Kelurahan Pejanggik maupun Kelurahan Mataram Barat. “Kecuali tadi itu ada eksekusi perbaikan jalan Catur Warga dimulai baru terganggu,” ujarnya.
Secara umum disampaikan bahwa 50 kelurahan telah memiliki kantor yang layak dan representatif. Kalaupun ada perbaikan sifatnya pemeliharaan rutin dan tidak perlu dilakukan perombakan secara besar-besaran. “Sekarang 50 kelurahan sudah punya kantor permanen. Kalau pun ada perbaikan sudah dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan, untuk perbaikan rutin saja,” demikian kata dia. (cem)
Kondisi TPS3R di wilayah Kuripan ini mangkrak. DLH Lobar berupaya mengoperasikan kembali TPS3R ini. (Ekbis NTB/her)
Lombok (ekbisntb.com) -Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) bersama Kementerian Lingkungan Hidup berupaya mengaktifkan kembali belasan TPS3R yang mangkrak. Pihak terkait mencari solusi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang banyak mesinnya hilang tersebut bisa dioperasikan.
“Kalau TPS3R semua mangkrak, kami sudah koordinasi dengan Kementerian LH untuk reaktivasi (aktifkan kembali),” kata Kadis LH Lobar M Busyairi, Minggu 12 Oktober 2025.
Dikatakan, kementerian LH rencananya akan mengaktifkan kembali TPS3R yang tersebar di wilayah Lobar. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pusdal Kementerian LH yang turun pada Rabu pekan lalu.
Pihak kementerian berencana membangun TPS3R, namun pihaknya meminta agar jangan membangun lagi fasilitas TPS3R. Sebab yang ada saja masih mangkrak, sehingga pihaknya pun meminta agar TPS3R yang mangkrak ini diaktifkan kembali. “Daripada membangun tapi nanti mangkrak lagi kan, lebih baik yang ada ini diaktifkan kembali,”ujarnya.
Penyebab mangkraknya TPS3R ini, selain kepengurusannya yang harus diperkuat. Banyak juga TPS3R ini yang hilang mesinnya, seperti di Lembuak Narmada, mesin TPS3R nya hilang.
Untuk itulah, pihaknya berharap agar Kementerian LH bisa mengganti mesin TPS3R yang hilang ini. Pihak Pusdal Kementerian LH pun sudah memiliki data jumlah TPS3R dan kondisinya. Diketahui, terdapat 13 TPS3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS3R yang dibangun di bawah tahun 2000 peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri.
Kalau dirata-ratakan anggaran pembangunan satu TPS3R Rp500 juta, maka belasan TPS3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar. TPS-3R ini dibangun Pemprov NTB atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Belum berfungsinya TPS3R ini dipicu sejumlah kendala, di antaranya dari internal pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan peralatan yang hilang. (her)
Sumbawa Besar (ekbisntb.com) -Pemkab Sumbawa, mengaku masih membutuhkan sebanyak 1.000 unit Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang tersebar di seluruh kecamatan. RST itu bagi masyarakat yang berada dalam kategori desil 1 dan 2 kemiskinan ekstrem.
“Dara 1.000 unit merupakan hasil pendataan awal dan masih akan berproses bisa jadi bertambah, sementara yang sudah kita usulkan baru 150 unit,” kata kepala Bappeda melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr. Rusmayadi, kepada Suara NTB, kemarin.
Ia melanjutkan, konsep RST ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2. Sementara untuk tahap pertama (150 unit RST) diperuntukkan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem di perkotaan.
“150 unit RST yang kita usulkan beberapa bulan lalu masih dikaji di Kemensos dengan harapan bisa disetujui dan kami akan kembali mengusulkan lebih lanjut,” ucapnya.
Ia menyebutkan, kuota RST yang ditetapkan pemerintah di seluruh Indonesia sebanyak 1.500 unit dan Sumbawa baru mengusulkan 150 unit. Pemerintah pun tetap berupaya melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan jika masih ada peluang untuk menambah usulan RST.
“Kami tetap melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan lainnya, karena jumlah kebutuhan kita masih sangat besar untuk RST terutama di wilayah kantong kemiskinan,” tambahnya.
Ia menambahkan, 150 unit tersebut hanya dari kecamatan Sumbawa saja dengan harapan bisa menjadi pilot project untuk kecamatan yang lainnya. Hal tersebut menjadi atensi pihaknya karena hasil pendataan masih banyak rumah tidak layak huni di dalam kota.
“Kta sengaja usulkan didalam kota dulu karena tidak elok didalam kota masih ditemukan rumah kumuh di tahap pertama. Jika sukses, kami akan melanjutkan untuk penanganan di kecamatan lainnya,” tukasnya. (ils)
Proses perbaikan jalan di Sarita-Wadukopa, pada Sabtu (11/10/2025).(Ekbis NTB/ist)
Bima (ekbisntb.com) –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus memperbaiki infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Tahun ini, Pemkab Bima menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,2 miliar untuk menangani sembilan ruas jalan strategis yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima melalui Kabid Bina Marga, M. Farid Wajdi, S.T., mengatakan seluruh proyek dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pekerjaan dilakukan dalam bentuk rekonstruksi jalan dengan aspal hot mix.
“Sembilan ruas jalan yang kita tangani tahun ini merupakan prioritas karena tingkat kerusakannya cukup tinggi dan menjadi jalur utama masyarakat,” jelas Farid, Minggu (12/10/2025).
Adapun sembilan ruas jalan tersebut yaitu Jalan Sape–Riamau dengan pagu anggaran Rp3 miliar, Jalan Roka–Kuta di Kecamatan Lambitu senilai Rp2,15 miliar, dan Jalan Dumu–Kangga di Kecamatan Langgudu senilai Rp1 miliar. Sementara ruas lainnya yakni Jalan Nata–Cenggu sebesar Rp6 miliar, Tente–Godo Rp2,35 miliar, Rasabou–Kananga di Kecamatan Bolo Rp600 juta, Sarita–Wadukopa Rp1 miliar, Sarita–Simpang O’o Rp600 juta, serta Kore–TPI di Kecamatan Sanggar dengan pagu Rp1,5 miliar.
Menurut Farid, panjang penanganan setiap ruas jalan disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia. Beberapa ruas bahkan menunjukkan progres signifikan di lapangan. “Ruas Sarita–Wadukopa dan Sarita–Simpang O’o sudah diaspal penuh. Sedangkan ruas Kore–TPI sedang dalam tahap pemasangan talud badan jalan dan drainase,” terangnya.
Ia menambahkan, pekerjaan di ruas Rasabou–Kananga telah memasuki tahap Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan segera dilakukan pengaspalan. Sementara untuk ruas Nata–Cenggu, progresnya sudah mencapai Lapisan Pondasi Bawah (LPB) dan sebagian LPA, disertai pekerjaan galian saluran drainase.
Farid menyebut, seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan diawasi ketat agar hasilnya memenuhi standar kualitas. “Kami memastikan seluruh kontraktor mengikuti spesifikasi teknis dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” tegasnya.
Pemerintah daerah menargetkan, perbaikan sembilan ruas jalan ini mampu memperlancar arus transportasi antarwilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Akses yang baik diharapkan memberi dampak langsung bagi sektor ekonomi desa, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal.
“Dengan membaiknya infrastruktur jalan, kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa bisa bergerak lebih cepat,” pungkasnya. (hir)
Taliwang (ekbisntb.com) -Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah melalukan pemetaan terhadap potensi lokasi parkir baru dalam rangka meningkatkan capaian retribusi parkir daerah.
“Sekarang sedang jalan termasuk kita sedang susun juga regulasi Perbupnya. Karena kebetulan ini jadi bagian proyek perubahan program diklat saya,” sebut Sekretaris Dishub KSB, Syamsul Hidayat.
Potensi kantong-kantong parkir baru, diakui Syamsul saat ini cukup banyak. Ia mencontohkan di wilayah Kecamatan Taliwang di ruas jalan jalur dua TGKH Zaninul Abdul Majid (ZAM). Pada ruas jalan yang membelah wilayah kota itu, dalam pantauan Dishub berpotensi ditempatkan titik-titik parkir karena mulai ramainya pemanfaatan ruas jalan oleh masyarakat untuk parkir. “Secara sepintas sudah layak menurut kami. Tapi memang harus kita kaji mendalam lagi memastikan potensi retribusinya,” paparnya.
Selain di Jalan TGKH ZAM dan titik lainnya di dalam Kota Taliwang. Dishub KSB juga menaruh atensi khusus pada potensi parkir di kecamatan Maluk. Syamsul menyebut, baru-baru ini pihaknya bersama UPTD Parkir telah turun di Kecamatan Maluk mengamati aktivitas perparkiran di Jalan Lintas Maluk-Sekongkang di Desa Bukit Damai. Di lokasi itu ada sekitar 250 hingga 280-an rumah makan, toko, apotek, dan layanan publik lainnya yang setiap harinya didatangi masyarakat.
“Kita sedang lihat potensinya dari situ kemudian kita akan tetapkan berapa titik parkir yang cocok untuk mengakomodir potensi parkir di sana,” katanya.
Syamsul menyampaikan, dalam pemetaan potensi parkir ini pihaknya melakukan secara hati-hati. Sebab menurut dia, pementaan tidak cukup sekedar menetapkan titik parkir tetapi juga harus memikirkan tenaga pengelolanya.
Dalam hal pengelolaan titik parkir itu, Disbub KSB sendiri sudah menyiapkannya. Salah satu yang sedang dirancang adalah mengajak masyarakat setempat mengelola titik-titik parkir yang telah ditetapkan. “Sama seperti di Mataram, masyarakat dilibatkan mengelola. Untuk legalisasinya nanti akan di SK-kan langsung oleh pak Bupati sementara hasil parkirnya diatur dalam skema retribusi ke daerah karena lahan parkirnya itu memafaatkan fasilitas publik (badan jalan) rata-rata,” urai Syamsul.
Proses pementaan potensi kantong-kantong parkir baru itu ditargetkan selesai pada tahun ini. Syamsul menyebut, untuk efektifias penyelengaraannya ia menargetkan terhitung pertengahan tahun 2026 mendatang. “Karena kita tentu butuh waktu juga menyiapkan perangkatnya sebelum bergerak. Jadi insyaallah di APBD Perubahan 2026 kita akan naikkan target pendapatan dari sektor parkir kendaraan ini,” katanya.
Lebih jauh ia menyampaikan, langkah memaksimalkan potensi parkir kendaraan itu diambil Dishub KSB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas bidang perhubungan. Menurut dia, sejak pos retribusi layanan pengujian kendaraan (KIR) dicabut dari kewenangan daerah (kabupaten/kota) terjadi penurunan target PAD dari bidang perhubungan. Dan sebagai penggantinya maka Dishub KSB berupaya memaksimalkan sumber retribusi parkir.
“Selain parkir dan layanan KIR, sumber PAD dari kami ada di pengelolaan pelabuhan. Tapi pendapatannya kecil sekali dan tidak stabil. Maka kita pilihlah parkir sebagai sumber yang paling potensial,” pungkasnya. (bug)
Pelepasan ekspor perdana cengkeh Lombok Utara ke Dubai(Ekbis NTB/ist)
Lombok (ekbisntb.com) –Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatat sejarah dengan keberhasilan ekspor perdana komoditas cengkeh asal Lombok Utara ke pasar internasional, tepatnya ke Dubai, Uni Emirat Arab.
Pengiriman ekspor perdana ini dilepas secara resmi di Terminal Teluk Nara, Lombok Utara, oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaluddin Malady, S.Sos., MT., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Turut hadir dalam seremoni tersebut, jajaran pejabat dari Dinas Perdagangan, Forkopimda, serta unsur pemerintah daerah.
Komoditas cengkeh yang diekspor merupakan hasil produksi petani lokal yang dikelola oleh PT Vertta Nusadaya Agre, sebuah perusahaan eksportir yang didirikan oleh putra-putri asli Lombok Utara. Keberhasilan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan ekspor NTB, serta menjadi contoh konkret dari kemampuan generasi muda dalam mengelola potensi lokal secara profesional dan berdaya saing global.
“Ketika komoditas lokal seperti cengkeh telah mampu menembus pasar global, maka dorongan inovasi dan semangat untuk mengembangkan komoditas unggulan lainnya harus terus bergema,” ujar Jamaluddin Malady.
Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Perdagangan menegaskan bahwa ekspor cengkeh ini bukan hanya seremoni, melainkan langkah awal menuju hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian lokal.
Pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari penguatan jejaring pasar, dukungan pembiayaan, fasilitasi logistik dan ekspor. “Kita ingin kegiatan ekspor tidak berhenti hanya di seremoni pelepasan, tetapi menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM,” tambahnya.
Selain cengkeh, NTB menargetkan sejumlah komoditas unggulan ekspor lain seperti Kopi, Kakao, Virgin Coconut Oil (VCO), Rempah-rempah, Hasil laut, Mutiara, Ikan dan lobster. Upaya ini dilakukan dengan memperluas jangkauan pasar dan membuka kerja sama dagang dengan mitra luar negeri.
Acara pelepasan ekspor perdana ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Ketua Dekranasda Lombok Utara, Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Wakil Ketua DPRD KLU, Kepala BPS KLU, Camat, kapolsek, danramil, kepala desa, Pelaku usaha, eksportir, dan masyarakat.
Dukungan lintas elemen ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Gubernur NTB berharap keberhasilan ekspor ini menjadi pemicu semangat bagi daerah lain di NTB untuk mengembangkan komoditas unggulan masing-masing. “Ekspor cengkeh ini bukan hanya prestasi Lombok Utara, tetapi kebanggaan seluruh masyarakat NTB,” katanya. (bul)
Lombok (ekbisntb.com) –Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memiliki segudang inovasi baik dari tingkat kelurahan hingga organisasi perangkat daerah. Ekosistem inovasi daerah ini harus dibangun secara berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.
Demikian disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa ditemui pekan kemarin. Nyoman menegaskan, perangkat daerah di lingkup Pemkot Mataram telah membangun ekosistem inovasi yang bagus. Brida setiap tahun menyelenggarakan lomba inovasi daerah dengan peserta yang cukup banyak.
Tingginya peserta mengirimkan inovasi mereka menggambarkan bahwa ekosistem itu telah terbentuk. Tahapan selanjutnya memastikan inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman. “Inovasi yang dikembangkan menjadi sebuah DNA OPD yang harus dilakukan setiap tahunnya,” terangnya.
Penghargaan Innovative Government Award diraih oleh Rumah Sakit Umum Daerah (sekarang RS. H. Muh. Ruslan,red) setiap tahun. Prestasi ini menunjukan bahwa inovasi yang dikembangkan OPD di lingkup Pemkot Mataram, bisa bersaing atau berkompetisi tidak saja di level regional melainkan nasional.
Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram meyakini, Rumah Sakit H. Muh. Ruslan kembali masuk nominator untuk mendapatkan penghargaan seperti tahun tahun sebelumnya. ‘’Kita yakin bahwa inovasi Kota Mataram akan masuk nominator IGA Award,’’ katanya.
Jejaring di tingkat OPD dan komunitas di sektor pendidikan, pelayanan publik dan kesehatan akan tetap melahirkan inovasi untuk pelayanan publik. Pihaknya akan berupaya melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk memacu dan memicu mereka untuk berinovasi.
Nyoman menyadari bahwa tantangan dihadapi dalam inovasi adalah persoalan administrasi dan akuntabilitas keuangan. Terkadang berinovasi terkesan keluar dari vakem dan perlu kompromi.
Menurut dia, bukan berarti menjalankan inovasi kemudian menabrak aturan. Selama ini, inovasi dilakukan dengan pendekatan kreatifitas tidak lebih melihat cara pandang birokrasi saja, melainkan bisa melihat pelayanan publik dengan cara-cara inovatif dan kreatif. “Menjadi PR di Brida bahwa hasil inovasi harus berkelanjutan bagaimana inovasi memliki nilai kemanfaatan sehingga birasakan dampaknya,” demikian kata Nyoman. (cem)
Gowes Bareng komunitas sepeda MTB (Mountain Bike) menjajal jalur track Gunung Sasak berlangsung pada Minggu (12/10/2025).
Lombok (ekbisntb.com) –
Gowes Bareng komunitas sepeda MTB (Mountain Bike) menjajal jalur track Gunung Sasak berlangsung pada Minggu (12/10/2025). Jalur menantang dengan pemandangan indah menjadi daya tarik bagi puluhan Goweser yang ikut serta kegiatan ini. Kedepan even sport tourism ini didorong agar diadakan rutin dalam kalender of event Lombok Barat.
Hadir pada pembukaan event ini, Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Barat Iwan Mulia, Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Lombok Barat ilyas, Perwakilan Kementerian Kehutanan Ahmad Mulyadi.
Dalam sambutannya Sekretaris Dinas Pariwisata Lobar Iwan Mulia menyampaikan, sangat mendukung kegiatan komunitas semacam ini, sesuai dengan visi misi Bupati Lobar yang berusaha meningkatkan potensi wisata yang ada di Lobar.
“Salah satunya MTB ini masuk dalam sport tourism. Kami harapkan kegiatan ini menjadi salah satu event sport tourism di Lobar. Karena itu bisa diusulkan masuk dalam kalender event,” ucapnya.
Iwan menambahkan destinasi yang ada di Gunung Sasak ini banyak, diantaranya landscape pemandangan yang indah dan potensi menjadi sirkuit dengan standar nasional.
“Selamat menikmati kegiatan dan pemandangan yang indah ini,” imbuhnya.
Sementara Ketua ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Lombok Barat, Ilyas dalam sambutannya menyampaikan pihaknya akan mengakomodir goweser yang punya potensi ingin ke prestasi di kelas MTB untuk Lombok Barat.
“Silakan teman-teman komunitas untuk merekomendasi yang ingin menjadi atlet MTB, masih ada kesempatan untuk di Porprov dan ke depannya untuk PON 2028,” ungkapnya.
Lobar, ujarnya, memiliki potensi, apalagi dengan adanya Sirkuit Down Hill di Gunung Sasak ini. “Semoga bisa munculkan bibit-bibit atlet dari Lombok Barat,” harapnya.
Sebelumnya Ketua BUMDes Kuripan Lalu Okto Muhar Sabdi menyampaikan Gunung Sasak dengan potensi yang ada, akan didorong sebagai ikon Sirkuit DH (Down Hill) di NTB dan akan memaksimalkan destinasi wisata yang ada. (her)
Ketua Dekranasda NTB, Sinta Agathia Iqbal, Kepala Dispar NTB Ahmad Nur Aulia, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam pose bersama usai pembukaan Museum Begawe, Sabtu (11/10/2025).
Lombok (ekbisntb.com) –
Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, dan Ketua Dekranasda NTB, Sinta Agathia Iqbal membuka event “Museum Begawe” Volume II yang digelar Museum Negeri NTB, Sabtu (11/10/2025).
Event ini merupakan sebuah perayaan budaya yang memadukan unsur tradisi, seni, edukasi, serta partisipasi aktif generasi muda.
Ketua Dekranasda NTB, Sinta Agathia Iqbal, menilai Museum Begawe sebagai langkah awal yang penting dalam menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap budaya daerahnya.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mengubah persepsi tentang museum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebudayaan sejak usia dini melalui cara yang menyenangkan dan edukatif.
“Museum Begawe ini menjadi awal bagi anak-anak agar mau datang, mau belajar, dan mempelajari budaya NTB secara keseluruhan. Dimulai dari tempat ini, dari Museum NTB kegiatan ini dibikin dengan konsep yang sangat menyenangkan,” pesannya.
Ia berharap, kegiatan ini menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu membentuk generasi muda yang lebih sadar budaya dan bangga terhadap identitas daerahnya.
“Harapannya, besok-besok anak-anak akan tergerak untuk datang lagi, bermain, dan belajar di sini. Program jangka panjangnya mereka akan semakin memahami akar budaya NTB secara keseluruhan. Di sini mereka bisa belajar banyak hal mulai dari pakaian adat, seni, keragaman, hingga sejarah. Semuanya sudah disiapkan sesuai dengan usia mereka. Jadi semoga generasi kita ke depan lebih paham dan bangga terhadap akar budayanya sendiri,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan konsep kreatif seperti Museum Begawe menjadi media yang efektif untuk menarik perhatian generasi muda (Gen Z) agar mengenal, memahami, dan mencintai sejarah bangsanya.
Menurutnya, sebagai wadah edukasi budaya, kegiatan Museum Begawe juga memiliki dampak positif terhadap sektor pariwisata daerah. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dan kreativitas yang lahir dari pengelolaan museum, agar dapat dikembangkan menjadi bagian dari paket wisata yang berkelanjutan.
“Dari segi pariwisata, ini tentunya terus kita ikhtiarkan untuk menjadi paket-paket wisata untuk lebih mengenalkan kepada publik, karena kita mengangkat juga quality tourism bahwa salah satu komponen dari pada quality tourism kan mengenalkan budaya-budaya autentik yan di miliki oleh destinasi,” ujarnya.
Tercatat sekitar 500 hingga 700 orang hadir dan memadati area Museum Negeri NTB untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan kreatif. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah sukses digelar sebelumnya.
Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam mengatakan bahwa event ini merupakan upaya pihaknya untuk menjadikan museum bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang interaksi budaya dan pembelajaran yang hidup dan menyenangkan.
“Museum Begawe ini kami ingin menghadirkan kegiatan yang memang betul-betul menyenangkan. Karena selama ini museum sering diartikan sebagai tempat yang dingin, angker, dan menyeramkan,” katanya.
Museum Begawe kali ini, lanjut Nuralam menampilkan kegiatan lomba mewarnai yang diikuti oleh 157 anak-anak PAUD dan TK, lomba mendongeng berjumlah 14 orang, lomba tari kreasi terdiri dari 14 group yang melibatkan para pelajar tingkat SMA dan sederajat, serta Museum Go Talent yang berjumlah 13 grup dengan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dari seluruh SLB di Nusa Tenggara Barat. ini dirancang agar anak-anak dan remaja dapat belajar sambil bermain serta mengenal lebih dekat kebudayaan daerahnya.
“jadi di tagline kami adalah museum menyenangkan, sehingga museum ini bebas untuk berlari bagi siapa saja,” ujarnya.
Musem Begawe yang berlangsung pada tanggal 11 hingga 12 Oktober, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati yang sekaligus menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) kepada Museum NTB atas terbitnya sertifikat produk untuk Baju dan Batik bermotif Sekardiyu. Penyerahan ini menjadi simbol pengakuan resmi atas identitas dan kekhasan produk budaya yang digagas oleh Museum Negeri NTB. (ham)
Kafe Ilegal masih beroperasi di wilayah Lobar. Anggota Satpol PP menyita botol yang berisi tuak dari pelaku yang masih memperjualbelikan secara ilegal.
Lombok (ekbisntb.com) –
Kafe tuak ilegal masih marak beroperasi di Lombok Barat (Lobar). Kendati telah ada tindakan penutupan oleh tim Pemkab Lobar bersama aparat, mereka nekat masih main kucing-kucingan dengan petugas Satpol-PP. Bahkan langkah tegas dengan memidanakan pelaku kafe ilegal juga belum membuat mereka kapok.
Tahun ini ada tiga oknum pelaku kafe ilegal dipidana dengan hukuman tipiring, Mereka hanya membayar denda Rp3-4 juta ke daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
Kabid Penegakan Satpol PP Lobar Wirya Kurniawan, SH., menerangkan bahwa pelaku kafe ilegal masih nakal nekat beroperasi. “Rata-rata masih buka, masih saja main kucing-kucingan. Kita sudah tutup, buka lagi, tutup, buka lagi,” tegasnya, belum lama ini.
Padahal langkah penutupan sudah sering dilakukan pihaknya, namun itu belum berdampak signifikan. Saat ini jumlah kafe tuak ilegal ini pun masih banyak tersebar di Lobar. Seperti di Suranadi, sebanyak 40 lebih dan Lilir Kecamatan Gunungsari juga ada 40 lebih. Lingsar juga puluhan titik. ‘’Jika ditotal jumlah kafe tuak ilegal se Lobar mencapai 104 unit. Kafe – kage tuak Ilegal ini masih saja tetap beroperasi diam-diam,’’ ungkapnya.
Sebelumnya jumlah kafe Ilegal sebanyak 92 titik, bertambah menjadi 104 titik, tersebar di Kuripan 12 titik, Kediri 4 titik, Lingsar 8 titik, Gunungsari 40 dan Narmada 40. Pihaknya pun tetap melakukan upaya menertibkan pelaku kafe ilegal.
Penertiban dilakukan bertahap, dimana saat ini pihaknya membagi dua Tim ke masing-masing. Misalnya, satu tim ke wilayah Kuripan dan satu tim lagi ke Kediri. “Baru ke wilayah Utara, Gunungsari,” akunya.
Pihaknya juga menggencarkan upaya pidana dengan melaporkan tipiring oknum pelaku kafe ilegal ini. Sehingga dengan adanya denda ini bisa membuat mereka berfikir ulang membuka kafe tuak Ilegal lagi. Tim Satuan Tugas (Satgas) penertiban dan pengawasan tempat usaha yang belum memiliki izin atau kafe ilegal tingkat kecamatan di Lobar telah dibentuk di masing-masing kecamatan.
Pembentukan tim Satgas ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha, terkait penanganan penertiban kafe ilegal yang semakin menjamur di wilayah Lobar hingga 104 titik. (her)
