Beranda blog Halaman 142

Pemkab Lobar Utamakan Proyek yang Menyentuh Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Utamakan Proyek yang Menyentuh Masyarakat
KANTOR BUPATI – Gedung Kantor Bupati Lobar ini menjadi salah satu proyek yang diduga “dimainkan” Bupati nonaktif Lobar, LAZ. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) tidak berani mengambil risiko mengerjakan proyek yang diduga tersangkut dalam lingkaran indikasi permainan proyek Bupati nonaktif Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Pihak Pemkab Lobar lebih mengutamakan program yang langsung menyentuh kebutuhan publik.


Dikonfirmasi terkait hal ini, Pj. Sekda Lobar, H. Akhmad Saikhu mengatakan, program fisik maupun nonfisik ada yang sudah memiliki kontrak dan ada juga yang belum.


“Yang sudah berkontrak kan harus tetap jalan, yang belum (berkontrak), dari hasil rapat dengan ibu Wabup Lobar, arahannya diprioritaskan terhadap program-program yang menyentuh masyarakat,” kata Saikhu ditemui akhir pekan kemarin.
Terkait kekhawatiran proyek yang saat ini dilaksanakan terafiliasi atau terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif, menurut Saikhu hal ini belum berani dipastikan.

Yang jelas, tentunya hal ini menjadi salah satu perhatian Pemkab dalam melaksanakan program.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat non aktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Direktur Utama PT AMGM, SUD sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan korupsi dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lobar.


Plt Deputi Penindakan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (21/7/2026) mengugkap, semua berawal dari Bupati LAZ meminta Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lobar, LRI untuk membantu SUD memperoleh proyek pada tahun anggaran 2025-2026.


Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya untuk memperoleh proyek tersebut. Namun SUD tidak semata-mata menggunakan CV DKK untuk memperoleh proyek tersebut. Ia melakukan proses pinjam bendera terhadap sejumlah perusahaan. Skema pinjam bendera itu dilakukan agar publik tidak mengetahui adanya afiliasi CV DKK dengan pemerintah daerah.


Dalam prosesnya, panitia pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga sengaja membuat syarat tertentu agar hanya perusahaan yang telah dipinjam bendera tadi yang memenangkan tender. Para penyedia tersebut kemudian berhasil dimenangkan untuk paket proyek pekerjaan Dinas PUPRKP senilai total 17,9 miliar terdiri dari pekerjaan dengan tender maupun penunjukan langsung.


Beberapa proyek yang diduga dimainkan LAZ, hasil penyidikan KPK diantaranya Proyek Rehabilitasi Taman Kota Gerung Rp3,2 miliar. Rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua Tahun Anggaran 2026 Rp 4,3 miliar. Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lobar Tahun Anggaran 2025Rp2,4 miliar. Renovasi Gedung Pemkab Lobar Rp1,7 miliar.


Untuk proyek dengan skema penunjukan langsung, terdapat 8 paket pekerjaan di Dinas PUPRKP Lobar senilai Rp3,4 miliar.

Selanjutnya, 4 proyek pekerjaan di bagian umum Rp2 miliar dan 16 paket pekerjaan di PT AMGM senilai Rp1,8 miliar. Seluruh proyek berada pada tahun anggaran 2025.
Achmad menjelaskan, proses pengerjaan proyek tersebut dikerjakan proyek lain namun atas kendali penuh dari CV DKK. (her)

Willgo Zainar Kembali Pimpin HKTI NTB, Gubernur Tekankan Sinergi Ketahanan Pangan dan Hilirisasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Willgo Zainar Kembali Pimpin HKTI NTB, Gubernur Tekankan Sinergi Ketahanan Pangan dan Hilirisasi
BERKOMITMEN - Gubernur NTB, H. Lalu. Muh. Iqbal dan pengurus HKTI NTB serta stakholders berkomitmen bersama bersinergi membangun sektor pertanian dan ketahanan pangan. (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB menetapkan kembali H. Willgo Zainar, SE., MBA sebagai Ketua DPD HKTI NTB periode 2026–2031. Musda yang berlangsung di Mataram, Minggu, 2 Agustus 2026 ini juga menetapkan kepengurusan HKTI kabupaten/kota se-NTB.

Dan dirangkai dengan Dialog Tani bersama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario K. Pamungkas, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, jajaran Bank NTB Syariah, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Dekopinwil NTB, serta para akademisi dan pakar pertanian, peternakan, dan perikanan. Membedah peluang dan tantangan, serta harmonisasi program seluruh stakeholders dengan HKTI di sektor pertanian secara luas.


Pada kesempatan ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Willgo Zainar, serta ditetapkannya pengurus baru HKTI di seluruh kabupaten/kota di NTB. Gubernur sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus bersinergi dengan HKTI.


Menurutnya, arah pembangunan pemerintah daerah sejalan dengan visi HKTI dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Karena pemerintah daerah dengan HKTI NTB selama ini memang harmonis. Apalagi komunikasi dengan pak Willgo selama ini juga sangat baik, sehingga tidak susah melaksanakan program pembangunan bersama HKTI di NTB,” ujarnya.


Iqbal mengungkapkan, kinerja sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai sekitar 131, berada di atas rata-rata nasional. Menunjukkan bahwa harga produk pertanian meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan petani sehingga memberikan insentif ekonomi yang lebih baik bagi sektor pertanian.


Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat ketimpangan antar subsektor. Nilai tukar di sektor hortikultura menjadi yang tertinggi, sedangkan subsektor perikanan masih relatif rendah sehingga membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, Gubernur mendorong juga lembaga keuangan agar memperbesar pembiayaan ke sektor pertanian yang dinilainya memiliki prospek baik sekaligus memperkuat hilirisasi, khususnya di sektor perikanan.


“Hilirisasi menjadi kunci agar nilai tambah tidak habis di tangan pedagang, tetapi bisa dinikmati langsung oleh petani dan nelayan,” ujarnya.
Iqbal juga membagikan pengalamannya saat berkunjung ke Malaysia untuk mempelajari model konsolidasi lahan yang diterapkan perusahaan Felda. Menurutnya, pengelolaan lahan secara kolektif memungkinkan penggunaan teknologi modern, efisiensi biaya produksi, hingga peningkatan produktivitas petani.


Konsep serupa dinilai layak dikembangkan di NTB melalui penguatan koperasi dan konsolidasi petani agar skala usaha menjadi lebih ekonomis.
Selain itu, ia menegaskan HKTI memiliki posisi strategis dalam mendukung tiga program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, yakni penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.


Melalui program Desa Berdaya, pemerintah juga terus mengalokasikan bantuan bagi keluarga miskin ekstrem agar mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkelanjutan sehingga memperoleh pendapatan di atas garis kemiskinan.
“Banyak program yang bisa kita terus sinergikan dengan HKTI NTB untuk mendukung pembangunan sektor pertanian,” tandasnya.


Sementara itu, Ketua DPD HKTI NTB terpilih, H. Willgo Zainar menegaskan, HKTI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional dan mendukung visi pembangunan NTB Makmur.


Menurutnya, organisasi akan diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan kelompok tani agar mampu mengawal berbagai program pertanian secara langsung di lapangan. Sinergi dengan akademisi, praktisi, legislatif, dan pemerintah juga akan diperkuat untuk merumuskan program yang menjawab kebutuhan petani di setiap daerah.


Willgo menambahkan, meningkatnya kebutuhan komoditas hortikultura, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi peluang besar bagi petani NTB untuk meningkatkan produksi sekaligus mendongkrak pendapatan masyarakat pedesaan.


“Karena itu, kami HKTI di NTB dengan pemerintah daerah akan bersama – sama mengawal program-program strategis di daerah, maupun program strategis nasional Presiden Prabowo – Gibran,” tandasnya. (bul)

Dishub Mataram Kaji Pasar Ikan Bintaro Jadi Titik Parkir Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dishub Mataram Kaji Pasar Ikan Bintaro Jadi Titik Parkir Baru
PASAR IKAN - Seorang warga sedang membersihkan lapak Pasar Ikan Bintaro di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan pada Jumat (31/7/2026). Dishub Mataram kaji Pasar Ikan Bintaro jadi titik parkir baru. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram masih mengkaji kemungkinan menjadikan Pasar Ikan Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan sebagai titik parkir baru. Kajian tersebut dilakukan karena waktu operasional pasar yang relatif singkat sehingga potensi penerimaan retribusi parkir perlu dihitung secara cermat sebelum ditetapkan sebagai lokasi parkir resmi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan penetapan lokasi parkir baru tidak hanya mempertimbangkan tingginya aktivitas kendaraan, tetapi juga harus memperhitungkan efektivitas pengelolaan dan potensi penerimaan retribusi bagi daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan observasi dan survei lapangan untuk mengetahui tingkat kunjungan kendaraan serta pola aktivitas masyarakat di kawasan Pasar Ikan Bintaro.

“Kita lihat dulu melalui observasi bersama teman-teman di lapangan. Namun, kami sudah meminta lurah untuk merekomendasikan tenaga juru parkir,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurut Zulkarwin, keberadaan juru parkir menjadi salah satu aspek penting apabila lokasi tersebut nantinya ditetapkan sebagai titik parkir resmi. Selain memastikan pelayanan parkir berjalan tertib, pengelolaan melalui masyarakat sekitar diharapkan mampu membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan parkir yang sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Dishub belum melakukan uji petik terhadap potensi retribusi di Pasar Ikan Bintaro. Sebab, instansinya masih memprioritaskan uji petik di sejumlah lokasi lain yang dinilai memiliki volume kendaraan dan potensi pendapatan lebih besar.

Karakteristik Pasar Ikan Bintaro yang hanya beroperasi pada dini hari dengan durasi aktivitas yang relatif singkat menjadi pertimbangan utama dalam proses kajian. Berbeda dengan pasar tradisional yang beroperasi hampir sepanjang hari, aktivitas jual beli di Pasar Ikan Bintaro umumnya berlangsung hanya beberapa jam sehingga potensi penerimaan retribusi perlu dihitung secara lebih rinci.

“Kalau aktivitasnya hanya beberapa jam, tentu harus dihitung apakah hasil retribusinya sebanding dengan biaya pengelolaan di lapangan. Itu yang sedang kami kaji,” jelasnya.

Apabila hasil kajian menunjukkan potensi yang memadai, Pasar Ikan Bintaro akan didaftarkan sebagai titik parkir resmi melalui sistem “Si JUKIR”. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya Dishub untuk mendata seluruh titik parkir resmi sekaligus mempermudah proses pengawasan dan evaluasi penerimaan retribusi.

Pengelolaannya pun direncanakan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pasar. Dengan skema tersebut, warga setempat akan diberikan kesempatan menjadi juru parkir resmi setelah memperoleh rekomendasi dari pemerintah kelurahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Lurah. Polanya nanti melalui pemberdayaan masyarakat sekitar,” katanya.

Zulkarwin menegaskan, penambahan titik parkir tidak semata-mata bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib. Selama ini masih terdapat sejumlah lokasi parkir yang dikelola secara informal sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, Dishub terus melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi menjadi titik parkir baru. Selain mempertimbangkan jumlah kendaraan, kajian juga mencakup aspek keselamatan lalu lintas, ketersediaan ruang parkir, serta dampaknya terhadap kelancaran arus kendaraan.

Sebelumnya, Dishub Kota Mataram telah mendata 48 titik parkir baru yang dimasukkan ke dalam sistem monitoring parkir hingga September 2025.

Sementara itu, realisasi PAD dari retribusi parkir tepi jalan hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar Rp5 miliar. Capaian tersebut menjadi modal bagi Dishub untuk mengoptimalkan penerimaan pada semester kedua dengan target realistis sebesar Rp13 miliar hingga akhir tahun. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan terhadap 874 titik parkir aktif yang tersebar di berbagai kawasan Kota Mataram. (pan)

Kaji Pembatasan Penerima BSM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kaji Pembatasan Penerima BSM
Muhammad Al Hariri (Suara NTB/dok)

RENCANA Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram untuk memperketat verifikasi penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) mulai tahun 2027 dengan membatasi penerima hanya dari kelompok masyarakat desil 1 dan 2 mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I.

Ia menilai langkah Disdik yang akan melakukan evaluasi ketat terhadap data penerima BSM jenjang SD dan SMP dengan melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram merupakan upaya positif untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi langkah Disdik Kota Mataram yang akan mengevaluasi secara ketat data penerima BSM SD dan SMP dengan bersinergi bersama Dinas Sosial Kota Mataram,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, kemarin.

Meski demikian, Hariri mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada validitas data yang digunakan. Menurutnya, masih banyak masyarakat Kota Mataram yang mengeluhkan ketidaksesuaian data kesejahteraan atau data desil yang menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan.

“Yang menjadi catatan kita bersama adalah sejauh mana validitas data Dinas Sosial terkait desil ini. Apakah pemutakhiran datanya terus dilakukan? Karena kami masih banyak mendengar keluhan masyarakat Kota Mataram terkait adanya kesalahan atau error pada data desil,” katanya.

Hariri juga menyoroti kriteria desil 1 dan 2 yang akan dijadikan dasar penentuan penerima BSM. Berdasarkan indikator yang berlaku, kelompok desil 1 dan 2 merupakan masyarakat dengan tingkat pengeluaran per kapita sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.

Menurut politisi PPP ini, kriteria tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Kota Mataram saat ini. “Terkait kriteria desil ini masih perlu menjadi perhatian. Kalau melihat indikatornya, pengeluaran per kapita per bulan sekitar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu. Apakah kondisi seperti itu masih banyak dijumpai di Kota Mataram? Ini tentu perlu dikaji secara mendasar,” ungkapnya.

Hariri juga menyoroti potensi penerima bantuan ganda yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ia meminta Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan menggunakan satu basis data terpadu agar penerima bantuan dapat teridentifikasi secara jelas dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Kami selalu menyampaikan agar Pemkot melalui OPD terkait bersinergi juga dengan BPS Kota Mataram untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Dengan database tunggal, penerima bantuan ganda akan lebih mudah terlacak,” tegas anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini.

Sebagai fungsi pengawasan DPRD, Komisi IV berencana menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk membahas lebih lanjut rencana kebijakan tersebut. Pembahasan akan difokuskan pada kesiapan data, mekanisme verifikasi, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat miskin dan rentan.

Hariri menegaskan Dewan tidak ingin kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan justru berujung merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. (fit)

Koperasi Kampung Nelayan Jadi Andalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Koperasi Kampung Nelayan Jadi Andalan
Rudy Herlambang (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Bintaro optimis mampu menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Kelurahan Berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB. Melalui program tersebut, kelurahan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk memperkuat perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal.

Sebagai wilayah pesisir yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, Kelurahan Bintaro menjadikan sektor perikanan sebagai fokus utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kelurahan Bintaro memiliki sekitar 3.370 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 KK masih masuk kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Kondisi ini menjadikan Bintaro sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan terpadu melalui program pemberdayaan masyarakat.

Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengatakan sebagian besar warga selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan laut. Namun, ketidakpastian cuaca dan musim menyebabkan pendapatan nelayan sering kali tidak menentu.

Karena itu, kata Rudy, penguatan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan, melainkan juga dengan membangun usaha yang mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Salah satu langkah yang kami usulkan melalui Program Kelurahan Berdaya adalah pembangunan Koperasi Kampung Nelayan di Lingkungan Bintaro Jaya,” ujarnya, Minggu (2/8).

Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperluas akses permodalan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.

Ia menjelaskan, pembentukan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Potensi perikanan yang dimiliki Kelurahan Bintaro, lanjutnya, perlu dikelola secara lebih optimal agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami ingin nelayan memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan, pengelolaan usaha, hingga pemasaran hasil tangkapan,” katanya.

Rudy menambahkan, keberhasilan Program Kelurahan Berdaya tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, tetapi juga komitmen masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat kelurahan.

Melalui pengelolaan potensi perikanan yang lebih terorganisasi, pemerintah kelurahan berharap sektor tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan ekstrem secara bertahap.

“Kalau masyarakat sudah memiliki pemasukan yang cukup, kami optimistis mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara bertahap,” pungkasnya. (pan)

Willgo Pimpin HKTI NTB, DPC KSB Siap Perkuat Perjuangan Petani

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan siap memperkuat sinergi dengan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2031 dibawah komando H. Willgo Zainar, SE.,MBA. Kepemimpinan periode kedua ini diharapkan mampu memperkuat perjuangan petani sekaligus mendorong pembangunan sektor pertanian di daerah.

Ketua DPC HKTI KSB, Iwan Panjidinata, mengatakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) IX HKTI NTB menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran organisasi hingga tingkat kabupaten.

“Dengan kepemimpinan yang baru DPD HKTI NTB Bersama Pak Willgo, Insya Allah HKTI Sumbawa Barat akan kami bangun menjadi organisasi yang benar-benar hadir memberikan manfaat bagi petani sesuai dengan fungsi dan perannya,” ujar legislatif NTB asal KSB ini usai Musda IX HKTI NTB di Mataram, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, penguatan koordinasi antara DPC, DPD, hingga Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI menjadi kunci agar program pemberdayaan petani dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menilai masih banyak persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Sumbawa Barat, mulai dari hasil panen, pemasaran, hingga berbagai aspirasi yang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, HKTI akan memperkuat fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Masih banyak persoalan yang perlu diperjuangkan. HKTI harus menjadi wadah yang mampu menyampaikan aspirasi petani sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” katanya.

Iwan juga melihat potensi besar Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kawasan ekonomi dan industri yang terus berkembang. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pasokan hasil pertanian sehingga sektor pertanian harus dipersiapkan agar mampu memenuhi permintaan pasar.

Ia optimistis kepemimpinan H. Willgo Zainar sebagai Ketua DPD HKTI NTB periode 2026–2031 akan membuka peluang lebih besar bagi perjuangan sektor pertanian di NTB. Jaringan yang dimiliki Willgo di tingkat nasional diyakini dapat memperkuat akses daerah dalam memperjuangkan berbagai program dan kebutuhan petani.

“Kami optimistis dengan jaringan yang dimiliki Pak Willgo hingga tingkat pusat, aspirasi petani di daerah akan lebih mudah diperjuangkan,” ujarnya.

Dalam Musda IX HKTI NTB yang berlangsung di Mataram, H. Willgo Zainar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI NTB periode 2026–2031. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat posisi HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian.(bul)

Harga Pertamax Series Turun Mulai 1 Agustus 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Pertamax Series Turun Mulai 1 Agustus 2026
Ilustrasi

Mataram (Ekbis NTB) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi harga BBM Non-Subsidi, sekaligus tetap menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pertamina juga memastikan pasokan BBM tetap aman sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Ahad.

Adapun harga BBM Non-Subsidi Pertamina yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

•              Pertamax Turbo 98 turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

•              Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter.

•              Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter.

•              Pertamina Dex tetap Rp21.150 per liter.

•              Dexlite tetap Rp19.700 per liter.

Pertamina memastikan stok BBM di seluruh lembaga penyalur resmi dalam kondisi aman dan distribusi terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tetap berjalan lancar.(bul)

Ingin Nonton MotoGP Mandalika? Giant Helmet di Sarinah Siap Layani Pembelian Tiket

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ingin Nonton MotoGP Mandalika? Giant Helmet di Sarinah Siap Layani Pembelian Tiket


Mataram ( EKBIS NTB)– Masyarakat kini semakin mudah membeli tiket MotoGP Indonesia 2026. Giant Helmet Ticket Booth resmi dibuka di Sarinah, Jakarta, dan akan melayani penjualan tiket secara langsung hingga 16 Agustus 2026 ini.


Booth berbentuk helm balap raksasa ini tidak hanya melayani pembelian tiket, tetapi juga menyediakan informasi lengkap mengenai MotoGP Indonesia yang akan digelar pada 9–11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat.


Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Warokka, mengatakan kehadiran Giant Helmet merupakan upaya mendekatkan ajang MotoGP kepada masyarakat sekaligus memudahkan penggemar memperoleh tiket.


“Kami ingin masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan membeli tiket sejak jauh hari. Momen Presale 1 menjadi kesempatan terbaik untuk mendapatkan harga spesial sebelum memasuki tahap penjualan berikutnya,” ujarnya.


Selain menjadi lokasi pembelian tiket, Giant Helmet juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat menjelang penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 serta memperkuat promosi ajang sport tourism nasional.


Saat ini, penjualan tiket Presale 1 masih berlangsung dengan potongan harga hingga 30 persen untuk kategori Grandstand dan hingga 20 persen untuk kategori VIP Hospitality. Harga tiket Presale 1 antara lain Regular Grandstand mulai Rp280 ribu, Premium Grandstand mulai Rp630 ribu, sementara VIP Hospitality tersedia mulai Rp6,2 juta hingga Rp12 juta.


Giant Helmet Ticket Booth melayani pengunjung setiap hari dengan jam operasional Senin–Kamis pukul 11.00–19.00 WIB, Jumat pukul 12.30–20.30 WIB, Sabtu pukul 12.00–20.00 WIB, dan Minggu pukul 08.00–20.30 WIB.


Informasi lebih lanjut mengenai tiket dan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 juga dapat diperoleh melalui situs resmi penyelenggara maupun platform GOERS.(bul)

Dukung Pembalap Indonesia, IMI Beli 8.000 Tiket MotoGP Indonesia 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dukung Pembalap Indonesia, IMI Beli 8.000 Tiket MotoGP Indonesia 2026


Mataram ( EKBIS NTB) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) menandatangani kerja sama pembelian 8.000 tiket Premium Grand Stand MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.


Kerja sama dua pihak yang ditandatangani di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026 ini menjadi bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP Indonesia yang akan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, sekaligus memberikan dukungan kepada dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, yang akan tampil di hadapan publik sendiri.


Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto, mengatakan MotoGP Indonesia bukan sekadar ajang balap dunia, tetapi juga momentum untuk memperlihatkan kemampuan pembalap Indonesia di level internasional.


“Kami berharap ajang ini mampu mendorong lahirnya pembalap muda Indonesia, meningkatkan eksposur pembalap nasional, dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia,” ujarnya.


Selain mendukung pembalap nasional, kolaborasi ITDC dan IMI juga diharapkan memperkuat ekosistem olahraga otomotif, meningkatkan kunjungan wisata, menggerakkan perekonomian daerah, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap internasional.
Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Warokka, menyebut sinergi dengan IMI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap MotoGP Indonesia.


Menurutnya, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega sebagai wakil Indonesia menjadi momentum penting untuk membangun kebanggaan nasional sekaligus menginspirasi generasi pembalap berikutnya.


ITDC dan IMI juga mengajak masyarakat menyaksikan langsung balapan di Sirkuit Mandalika. Saat ini penjualan tiket Presale 1 masih berlangsung dengan potongan harga hingga 30 persen untuk kategori Grandstand dan hingga 20 persen untuk VIP Hospitality.


Harga tiket Presale 1 dimulai dari Rp280 ribu untuk Regular Grandstand, Rp630 ribu untuk Premium Grandstand Zona B, C, J, dan K, Rp1,225 juta untuk Premium Grandstand Zona A, Rp6,2 juta untuk VIP Hospitality Luxury Tent T1, serta Rp12 juta untuk VIP Hospitality Deluxe Class.


Informasi dan pembelian tiket dapat dilakukan melalui kanal resmi MotoGP Indonesia maupun platform GOERS.(bul)

DPRD NTB Pertanyakan Lambannya Proses Legalisasi Izin Pertambangan Rakyat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD NTB Pertanyakan Lambannya Proses Legalisasi Izin Pertambangan Rakyat
H. Suharto ( EKBIS NTB/ist)

Mataram ( EKBIS NTB) – Komisi IV DPRD NTB memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB yang dinilai tidak memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Kami melihat komposisi anggaran masih didominasi oleh belanja administrasi. Sehingga kami mendorong perlu dilakukan penguatan alokasi pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar anggota Komisi IV DPRD NTB, H Suharto.

Politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait dengan kepastian hukum mengenai izin oprasional koperasi untuk pertambangan rakyat. Sampai saat ini aktivitas operasional belum ada kejelasan terkait proses pengelolaan wilayah pertambangan rakyat.

“Pertanyaan ini penting saya sampaikan untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan pertambangan rakyat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Komisi IV menilai target penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada tahun 2027 yang dinilai masih relatif rendah. Berdasarkan rencana kerja Dinas ESDM Tahun 2027, target IPR yang akan dibina dan diawasi hanya sebanyak lima izin.

“Kami harapkan legalisasi pertambangan rakyat dipercepat. Kemudian penguatan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga target pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dapat tercapai secara optimal,” serunya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas ESDM, Samsudin menjelaskan bahwa terbatasnya target penerbitan IPR bukan disebabkan oleh rendahnya kebutuhan masyarakat. Melainkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, proses legalisasi IPR memerlukan rangkaian tahapan yang cukup panjang, mulai dari penyusunan dokumen pengelolaan, Rencana Penambangan Terperinci (RPT), penetapan koordinat wilayah, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, hingga penerbitan izin melalui sistem OSS.

“Hingga saat ini telah terbit Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi tiga koperasi. Sebanyak 16 dokumen Rencana Penambangan Terperinci (RPT) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah selesai disusun, sementara proses legalisasi bagi 18 koperasi lainnya masih berlangsung,” ujar Samsudin.

Lebih lanjut dismpaikan Samsudin bahwa Pemerintah Provinsi juga saat ini masih terus melakukan penyempurnaan regulasi melalui finalisasi Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). “Revisi Peraturan Gubernur mengenai tarif IPR, serta penyusunan Peraturan Daerah mengenai pendelegasian kewenangan bidang mineral dan batubara,” pungkasya. (ndi)


1...141142143...1,072Halaman 142 dari 1,072