Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 14

Kunjungi KDKMP Telaga Bertong, Gubernur Janjikan Suntikan Modal Rp25 Juta

0
Gubernur NTB saat meninjau KDKMP Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, KSB, Jumat, 13 Maret 2026. (Suara NTB/era)

Taliwang (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menjanjikan suntikan modal hingga Rp25 juta kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat pada Jumat, 13 Maret 2026.

Janji itu disampaikan menyusul KDKMP di lokasi tersebut sudah mulai beroperasi. Sehingga untuk mendukung operasional koperasi, Gubernur menjanjikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTB Syariah senilai Rp25 juta dari Bank NTB Syariah yang harus diambil dalam bentuk barang.

“Tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang. Dia ngambil barang dari mitra, dari Bulog, dari Pupuk Indonesia, dari Pertamina ngambil, kemudian dia jual nanti. Marginnya itu diambil keuntungan,” ujarnya.

Tahap awal, sekitar 10 koperasi direncanakan menerima bantuan CSR dari Bank NTB Syariah. Bantuan ini diharapkan menjadi pemicu agar koperasi lain segera menjalankan kegiatan usaha dan memperkuat perekonomian desa. Dukungan terhadap koperasi model juga mulai diberikan oleh Bank NTB Syariah serta Bank Mandiri.

“Nanti kalau ini jalan, kita berikan lagi ke koperasi lainnya,” janjinya.

Selain dukungan CSR, Iqbal juga memastikan akses pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah sempat diblok selama sekitar tujuh tahun, Bank NTB Syariah kini kembali memperoleh akses penyaluran KUR dengan plafon awal sekitar Rp30 miliar.

Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi koperasi desa, tetapi juga bagi seluruh koperasi dan UMKM. Jika penyaluran berjalan cepat, pemerintah membuka peluang untuk menambah alokasi KUR di masa mendatang.

Adapun untuk lebih memperkuat program pemerintah pusat di daerah, Gubernur mengaku antara Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis akan terintegrasi satu dengan yag lain.

Terpisah, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Telaga Bertong, Zulkifli mengungkapkan saat ini pembangunan gedung sudah selesai 100 persen, koperasi juga telah menerima bantuan sarana dan prasarana dari Bank NTB Syariah melalui program CSR. Nilai bantuan tersebut mencapai Rp25 juta dan diberikan dalam bentuk perlengkapan pendukung operasional, bukan barang dagangan untuk diperjualbelikan.

“Bantuan yang kami terima berupa kursi, meja, laptop, dan printer untuk menunjang operasional pengurus koperasi,” ujarnya.

Saat ini, KDKMP Telaga Bertong telah mulai melakukan rekrutmen anggota. Saat ini, tercatat telah ada 43 orang anggota koperasi. Koperasi juga telah menyusun berbagai rencana usaha, seperti di bidang peternakan, penjualan gas elpiji, dan membuka klinik.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengusaha ternak untuk memfasilitasi penjualan telur dari peternak ayam petelur,” katanya.

Terkait kemungkinan keterlibatan dalam program MBG, ia mengaku masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Saat ini, katanya koperasi akan fokus menjaring anggota tambahan sebelum menggelar rapat anggota pertama. Rapat tersebut nantinya akan menentukan prioritas usaha yang akan dijalankan.

“Sekitar satu minggu ke depan kami fokus menambah anggota dulu, setelah itu baru rapat anggota untuk menentukan usaha yang akan segera dijalankan. Kemungkinan yang paling cepat adalah penjualan gas,” pungkasnya. (era)

Bandara Amman Mineral Siap Dibuka untuk Penerbangan Umum

0
Kunjungan Gubernur ke Bandara Amman Mineral Poto Tano, Jumat, 13 Maret 2026. (suarantb.com/era)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bandara Amman Mineral Poto Tano yang berlokasi di Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rencananya akan membuka penerbangan untuk umum. Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat berkunjung ke bandara tersebut pada Jumat, 13 Maret 2026.

Ia mengatakan, Bandara Amman Mineral Poto Tano tidak hanya untuk keperluan perusahaan tambang itu saja, melainkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat KSB. Untuk tahap pertama, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan beberapa maskapai penerbangan yang bisa membawa penumpang dari dan menuju KSB.

“Kita di provinsi akan membantu mendapatkan perusahaan penerbangan yang akan terbang ke sini. Tapi masih dicari model bisnisnya karena pasti ada risiko yang akan ditanggung dalam beberapa saat,” ujarnya.

Ia menargetkan, ke depannya akan ada penerbangan langsung dari KSB – Denpasar dan KSB – Surabaya. Adanya penerbangan langsung ke dua daerah tersebut, ia menilai pariwisata di KSB bisa lebih dikenal. Selain pariwisata, keberadaan bandara ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi sektor logistik dan perdagangan.

Selama ini, wilayah Pulau Sumbawa belum memiliki penerbangan langsung ke Surabaya. Sebagian besar penerbangan hanya terhubung melalui Denpasar atau Pulau Lombok, padahal aktivitas perdagangan dan integrasi ekonomi masyarakat NTB cukup besar dengan Jawa Timur, khususnya Surabaya.

Jika rute tersebut dapat dibuka, pemerintah menilai akan tercipta pintu baru bagi perputaran perdagangan antara NTB dan Jawa Timur.

“kalau di Sumbawa ini kan belum pernah ada yang penerbangan langsung ke Surabaya. Jadi adanya ke Denpasar sama ke Lombok. Padahal kalau dilihat dari integrasi ekonomi kita paling banyak kita berhubungan ekonomi perdagangan itu dengan Surabaya dengan Jawa Timur,” jelasnya. “PNW itu namanya kode internasionalnya. Seperti di Lombok kode internasionalnya itu LOP,” ucapnya.

Bandara Amman Mineral Poto Tano, lanjut Gubernur awalnya diperuntukkan hanya untuk internal perusahaan. Sebab, selama ini perusahaan tersebut hanya bisa menggunakan seaplane ke daerah Benete. Namun, karena lokasi bandara dekat dengan pusat kota, muncul lah rencana membuka bandara untuk masyarakat umum.

Saat ini, bandara Amman Mineral belum bisa beroperasi. Perusahaan dan Pemprov NTB masih mengurus administratif untuk pembukaan dari bandara khusus ke umum. Sementara, untuk kode bandara sudah rampung yaitu PNW.
“Ini hanya masalah administratif saja. Semua kelengkapan yang dibutuhkan sudah ada semua dan sudah diverifikasi,” pungkasnya. (era)

Arus Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Penumpang di BIZAM Diprediksi Naik Tipis

0
Satu unit pesawat sedang parkir di BIZAM. Pada arus mudik tahun 2026, jumlah penumpang di BIZAM diprediksi naik tipis. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Pergerakan penumpang pesawat udara selama mudik lebaran tahun 2026 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) diprediksi naik tipis sekitar 4,1 persen dibandingkan pada momen yang sama tahun 2025 lalu.

Meski demikian, persiapan maksimal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tetap dilakukan PT Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok selaku pengelola. Salah satunya dengan membuka Posko Teradu Angkutan Udara Lebaran 2026, mulai Jumat (13/3/2026).

Keberadaan posko terpadu yang bakal dibuka hingga 30 Maret 2026 mendatang tersebut diharapkan bisa menjadi pusat layanan bagi para pengguna jasa angkutan udara di BIZAM selama musim lebaran tahun ini. Sekaligus pusat pemantauan terhadap seluruh aktivitas di BIZAM.

“Melalui posko terpadu kami akan memantau operasional bandara secara intensif,” sebut General Manager PT. AP Indonesia KC Bandara Lombok Aidhil Philip Julian, dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Tidak hanya itu, kehadiran posko terpadu tersebut juga bisa memperkuat koordinasi lintas instansi. Hal ini untuk memastikan kelancaran operasional selama periode angkutan lebaran tahun ini. Dengan mengedepankan prinsip 3S + 1C yaitu Safety, Security, Service, dan Compliance, demi menjaga keselamatan, keamanan serta kenyamanan seluruh pengguna jasa bandara.

“Semua elemen terkait ikut terlibt dalam posko terpadu ini. Mulai dari Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Basarnas, BMKG, Perum LPPNPI, Bea Cukai hingga Imigrasi. Termasuk Badan Karantina Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan, pihak maskapai penerbangan, ground handling, serta komunitas bandara lainnya,” terang Aidhil.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data operasional pada periode lebaran tahun lalu jumlah pergerakan pesawat di BIZAM mencapai 1.134 pergerakan. Sementara untuk penumpang sebanyak 130.883 penumpang serta 660 ton kargo di periode yang sama.

Adapun untuk periode Lebaran kali ini, diproyeksikan akan ada peningkatan trafik pergerakan pesawat sekitar 28,2 persen atau sebanyak 1.454 pergerakan. Kemudian untuk pergerakan penumpang mencapai 136.255 penumpang atau meningkat 4,1 persen dan 6,4 persen 702 ton untuk pergerakan logistik dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Untuk puncak pergerakan penunpang saat arus mudik kita perkirakan terjadi pada H-4 Lebaran atau Selasa, 17 Maret 2026. Dengan perkiraaan sekitar 9.096 penumpang. Sedangkan untuk arus balik diperkirakan Minggu, 29 Maret 2026 atau tujuh hari setelah Lebaran. Dengan proyeksi sekitar 9.808 orang,” terangnya.

Seluruh stakeholder yang terlibat telah berkomitmen untuk memastikan seluruh rangkaian operasional angkutan udara selama periode angkutan Lebaran berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Sekaligus bisa memberikan pengalaman perjalanan udara yang nyaman bagi seluruh pengguna jasa di BIZAM. (kir)

Dimulai dari Mataram, Bulog NTB Salurkan Bantuan Pangan Lebih Cepat

0
Penyaluran bantuan pangan bulan Februari-Maret 2026, di mulai dari Kota Mataram.

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari–Maret 2026. Penyaluran dilakukan lebih cepat, karena program ini digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Nyepi serta Idul Fitri.

Peluncuran bantuan pangan dilakukan di Kantor Walikota Mataram, Jumat, 13 Maret 2026, oleh Wali Kota Mataram melalui Asisten I Pemerintah Kota Mataram Lalu Martawang serta jajaran Perum Bulog NTB, serta JPL. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan nasional.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan penyaluran bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri yang identik dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga.

“Dalam rangka persiapan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Mataram bersama Bulog hari ini melaunching pelepasan bantuan pangan bagi warga masyarakat kita,” ujarnya.

Ia berharap program tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memberikan semangat kebersamaan dalam menyambut hari raya.

“Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban warga masyarakat kita yang membutuhkan dan menstimulasi kita semua untuk bisa berbahagia bersama dalam menyambut Idulfitri,” katanya.

Menurut Martawang, penyaluran bantuan pangan ini akan menjangkau seluruh wilayah administratif Kota Mataram. Program tersebut mencakup enam kecamatan, 50 kelurahan, dan 325 lingkungan yang ada di kota tersebut.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Rizal P. Sukmaadijaya menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah NTB.

“Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama meluncurkan bantuan pangan alokasi Februari dan Maret di wilayah Kota Mataram, dan selanjutnya akan kita lanjutkan penyalurannya di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB,” kata Rizal.

Ia menyebutkan, program ini menyasar ratusan ribu keluarga penerima manfaat yang telah terdata oleh pemerintah. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 851 ribu penerima bantuan pangan di seluruh wilayah NTB.

Bulog menyiapkan pasokan beras sekitar 17 ribu ton serta minyak goreng sekitar 3,4 juta liter yang akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat penerima.

“Penyaluran ini kita percepat karena saat ini mendekati hari besar keagamaan nasional, khususnya Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng,” ujarnya.

Rizal menambahkan, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan paket bantuan berupa dua karung beras serta dua liter minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dasar selama periode menjelang hari raya.

Selain untuk membantu masyarakat kurang mampu, program bantuan pangan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Biasanya, menjelang hari besar keagamaan nasional, permintaan pangan meningkat sehingga berpotensi memicu kenaikan harga.

Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, pemerintah berharap distribusi bahan pokok di masyarakat tetap terjaga sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. (bul)

Jelang Lebaran, Pemkot Mataram bersama Bulog NTB Mulai Salurkan Bantuan Pangan untuk 46.983 KPM

0
Pemkot Mataram Kembali Salurkan Bantuan Pangan untuk 46.983 KPM
Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, bersama pihak Perum Bulog Kanwil NTB meluncurkan bantuan pangan di halaman Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (13/3/2026). (Suara NTB/pan)

 

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram bersama Perum Bulog Kanwil NTB mulai menyalurkan Program Bantuan Pangan untuk alokasi Februari–Maret 2026 sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sebanyak 46.983 kelompok penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 50 kelurahan se-Kota Mataram menerima bantuan berupa 925.660 kilogram beras dan 199.932 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui kantor-kantor lurah.

Program penyaluran bantuan pangan ini diluncurkan secara simbolis oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, H. Lalu Martawang, bersama Perum Bulog Kanwil NTB di halaman Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (13/3/2026).

Martawang mengatakan program bantuan pangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan harga sejumlah komoditas.

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras dan minyak goreng, yang merupakan kebutuhan utama rumah tangga.

“Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, terutama di pasar-pasar tradisional menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan diminta mengacu pada data penerima yang telah ditetapkan serta menjalankan proses distribusi sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

“Ini tentunya menjadi ladang ibadah kita bersama. Kami meminta kepada tim di pemerintah kelurahan untuk memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,” tegas Martawang.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar proses distribusi dilakukan secara tertib dan transparan, sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terlayani dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman, menjelaskan bahwa untuk alokasi Februari–Maret 2026 setiap KPM menerima bantuan sebanyak 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi jatah bantuan selama dua bulan. Setiap bulan, penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng.

“Skemanya sama seperti periode tahun lalu. Jadi setiap bulan masyarakat menerima 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng,” jelasnya.

Sudirman menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan kali ini merupakan penyaluran perdana pada tahun 2026. Sebelumnya, program bantuan pangan terakhir dilaksanakan pada November 2025.

“Pada kesempatan ini juga
tiga kelurahan yang kami dijadikan lokasi percontohan penyaluran, yakni Kelurahan Dasan Agung Baru, Monjok Timur, dan Mataram Barat,” sebutnya. (pan)

 

Jumlah Penerima Bantuan Pangan di Kota Mataram Naik 51 Persen

0
Sudirman (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Jumlah penerima manfaat bantuan pangan di Kota Mataram pada alokasi Februari–Maret 2026 mengalami peningkatan signifikan. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mencatat, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) meningkat sekitar 51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan data Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah penerima bantuan pada alokasi Februari–Maret 2026 mencapai 46.983 KPM. Angka ini meningkat sebanyak 15.937 penerima dibandingkan alokasi Oktober–November 2025 yang tercatat sebanyak 31.046 KPM.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan peningkatan jumlah penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa program bantuan pangan semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat rentan yang terdampak kondisi ekonomi.

Menurutnya, program bantuan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga serta membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat.

“Artinya kita patut bersyukur karena semakin banyak masyarakat yang bisa menerima bantuan ini. Harapannya bantuan ini benar-benar dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima,” ujarnya, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, setiap penerima bantuan pangan (PBP) atau penerima manfaat akan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat selama periode penyaluran.

Program bantuan pangan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Pada peluncuran perdana program bantuan pangan tahun 2026, terdapat tiga kelurahan yang dijadikan lokasi percontohan penyaluran, yaitu Kelurahan Dasan Agung Baru, Monjok Timur, dan Mataram Barat. Penetapan tiga kelurahan tersebut dimaksudkan sebagai tahap awal untuk memastikan mekanisme distribusi berjalan dengan baik sebelum penyaluran diperluas ke seluruh wilayah.

Penyaluran bantuan di tiga kelurahan tersebut dilakukan langsung setelah program resmi diluncurkan. Proses distribusi melibatkan pemerintah kelurahan serta aparat terkait guna memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

Sudirman menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog dan pemerintah kelurahan, agar proses penyaluran bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Sementara itu, untuk kelurahan lainnya di Kota Mataram, penyaluran bantuan akan dijadwalkan secara bertahap setelah Hari Raya Idulfitri. Penjadwalan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik serta kelancaran distribusi di lapangan.

“Dengan penyaluran secara bertahap, diharapkan proses distribusi dapat berjalan lebih tertib dan seluruh bantuan dapat diterima masyarakat yang berhak tanpa kendala,” katanya.

DKP Kota Mataram juga mengimbau masyarakat penerima manfaat agar mengikuti jadwal pengambilan bantuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan warga saat proses penyaluran berlangsung.

Melalui program ini, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Mataram, dapat terpenuhi dengan lebih baik. (pan)

Ombudsman Temukan Tarif Tiket Bus di Atas Tarif yang Ditetapkan Pemprov NTB

0
Tangkapan gambar memperlihatkan tarif yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan tarif yang diberlakukan oleh sejumlah operator oto bus Mataram-Bima. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Satgas Pengwasan Mudik Lebaran Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan adanya dugaan pelanggaran tarif tiket bus untuk rute Kota Mataram menuju Bima menjelang arus mudik Lebaran 2026. Temuan ini muncul setelah Ombudsman melakukan pengawasan terhadap layanan transportasi darat guna memastikan arus mudik berjalan lancar dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam hasil pengawasan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah operator oto bus menjual tiket di atas batas tarif yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Untuk kelas eksekutif, tiket dijual dengan harga mencapai Rp350 ribu, sementara batas tarif tertinggi yang ditetapkan Dishub NTB adalah Rp330 ribu.

Sementara itu, tiket bus dengan fasilitas deluxe dijual seharga Rp450 ribu, yang masih sesuai dengan batas atas tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Namun untuk kelas sleeper, harga tiket ditemukan mencapai Rp550 ribu, padahal batas maksimum yang diperbolehkan hanya Rp525 ribu.

Kasus ini terungkap setelah Satgas Pengawas mudik lebaran Ombudsman NTB melakukan penelusuran lapangan sebagai bagian dari komitmen Ombudsman untuk memastikan layanan transportasi selama masa mudik Lebaran tahun ini berjalan aman dan lancar.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna, melalui Ketua Satgas Pengawasan Mudik 2026, Khairul Natanagara, mengatakan bahwa temuan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan NTB untuk segera ditindaklanjuti.

“Ada temuan harga tiket yang dipatok pihak oto bus melebihi batas atas untuk bus jurusan antar kota dalam provinsi,” ujarnya.

Khairul menjelaskan bahwa kewenangan Dinas Perhubungan dalam kasus ini cukup terbatas. Menurutnya, instansi tersebut hanya dapat memberikan teguran kepada perusahaan oto bus tanpa memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas kepada operator yang melanggar ketentuan tarif.

Kondisi tersebut membuat pihak Ombudsman NTB cukup prihatin. Pasalnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret untuk menekan kenaikan harga tiket yang berpotensi membebani masyarakat, khususnya para pemudik.

Khairul menyadari bahwa permintaan transportasi menjelang Lebaran biasanya meningkat signifikan. Banyak warga dari Kota Mataram yang pulang kampung ke Bima dan wilayah sekitarnya, sehingga permintaan tiket bus melonjak tajam.

“Ya mungkin ini menjadi alasan pihak oto bus menaikkan harga tiket selama mudik. Tapi tidak juga boleh melewati batas atas yang ditentukan,apalagi penetapan tarif tersebut melibatkan semua pihak termasuk para pelaku usaha tegasnya”

Ombudsman berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera mencari solusi agar praktik kenaikan tarif di atas ketentuan tidak terus terjadi. Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang adil dan terjangkau selama periode mudik Lebaran 2026. (r/sib)

Selama Ramadan, Warga Ambalawi Ramai Berburu Rumput Laut

0
Selama Ramadan, Warga Ambalawi Ramai Berburu Rumput Laut
Sejumlah warga Ambalawi mencari rumput laut di pesisir pantai pada, Kamis (12/3). Hasil yang diperoleh cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Warga pesisir Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, memanfaatkan musim kemunculan rumput laut liar pada Januari-Maret untuk menambah penghasilan, termasuk selama bulan Ramadan. Rumput laut yang tumbuh alami di perairan dangkal tersebut, dipanen warga dengan cara menyelam menggunakan peralatan sederhana.

Aktivitas pencarian rumput laut dilakukan di sejumlah kawasan pesisir. Warga menggunakan perahu kecil dan menyelam hingga puluhan meter dari bibir pantai, untuk mengambil rumput laut yang tumbuh di dasar laut. Hasilnya kemudian dikumpulkan di perahu sebelum dibawa ke darat untuk dijemur hingga kering.

Salah seorang warga Ambalawi, Syamsuddin (60), mengatakan rumput laut yang diambil merupakan rumput laut liar yang tumbuh alami di laut. Setelah dikeringkan, rumput laut tersebut dijual kepada pengepul.

“Kami ambil rumput laut liar, nanti dijual ke bos yang membelinya,” ujarnya, Kamis (12/3).

Harga rumput laut saat ini sekitar Rp1.500 per kilogram. Meski tidak terlalu tinggi, hasilnya dinilai cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau harganya satu kilogram sekitar Rp1.500. Alhamdulillah kalau musim begini bisa dapat sampai satu ton,” katanya.

Aktivitas serupa juga dilakukan oleh Adrian (22). Ia mengaku biasanya mengambil rumput laut di kedalaman sekitar 10-50 meter dari bibir pantai. Rumput laut liar menurutnya, hanya muncul pada musim tertentu. “Rumput laut ini musiman. Setelah bulan Maret biasanya sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Karena itu, warga pesisir memanfaatkan periode kemunculan rumput laut tersebut, untuk menambah penghasilan, terutama selama bulan Ramadan.

Selama tiga hari, ia bisa mengumpulkan hingga satu ton rumput laut. Dengan harga saat ini, hasil tersebut dapat memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga. “Alhamdulillah biasanya dapat sekitar Rp1.500.000 atau lebih,” ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas berburu rumput laut sebenarnya bisa lebih ramai dibandingkan kondisi saat ini. Pada puncak musim, banyak warga pesisir yang turun ke laut untuk mencari rumput laut liar.

Pekerjaan ini dinilai tidak membutuhkan modal besar. Warga hanya menggunakan perahu kecil dan menyelam langsung untuk mengumpulkan rumput laut yang tumbuh di dasar laut.

Setelah dipanen, rumput laut dijemur di sepanjang pesisir hingga benar-benar kering sebelum dijual kepada pengepul. Warga berharap harga rumput laut liar dapat meningkat agar pendapatan mereka lebih layak. (hir)

Produksi Cabai Diklaim Tinggi

0
Ni Wayan Rusmawati. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa mengklaim, produksi cabai lokal terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2025, dengan luas tanam 336 hektar menjadi 647 hektar pada tahun 2026.

“Pada prinsipnya produksi cabai lokal kita sangat tinggi, tetapi karena permintaan pasar yang meningkat signifikan sehingga produksi cabai lokal kewalahan dan harganya juga mahal,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati kepada wartawan, Kamis, 12 Maret 2026.

Mahalnya harga cabai di pasaran saat ini, terjadi karena permintaan yang cukup tinggi terutama selama bulan Ramadan. Kondisi ini tentu dianggap sangat wajar, karena hampir setiap tahun terjadi terutama jelang hari raya besar keagamaan.

“Meski produksi cabai lokal kita sangat tinggi, tetapi belum sepenuhnya mampu menekan harga di pasaran. Makanya kita masukan cabai dari luar daerah,” ucapnya.

Wayan menyebutkan, total produksi cabai lokal per tahun mencapai 203,46 kwintal per hektar. Sementara, dari 647 hektar yang telah panen habis baru di angka 85 hektar dan panen belum habis mencapai 562 hektar.

“Sebenarnya potensi produksi cabai kita masih sangat tinggi dan kemungkinan baru terjadi setelah lebaran nanti. Sehingga kami yakin harga cabai yang sangat tinggi saat ini bisa ditekan,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu upaya yang saat ini tengah digiatkan pemerintah yakni memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran. Salah satunya adalah cabe dan tomat, sehingga harga salah satu bumbu dapur tersebut, bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa meningkat.

“Kami terus mengiktiarkan produksi cabai kita terus meningkat setiap tahunnya sehingga pada saat permintaan tinggi harganya tidak mahal. Kami juga akan memasifkan penanaman di beberapa sentra produksi cabai,” tukasnya. (ils)

Kuota LPG 3 Kilogram Kota Bima Turun 13 Persen

0
FERI SOFYAN

Kota Bima (ekbisntb.com) – Kuota LPG 3 kilogram untuk Kota Bima pada tahun 2026, turun sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berpotensi memicu kekurangan pasokan pada akhir tahun jika tidak diantisipasi sejak awal, terutama menjelang Idulfitri.

Data distribusi menunjukkan kuota LPG 3 kilogram tahun ini, ditetapkan sebesar 3.555 metrik ton (MT) atau sekitar 1.185.000 tabung. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kuota tahun 2025, mencapai 4.082 MT atau sekitar 1.360.667 tabung.

Hingga Februari 2026, realisasi penyaluran LPG di Kota Bima tercatat mencapai 631 MT atau sekitar 210.333 tabung. Angka tersebut setara dengan sekitar 17,7 persen dari total kuota tahunan yang tersedia.

Distribusi LPG bersubsidi di Kota Bima saat ini berkisar antara 3.360-3.920 tabung per hari. Penyaluran dilakukan melalui dua agen utama, yakni PT Bimatama Migas Bersinar yang membawahi 302 pangkalan serta PT Bintang Pribumi Cahaya Agung Utama yang menaungi 47 pangkalan.

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S. H., menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, khususnya LPG bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan distribusi LPG 3 kilogram tetap berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama menjelang momentum Idulfitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan,” ujarnya, Kamis, 12 Maret 2026.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan, pemerintah daerah telah mengajukan penambahan kuota LPG kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar 3.067 MT. Selain itu, koordinasi dengan Pertamina juga dilakukan untuk menambah distribusi tambahan atau extra dropping LPG. Pada bulan Maret ini, tambahan distribusi telah terealisasi sebanyak 3.120 tabung untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama periode libur dan cuti bersama Idulfitri.

Untuk menjaga pasokan bagi masyarakat tidak mampu lanjutnya, Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bima Nomor 72 Tahun 2026 tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram. “ASN diminta beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram agar LPG bersubsidi dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang berhak,” sebutnya.

Selain penguatan pasokan, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas, jumlah isi tabung, serta kelancaran distribusi di tingkat pangkalan hingga masyarakat.

“Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kembali program Toko TPID sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar,” paparnya.

Penguatan operasi pasar juga akan dilakukan dengan menambah jenis komoditas yang menjadi penyumbang inflasi. “Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri,” tutupnya. (hir)