Beranda blog Halaman 140

179 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi Program Kerja Jepang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
179 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi Program Kerja Jepang
( EKBIS NTB/dok) Slamet Riadi


Taliwang ( EKBIS NTB) -Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat, menetapkan sebanyak 179 pelamar seleksi administrasi program penempatan tenaga kerja ke Jepang.

Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi terhadap 238 berkas lamaran yang masuk dalam program kerja sama penempatan tenaga kerja luar negeri.

Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi mengatakan seluruh proses seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti tahapan sosialisasi dan seleksi on site.


“Dari 238 pelamar yang mendaftar, sebanyak 179 orang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Kami berharap seluruh peserta mempersiapkan diri dengan baik,karena proses ini merupakan bagian penting dalam menentukan kesiapan calon tenaga kerja yang akan ditempatkan di Jepang,” terang Slamet, Minggu (2/8).

Berdasarkan pengumuman Disnakertrans Nomor B.500.15.1/613/Nakertrans/VII/2026, kegiatan sosialisasi dan seleksi on site dijadwalkan berlangsung pada 4–5 Agustus 2026 mulai pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Gili Paserang, Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Dalam tahapan tersebut, peserta diwajibkan hadir didampingi salah satu orang tua atau wali, mengenakan baju putih, celana hitam, dan sepatu, serta hadir paling lambat 30 menit sebelum kegiatan dimulai.

Slamet menegaskan, keterlibatan orang tua atau wali menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai mekanisme dan proses penempatan kerja ke Jepang.


“Kami ingin seluruh proses berjalan secara transparan dan dipahami tidak hanya oleh peserta, tetapi juga oleh keluarga. Karena itu kami meminta peserta hadir bersama orang tua atau wali agar memperoleh informasi yang utuh mengenai tahapan seleksi maupun proses penempatan kerja,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi agar segera bergabung ke grup obrolan resmi yang disiapkan panitia. Grup tersebut akan menjadi sarana penyampaian informasi terkait jadwal, ketentuan, dan tahapan seleksi berikutnya.

Menurut Slamet, program penempatan kerja ke Jepang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di pasar kerja internasional.


“Kami berharap peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan mengikuti seluruh tahapan secara disiplin. Pemerintah daerah berkomitmen menyelenggarakan proses rekrutmen secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja internasional,” pungkasnya. (bug)

Indonesia Fashion Week 2026, Wagub NTB Tampil Memukau saat Promosikan Tenun Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Indonesia Fashion Week 2026, Wagub NTB Tampil Memukau saat Promosikan Tenun Daerah
TAMPIL - Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Asisten III Setda NTB Eva Dewiyani dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti tampil pada Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8). ( EKBIS NTB/ist)

Jakarta ( EKBIS NTB)– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat promosi wastra daerah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.


Melalui panggung BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri tampil memperagakan busana tenun kreasi modern karya desainer NTB QV by Viviana, sekaligus memperkenalkan kekayaan tenun daerah kepada publik nasional.


Penampilan Wagub pada ajang BTN Prioritas: The Grand Gala di Assembly Hall, Jakarta International Convention Center (JCC), Senayan, Sabtu (1/8/2026), menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mengangkat tenun tradisional sebagai identitas budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing di industri fesyen nasional.


Turut tampil dalam peragaan busana tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani dan Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, yang mengenakan koleksi busana berbahan tenun khas NTB dengan sentuhan desain kontemporer.


Usai peragaan busana, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan bahwa keikutsertaan NTB pada Indonesia Fashion Week bukan sekadar mengikuti perhelatan fesyen. Tetapi menjadi bagian dari strategi memperkenalkan wastra daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin tenun.


“Saya sangat berbahagia dapat menghadiri BTN Indonesia Fashion Week 2026. Melalui karya Ibu Viviana, kita kembali memperkenalkan keindahan tenun khas Nusa Tenggara Barat, seperti tenun Renda, Muna Pa’a, dan Pringgasela kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.


Menurut Umi Dinda, industri fesyen memiliki peran strategis dalam mengangkat nilai budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Melalui inovasi para desainer, kain tenun tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diolah menjadi produk fesyen yang modern, bernilai tambah, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.


Ia berharap promosi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai ajang nasional maupun internasional akan semakin memperkuat posisi tenun NTB sebagai salah satu wastra unggulan Indonesia.


“Kami berharap tenun NTB semakin dikenal, semakin dicintai, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Ketika pasar berkembang, para perajin, pelaku UMKM, dan seluruh rantai ekonomi kreatif di daerah juga akan ikut tumbuh. Karena itu, mari terus mencintai dan menggunakan tenun daerah kita,” ajaknya.


Desainer Viviana, yang mewakili NTB pada BTN Indonesia Fashion Week 2026, mengaku bangga dapat mempersembahkan koleksi busana berbahan tenun NTB di salah satu ajang fesyen terbesar di Indonesia.


Menurutnya, dukungan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk kesediaan Wagub menjadi salah satu model dalam peragaan busana, menjadi motivasi besar bagi para desainer daerah untuk terus berinovasi mengangkat kekayaan wastra Nusantara.


“Saya bersyukur dapat memperkenalkan karya berbahan tenun khas NTB di panggung nasional. Kehadiran Ibu Wakil Gubernur sebagai model merupakan dukungan yang sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan mempromosikan tenun daerah,” katanya.


Sementara itu, Direktur Network and Retail Funding PT Bank Tabungan Negara (BTN) Rully Setiawan mengatakan BTN terus memperluas dukungannya terhadap sektor ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan BTN Indonesia Fashion Week 2026.


Menurutnya, ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para desainer, pelaku industri kreatif, dan nasabah BTN yang terus berkontribusi menghadirkan inovasi bagi kemajuan Indonesia.


Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Poppy Dharsono menjelaskan bahwa BTN Indonesia Fashion Week 2026 mengusung tema “Ulos Simetria”, yang merepresentasikan harmoni antara warisan budaya Nusantara dan desain kontemporer.


Selama penyelenggaraan pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Jakarta Convention Center, BTN Indonesia Fashion Week menghadirkan karya para desainer, fashion label, Dekranasda, institusi pendidikan, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia sebagai wujud keberagaman dan kekuatan industri fesyen nasional.


Keikutsertaan NTB pada BTN Indonesia Fashion Week 2026 menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menjadikan wastra sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kreatif daerah.

Melalui kolaborasi dengan para desainer, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan, tenun NTB diharapkan semakin dikenal di pasar nasional maupun internasional, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pasar, memperkuat kesejahteraan para perajin, serta mengukuhkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pusat pengembangan wastra unggulan Indonesia. (r/ham)

Disos Siapkan Mobil Tangki Air untuk Antisipasi Dampak Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disos Siapkan Mobil Tangki Air untuk Antisipasi Dampak Kekeringan
Ahmad Masyhuri ( EKBIS NTB/era)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Disos PPA) NTB menyiapkan armada mobil tangki air di 10 kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi dalam penanganan dampak kekeringan.

Selain armada yang disiagakan di daerah, mobil tangki milik pemerintah provinsi juga telah disiapkan apabila kekeringan kian meluas.


Kepala Disos PPA NTB Ahmad Masyhuri, mengatakan hingga saat ini kebutuhan air bersih masih dapat dipenuhi karena kondisi kekeringan belum terlalu parah, baru terdampak sekitar 50 kecamatan.


“Kita siapkan mobil tangki, mobil tangki ready di 10 kabupaten kota ditambah lagi di provinsi.

Jadi untuk sementara aman lah kalau dari sisi kami, permintaan bisa dipenuhi. Bahkan mobil tangki di provinsi belum bergerak malah, karena mungkin belum parah,” ujarnya pekan kemarin.


Menurutnya, curah hujan yang masih turun di beberapa kawasan seperti Kota Mataram meski dengan intensitas ringan turut membantu, sehingga kebutuhan distribusi air bersih belum terlalu tinggi. “Sepertinya sekarang itu enggak terlalu, karena masih ada hujan dulu.

Walaupun ringan-ringan ya, tapi kan keringnya masih enggak terlalu,” lanjutnya.


Terkait pembiayaan operasional, mantan Kadis Koperasi UKM itu menjelaskan distribusi air bersih tidak dibatasi oleh anggaran tertentu. Menurutnya, biaya utama yang dibutuhkan adalah untuk bahan bakar kendaraan operasional.


“Enggak pakai anggaran, berapa saja kebutuhan sepanjang kita penuhi,” katanya.


Ia menambahkan, Disos PPA NTB hanya memiliki anggaran sekitar Rp50 juta untuk kebutuhan bahan bakar tangki. Namun, bukan berarti minimnya dana tersebut menjadi batas penyaluran air bersih.

Penanganan air bersih, sambungnya tidak hanya dilakukan oleh Disos PPA saja, akan tetapi secara berkoordinasi dilakukan oleh seluruh OPD, kabupaten/kota bahkan hingga pusat.


“Kalau saya ngitung uang, saya punya uang itu hanya Rp50 juta untuk membeli bensin. Karena kan mobilnya hanya bensin dibutuhkan. Tapi uang itu enggak terbatas dengan Rp50 juta,” jelasnya.


Apabila kondisi kekeringan semakin parah, Disos juga dapat memperoleh dukungan armada dari sejumlah instansi seperti Basarnas.

Menanggapi posisi NTB yang disebut berada di urutan keempat tingkat kekeringan di Indonesia, Masyhuri menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan penanganan sesuai kewenangan.


“Tentu mobil tengkinya disiapkan untuk airnya. Sekuat-kuatnya kita upayakan. Tapi juga jangan salah, keringan itu bisa jadi orang butuh yang lain juga. Itu kita siapkan dulu,” pungkasnya. (era)

Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Tahap Awal Pembangunan Mega Proyek Lembar -Kayangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rp60 Miliar untuk Tahap Awal Pembangunan Mega Proyek Lembar -Kayangan
Lalu Kusuma Wijaya ( EKBIS NTB/era)

PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyiapkan anggaran senilai Rp60 miliar untuk tahap awal pembangunan mega proyek port to port Lembar-Kayangan.

Atas adanya angin segar berupa anggaran ini, Pemprov NTB mulai merampungkan seluruh dokumen yang menjadi syarat pencairan dana tersebut.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan kini pihaknya tengah menyiapkan Detail Engineering Desain (DED), kesiapan lahan, dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) karena itu bagian provinsi.


“Kalau siap enggak siap, ya tentu harus siap. Karena memang readiness criteria itu ada lahan, ada desain, ada dokumen lingkungan. Baru menjadi usulan dan bisa dilaksanakan kalau menggunakan dana-dana pusat,” ujarnya pekan kemarin.


Terkait kesiapan pembebasan lahan, Kusuma Jaya menjelaskan Pemprov NTB masih menunggu DED proyek tersebut rampung. Sebelum nantinya dapat mengetahui berapa luas lahan yang harus dibebaskan dan anggaran yang harus disiapkan.


“Kalau sudah DED selesai, berarti lebih presisi berapa lahan yang akan kita gunakan. Jadi kalau belum itu tentu masih belum jelas,” katanya.


Tak hanya itu, Pemprov NTB juga tengah mengkaji konsep wakaf tanah yang sebelumnya digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, skema tersebut akan dicoba sebagai alternatif selain pembebasan lahan secara konvensional.


“Mudah-mudahan optimistis konsep atau metode-metodenya ini juga bisa kita kedepankan dalam rangka penyiapan lahan, selain juga dilakukan dengan pembebasan secara konvensional,” tambahnya.


Saat ini, tim teknis masih melakukan pengukuran lapangan sebagai bagian dari penyusunan DED.

Kajian tersebut mencakup kebutuhan pelebaran jalan, peningkatan jembatan, hingga penataan simpang agar jalur port to port nantinya dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan atau bypass yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok itu.


“Kita akan mendesain jalan ini jalan bebas hambatan atau bypass. Semua potensi-potensi yang akan mengurangi kebebasan hambatan itu juga harus diantisipasi dalam desain gitu,” jelasnya.


Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah pusat bersama Pemprov NTB telah menyepakati percepatan pengerjaan proyek tersebut melalui skema pembangunan bertahap.

“Yang penting kalau kita tidak bisa menyelesaikan sekaligus, jadi kita menyelesaikannya bertahap,” kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) ini.


Dijelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pekerjaan fisik tahap awal berupa peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi yang akan difungsikan sebagai jalur port to port.

Namun, dana itu baru dapat dicairkan setelah Pemerintah Provinsi NTB menyelesaikan sejumlah dokumen readiness criteria (RC), seperti Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan (Amdal), serta kesiapan lahan.


Ia mengungkapkan, untuk tahap pertama pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar yang saat ini berada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

“Ini tahap pertama saja, segmen satu untuk menyelesaikan hal yang utama. Ada sekitar dana dari pusat itu Rp60 miliar,” bebernya.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, anggaran tersebut difokuskan untuk pekerjaan fisik, bukan pembebasan lahan. Proyek ini juga tidak membangun jalan baru, melainkan memanfaatkan ruas jalan provinsi yang sudah ada dengan pelebaran di sejumlah titik, termasuk peningkatan kapasitas jembatan.


“Ini untuk pekerjaannya yang fisik. Jalan dan jembatan. Karena ini akan menggunakan jalan provinsi yang sudah ada, jadi akan disesuaikan,” jelasnya.


Meski dukungan pusat telah tersedia, Abdul Hadi mengingatkan Pemprov NTB harus bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan administrasi agar proyek dapat segera dieksekusi. “Jangan sampai kita yang ada di daerah lamban dan tidak menyiapkan seluruh kebutuhan untuk suksesnya kegiatan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (era)

Intervensi Pusat, KLU Targetkan Produksi Padi Berlipat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Intervensi Pusat, KLU Targetkan Produksi Padi Berlipat
Tresnahadi (Suara NTB/dok)

Tanjung (EKBIS NTB) -Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU menargetkan produksi padi berlipat pada areal seluas 943 hektare. Hal tersebut serangkaian program akselerasi pertanian dengan pendekatan Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS).


Kepala Dinas KPPP KLU, Tresnahadi, S.Pt., Jumat (31/7/2026) mengungkapkan, budi daya padi metode PM-AAS merupakan model budidaya padi modern dari Kementerian Pertanian yang memadukan mekanisasi, teknologi digital, dan pertanian presisi untuk melipatgandakan hasil panen. Metode ini menekankan prinsip dan keunggulan budi daya, di mana populasi benih ditanam secara rapat teratur dengan sistem tanam benih langsung (tabela). Sistem ini akan mengatur jarak tanam dan lorong terukur agar tiap rumpun tumbuh optimal.


“Metode tanam konvensional menghasilkan volume produksi rata-rata 5 hingga 6 ton gabah per hektare. Dengan pendekatan PM-AAS ini, potensi hasil gabah meningkat antara 9 ton sampai 12 ton per hektare,” ujar Tresnahadi.


Lebih lanjut, sistem PM-AAS juga memiliki efisiensi tenaga. Pasalnya, proses tanam akan dilakukan mengandalkan mesin dan pengelolaan data selama proses budi daya. Pengerjaan oleh mesin juga membuat penanaman bibit menjadi lebih cepat.


Berdasarkan hasil praktik Kementerian, kata dia, pengolahan tanah secara menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia pada media tanam. Selain itu, pengairan padi dilakukan teratur menggunakan pipa pemantau pengairan berselang untuk mengatur basah dan keringnya lahan sawah. Oleh karenanya, Kementerian nantinya akan membantu mengoptimalkan aplikasi di tingkat petani melalui dukungan sarana, prasarana pertanian, bibit maupun pupuk dan obat dengan pemberian dosis secara presisi.


Hal lain yang lebih penting adalah pada proses panennya dilakukan secara mekanis. Program ini meeajibkan panen memakai mesin combine harvester yang bertujuan untuk mempercepat proses panen, serta menekan susut hasil gabah akibat kehilangan bulir saat panen.


“Gerakan tanam PM-AAS sudah kita mulai dengan melibatkan seluruh jajaran DKP, baik UPTD, tim kerja, penyuluh pertanian kabupaten hingga penyuluh lapangan di seluruh kecamatan,” sambungnya.
Tresnahadi menyatakan, Pemda KLU diberi beban target areal tanam seluas 943 hektare oleh pemerintah pusat.

Luasan tersebut sebanding dengan potensi luas tanam yang mendukung penerapan sistem PM-AAS. Target ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi pemerintah daerah Lombok Utara dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang digagas pemerintah pusat.


Tresnahadi menambahkan, gerakan tanam PM-AAS tidak berhenti di satu lokasi saja. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan sehingga proses pendampingan kepada petani berlangsung merata. (ari)

Sulap Senggigi Mirip “Sydney Harbour”, Pemerintah Pusat Bakal Kucurkan Rp81 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sulap Senggigi Mirip "Sydney Harbour", Pemerintah Pusat Bakal Kucurkan Rp81 Miliar
Kepala Desa Senggigi, Mastur dengan latar belakang kawasan pasar seni dan Pelabuhan Senggigi yang rencananya dibangun pemerintah pusat dengan desain mirip "Sydney Harbour". (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Pemerintah Pusat diinformasikan bakal mengucurkan anggaran Rp81 Miliar untuk membangun berbagai fasilitas penunjang kawasan pariwisata Desa Wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar Lombok Barat sebagai salah satu destasi utama di NTB, setalah Mandalika. Khususnya di areal Pasar Seni dengan Dermaga Senggigi bakal didesain mirip “Sydney Harbour” Australia.


Program ini pun menjadi kado manis bagi masyarakat Senggigi pada HUT ke-25 tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Desa Senggigi Mastur, SE., Minggu (2/8/2026) di sela-sela perayaan HUT di kantor Desa Senggigit. Mastur mengungkapkan pihaknya terus berupaya meningkatkan potensi pariwisata Senggigi sebagai desa wisata, melalui peningkatan SDM, SDA hingga pembangunan fasilitas penunjang desa wisata ini.


“Dari pemerintah pusat, melalui komisi V DPR RI memperjuangkan pembangunan desa wisata Senggigi sebesar Rp81 miliar,” katanya.
Dengan upaya pihak desa maupun Pemkab bersama pelaku wisata dalam promosi desa wisata ini, berdampak pada okupansi atau tingkat hunian hotel. Okupansi hotel di kawasan Senggigi, terutama yang ada di desa itu rata-rata pada tahun ini hampir 80 persen. Bahkan, sejumlah hotel di kawasan Senggigi pada bulan ini sudah mencapai 100 persen tingkat huniannya.


Selain itu, sebagai penyangga utama Mandalika pihaknya bersama pelaku wisata juga berupaya mendukung perhelatan MotoGP. Salah satunya melalui pelayanan terbaik bagi tamu-tamu MotoGP yang menginap di kawasan itu. Ia menambahkan, dengan rencana pembangunan kawasan Senggigi sekaligus menjadi kado spesial bagi warga pada usia ke-25 tahun.


“Dengan dikuncurkannya Rp81 Miliar untuk pembangunan kawasan desa wisata Senggigi dari pemerintah pusat, jadi kado spesial bagi warga kami. Itu untuk pembangunan akan dicontoh seperti Sydney Harbour,” imbuhnya.
Pembangunan itu akan terintegrasi antara pasar seni dengan Pelabuhan Senggigi mengadopsi Sydney Harbour.


Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyambut baik rencana pembangunan kawasan Senggigi dari pemerintah pusat. “Kami juga di-support oleh DPR RI untuk rencana pembangunan destissi wisata Senggigi ini, dengan anggaran cukup besar dari kementerian PU,” kata Una.


Sejauh ini pihaknya belum berkomunikasi dengan DPR RI, terkait apa saja yang akan dibangun. Dari sisi Pemkab sendiri sangat memperhatikan Senggigi sebagai destinasi wisata kebanggan daerah. Dari tahun 2025, Pemkab telah melakukan penataan pembangunan jogging track. Dan tahun ini dilanjutkan kembali.


Selain itu, Pemkab membangun Dermaga Senggigi untuk memberikan pelayanan bagi tamu yang datang. Sehingga mereka merasa aman, nyaman dan bersih. Harapannya semua tamu yang datang merasa Senggigi adalah rumahnya.
“Semua yang datang ke Senggigi merasakan Senggigi adalah rumah, karena mereka nyaman,” Imbuhnya. (her)

Hasil Tangkapan Nelayan Ekas Masih Terbatas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hasil Tangkapan Nelayan Ekas Masih Terbatas
TELUK EKAS - Perairan di Teluk Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim. Nelayan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) masih terkendala keterbatasan armada. (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) masih terkendala keterbatasan armada. Ketua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Yanto Silmi, mengungkapkan bahwa dari 277 nelayan tercatat, mayoritas masih mengandalkan kapal berukuran kecil di bawah 1 Gross Ton (GT).


Total kapal yang tersedia saat ini sebanyak 258 unit. Diakumulasi per tahun hanya mendapatkan sekitar 5 ton berbagai jenis ikan.
“Kapal yang dominan saat ini adalah kapal kecil berkapasitas 1 GT. Memang ada yang 5 GT dan 10 GT. Namun jumlahnya masih sangat terbatas,” ujar Yanto menjawab Suara NTB saat ditemui di KNMP, Jumat (31/7/2026).


Keterbatasan ini berdampak langsung pada hasil tangkapan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Rata-rata, dalam satu kali turun melaut, kapal penangkap tongkol atau cakalang bisa mendapatkan hasil hingga 1 ton lebih. Namun dalam kurun waktu satu tahun, akumulasi hasil tangkapan baru mencapai lebih dari 5 ton per tahun.


Meski demikian, omzet bersih dari penjualan ikan selama satu minggu tercatat mencapai Rp2 juta.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberikan bantuan signifikan. Awalnya, nelayan hanya mengajukan 10 unit kapal berkapasitas 5-10 GT melalui proposal. Namun dalam kunjungan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, janji bantuan dinaikkan menjadi 50 unit kapal.


“Kami diberikan luar biasa. Kami dijanjikan kapal sebanyak 50 unit. Ini merupakan sumbangsih yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan kami,” ungkap Yanto penuh syukur.


Bupati Lombok Timur Haerul Warisin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, keluhan utama nelayan adalah keterbatasan kapal besar yang membuat area tangkapan terbatas. “Pemda sudah mengajukan kebutuhan 5-10 GT sejak awal, dan ternyata respon pusat sangat positif. Dari 10, kini ditambah menjadi 50 unit,” jelasnya.


Berbagai fasilitas penunjang di KNMP Ekas Buana kini sudah berjalan. Pabrik es yang telah beroperasi selama tiga bulan kini mengalami peningkatan permintaan dari nelayan dan pedagang ikan keliling untuk menjaga kualitas ikan. Bengkel nelayan juga sudah beroperasi menyediakan onderdil, oli, dan peralatan mesin, sehingga nelayan tidak perlu jauh-jauh lagi untuk servis kapal.


Selain itu, kios kuliner yang menyewakan 20 pintu kepada anggota menghasilkan pendapatan sewa Rp54 juta yang dijadikan modal untuk membeli ikan dari nelayan.


Dengan tambahan armada baru, Yanto berharap hasil tangkapan nelayan Ekas Buana bisa meningkat signifikan. “Karena pada saat ini nelayan kami memang butuh kapal kapasitas 5 GT. Ke depannya, untuk mensuplai kegiatan di sini sangat memungkinkan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak,” punkasnya. (rus)

Penutupan Retail Modern, Pemkab Loteng Minta Fatwa Hukum ke Kemenkum

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penutupan Retail Modern, Pemkab Loteng Minta Fatwa Hukum ke Kemenkum
Zaenal Mustakim (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) menegaskan kalau proses penutupan sebanyak 25 retail modern masih tetap berlanjut. Namun sebelum ke proses penutupan permanen, Pemkab Loteng memutuskan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Sekaligus meminta fatwa hukum terkait langkah yang bisa diambil supaya tidak menyalahi hukum yang ada dalam persoalan tersebut.


Kepala Sat Pol PP Loteng Zaenal Mustakim, menegaskan pada prinsipnya Pemkab Loteng berkomitmen untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021 yang salah satunya mengatur terkait keberadaan retail modern. Hanya saja ada ditemukan persoalan di regulasi tersebut. Terutama terkait penerapan sanksi berupa pengusulan pencabutan izin usaha dari 25 retail modern itu.


Di mana sanksi tersebut bersinggungan dengan PP No. 28 tahun 2025 tentang pencabutan izin berusaha. Belum lagi bicara soal norma hukum yang menyatakan hukum tidak boleh berlaku surut atau mundur.


Di satu sisi izin berusaha dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Begitu juga ketika usul pencabulan izin usaha juga diusulkan oleh pemerintah daerah. Untuk kemudian ditindklanjuti oleh pemerintah pusat selaku pihak yang mengeluarkan izin.


Namun, sebelum mengusulkan pencabutan izin usaha itu ada ketentuan yang diatur dalam PP. Di saat yang sama Pemkab Loteng juga punya perda yang sanksi tertingginya berupa usulan pencabutan ini. “Persoalan-persoalan inilah yang sedang dikonsultasikan ke Kemenkum. Agar langkah yang diambil pemerintah daerah nantinya tidak salah,” ujarnya, ditemui Suara NTB di SMPN 1 Praya Tengah, Sabtu (1/8).


Apakah ada kemungkinan Perda No. 7/2021 direvisi dengan adanya persoalan tersebut? Zaenal Mustakim mengatakan pihaknya belum sampai ke arah itu. Fokus saat ini ialah bagaimana menegakkan regulasi yang ada. Tanpa melanggar aturan yang lain dan lebih atas.
“Perda tetap harus ditegakkan. Tapi pemerintah daerah juga tidak mau salah dan jangan sampai salah mengambil tindakan. Apalagi ini berkaitan dengan hukum,” tegas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng ini.


Sebelumnya, Pemkab Loteng memberikan tenggat waktu bagi pemilik 25 retail modern untuk menutup gerainya per tanggal 15 Juni 2026 kemarin. Lantaran gerai-gerai tersebut menyalahi aturan terkait jarak dengan pasar tradisional yang diatur dalam Perda. No. 7/2021. Namun sampai saat ini gerai-gerai tersebut masih beroperasi secara normal.


“Kita tunggu hasil konsultasi dengan Kemenkum. Seperti apa pertunjuk yang diberikan itu yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil langkah berikutnya,” pungkas Zaenal Mustakim. (kir)

Festival Roah Pesisi, Wujud Syukur Nelayan ala Warga Desa Sugian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Festival Roah Pesisi, Wujud Syukur Nelayan ala Warga Desa Sugian
RITUAL ADAT - Prosesi ritual adat melarung kepala sapi pada rangkaian acara Festival Roah Pesisi di Perairan Sugian, Lombok Timur, Minggu (2/8/2026). (Suara NTB/rus)

Di perairan antara Gili Sulat dan Gili Lawang, puluhan sampan nelayan berarak mengelilingi laut pada Minggu (2/8/2026). Mereka tak sekadar melaut, mereka memutar sampan tiga kali mengitari titik yang telah ditentukan mengiringi prosesi pelepasan kepala sapi ke tengah perairan. Inilah puncak Festival Roah Pesisi Pesona Sambelia, ritual selamatan laut yang telah berlangsung lebih dari satu dekade sebagai wujud syukur masyarakat nelayan Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

KETUA Panitia Festival Roah Pesisi, Lalu Mustiadi, menjelaskan bahwa ritual ini telah dilaksanakan sekitar sepuluh kali dan menjadi kesepakatan masyarakat Kecamatan Sambelia, khususnya para nelayan. “Kegiatan ini digelar setiap dua tahun sekali sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas rezeki yang diberikan Allah SWT,” ujarnya.


Pelaksanaan ritual rutin digelar pada awal Agustus, dengan puncak acara berupa pawai 100 dulang yang diiringi kesenian Gendang Beleq, dilanjutkan prosesi pelepasan kepala sapi ke tengah laut oleh Sandro—semacam kepala adat yang berwenang menentukan titik pelepasan.


“Bukan panitia yang menentukan di mana akan di lepas sajian di tengah laut kgu, tapi Sandro yang menentukan di mana titiknya,” tegas Lalu Mustiadi. Lokasi pelepasan pun bisa berbeda setiap tahunnya, dengan wilayah antara Gili Sulat dan Gili Lawang sebagai area yang disepakati.


Uniknya, ritual ini tidak sekadar seremonial. Lalu Mustiadi menyoroti adanya nilai konservasi yang diwariskan leluhur dan tetap dilestarikan hingga kini.
“Setelah acara ini, tiga hari ke depan tidak boleh ada aktivitas di laut. Mulai hari Minggu, berarti Rabu baru bisa turun ke laut.

Mancing pun tidak boleh selama tiga hari itu. Di situlah nilai konservasinya—tiga hari itu bisa dimanfaatkan oleh nilai-nilai yang ada di laut. Orang-orang tua kita dulu mengajarkan itu dan kita laksanakan sampai hari ini,” jelasnya.
Tahun ini terdapat keistimewaan tersendiri. Biasanya masyarakat melarung kepala kerbau dalam ritual ini. Namun tahun 2026 berbeda—yang dilarung adalah kepala sapi.


“Karena salah satu tokoh kami didatangi melalui mimpi, mintanya kepala sapi, bukan kepala kerbau. Awalnya semua pakai kerbau, tapi tahun ini khusus pakai kepala sapi karena itu yang diminta,” ungkap Lalu Mustiadi.


Meski semangat tetap berkobar, kondisi ekonomi turut memengaruhi semarak festival. Lalu Mustiadi mengenang masa lalu ketika ratusan sampan yang dihias umbul-umbul mengelilingi laut. “Sekarang sekitar kurang lebih lima puluhan sampan. Dulu bahkan sampai ratusan, 105 lebih yang mengiringi. Tapi kondisi ekonomi sekarang, masyarakat berhemat,” imbuhnya.


Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Mirayang melihat potensi besar festival ini sebagai daya tarik wisata budaya. “Harapan kita ke depan, dengan adanya event seperti ini, kita bisa mengundang bukan saja warga lokal, tetapi mancanegara,” ujarnya.


Prosesi unik pelepasan kepala sapi ke laut dinilai bisa dikemas menjadi paket wisata. “Kejadian seperti tadi adalah bagian dari rasa syukur atas kesehatan, rezeki, dan keselamatan bagi para nelayan,” tambahnya.


Festival Roah Pesisi Pesona Sambelia tahun ini merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada (UGM) dan pemerintah desa, yang menggabungkan kembali ritual adat Roah Pesisi yang telah lama tidak dilaksanakan. Harapannya, festival ini bisa menjadi agenda dua tahunan yang berkelanjutan, digelar secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa.


Di tengah debur ombak dan denting Gendang Beleq, Festival Roah Pesisi mengajarkan satu hal: bahwa syukur tak cukup diucapkan—ia diwujudkan dalam ritual, dijaga dalam konservasi, dan diwariskan dari generasi ke generasi. (rus)

Pemkab Lotim Kantongi Izin Prinsip Kelola 25 Hektare Kawasan Wisata Joben

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lotim Kantongi Izin Prinsip Kelola 25 Hektare Kawasan Wisata Joben
AIR TERJUN - Air Terjun Otak Kokoq Joben, Lombok Timur. Pemkab Lotim akhirnya resmi mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola kawasan wisata Joben seluas 25 hektare. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) akhirnya resmi mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola kawasan wisata Joben seluas 25 hektare yang berada di dalam kawasan hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Izin pengelolaan tersebut berlaku selama 35 tahun ke depan.


Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang menegaskan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan sektor pariwisata daerah.

Selama ini, kawasan wisata yang dikenal dengan air terjun Otak Kokok Joben tersebut dikelola dengan skema kerja sama terbatas antara Pemkab Lotim dan TNGR, dengan pendapatan tahunan yang masih minim, sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun.


Pengelolaan kawasan wisata Joben untuk sementara waktu akan diserahkan kepada PT Energi Selaparang, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh Bupati Lotim. Langkah ini ditempuh karena aturan tidak mengizinkan pemerintah daerah mengelola kawasan konservasi secara langsung.


Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengagendakan penandaan batas area usaha atau pemasangan patok batas lahan. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan pengurusan perizinan lingkungan sebelum pengembangan kawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.


Dengan kontrak waktu selama 35 tahun, Joyo menambahkan bahwa pihaknya akan menyusun Feasibility Study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED) untuk pengembangan ekowisata, termasuk di dalamnya kawasan permandian air terjun Joben. Sebelum penyusunan master plan rampung, akan digelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap masukan dari berbagai ahli dan masyarakat.


“Selain bekerja sama dengan TNGR, dalam pengelolaan juga boleh bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Joyo.
Pemkab Lotim berencana menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun berbagai fasilitas wisata, seperti bungalow atau fasilitas sejenis lainnya, guna meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan.


Pemkab Lotim telah menjadwalkan tahap penandaan batas lahan berupa pemasangan tapal batas atau patok akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 mendatang.
Dengan adanya izin prinsip ini, Pemkab Lotim optimistis pengelolaan kawasan wisata Joben dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Kawasan ini nantinya akan dikembangkan dengan konsep wisata alam yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana, seperti camping ground, area outbound, hingga homestay. (rus)

1...139140141...1,071Halaman 140 dari 1,071