Beranda blog Halaman 141

Disos Siapkan Mobil Tangki Air untuk Antisipasi Dampak Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disos Siapkan Mobil Tangki Air untuk Antisipasi Dampak Kekeringan
Ahmad Masyhuri ( EKBIS NTB/era)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Disos PPA) NTB menyiapkan armada mobil tangki air di 10 kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi dalam penanganan dampak kekeringan.

Selain armada yang disiagakan di daerah, mobil tangki milik pemerintah provinsi juga telah disiapkan apabila kekeringan kian meluas.


Kepala Disos PPA NTB Ahmad Masyhuri, mengatakan hingga saat ini kebutuhan air bersih masih dapat dipenuhi karena kondisi kekeringan belum terlalu parah, baru terdampak sekitar 50 kecamatan.


“Kita siapkan mobil tangki, mobil tangki ready di 10 kabupaten kota ditambah lagi di provinsi.

Jadi untuk sementara aman lah kalau dari sisi kami, permintaan bisa dipenuhi. Bahkan mobil tangki di provinsi belum bergerak malah, karena mungkin belum parah,” ujarnya pekan kemarin.


Menurutnya, curah hujan yang masih turun di beberapa kawasan seperti Kota Mataram meski dengan intensitas ringan turut membantu, sehingga kebutuhan distribusi air bersih belum terlalu tinggi. “Sepertinya sekarang itu enggak terlalu, karena masih ada hujan dulu.

Walaupun ringan-ringan ya, tapi kan keringnya masih enggak terlalu,” lanjutnya.


Terkait pembiayaan operasional, mantan Kadis Koperasi UKM itu menjelaskan distribusi air bersih tidak dibatasi oleh anggaran tertentu. Menurutnya, biaya utama yang dibutuhkan adalah untuk bahan bakar kendaraan operasional.


“Enggak pakai anggaran, berapa saja kebutuhan sepanjang kita penuhi,” katanya.


Ia menambahkan, Disos PPA NTB hanya memiliki anggaran sekitar Rp50 juta untuk kebutuhan bahan bakar tangki. Namun, bukan berarti minimnya dana tersebut menjadi batas penyaluran air bersih.

Penanganan air bersih, sambungnya tidak hanya dilakukan oleh Disos PPA saja, akan tetapi secara berkoordinasi dilakukan oleh seluruh OPD, kabupaten/kota bahkan hingga pusat.


“Kalau saya ngitung uang, saya punya uang itu hanya Rp50 juta untuk membeli bensin. Karena kan mobilnya hanya bensin dibutuhkan. Tapi uang itu enggak terbatas dengan Rp50 juta,” jelasnya.


Apabila kondisi kekeringan semakin parah, Disos juga dapat memperoleh dukungan armada dari sejumlah instansi seperti Basarnas.

Menanggapi posisi NTB yang disebut berada di urutan keempat tingkat kekeringan di Indonesia, Masyhuri menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan penanganan sesuai kewenangan.


“Tentu mobil tengkinya disiapkan untuk airnya. Sekuat-kuatnya kita upayakan. Tapi juga jangan salah, keringan itu bisa jadi orang butuh yang lain juga. Itu kita siapkan dulu,” pungkasnya. (era)

Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Tahap Awal Pembangunan Mega Proyek Lembar -Kayangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Tahap Awal Pembangunan Mega Proyek Lembar -Kayangan
Lalu Kusuma Wijaya ( EKBIS NTB/era)

PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyiapkan anggaran senilai Rp60 miliar untuk tahap awal pembangunan mega proyek port to port Lembar-Kayangan.

Atas adanya angin segar berupa anggaran ini, Pemprov NTB mulai merampungkan seluruh dokumen yang menjadi syarat pencairan dana tersebut.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan kini pihaknya tengah menyiapkan Detail Engineering Desain (DED), kesiapan lahan, dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) karena itu bagian provinsi.


“Kalau siap enggak siap, ya tentu harus siap. Karena memang readiness criteria itu ada lahan, ada desain, ada dokumen lingkungan. Baru menjadi usulan dan bisa dilaksanakan kalau menggunakan dana-dana pusat,” ujarnya pekan kemarin.


Terkait kesiapan pembebasan lahan, Kusuma Jaya menjelaskan Pemprov NTB masih menunggu DED proyek tersebut rampung. Sebelum nantinya dapat mengetahui berapa luas lahan yang harus dibebaskan dan anggaran yang harus disiapkan.


“Kalau sudah DED selesai, berarti lebih presisi berapa lahan yang akan kita gunakan. Jadi kalau belum itu tentu masih belum jelas,” katanya.


Tak hanya itu, Pemprov NTB juga tengah mengkaji konsep wakaf tanah yang sebelumnya digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, skema tersebut akan dicoba sebagai alternatif selain pembebasan lahan secara konvensional.


“Mudah-mudahan optimistis konsep atau metode-metodenya ini juga bisa kita kedepankan dalam rangka penyiapan lahan, selain juga dilakukan dengan pembebasan secara konvensional,” tambahnya.


Saat ini, tim teknis masih melakukan pengukuran lapangan sebagai bagian dari penyusunan DED.

Kajian tersebut mencakup kebutuhan pelebaran jalan, peningkatan jembatan, hingga penataan simpang agar jalur port to port nantinya dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan atau bypass yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok itu.


“Kita akan mendesain jalan ini jalan bebas hambatan atau bypass. Semua potensi-potensi yang akan mengurangi kebebasan hambatan itu juga harus diantisipasi dalam desain gitu,” jelasnya.


Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah pusat bersama Pemprov NTB telah menyepakati percepatan pengerjaan proyek tersebut melalui skema pembangunan bertahap.

“Yang penting kalau kita tidak bisa menyelesaikan sekaligus, jadi kita menyelesaikannya bertahap,” kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) ini.


Dijelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pekerjaan fisik tahap awal berupa peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi yang akan difungsikan sebagai jalur port to port.

Namun, dana itu baru dapat dicairkan setelah Pemerintah Provinsi NTB menyelesaikan sejumlah dokumen readiness criteria (RC), seperti Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan (Amdal), serta kesiapan lahan.


Ia mengungkapkan, untuk tahap pertama pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar yang saat ini berada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

“Ini tahap pertama saja, segmen satu untuk menyelesaikan hal yang utama. Ada sekitar dana dari pusat itu Rp60 miliar,” bebernya.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, anggaran tersebut difokuskan untuk pekerjaan fisik, bukan pembebasan lahan. Proyek ini juga tidak membangun jalan baru, melainkan memanfaatkan ruas jalan provinsi yang sudah ada dengan pelebaran di sejumlah titik, termasuk peningkatan kapasitas jembatan.


“Ini untuk pekerjaannya yang fisik. Jalan dan jembatan. Karena ini akan menggunakan jalan provinsi yang sudah ada, jadi akan disesuaikan,” jelasnya.


Meski dukungan pusat telah tersedia, Abdul Hadi mengingatkan Pemprov NTB harus bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan administrasi agar proyek dapat segera dieksekusi. “Jangan sampai kita yang ada di daerah lamban dan tidak menyiapkan seluruh kebutuhan untuk suksesnya kegiatan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (era)

Intervensi Pusat, KLU Targetkan Produksi Padi Berlipat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Intervensi Pusat, KLU Targetkan Produksi Padi Berlipat
Tresnahadi (Suara NTB/dok)

Tanjung (EKBIS NTB) -Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU menargetkan produksi padi berlipat pada areal seluas 943 hektare. Hal tersebut serangkaian program akselerasi pertanian dengan pendekatan Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS).


Kepala Dinas KPPP KLU, Tresnahadi, S.Pt., Jumat (31/7/2026) mengungkapkan, budi daya padi metode PM-AAS merupakan model budidaya padi modern dari Kementerian Pertanian yang memadukan mekanisasi, teknologi digital, dan pertanian presisi untuk melipatgandakan hasil panen. Metode ini menekankan prinsip dan keunggulan budi daya, di mana populasi benih ditanam secara rapat teratur dengan sistem tanam benih langsung (tabela). Sistem ini akan mengatur jarak tanam dan lorong terukur agar tiap rumpun tumbuh optimal.


“Metode tanam konvensional menghasilkan volume produksi rata-rata 5 hingga 6 ton gabah per hektare. Dengan pendekatan PM-AAS ini, potensi hasil gabah meningkat antara 9 ton sampai 12 ton per hektare,” ujar Tresnahadi.


Lebih lanjut, sistem PM-AAS juga memiliki efisiensi tenaga. Pasalnya, proses tanam akan dilakukan mengandalkan mesin dan pengelolaan data selama proses budi daya. Pengerjaan oleh mesin juga membuat penanaman bibit menjadi lebih cepat.


Berdasarkan hasil praktik Kementerian, kata dia, pengolahan tanah secara menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia pada media tanam. Selain itu, pengairan padi dilakukan teratur menggunakan pipa pemantau pengairan berselang untuk mengatur basah dan keringnya lahan sawah. Oleh karenanya, Kementerian nantinya akan membantu mengoptimalkan aplikasi di tingkat petani melalui dukungan sarana, prasarana pertanian, bibit maupun pupuk dan obat dengan pemberian dosis secara presisi.


Hal lain yang lebih penting adalah pada proses panennya dilakukan secara mekanis. Program ini meeajibkan panen memakai mesin combine harvester yang bertujuan untuk mempercepat proses panen, serta menekan susut hasil gabah akibat kehilangan bulir saat panen.


“Gerakan tanam PM-AAS sudah kita mulai dengan melibatkan seluruh jajaran DKP, baik UPTD, tim kerja, penyuluh pertanian kabupaten hingga penyuluh lapangan di seluruh kecamatan,” sambungnya.
Tresnahadi menyatakan, Pemda KLU diberi beban target areal tanam seluas 943 hektare oleh pemerintah pusat.

Luasan tersebut sebanding dengan potensi luas tanam yang mendukung penerapan sistem PM-AAS. Target ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi pemerintah daerah Lombok Utara dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang digagas pemerintah pusat.


Tresnahadi menambahkan, gerakan tanam PM-AAS tidak berhenti di satu lokasi saja. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan sehingga proses pendampingan kepada petani berlangsung merata. (ari)

Sulap Senggigi Mirip “Sydney Harbour”, Pemerintah Pusat Bakal Kucurkan Rp81 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sulap Senggigi Mirip "Sydney Harbour", Pemerintah Pusat Bakal Kucurkan Rp81 Miliar
Kepala Desa Senggigi, Mastur dengan latar belakang kawasan pasar seni dan Pelabuhan Senggigi yang rencananya dibangun pemerintah pusat dengan desain mirip "Sydney Harbour". (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Pemerintah Pusat diinformasikan bakal mengucurkan anggaran Rp81 Miliar untuk membangun berbagai fasilitas penunjang kawasan pariwisata Desa Wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar Lombok Barat sebagai salah satu destasi utama di NTB, setalah Mandalika. Khususnya di areal Pasar Seni dengan Dermaga Senggigi bakal didesain mirip “Sydney Harbour” Australia.


Program ini pun menjadi kado manis bagi masyarakat Senggigi pada HUT ke-25 tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Desa Senggigi Mastur, SE., Minggu (2/8/2026) di sela-sela perayaan HUT di kantor Desa Senggigit. Mastur mengungkapkan pihaknya terus berupaya meningkatkan potensi pariwisata Senggigi sebagai desa wisata, melalui peningkatan SDM, SDA hingga pembangunan fasilitas penunjang desa wisata ini.


“Dari pemerintah pusat, melalui komisi V DPR RI memperjuangkan pembangunan desa wisata Senggigi sebesar Rp81 miliar,” katanya.
Dengan upaya pihak desa maupun Pemkab bersama pelaku wisata dalam promosi desa wisata ini, berdampak pada okupansi atau tingkat hunian hotel. Okupansi hotel di kawasan Senggigi, terutama yang ada di desa itu rata-rata pada tahun ini hampir 80 persen. Bahkan, sejumlah hotel di kawasan Senggigi pada bulan ini sudah mencapai 100 persen tingkat huniannya.


Selain itu, sebagai penyangga utama Mandalika pihaknya bersama pelaku wisata juga berupaya mendukung perhelatan MotoGP. Salah satunya melalui pelayanan terbaik bagi tamu-tamu MotoGP yang menginap di kawasan itu. Ia menambahkan, dengan rencana pembangunan kawasan Senggigi sekaligus menjadi kado spesial bagi warga pada usia ke-25 tahun.


“Dengan dikuncurkannya Rp81 Miliar untuk pembangunan kawasan desa wisata Senggigi dari pemerintah pusat, jadi kado spesial bagi warga kami. Itu untuk pembangunan akan dicontoh seperti Sydney Harbour,” imbuhnya.
Pembangunan itu akan terintegrasi antara pasar seni dengan Pelabuhan Senggigi mengadopsi Sydney Harbour.


Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyambut baik rencana pembangunan kawasan Senggigi dari pemerintah pusat. “Kami juga di-support oleh DPR RI untuk rencana pembangunan destissi wisata Senggigi ini, dengan anggaran cukup besar dari kementerian PU,” kata Una.


Sejauh ini pihaknya belum berkomunikasi dengan DPR RI, terkait apa saja yang akan dibangun. Dari sisi Pemkab sendiri sangat memperhatikan Senggigi sebagai destinasi wisata kebanggan daerah. Dari tahun 2025, Pemkab telah melakukan penataan pembangunan jogging track. Dan tahun ini dilanjutkan kembali.


Selain itu, Pemkab membangun Dermaga Senggigi untuk memberikan pelayanan bagi tamu yang datang. Sehingga mereka merasa aman, nyaman dan bersih. Harapannya semua tamu yang datang merasa Senggigi adalah rumahnya.
“Semua yang datang ke Senggigi merasakan Senggigi adalah rumah, karena mereka nyaman,” Imbuhnya. (her)

Hasil Tangkapan Nelayan Ekas Masih Terbatas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hasil Tangkapan Nelayan Ekas Masih Terbatas
TELUK EKAS - Perairan di Teluk Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim. Nelayan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) masih terkendala keterbatasan armada. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) masih terkendala keterbatasan armada. Ketua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Yanto Silmi, mengungkapkan bahwa dari 277 nelayan tercatat, mayoritas masih mengandalkan kapal berukuran kecil di bawah 1 Gross Ton (GT).


Total kapal yang tersedia saat ini sebanyak 258 unit. Diakumulasi per tahun hanya mendapatkan sekitar 5 ton berbagai jenis ikan.
“Kapal yang dominan saat ini adalah kapal kecil berkapasitas 1 GT. Memang ada yang 5 GT dan 10 GT. Namun jumlahnya masih sangat terbatas,” ujar Yanto menjawab Suara NTB saat ditemui di KNMP, Jumat (31/7/2026).


Keterbatasan ini berdampak langsung pada hasil tangkapan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Rata-rata, dalam satu kali turun melaut, kapal penangkap tongkol atau cakalang bisa mendapatkan hasil hingga 1 ton lebih. Namun dalam kurun waktu satu tahun, akumulasi hasil tangkapan baru mencapai lebih dari 5 ton per tahun.


Meski demikian, omzet bersih dari penjualan ikan selama satu minggu tercatat mencapai Rp2 juta.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberikan bantuan signifikan. Awalnya, nelayan hanya mengajukan 10 unit kapal berkapasitas 5-10 GT melalui proposal. Namun dalam kunjungan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, janji bantuan dinaikkan menjadi 50 unit kapal.


“Kami diberikan luar biasa. Kami dijanjikan kapal sebanyak 50 unit. Ini merupakan sumbangsih yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan kami,” ungkap Yanto penuh syukur.


Bupati Lombok Timur Haerul Warisin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, keluhan utama nelayan adalah keterbatasan kapal besar yang membuat area tangkapan terbatas. “Pemda sudah mengajukan kebutuhan 5-10 GT sejak awal, dan ternyata respon pusat sangat positif. Dari 10, kini ditambah menjadi 50 unit,” jelasnya.


Berbagai fasilitas penunjang di KNMP Ekas Buana kini sudah berjalan. Pabrik es yang telah beroperasi selama tiga bulan kini mengalami peningkatan permintaan dari nelayan dan pedagang ikan keliling untuk menjaga kualitas ikan. Bengkel nelayan juga sudah beroperasi menyediakan onderdil, oli, dan peralatan mesin, sehingga nelayan tidak perlu jauh-jauh lagi untuk servis kapal.


Selain itu, kios kuliner yang menyewakan 20 pintu kepada anggota menghasilkan pendapatan sewa Rp54 juta yang dijadikan modal untuk membeli ikan dari nelayan.


Dengan tambahan armada baru, Yanto berharap hasil tangkapan nelayan Ekas Buana bisa meningkat signifikan. “Karena pada saat ini nelayan kami memang butuh kapal kapasitas 5 GT. Ke depannya, untuk mensuplai kegiatan di sini sangat memungkinkan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak,” punkasnya. (rus)

Penutupan Retail Modern, Pemkab Loteng Minta Fatwa Hukum ke Kemenkum

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penutupan Retail Modern, Pemkab Loteng Minta Fatwa Hukum ke Kemenkum
Zaenal Mustakim (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) menegaskan kalau proses penutupan sebanyak 25 retail modern masih tetap berlanjut. Namun sebelum ke proses penutupan permanen, Pemkab Loteng memutuskan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Sekaligus meminta fatwa hukum terkait langkah yang bisa diambil supaya tidak menyalahi hukum yang ada dalam persoalan tersebut.


Kepala Sat Pol PP Loteng Zaenal Mustakim, menegaskan pada prinsipnya Pemkab Loteng berkomitmen untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021 yang salah satunya mengatur terkait keberadaan retail modern. Hanya saja ada ditemukan persoalan di regulasi tersebut. Terutama terkait penerapan sanksi berupa pengusulan pencabutan izin usaha dari 25 retail modern itu.


Di mana sanksi tersebut bersinggungan dengan PP No. 28 tahun 2025 tentang pencabutan izin berusaha. Belum lagi bicara soal norma hukum yang menyatakan hukum tidak boleh berlaku surut atau mundur.


Di satu sisi izin berusaha dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Begitu juga ketika usul pencabulan izin usaha juga diusulkan oleh pemerintah daerah. Untuk kemudian ditindklanjuti oleh pemerintah pusat selaku pihak yang mengeluarkan izin.


Namun, sebelum mengusulkan pencabutan izin usaha itu ada ketentuan yang diatur dalam PP. Di saat yang sama Pemkab Loteng juga punya perda yang sanksi tertingginya berupa usulan pencabutan ini. “Persoalan-persoalan inilah yang sedang dikonsultasikan ke Kemenkum. Agar langkah yang diambil pemerintah daerah nantinya tidak salah,” ujarnya, ditemui Suara NTB di SMPN 1 Praya Tengah, Sabtu (1/8).


Apakah ada kemungkinan Perda No. 7/2021 direvisi dengan adanya persoalan tersebut? Zaenal Mustakim mengatakan pihaknya belum sampai ke arah itu. Fokus saat ini ialah bagaimana menegakkan regulasi yang ada. Tanpa melanggar aturan yang lain dan lebih atas.
“Perda tetap harus ditegakkan. Tapi pemerintah daerah juga tidak mau salah dan jangan sampai salah mengambil tindakan. Apalagi ini berkaitan dengan hukum,” tegas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng ini.


Sebelumnya, Pemkab Loteng memberikan tenggat waktu bagi pemilik 25 retail modern untuk menutup gerainya per tanggal 15 Juni 2026 kemarin. Lantaran gerai-gerai tersebut menyalahi aturan terkait jarak dengan pasar tradisional yang diatur dalam Perda. No. 7/2021. Namun sampai saat ini gerai-gerai tersebut masih beroperasi secara normal.


“Kita tunggu hasil konsultasi dengan Kemenkum. Seperti apa pertunjuk yang diberikan itu yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil langkah berikutnya,” pungkas Zaenal Mustakim. (kir)

Festival Roah Pesisi, Wujud Syukur Nelayan ala Warga Desa Sugian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Festival Roah Pesisi, Wujud Syukur Nelayan ala Warga Desa Sugian
RITUAL ADAT - Prosesi ritual adat melarung kepala sapi pada rangkaian acara Festival Roah Pesisi di Perairan Sugian, Lombok Timur, Minggu (2/8/2026). (Suara NTB/rus)

Di perairan antara Gili Sulat dan Gili Lawang, puluhan sampan nelayan berarak mengelilingi laut pada Minggu (2/8/2026). Mereka tak sekadar melaut, mereka memutar sampan tiga kali mengitari titik yang telah ditentukan mengiringi prosesi pelepasan kepala sapi ke tengah perairan. Inilah puncak Festival Roah Pesisi Pesona Sambelia, ritual selamatan laut yang telah berlangsung lebih dari satu dekade sebagai wujud syukur masyarakat nelayan Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

KETUA Panitia Festival Roah Pesisi, Lalu Mustiadi, menjelaskan bahwa ritual ini telah dilaksanakan sekitar sepuluh kali dan menjadi kesepakatan masyarakat Kecamatan Sambelia, khususnya para nelayan. “Kegiatan ini digelar setiap dua tahun sekali sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas rezeki yang diberikan Allah SWT,” ujarnya.


Pelaksanaan ritual rutin digelar pada awal Agustus, dengan puncak acara berupa pawai 100 dulang yang diiringi kesenian Gendang Beleq, dilanjutkan prosesi pelepasan kepala sapi ke tengah laut oleh Sandro—semacam kepala adat yang berwenang menentukan titik pelepasan.


“Bukan panitia yang menentukan di mana akan di lepas sajian di tengah laut kgu, tapi Sandro yang menentukan di mana titiknya,” tegas Lalu Mustiadi. Lokasi pelepasan pun bisa berbeda setiap tahunnya, dengan wilayah antara Gili Sulat dan Gili Lawang sebagai area yang disepakati.


Uniknya, ritual ini tidak sekadar seremonial. Lalu Mustiadi menyoroti adanya nilai konservasi yang diwariskan leluhur dan tetap dilestarikan hingga kini.
“Setelah acara ini, tiga hari ke depan tidak boleh ada aktivitas di laut. Mulai hari Minggu, berarti Rabu baru bisa turun ke laut.

Mancing pun tidak boleh selama tiga hari itu. Di situlah nilai konservasinya—tiga hari itu bisa dimanfaatkan oleh nilai-nilai yang ada di laut. Orang-orang tua kita dulu mengajarkan itu dan kita laksanakan sampai hari ini,” jelasnya.
Tahun ini terdapat keistimewaan tersendiri. Biasanya masyarakat melarung kepala kerbau dalam ritual ini. Namun tahun 2026 berbeda—yang dilarung adalah kepala sapi.


“Karena salah satu tokoh kami didatangi melalui mimpi, mintanya kepala sapi, bukan kepala kerbau. Awalnya semua pakai kerbau, tapi tahun ini khusus pakai kepala sapi karena itu yang diminta,” ungkap Lalu Mustiadi.


Meski semangat tetap berkobar, kondisi ekonomi turut memengaruhi semarak festival. Lalu Mustiadi mengenang masa lalu ketika ratusan sampan yang dihias umbul-umbul mengelilingi laut. “Sekarang sekitar kurang lebih lima puluhan sampan. Dulu bahkan sampai ratusan, 105 lebih yang mengiringi. Tapi kondisi ekonomi sekarang, masyarakat berhemat,” imbuhnya.


Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Mirayang melihat potensi besar festival ini sebagai daya tarik wisata budaya. “Harapan kita ke depan, dengan adanya event seperti ini, kita bisa mengundang bukan saja warga lokal, tetapi mancanegara,” ujarnya.


Prosesi unik pelepasan kepala sapi ke laut dinilai bisa dikemas menjadi paket wisata. “Kejadian seperti tadi adalah bagian dari rasa syukur atas kesehatan, rezeki, dan keselamatan bagi para nelayan,” tambahnya.


Festival Roah Pesisi Pesona Sambelia tahun ini merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada (UGM) dan pemerintah desa, yang menggabungkan kembali ritual adat Roah Pesisi yang telah lama tidak dilaksanakan. Harapannya, festival ini bisa menjadi agenda dua tahunan yang berkelanjutan, digelar secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa.


Di tengah debur ombak dan denting Gendang Beleq, Festival Roah Pesisi mengajarkan satu hal: bahwa syukur tak cukup diucapkan—ia diwujudkan dalam ritual, dijaga dalam konservasi, dan diwariskan dari generasi ke generasi. (rus)

Pemkab Lotim Kantongi Izin Prinsip Kelola 25 Hektare Kawasan Wisata Joben

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lotim Kantongi Izin Prinsip Kelola 25 Hektare Kawasan Wisata Joben
AIR TERJUN - Air Terjun Otak Kokoq Joben, Lombok Timur. Pemkab Lotim akhirnya resmi mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola kawasan wisata Joben seluas 25 hektare. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) akhirnya resmi mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola kawasan wisata Joben seluas 25 hektare yang berada di dalam kawasan hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Izin pengelolaan tersebut berlaku selama 35 tahun ke depan.


Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang menegaskan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan sektor pariwisata daerah.

Selama ini, kawasan wisata yang dikenal dengan air terjun Otak Kokok Joben tersebut dikelola dengan skema kerja sama terbatas antara Pemkab Lotim dan TNGR, dengan pendapatan tahunan yang masih minim, sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun.


Pengelolaan kawasan wisata Joben untuk sementara waktu akan diserahkan kepada PT Energi Selaparang, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh Bupati Lotim. Langkah ini ditempuh karena aturan tidak mengizinkan pemerintah daerah mengelola kawasan konservasi secara langsung.


Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengagendakan penandaan batas area usaha atau pemasangan patok batas lahan. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan pengurusan perizinan lingkungan sebelum pengembangan kawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.


Dengan kontrak waktu selama 35 tahun, Joyo menambahkan bahwa pihaknya akan menyusun Feasibility Study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED) untuk pengembangan ekowisata, termasuk di dalamnya kawasan permandian air terjun Joben. Sebelum penyusunan master plan rampung, akan digelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap masukan dari berbagai ahli dan masyarakat.


“Selain bekerja sama dengan TNGR, dalam pengelolaan juga boleh bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Joyo.
Pemkab Lotim berencana menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun berbagai fasilitas wisata, seperti bungalow atau fasilitas sejenis lainnya, guna meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan.


Pemkab Lotim telah menjadwalkan tahap penandaan batas lahan berupa pemasangan tapal batas atau patok akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 mendatang.
Dengan adanya izin prinsip ini, Pemkab Lotim optimistis pengelolaan kawasan wisata Joben dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Kawasan ini nantinya akan dikembangkan dengan konsep wisata alam yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana, seperti camping ground, area outbound, hingga homestay. (rus)

Tekan Inflasi, Loteng Mulai Gerakkan Tanam 20 Ribu Bibit Cabai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tekan Inflasi, Loteng Mulai Gerakkan Tanam 20 Ribu Bibit Cabai
TANAM CABAI - Wabup Loteng, H. M. Nursiah bersama pejabat lingkup Pemkab Loteng lain dan siswa SMPN 1 Praya Tengah, memulai gerakkan menanam cabai di halaman sekolah, Sabtu (1/8/2026). (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercacat sebagai salah satu zona merah inflasi cabai tertinggi di NTB. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah daerah setempat untuk menekan inflasi komoditi tersebut. Salah satu yang kini sedang diikhtiarkan yakni melalui gerakan menanam cabai di halaman sekolah dengan melibatkan siswa.


Tidak kurang dari 20 ribu bibit cabai mulai didistribuskan ke ratusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) untuk ditanam di halaman sekolah setempat. Peluncuran gerakkan yang dinamai Bersama Siswa Tanam Cabai Atasi Infasi (Besti) tersebut ditandai dengan simbolis penanaman cabai oleh Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si.,

beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya bertempat di SMP Negeri 1 Praya Tengah, Sabtu (1/8).
“Gerakan ini melibatkan seluruh SMP di Loteng ditambah SD di tiga kecamatan, Praya, Praya Tengah serta Jonggat,” ungkap Wabup Loteng, H. M. Nursiah kepada awak media.

Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan, cakupan programnya akan diperluas hingga ke pondok pesantren (ponpes) dan sekolah swasta.
Ia mengatakan, pelaksanaan program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disbud) saja.

Tetapi juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Seperti Dinas Pertanian untuk urusan penyediaan bibit serta pengawalan sampai panen.


Sementara untuk urusan pascapanen, nanti akan dikawal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta OPD terkait lainnya. “Program ini tidak hanya sampai menanam saja. Tetapi akan terus dikawal hingga panen dan pemasarannya,” sebut Nursiah.
Termasuk untuk obat-obatan yang diperlukan juga akan disiapkan oleh Dinas Pertanian. Penyuluh pertanian nantinya juga akan turun secara berkala. Untuk memantau kondisi dan perkembangan tanaman cabai yang sudah ditanam di sekolah.


Dengan target tiga bulan ke depan tanaman cabai sudah bisa dipanen. “Untuk hasil panennya setidaknya bisa memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja dulu. Sehingga bisa menekan harga cabai. Syukur-syukur bisa dikirim ke luar daerah,” ujarnya seraya menambahkan, program Besti sekaligus juga bisa menjadi sarana edukasi kepada siswa.


Terpisah, Kepala Dinas Dikbud Loteng Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd., menambahkan, masing-masing sekolah nanti akan mendapat bantuan bibit cabai bervariasi. Antara 150 bibir sampai 500 bibit. Tergantung kemampuan dan luas lahan tanam di sekolah tersebut.


“Untuk media tanamnya tergantung kondisi. Ada yang menggunakan polibag. Ada juga yang langsung ditanam di tanah,” tandasnya seraya menambahkan, langkah ini sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan ketahanan pangan di Loteng. (kir)

Pemkab Lobar Utamakan Proyek yang Menyentuh Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Utamakan Proyek yang Menyentuh Masyarakat
KANTOR BUPATI – Gedung Kantor Bupati Lobar ini menjadi salah satu proyek yang diduga “dimainkan” Bupati nonaktif Lobar, LAZ. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) tidak berani mengambil risiko mengerjakan proyek yang diduga tersangkut dalam lingkaran indikasi permainan proyek Bupati nonaktif Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Pihak Pemkab Lobar lebih mengutamakan program yang langsung menyentuh kebutuhan publik.


Dikonfirmasi terkait hal ini, Pj. Sekda Lobar, H. Akhmad Saikhu mengatakan, program fisik maupun nonfisik ada yang sudah memiliki kontrak dan ada juga yang belum.


“Yang sudah berkontrak kan harus tetap jalan, yang belum (berkontrak), dari hasil rapat dengan ibu Wabup Lobar, arahannya diprioritaskan terhadap program-program yang menyentuh masyarakat,” kata Saikhu ditemui akhir pekan kemarin.
Terkait kekhawatiran proyek yang saat ini dilaksanakan terafiliasi atau terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif, menurut Saikhu hal ini belum berani dipastikan.

Yang jelas, tentunya hal ini menjadi salah satu perhatian Pemkab dalam melaksanakan program.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat non aktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Direktur Utama PT AMGM, SUD sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan korupsi dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lobar.


Plt Deputi Penindakan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (21/7/2026) mengugkap, semua berawal dari Bupati LAZ meminta Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lobar, LRI untuk membantu SUD memperoleh proyek pada tahun anggaran 2025-2026.


Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya untuk memperoleh proyek tersebut. Namun SUD tidak semata-mata menggunakan CV DKK untuk memperoleh proyek tersebut. Ia melakukan proses pinjam bendera terhadap sejumlah perusahaan. Skema pinjam bendera itu dilakukan agar publik tidak mengetahui adanya afiliasi CV DKK dengan pemerintah daerah.


Dalam prosesnya, panitia pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga sengaja membuat syarat tertentu agar hanya perusahaan yang telah dipinjam bendera tadi yang memenangkan tender. Para penyedia tersebut kemudian berhasil dimenangkan untuk paket proyek pekerjaan Dinas PUPRKP senilai total 17,9 miliar terdiri dari pekerjaan dengan tender maupun penunjukan langsung.


Beberapa proyek yang diduga dimainkan LAZ, hasil penyidikan KPK diantaranya Proyek Rehabilitasi Taman Kota Gerung Rp3,2 miliar. Rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua Tahun Anggaran 2026 Rp 4,3 miliar. Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lobar Tahun Anggaran 2025Rp2,4 miliar. Renovasi Gedung Pemkab Lobar Rp1,7 miliar.


Untuk proyek dengan skema penunjukan langsung, terdapat 8 paket pekerjaan di Dinas PUPRKP Lobar senilai Rp3,4 miliar.

Selanjutnya, 4 proyek pekerjaan di bagian umum Rp2 miliar dan 16 paket pekerjaan di PT AMGM senilai Rp1,8 miliar. Seluruh proyek berada pada tahun anggaran 2025.
Achmad menjelaskan, proses pengerjaan proyek tersebut dikerjakan proyek lain namun atas kendali penuh dari CV DKK. (her)

1...140141142...1,072Halaman 141 dari 1,072