Monday, April 27, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 142

BPJPH Minta Usaha Warteg Manfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis

By
ekbisntb.com
-
0
BPJPH Minta Usaha Warteg Manfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan meminta para pelaku usaha warung seperti warteg, warung padang dan sejenisnya memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).

Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, untuk memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi warung-warung makan kecil.

“Kepada seluruh pengusaha dan pemilik warteg hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, hal ini juga dalam rangka peningkatan akselerasi sertifikasi halal di Indonesia,” kata Haikal.

Lebih lanjut, Haikal juga menyampaikan bahwa BPJPH terus meningkatkan kinerja melalui penguatan ekosistem layanan sertifikasi halal.

Saat ini, sertifikasi halal BPJPH telah mencapai 9,6 juta produk bersertifikat halal, dari 2,79 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan.

Capaian tersebut tidak terlepas dari terobosan BPJPH untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bersertifikat halal.

“Hasilnya, saat ini 700 warteg telah tersertifikasi halal gratis melalui skema pendampingan atau self declare, dan 500 warteg baru sedang dalam proses fasilitasi sertifikasi halal. Jumlah ini terus bertambah seiring upaya kita mendorong akselerasi sertifikasi halal,” ujar Haikal.

Selain itu, Kepala BPJPH juga menjelaskan bahwa saat ini layanan sertifikasi halal didukung oleh 328 Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dengan 103.675 pendamping proses produk halal (PPH) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk mendukung layanan sertifikasi halal reguler, terdapat 108 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan 1.778 auditor halal terregistrasi dari total 2.866 auditor terlatih.

Selain itu, tersedia 2.866 penyelia halal untuk mendukung implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan 3.058 juru sembelih halal yang bertugas di Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU).

Haikal juga mengatakan bahwa untuk memperkuat sektor hulu, para juru sembelih halal (Juleha) TPU (Tempat Pemotongan Hewan/Unggas) juga tengah disiapkan untuk mendapatkan pelatihan Juleha.

Lebih jauh, Haikal mengatakan BPJPH terus memonitor kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, asosiasi usaha, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas dan lain sebagainya.

“Sinergi dan kolaborasi untuk pelaksanaan tertib halal merupakan fondasi penting untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berdaya saing tinggi, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” ujarnya. (ant)

Kemenkar Bidik 80 Ribu Peserta Magang Nasional Periode Kedua

By
ekbisntb.com
-
0
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membidik sebanyak 80 ribu peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membidik sebanyak 80 ribu peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi dapat mengikuti program Magang Nasional 2025 periode (batch) kedua.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, target ini menyusul arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar setidaknya 100 ribu fresh graduate dapat mengikuti program yang masuk dalam rangkaian paket stimulus ekonomi nasional tahun ini.

“Batch pertama, kita memang buka sebanyak 20 ribu (peserta). Ketika ini nanti sudah berjalan, kita akan siapkan untuk langsung untuk batch kedua sebesar 80 ribu (peserta) dan kita targetkan sekitar pertengahan November itu sudah jalan,” ujar Yassierli.

Adapun periode kedua ini dimulai pada tanggal 17 November 2025, dengan target keseluruhan 100 ribu fresh graduate terserap dalam program ini.

Untuk periode kedua pendaftaran dan pelaksanaan Magang Nasional 2025, Menaker mengatakan pihaknya mendorong perluasan akses magang kepada perusahaan serta kantor kementerian, lembaga, dan badan pemerintahan pusat/daerah di seluruh wilayah Indonesia.

“Pada batch kedua, kita akan memperluas perusahaan yang boleh ikut berpartisipasi, (serta) ke kementerian, lembaga dan badan, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,” kata Yassierli.

Hal ini, lanjut dia, adalah untuk memberikan kesempatan magang yang lebih merata dan luas, serta terdistribusi di semua provinsi untuk para lulusan sarjana dan diploma.

Sementara itu, Menaker mengatakan per Senin 13 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 1.147 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub.

Dari sisi pencari magang, terdapat 105 ribu fresh graduate yang telah eligible, sudah melamar ke berbagai posisi, dan peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi magang sekaligus.

Selain Maganghub, Kemnaker juga menyediakan Aplikasi Karirhub di platform SiapKerja bagi masyarakat umum untuk mencari pekerjaan tetap. Saat ini terdapat 200 ribu lowongan kerja aktif, dan Kemnaker sedang mengkonsolidasikan lowongan dari berbagai portal kerja swasta nasional.

Menaker menambahkan bahwa melalui Karirhub, para pencari kerja dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga sarjana dapat melamar pekerjaan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing di karirhub.kemnaker.go.id.

Ia juga menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen untuk terus memperluas akses upskilling dan reskilling melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan. “Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat penempatan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan,” kata dia. (ant)

Wagub Ummi Dinda Sebut Penguatan Data Jadi Kunci Perencanaan Pembangunan yang Akurat

By
Marham
-
0
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data, yang berlangsung di Mataram (13/10/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data, yang berlangsung di Mataram, Senin (13/10/2025).

Dalam arahannya, Ummi Dinda sapaan akrab Wagub NTB, menekankan pentingnya kesepahaman dan keseragaman data antarperangkat daerah.

“Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Kita butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut diingatkannya, capaian NTB yang telah masuk 10 besar nasional dalam pengelolaan data harus dijadikan motivasi untuk terus berbenah.

“Masuk dalam 10 besar pengelolaan data yang ini merupakan hal baik. Tentunya ini menjadi tantangan kedepan, untuk kita harus semakin memperkuat kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola data,” ujarnya.

Wagub NTB menekankan data bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari capaian dan arah pembangunan daerah. Dirinya mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meningkatkan kemampuan dalam memahami data yang dikelola.

“Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka-angka yang terlihat baik, tapi pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, S.T., M.UM menyampaikan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memasuki tahapan pembangunan tahun 2026.

“Database pembangunan harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan. Kami berperan sebagai wali data, sementara Bappeda menjadi sekretariat/koordinator forum dan BPS pembina data. Kolaborasi ini menjadi kunci agar data yang kita hasilkan benar-benar berkualitas,” tuturnya.

Kadis Yusron mengaitkan program gubernur tentang meritokrasi dengan mendefinisikan meritokrasi, bekerja berbasis data.

“Bekerja berdasarkan data yang benar adalah bentuk meritokrasi. Dengan data yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara objektif dan terukur,” katanya.

Dari pihak mitra, Lead Program SKALA NTB Lalu Anja Kusuma, menjelaskan data akurat menjadi penentu arah pembangunan yang tepat sasaran. Dirinya menyebut Provinsi NTB masuk 10 besar untuk pengelolaan satu data pada tingkat nasional.

“Ini menunjukkan NTB berada pada jalur yang benar, dalam pengelolaan data. Langkah selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan data berjalan optimal,” ujarnya.

Ditambahkannya, pada September kemarin, Dinas Kominfotik NTB bersama Bappenda dan BPS, dengan dukungan SKALA, telah meluncurkan buku metadata yang berfungsi
menjelaskan setiap elemen data, agar mudah dipahami dan digunakan.

Kegiatan lokakarya dihadiri diantaranya Kepala BPS NTB, dan berbagai pimpinan OPD lingkup Provinsi NTB, termasuk Kepala Dinas Pariwisata NTB, Plh. Kadis Perkim NTB, Perwakilan Bappeda NTB dan lainnya.

Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat, NTB bertekad melangkah menuju pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang transparan, akuntabel, terpenting berdampak nyata bagi masyarakat. (r/ham)

Jalan Kabupaten di Desa Krama Jaya – Badrain Rusak, Pengaruhi Akses Perekonomian Warga

By
ekbisntb.com
-
0
Jalan di Desa Krama Jaya Dusun Majeti yang berbatasan dengan Desa Badrain rusak. Pemkab Lobar harus segera memperbaiki jalan ini, karena berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.

Lombok (ekbisntb.com) –

Dampak cuaca buruk yang melanda daerah di Lombok Barat (Lobar), akhir-akhir ini mengakibatkan akses jalan kabupaten yang menghubungkan dua kecamatan yakni Labuapi dan Narmada rusak. Hampir sebagian besar badan jalan ambles akibat terjangan air.  

Jalan Kabupaten yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Narmada ambles sejak dua minggu yang lalu. Hal ini berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian warga dan kegiatan warga sehari-hari.

Titik jalan yang ambles berada di jalan Desa Krama Jaya Dusun Majeti yang berbatasan dengan Desa Badrain.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Hendra Harianto memaparkan, kondisi jalan yang ambles ini terjadi sejak dua minggu yang lalu, akibat hujan deras yang turun beberapa waktu lalu.

“Sejak hujan pertama itu, hampir 2 minggu lebih jalan itu sudah ambles,” tuturnya saat dikonfirmasi Senin (13/10/2025).  

Pantauan koran ini, jalan ini ambles cukup parah, setengah dari badan jalan habis tergerus, akibatnya sekitar belasan meter jalan hanya dipakai sebelah, sehingga pengguna jalan ketika melintas di titik ini harus ekstra hati-hati dan mengalah dari salah satu arah.Sedangkan untuk pengaman jalan hanya dipasang bendera warna-warni dan batang pelepah pisang.

Hendra menegaskan, kondisi jalan yang ambles ini sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar dilakukan penanganan terhadap jalan ini, namun pihak dari BPBD belum merespon terhadap keberadaan jalan yang ambles ini.

Diakuinya, jalan ini sudah beberapa dua kali ambles, beberapa waktu lalu titik jalan ini sudah sudah pernah ambles. Dari informasi yang didapatkan penyebab jalan ini kerap ambles, karena dulunya di jalan ini bekas galian C, sehingga kontur tanah tidak padat dan mudah tergerus air saat hujan.

Karena tanahnya mudah tergerus sehingga tidak ada lagi kekuatan yang menopang fondasi jalan, sehingga sering terjadi Longsor di musim hujan, sehingga untuk penanganan pihaknya meminta kepada BPBD atau dinas terkait untuk memberikan penanganan dengan pemasangan beronjong agar ada yang menahan tanah dan fondasi jadi lebih kuat.

Politisi PKB asal Batu Kuta inipun meminta agar OPD terkait segera merespon kerusakan jalan ini.  Karena kalau tidak segera ditindak jalan Kabupaten ini terancam lumpuh total, bisa putus karena ambles nya bisa lebih lebar lagi.

Sementara itu Kades Kuripan Hasbi mengatakan, rumah warganya atas nama  H. Samsul Hakim rusak akibat angin kencang dan hujan pada Minggu (12/10/2025). “Satu rumah warga kami rusak,” imbuhnya.

Pihaknya pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pemkab dalam hal ini BPBD. Tim BPBD pun sudah turun mengecek ke lokasi. (her)

Penerbangan Lombok–Jogja dan Lombok–Malang Segera Dibuka

By
ekbisntb.com
-
0
armada Wing Air di Bandara Lombok yang dalam waktu dekat akan melayani penerbangan ke Malang dan Jogja

Mataram (ekbisntb.com) – Setelah resmi membuka rute penerbangan Tambolaka–Lombok dan Waingapu–Lombok pada 10 Oktober 2025, Lion Group kembali melanjutkan ekspansi jaringan penerbangannya. Dalam waktu dekat, maskapai ini akan membuka dua rute baru, yakni Lombok–Yogyakarta (Jogja) dan Lombok–Malang (PP).
Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengembangan Lombok sebagai hub (pusat operasional) kedua Lion Group di kawasan Indonesia Timur, setelah Denpasar, Bali.
“NTB kini menjadi hub kedua Lion Group untuk wilayah Indonesia Timur. Artinya, Lombok berfungsi sebagai penghubung penerbangan dari dan ke berbagai kota lain di Indonesia,” jelas Danang ditemui di Mataram, Senin, 13 Oktober 2025.
Menurut Danang, posisi geografis NTB yang strategis menjadikan Lombok ideal sebagai titik penghubung berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk luar negeri.
“Secara geografis, Lombok sangat menguntungkan. Letaknya di tengah-tengah, memudahkan konektivitas dari barat ke timur maupun sebaliknya,” ujarnya.
Dengan status baru sebagai hub, frekuensi penerbangan ke dan dari Lombok akan meningkat signifikan.
Danang menyebutkan bahwa pembukaan rute Lombok–Malang dan Lombok–Jogja saat ini sedang dalam proses perizinan. Jika semua proses administrasi rampung, penerbangan reguler dijadwalkan akan beroperasi setiap hari.
“Dalam waktu dekat, dua rute baru itu akan segera dibuka. Saat ini kami sedang mempersiapkan izin rute, jadwal penerbangan, serta skema harga tiket,” terang Danang.
Penerbangan akan menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 penumpang, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit.
Pemilihan dua kota tersebut bukan tanpa alasan. Malang dikenal sebagai kota wisata dan pusat pendidikan, sekaligus kawasan bisnis yang berkembang pesat di Jawa Timur. Sementara Yogyakarta merupakan destinasi budaya dan pendidikan nasional yang memiliki potensi pergerakan penumpang tinggi.
“Malang dan Jogja memiliki daya tarik kuat, baik dari sisi wisata, pendidikan, maupun bisnis. Dengan adanya rute baru ini, konektivitas antarwilayah makin mudah, dan dampak ekonominya juga akan semakin terasa bagi daera ini khususnya,” jelasnya.
Melalui rute tersebut, masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur bisa lebih mudah terhubung ke kota-kota besar di Pulau Jawa tanpa harus transit jauh.
Danang menegaskan bahwa kehadiran rute-rute baru ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata NTB. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam mengembangkan potensi penerbangan di Lombok.
“Dengan semakin banyak rute yang dibuka, mobilitas masyarakat akan meningkat, waktu tempuh makin singkat, dan peluang ekonomi makin terbuka. Kami berharap seluruh pihak terus mendukung langkah ini,” tutup Danang.(bul)

TPAKD Provinsi NTB dan Lombok Timur Raih Penghargaan Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo bersama Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal saat menerima penghargaan di Jakarta

Jakarta (ekbisntb.com)- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan TPAKD Kabupaten Lombok Timur menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan yang diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10).

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, dan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang hadir bersama Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo.

Pencapaian ini menjadi penegasan atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bersama OJK dan seluruh stakeholders, menjadikan inklusi keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Dukungan Pimpinan Daerah dan Capaian Nyata

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa TPAKD telah menjadi katalis penting pemerataan ekonomi nasional. Melalui peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, OJK mendorong seluruh TPAKD di Indonesia untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah secara terarah, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif lainnya.

“Pelaksanaan program di daerah perlu ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan agar setiap intervensi dapat dievaluasi dan disempurnakan,” ujar Mahendra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa program-program TPAKD merupakan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah dan bertujuan membangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga kota.

TPAKD Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah, termasuk melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), asuransi untuk peternak sapi, program satu rekening satu pelajar, peluncuran ekosistem keuangan syariah, yang sejalan dengan penguatan ekonomi daerah.

“Penghargaan ini adalah buah kerja keras dan bukti nyata sinergi yang luar biasa antara Pemerintah Daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh stakeholders di NTB. Dukungan penuh dari pimpinan daerah, kunci dari keberlanjutan program TPAKD,” kata Rudi.

TPAKD mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan sinergi kebijakan berjalan dari pusat hingga daerah. OJK Provinsi NTB mengajak seluruh pihak untuk terus mengoptimalkan peran TPAKD guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di NTB.(bul)

Atensi Sampah Gili Trawangan, Menteri Lingkungan Hidup Lakukan Evaluasi

By
ekbisntb.com
-
0
 Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Wabup Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri (kanan) saat gelar aksi bersih sampah di Pantai Bintang, Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Sabtu 11 Oktober 2025. (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurafiq, berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu 11 Oktober 2025. Dalam kunjungannya, Hanif memberi atensi persoalan sampah di kawasan wisata internasional Gili Trawangan. Tidak menutup kemungkinan, lembaga Kementerian yang dipimpinnya akan turun langsung jika kondisi sampah dinilai sudah sangat memprihatinkan.

“Jika keadaannya agak parah, Kementerian akan turun. Nanti kita akan evaluasi, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan secara terukur,” ungkap Hanif menjawab pertanyaan media terkait intervensi pemerintah pusat terhadap sampah di 3 Gili di KLU.

Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup tetap pada komitmen untuk menuntaskan persoalan sampah di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan wisata tiga Gili yang banyak dikunjungi pelancong mancanegara maupun domestik.

Dikatakan Hanif, Kementerian akan turun langsung ke lokasi (TPST Gili Trawangan) jika volume sampah sudah tidak mampu dikontrol oleh pemerintah daerah. Ia mendorong agar Pemda Lombok Utara melakukan penanganan sampah dengan mengadopsi langkah yang sudah dilakukan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali.

Dalam hal ini, Kementerian melakukan evaluasi dan penilaian terhadap jumlah properti dan volume sampah yang dihasilkannya.

“Hasil kajian di Bali menunjukkan adanya perbedaan besar antara data resmi dan realisasi di lapangan. Di Denpasar dan Badung, data resmi mencatat sampah 1.300 ton, tapi angka real kami sekitar 2.000-an ton. Artinya ada sekitar 1.000 ton yang tidak terdata dan menjadi tanggung jawab hotel,” terangnya.

Menteri menegaskan, tanggung jawab pengendalian sampah agar dilakukan bersama-sama, baik masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Sebagaimana amanat UU Nomor 18 tahun 2008, pelaku usaha (hotel dan restoran) memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan dari aktivitas usaha yang dijalankannya.

“Kita akan cek kembali di Gili apakah itu memang menjadi tanggung jawab hotel. Undang-undang meminta agar pengelola kawasan mampu menyelesaikan masalah sampahnya sendiri di bawah kendali dan registrasi dari bupati,” sambungnya.

Lebih lanjut, Menteri Hanif Nurafiq, menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait di tingkat pusat, untuk mempercepat proses pembangunan dan pemanfaatan TPS 3R. Fisik bangunan nantinya akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, pemerintah daerah juga terus didorong untuk mengoptimalkan peran pengelola TPS3R yang sudah dibentuk.

Pemerintah telah mengusulkan pembangunan 1.000 unit TPS3R di seluruh Indonesia. Mengingat target nasional untuk program TPS3R adalah mendukung pengurangan sampah sebesar 30 persen pada 2025 an mencapai pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029.  (ari) 

Tidak Setuju Dana Lingkungan Dihapus

By
ekbisntb.com
-
0

RENCANA penghapusan dana operasional lingkungan mendapat penolakan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Dana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas dan kinerja di tingkat lingkungan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penghapusan dana operasional linkungan yang dinilai sangat vital dalam mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat di tingkat terbawah pemerintahan.

“Kalau menurut saya tidak setuju ya. Karena dana operasional lingkungan ini kan sangat penting,” ujar Mita kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu 12 Oktober 2025.

Mita menjelaskan bahwa dana operasional lingkungan selama ini digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas warga, mulai dari kegiatan gotong royong, rapat bulanan, rapat tahunan, hingga rapat-rapat besar lainnya yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan kepala lingkungan.

“Setiap lingkungan itu wajib melaksanakan kegiatan, baik di hari-hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Keberadaan dana lingkungan sangat menunjang dan membantu kinerja di lapangan,” imbuhnya.

Menurutnya, tanpa dana tersebut, semangat dan partisipasi kepala lingkungan dalam menggerakkan kegiatan masyarakat dikhawatirkan akan menurun.

“Bahkan kepala lingkungan sendiri merasakan betul dampak positifnya. Kalau ini dihapus, pasti akan memengaruhi kinerja. Bisa-bisa mereka jadi kurang semangat,” kata Ketua DPC PKB Kota Mataram ini.

Mita menegaskan bahwa jika pemerintah memang tengah melakukan efisiensi anggaran, seharusnya mencari solusi alternatif lain tanpa mengorbankan dana operasional lingkungan yang justru menjadi tulang punggung kegiatan kemasyarakatan di tingkat bawah. “Kalau memang ada efisiensi, ya cari jalan lain. Jangan sampai dana operasional lingkungan yang dikorbankan. Karena kalau bukan dari lingkungan, nanti akan sulit juga mencari dana lainnya,” kata anggota dewan dua periode ini.

Mita menyampaikan bahwa keluhan terkait rencana penghapusan dana tersebut sudah sering disampaikan oleh para kepala lingkungan di berbagai forum musyawarah. “Saya sering mengundang kepala lingkungan dalam musyawarah, dan keluhannya rata-rata soal ini. Mereka sangat merasa terbantu dengan dana yang ada,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.

Mita menekankan bahwa nominal dana operasional lingkungan tidaklah besar, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak langsung pada aktivitas sosial masyarakat.

Sebagai solusi alternatif, jika memang penghapusan tidak bisa dihindari, Mita mengusulkan agar pemerintah setidaknya menaikkan insentif bagi kepala lingkungan agar tetap memiliki semangat dalam menjalankan tugasnya. “Kalau memang harus dihapus juga, ya harapannya insentif kepala lingkungan dinaikkan. Itu sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka,” tutup Mita. (fit)

Penyaluran Pangan Tepat Sasaran

By
ekbisntb.com
-
0
 Sumanto (Ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, terus mengupayakan agar penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan tepat sasaran. Sebanyak 183 kelompok penerima manfaat (KPM) telah didata untuk menerima bantuan pada periode September–Oktober 2025.

Program bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Bulog, Pemerintah Kota Mataram, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Penyaluran dilakukan secara langsung di Aula Kantor Lurah Monjok Timur, dengan melibatkan kepala lingkungan, petugas kelurahan, dan mendapat pengawalan dari tim Bulog.

Lurah Monjok Timur, Sumanto menyampaikan, pihaknya akan memastikan seluruh penerima bantuan sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh petugas.

“Penyalurannya seperti biasa. Namun, untuk saat ini, kami masih belum menerima data lengkap by name by address dari instansi terkait,” ujarnya, Minggu 12 Oktober 2025.

Ia menyebutkan, bantuan yang akan diterima oleh masing-masing KPM berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, yang merupakan akumulasi jatah untuk dua bulan.

Sumanto menjelaskan bahwa program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban kebutuhan pokok rumah tangga menjelang akhir tahun.

“Kami mengimbau masyarakat penerima bantuan agar tertib saat pengambilan, serta membawa identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga guna memudahkan proses verifikasi. Kupon pengambilan akan dibagikan sesuai jadwal yang akan diumumkan oleh pihak kelurahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, jadwal penyaluran masih menunggu informasi resmi dari Bulog. Namun, diperkirakan bantuan akan mulai disalurkan dalam waktu dekat.

“Kami berharap proses distribusi ini berjalan lancar, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Semua pihak kami minta untuk mematuhi prosedur yang telah ditentukan,” tegasnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari program nasional yang secara rutin disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Mataram, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. (pan)

Pemotongan Dana Transfer, Belanja Pegawai Diminta Diamankan

By
ekbisntb.com
-
0
 H. Muhamma Ramayoga. (Ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) –Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mensosialisasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun  2026. Pemerintah daerah diminta mengamankan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan akibat dampak pemotongan dana transfer daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H. Muhammad Ramayoga membenarkan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik mensosialisasikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026. Pedoman ini berkaitan dengan program yang direncanakan pasca kebijakan pengurangan atau pemotongan dana transfer daerah.

Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diminta memprioritaskan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan dan lain sebagainya. “Kita diminta terlebih dahulu mengamankan gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai,” terang Yoga dikonfirmasi pekan kemarin.

Amanat lainnya sambung Yoga, berkaitan dengan pemenuhan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tim anggaran pemerintah daerah Kota Mataram, telah menyusun perencanaan penganggaran di tahun 2026. Sesuai skenario yang diminta pemerintah pusat maupun menyesuaikan dengan program prioritas kepala daerah.

Menurut dia, pemotongan dana transfer Rp270 miliar lebih cukup besar dan dipastikan akan mengganggu program di daerah. “Jadi mana prioritas yang dipertahankan dan kegiatan yang akan dirasionalisasikan nanti akan terlihat,” ujarnya.

Bagaimana dengan keberlanjutan kantor wali kota? Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram mengakui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengajukan anggaran Rp200 miliar untuk kelanjutan pembangunan kantor tersebut. TAPD akan melihat tahapan-tahapan pekerjaannya dengan memperhatikan keterbatasan anggaran atau kemampuan keuangan daerah. “Buk Kadis PUPR memang mengajukan sekitar Rp200 miliar, tetapi kita perlu melihat lagi,” pungkasnya.

Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana juga sebelumnya menegaskan, pemotongan dana transfer daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026, senilai Rp270 miliar berpengaruh signifikan terhadap program pemerintah. Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, karena menjadi kebijakan pemerintah pusat serta seluruh kabupaten/kota maupun provinsi mengalami hal sama.

Dengan kondisi ini kata dia, Pemkot Mataram dituntut secara rasional menggunakan fiskal daerah seefektif mungin dan berusaha saling memahami kondisi ini. “Kami di eksekutif dan di legislatif harus menghadapi kondisi ini dan seefisien mungkin menggunakan anggaran daerah,” terang Wali Kota.

Dalam postur APBD diakui, paling banyak diserap oleh belanja pegawai. Sementara, kebutuhan lain sifatnya belanja infrastruktur belum bisa direalisasikan. Khusus program pelayanan dasar tegas Wali Kota, tidak boleh terganggu. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemeliharaan utilitas. “Saya sudah tekankan khusus pelayanan dasar tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Di satu sisi, program prioritas seperti pembangunan kantor wali kota, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perbukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan di Jalan Gajahmada harus tetap berjalan. Wali Kota mengatakan, pembangunan kantor wali kota disarankan harus dirampungkan agar segera dapat dimanfaatkan. “Begitu juga pembangunan incinerator di Kebon Talo juga harus tetap berlanjut, karena menjadi prioritas,” pungkasnya. (cem)

1...141142143...820Page 142 of 820

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami