Beranda blog Halaman 136

Butuh Lahan 1,2 Hektare untuk Pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru

0
Butuh Lahan 1,2 Hektare untuk Pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru
(Suara NTB/ist) MENGECEK - Wabup Loteng H. M. Nursiah (dua kiri) mengecek calon lokasi SPAM Cerorong-Danau Biru didampingi Dirut Perumdam Tiara Loteng Bambang Supratomo (kiri) di Desa Pemepek Pringgarata beberapa waktu lalu

Praya (EKBIS NTB) –Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) telah menghitung kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cerorong-Danau Biru mencapai 1,2 hektare. Dengan rincian, 1 hektare untuk lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM. Sisanya untuk lokasi pembangunan reservoir yang rencananya akan dibangun di dua titik.


Direktur Utama Perumdam Tiara Loteng Bambang Supratomo, S.I.P., M.M., mengungkapkan lokasi pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut sudah dipetakan. Di mana untuk fasilitas IPA rencanannya akan dibangun diwilayah Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata. Sementara untuk fasilitas reservoir-nya akan dibangun di Desa Sepakek serta Desa Pagutan.


“Untuk proses pembebasan lahanya sendiri itu nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan pembangunannya SPAM-nya sendiri akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” jelasnya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi Selasa (4/8).


Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih terus melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang diminta oleh pemerintah pusat dan diharapkan seluruhnya lengkap tahun ini. Termasuk soal kesiapan lahannya. Dengan begitu, bisa segera diajukan pengusulannya ke pemerintah pusat supaya tahun depan proses pembangunan fisiknya diharapkan sudah bisa dimulai.


“Jika tidak ada halangan berarti pertengahan tahun 2027 mendatang, groundbreaking pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru yang nantinya akan dinamai SPAM Masmirah diharapkan sudah bisa dilakukan,” tegasnya.


Ia juga menambahkan, beberapa hari lalu pihaknya juga sudah mempresentasikan langsung soal kesiapan dukungan daerah terkait pembangunan SPAM tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).


Bambang menjelaskan, soal proses persiapan di daerah sejauh ini berjalan lancar. Pihaknya pun berharap tidak ada kendala berarti yang bisa menghambat rencana pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang wilayahnya akan terkena dampak pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru juga terus dilakukan.


Terkait kesiapan pembebasan lahan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng Taufikurrahman, PN., menegaskan anggarannya akan disiapkan di APBD perubahan tahun 2026 ini.

Hanya saja, ia belum bersedia mengungkapkan jumlah anggaran yang disiapkan. Karena masih proses pembahasan. “Tapi yang jelas soal anggaran kita siap,” tegasnya.


Ia menjelaskan untuk proses pembebasan lahannya nanti akan ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Luas lahan yang akan dibebaskan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Lokasi lahan yang akan dibebaskan tidak di satu titik, tetapi di tiga titik.


“Dalam hal ini sesuai aturan yang ada, untuk proses pembahasan lahan tentunya akan melibatkan tim apraisal,” tandas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng ini. (kir)

Nilai Investasi di Lotim Tembus Rp2,3 Triliun, Didominasi Sektor UMKM

0
Nilai Investasi di Lotim Tembus Rp2,3 Triliun, Didominasi Sektor UMKM
(Suara NTB/rus) Sosiawan Putraji

DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat realisasi investasi sepanjang 2026 telah menembus angka Rp2,3 triliun. Capaian ini didominasi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menunjukkan penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.


Kepala DPMPTSP Lotim, Sosiawan Putraji, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (4/8/2026) mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan 5.196 Nomor Induk Berusaha (NIB). “Dengan kemampuan modal dimiliki oleh masing-masing sektor berusaha itu kalau kita total hampir Rp2,3 triliun,” ujarnya.


Sosiawan menekankan bahwa tingginya realisasi investasi tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas berusaha. DPMPTSP mengusung konsep pelayanan “on the spot” langsung ke masyarakat.


“Kita berikan edukasi juga langsung ke masyarakat bahwa legalitas izin berusaha itu harus betul-betul tercantum dan termuat secara sah, sehingga ada kepastian mereka dalam sektor perusahaan tidak ada keraguan. Dan ini juga kita buktikan bahwa negara juga bisa menjamin kita dalam sektor perizinan perusahaan itu yang kita masifkan ke masyarakat,” jelasnya.


Respon masyarakat terhadap program ini disebutnya cukup tinggi. Setiap hari, DPMPTSP memproses banyak permohonan izin berusaha, dengan akumulasi NIB yang telah diterbitkan mencapai angka 5.196


Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis tren investasi akan terus meningkat. Sosiawan berharap seluruh pelaku usaha dapat terus difasilitasi dalam proses perizinan, terutama dengan sisa momentum beberapa bulan ke depan di tahun 2026.


“Kita harapkan terus ke depannya di tahun ini dengan sisa momentum beberapa bulan lagi, seluruh pelaku usaha juga bisa kita data, bisa kita bantu fasilitasi dalam proses perizinan berusaha,” demikian terangnya. (rus)

15.427 Jiwa di Lombok Barat Terdampak Kekeringan

0
15.427 Jiwa di Lombok Barat Terdampak Kekeringan
DISTRIBUSIKAN AIR - Tim BPBD Lobar turun mendistribusikan air bersih ke warga terdampak bencana kekeringan. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Daerah yang terdampak kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Hingga saat ini, sebanyak 49 dusun, 11 desa, dan lima kecamatan yang dilanda kekeringan. Jumlah warga yang terdampak kekeringan ini mencapai 15.427 jiwa. Dalam penanganan kekeringan ini, Pemerintah Kabupaten Lobar masih menetapkan status siaga bencana, belum ditetapkan darurat bencana.


Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Toni Hidayat mengatakan berdasarkan data sementara yang direkap per tanggal 4 Agustus 2026, terdapat 49 dusun di 11 desa yang terdampak kekeringan. 11 desa ini tersebar di lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Sekotong terdapat dua desa, yakni Desa Sekotong Barat dan Cendimanik.


Di Kecamatan Lembar, tiga desa yaitu Desa Jembatan Gantung, Jakem Timur, dan Sekotong Timur. Di Kecamatan Gerung, ada dua desa terdiri dari dari Desa Banyu Urip dan Giri Tembesi.
Kecamatan Kuripan satu desa, yakni Desa Kuripan Selatan. Kemudian Kecamatan Batulayar, tiga desa yakni Desa Persiapan Penanggak, Desa Bengkuang, dan Batulayar Barat.


Pihaknya hingga saat ini telah menyalurkan air sebanyak setengah juta liter air atau sekitar 506.000 liter. Penyaluran air dilakukan sejak bulan Juni sebanyak 24 rate, meningkat pada bulan Juli sebanyak 70 dan pada bulan ini baru 8 rate pendistribusian air.
“Dalam sehari kita distribusi air empat kali, satu kali rate 5.000 ribu liter, kalau ditotal 20 ribu liter per hari,” imbuhnya.


Ia menyebut, dalam pendistribusian air ini, pihak BPBD berkolaborasi dengan OPD terkait seperti Damkarnat. Selain itu dengan mitra seperti PTAM Giri Menang, Bank NTB Syariah, PMI, BWS, dan BPBPK. Terbaru, pihaknya akan menindaklanjuti arahan BPBD Provinsi NTB dalam pelibatan retail modern untuk turut membantu penanganan kekeringan ini.


Terkait penanganan kekeringan pihaknya telah rapat dengan BPBD dan stakeholder terkait. Pihaknya juga telah mengusulkan operasional ke pihak BNPB untuk pendistribusian air bersih. “Kami juga sudah usulkan operasional (armada) ke BNPB karena kendala kami belum punya tangki air,” pungkasnya.


Diketahui, saat ini masih berlaku siaga bencana, yang berakhir tanggal 31 Agustus mendatang. BPBD pun telah menyiapkan kajian untuk menaikkan status ke darurat bencana. (her)

Senator Evi Apita Maya akan Kawal Realisasi Program Strategis Daerah

0
Senator Evi Apita Maya akan Kawal Realisasi Program Strategis Daerah
SERAP ASPIRASI - Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Evi Apita Maya saat turun menyerap aspirasi daerah dari OPD lingkup Pemprov NTB (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi NTB agar mendapat dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Komitmen tersebut disampaikannya saat penyerapan aspirasi daerah yang digelar di Bappeda NTB pada Selasa (4/8). Dalam forum tersebut, Evi menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah terkait sejumlah persoalan strategis.

Mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.

Dalam kesempatan itu Evi mengatakan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja.

“Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya,” tegas Evi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kementerian mitra Komite IV maupun komite lainnya akan dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun secara informal agar penyelesaiannya dapat dipercepat.

“Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional. Ia menjelaskan, Pemprov NTB mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia” dengan menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, status NTB sebagai provinsi kepulauan harus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.

“Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami,” jelas Nelly.

Ia juga memaparkan, sepuluh program unggulan Pemprov NTB di antaranya Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang membutuhkan dukungan lintas Kementerian. (ndi)

BBM Subsidi Langka, Nelayan di NTB Desak Pemerintah Turun Tangan

0
BBM Subsidi Langka, Nelayan di NTB Desak Pemerintah Turun Tangan
(Suara NTB/ist) TIDAK MELAUT - Perahu-perahu nelayan di Pulau Maringkik tidak dapat melaut karena kesulitan mendapatkan BBM subsidi

Mataram (EKBIS NTB) –Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan tradisional. Nelayan tidak dapat melaut karena kesulitan memperoleh BBM.


Hal ini disuarakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Persoalan kelangkaan BBM subsidi ini dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan distribusi biasa, tetapi telah menyentuh keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.


Koordinator Wilayah Indonesia Timur KNTI, Dedy Sopian, Selasa, 4 Agustus 2026 menyebut, nelayan menjadi kelompok yang paling terpukul ketika pasokan BBM terganggu. Bagi nelayan, BBM bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan modal utama untuk bisa melaut dan mendapatkan penghasilan.


“Kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai wilayah NTB telah melumpuhkan aktivitas nelayan tradisional. Banyak nelayan tidak dapat melaut karena tidak memperoleh BBM, sementara kebutuhan hidup keluarga terus berjalan,” kata Dedy dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Dedy, persoalan yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola distribusi energi sekaligus lemahnya pengawasan.


KNTI mempertanyakan bagaimana nelayan yang setiap hari berperan menyediakan sumber pangan bagi masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitasnya.
“Berulangnya kelangkaan BBM menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi dan minimnya keberpihakan negara terhadap nelayan,” tegasnya.


Karena itu, KNTI mendesak Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait segera turun tangan memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
KNTI meminta pemerintah tidak hanya memastikan pasokan kembali tersedia, tetapi juga membenahi mekanisme distribusi agar BBM benar-benar sampai kepada kelompok nelayan yang membutuhkan.


KNTI juga meminta pemerintah membuka secara transparan penyebab kelangkaan BBM subsidi di NTB.
Menurut Dedy, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas apakah persoalan tersebut dipicu keterbatasan pasokan, distribusi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan, atau lemahnya pengawasan.


“Jangan biarkan nelayan menjadi korban dari buruknya distribusi maupun lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok BBM, terutama pada wilayah yang menjadi sentra nelayan tradisional.


KNTI mengingatkan dampak kelangkaan BBM subsidi tidak berhenti pada nelayan. Jika nelayan tidak bisa melaut, produksi ikan ikut terganggu. Pada akhirnya, kondisinya berpotensi memengaruhi pasokan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir.


“Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir, dan melemahkan perekonomian daerah yang bergantung pada sektor perikanan,” kata Dedy.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat pesisir dapat menjalankan pekerjaannya dan memperoleh penghidupan yang layak.


“Negara tidak boleh abai terhadap nasib nelayan. Menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam melindungi hak masyarakat pesisir untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak,” tegasnya.


Organisasi ini menurutnya menyatakan akan mengonsolidasikan nelayan di berbagai wilayah Indonesia Timur untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui jalur konstitusional.


“Nelayan tidak membutuhkan janji. Nelayan membutuhkan BBM. Tanpa BBM, perahu tidak bergerak, dapur tidak mengepul, dan ketahanan pangan bangsa ikut terancam.” Tandasnya. (bul)

Kinerja Pelayanan Perizinan Masuk 34 Besar Nasional

0
Kinerja Pelayanan Perizinan Masuk 34 Besar Nasional
H. Novian Rosmana (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Kota Mataram kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pelayanan perizinan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram berhasil masuk dalam 34 besar nasional untuk kategori pemerintah kota.

Pencapaian tersebut diraih setelah nilai kinerja pelayanan perizinan Kota Mataram meningkat dari 81,956 pada penilaian sebelumnya menjadi 85,809 pada 2026.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram, H. Novian Rosmana, mengatakan peningkatan nilai tersebut menjadi indikator bahwa kualitas pelayanan perizinan di Kota Mataram terus mengalami perbaikan.

“Pada tahun 2026 nilai kinerja pelayanan perizinan meningkat menjadi 85,809. Alhamdulillah, hasil tersebut menempatkan Kota Mataram di peringkat ke-34 nasional untuk kategori kota,” ujarnya, Selasa (4/8).

Novian menjelaskan, penilaian dilakukan langsung oleh Kementerian melalui survei kepuasan yang diisi pelaku usaha saat mengurus perizinan. Sebelum izin usaha diterbitkan, setiap pemohon diwajibkan mengisi kuesioner yang terintegrasi dengan sistem Kementerian sehingga hasil penilaian mencerminkan pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian, di antaranya kemudahan proses perizinan, kecepatan penyelesaian layanan, serta transparansi pada setiap tahapan pengurusan izin.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.

Meski telah masuk jajaran 34 besar nasional, DPMPTSP Kota Mataram masih menunggu informasi resmi dari Kementerian terkait jadwal penyerahan penghargaan atas capaian tersebut.

Ke depan, DPMPTSP berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui berbagai inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya pelayanan prima. Langkah itu diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai jenis perizinan.

“Pak Wali Kota menyampaikan bahwa penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan. Tapi, yang lebih penting adalah menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya. (pan)

Tekan Harga Pangan, TPID NTB Gelar Gerakan Pangan Murah di Mataram

0
Tekan Harga Pangan, TPID NTB Gelar Gerakan Pangan Murah di Mataram
(Suara NTB/bul) PANGAN MURAH - Kegiatan gerakan pangan murah di Mataram, digelar oleh TPID NTB

Mataram (EKBIS NTB) –Upaya menjaga harga pangan tetap terkendali terus dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Mataram.


Kegiatan ini melibatkan Bank Indonesia Provinsi NTB, pemerintah daerah, serta anggota TPID ini bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Strategis (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) 2026.


Fokusnya bukan sekadar menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan dari sisi produksi hingga distribusi.
GPM di Pasar Pagesangan menyediakan 16 komoditas pangan strategis dengan harga terjangkau. Di antaranya beras SPHP, Minyak Kita, gula pasir, telur ayam, serta berbagai komoditas hortikultura yang dihasilkan petani lokal.


Sejumlah pelaku usaha dan distributor turut dilibatkan, seperti Perum Bulog, Bale Bawang, PPI, Rajawali Nusindo, Rose Brand, UD Sinta, serta UMKM sektor pangan. Pelaksanaan GPM menerapkan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat.


Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan distribusinya berjalan lancar, terutama ketika menghadapi tantangan perubahan iklim serta dinamika aktivitas pariwisata.


Pengendalian inflasi, dalam konteks tersebut, tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga. Harga yang terkendali juga penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID NTB akan terus memperkuat implementasi GPIPS. Fokus diarahkan pada dua aspek utama, yakni ketersediaan pasokan (K2) dan kelancaran distribusi (K3).


Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi NTB sesuai target nasional.
Dengan demikian, Gerakan Pangan Murah bukan hanya menjadi instrumen jangka pendek untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Lebih jauh, program tersebut menjadi bagian dari strategi TPID NTB membangun ekosistem pangan yang lebih kuat, mulai dari petani, produksi, distribusi, hingga konsumen. (bul)

Mata Panah Production Gelar ‘Mataram Night Race Drag Bike 2026’ Meriahkan HUT ke-33 Kota Mataram

0

Mataram (Ekbis NTB) — Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Mataram, promotor nasional Mata Panah Production siap menggelar kejuaraan otomotif Mataram Matapanah Rookie Drag Bike 2026 Night Race. Ajang balap malam ini dijadwalkan berlangsung pada 19–20 September 2026 di Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Event Organizer Mata Panah Production sekaligus promotor acara, Heri Widodo, memproyeksikan ajang ini menjadi salah satu agenda otomotif terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain menjadi wadah pembinaan bagi pembalap rookie, event ini dipatok mampu menggairahkan ekonomi lokal.

“Mataram Matapanah Rookie Drag Bike 2026 Night Race diselenggarakan untuk merayakan HUT Kota Mataram ke-33 sekaligus wadah pembinaan pembalap rookie menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seluruh persiapan terus kami maksimalkan agar acara berlangsung aman, profesional, dan menghibur,” ujar Heri.

Heri menjelaskan, konsep balap malam (Night Race) dipilih karena menawarkan atmosfer visual yang berbeda. Tata pencahayaan khusus di sepanjang lintasan diyakini memberikan sensasi tersendiri, baik bagi para joki maupun penonton.

Tak sekadar adu kecepatan, ajang ini ditargetkan menjadi tempat berkumpulnya komunitas otomotif dari berbagai daerah. Pergerakan peserta dan penonton diharapkan memberi multiplier effect bagi sektor UMKM, kuliner, perhotelan, hingga pariwisata di NTB.

Buka Peluang Kolaborasi dan Sponsorship

Melihat potensi impresi penonton yang tinggi, Mata Panah Production turut membuka pintu kolaborasi bagi para pelaku usaha, brand, dan perusahaan nasional maupun daerah melalui skema sponsorship.

“Kami membuka kesempatan bagi semua brand untuk berkolaborasi. Event ini menjadi media promosi yang sangat potensial karena akan dihadiri pembalap, komunitas otomotif, hingga ribuan penonton,” tutur Heri.

Modal Pengalaman Event Nasional

Optimisme penyelenggaraan di Kota Mataram didasari oleh rekam jejak Mata Panah Production yang sebelumnya sukses menggarap Bhayangkara Cup Matapanah Rookie Drag Bike di Tulungagung, Jawa Timur. Success story tersebut menjadi modal penting panitia untuk menghadirkan event yang lebih besar dan profesional di Mataram.

Panitia berharap Mataram Matapanah Rookie Drag Bike Night Race dapat dipatenkan sebagai agenda tahunan yang memperkuat citra Kota Mataram sebagai destinasi wisata otomotif tingkat nasional. (r/fan)

Pertajam Kualitas Layanan, Honda Gelar Kontes Layanan Nasional 2026

0

Mataram (Ekbis NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi konsumen lewat Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-17, ajang ini menjadi sarana pengembangan kompetensi sekaligus bentuk apresiasi bagi para Honda People yang menjadi garda terdepan di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Metamorforself”, KLHN 2026 mengajak seluruh insan layanan Honda untuk bertransformasi menjadi versi terbaik. Transformasi ini tak sekadar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat pola pikir, empati, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi AHM dalam menghadirkan layanan masa depan—layanan yang tidak lagi berfokus pada transaksi semata, melainkan mampu menciptakan pengalaman berkesan, membangun kedekatan emosional, dan memberikan dampak positif secara nyata.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM, Antok Yuniarso, menyampaikan bahwa KLHN merupakan wujud nyata komitmen berkelanjutan AHM dalam menjaga kualitas layanan melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

“Selama 17 kali penyelenggaraan, KLHN menjadi sarana penting dalam membangun budaya pelayanan Honda yang berpusat pada konsumen. Lewat tema Metamorforself, kami ingin bergerak bersama Honda People untuk terus berkembang, beradaptasi, dan menghadirkan pengalaman layanan yang semakin bernilai di setiap titik interaksi,” ujar Antok.

Tahun ini, KLHN diikuti oleh 9.449 peserta dari seluruh Indonesia—meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Setelah melalui babak seleksi ketat di tingkat regional oleh 29 Main Dealer, para finalis nasional akhirnya berkompetisi di Jakarta pada 13–16 Juli 2026.

Terdapat tujuh kategori yang dilombakan, meliputi enam kategori individu (Dealer/AHASS Head, Team Leader, Sales People, Non-Sales People, Delivery Man, dan Customer Retention Officer) serta satu kategori Best Main Dealer.

Astra Motor NTB Sabet Sejumlah Penghargaan

Penyelenggaraan KLHN 2026 ini turut menjadi panggung prestasi bagi perwakilan NTB. Astra Motor NTB sukses memboyong sejumlah penghargaan bergengsi melalui para wakilnya:

  • Juara 2 Kategori Dealer/AHASS Head: Moh. Nasir (Dealer SPS Paokmotong, Lombok Timur)
  • Juara 3 Kategori FLP Non-Sales: Siti Kiki Makmurratus Solihah (Dealer Astra Motor Masbagik)
  • Top 10 Kategori Team Leader: Ahmad Riadi Basofi (Dealer Astra Motor Ampenan)
  • Top 10 Kategori FLP Sales: Gilva Melinda Ingeswari (Dealer Krida Selong, Lombok Timur)
  • Finalis Kategori CRO: Dwi Yulita (Dealer MPM Mataram)
  • Finalis Kategori Deliveryman: Karsidi (Dealer Astra Motor Sriwijaya)

Melalui pencapaian ini, para alumni dan pemenang KLHN diharapkan dapat terus menjadi role model dan agen perubahan yang menginspirasi peningkatan kualitas layanan Honda di jaringan lokal maupun nasional. (r/fan)

SMK PP Negeri Mataram Bersinergi Kelola Pasar Tematik Bilebante untuk Menggenjot Sektor Pertanian NTB

0

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, melalui UPTD pendidikannya, SMK Pertanian Pembangunan (SMK PP) Negeri Mataram menjalin kerja sama untuk pengelolaan Pasar Tematik Desa Wisata Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam rangka menggenjot sektor pertanian di Provinsi NTB
Pasar Tematik Desa Wisata Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, tidak hanya diarahkan menjadi ruang aktivitas ekonomi dan pariwisata. Kawasan itu akan dikelola sekaligus menjadi laboratorium pertanian modern dan kewirausahaan bagi generasi muda NTB.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta.,M. Pd.,M.Si dengan Pimpinan Pasat Tematik Bilabante, Lisa Fitriana, Selasa, 4 Agustus 2026, disaksikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah.
Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, M.Pd, mengatakan kolaborasi ini dirancang untuk mempertemukan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan teori di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung menghadapi aktivitas usaha dan produksi di lapangan.
“Kerja sama ini mencakup penyelarasan kurikulum berbasis industri, praktik kerja lapangan selama enam bulan bagi siswa, magang guru, menghadirkan guru tamu dari pelaku usaha, hingga pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi,” kata Sugiarta.
Programnya mencakup pelatihan peningkatan keterampilan atau upskilling, pengembangan teaching factory, kelas industri, hingga pembinaan kewirausahaan bagi siswa dan masyarakat.
Menurut Sugiarta, konsep ini penting untuk mengubah orientasi lulusan SMK pertanian. Mereka diharapkan tidak semata-mata menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan usaha dan lapangan kerja baru.
“Harapan kami, lulusan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menjadi wirausaha muda di bidang pertanian. Mereka terbiasa bekerja di desa dan setelah lulus dapat membangun UMKM baru berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Pemilihan Bilebante bukan tanpa alasan. Desa ini memiliki potensi sebagai desa wisata yang mengembangkan konsep pertanian hijau sekaligus pengolahan hasil pertanian.
Potensi itu dinilai sangat relevan dengan kompetensi yang dikembangkan SMK PP Negeri Mataram. Karena itu, kerja sama diarahkan agar kawasan tersebut dapat menjadi tempat belajar yang nyata bagi siswa sekaligus ruang pengembangan ekonomi masyarakat.
Bahkan, implementasi kerja sama telah berjalan sebelum MoU diteken. Sejumlah siswa SMK PP Negeri Mataram sudah ditempatkan di Desa Bilebante untuk menjalani praktik kerja lapangan.
Ke depan, kawasan ini juga akan dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan praktik berbagai subsektor pertanian. Mulai dari pembibitan, peternakan, perikanan hingga pengolahan hasil pertanian.
Keterlibatan tidak hanya ditujukan bagi siswa, tetapi juga guru dan masyarakat. Dengan pola tersebut, pengetahuan yang diperoleh di sekolah diharapkan dapat ditransfer langsung kepada masyarakat dan berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah menegaskan, sinergi ini memiliki arti strategis, terutama untuk menjawab tantangan regenerasi petani.
Menurutnya, sektor pertanian NTB membutuhkan generasi baru yang mampu menguasai teknologi, memiliki kemampuan praktik sekaligus memahami aspek bisnis dan kewirausahaan.
“Pertanian sekarang sudah mengarah pada modernisasi. Kalau transformasi ini tidak dimulai dari lembaga pendidikan, akan sulit. Karena itu kami mendorong sekolah seperti SMK PP untuk menjadi motor lahirnya petani-petani muda yang berkualitas,” ujarnya.
Bagi Mirza, pendidikan vokasi pertanian tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami teori. Sekolah harus memberikan pengalaman praktik agar siswa memiliki gambaran nyata mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan setelah lulus.
Karena itu, Pemprov NTB juga membuka ruang kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memperkuat kualitas pendidikan vokasi pertanian.
Perkembangan sektor pertanian NTB yang dinilai memiliki prospek turut menarik perhatian sejumlah perguruan tinggi dari luar daerah untuk menjalin kemitraan. Peluang tersebut akan diarahkan untuk memperluas akses siswa terhadap pendidikan lanjutan, teknologi, penelitian maupun dunia kerja.
“Melalui kolaborasi seperti ini, anak-anak memiliki bekal praktik sejak di bangku sekolah. Setelah lulus mereka tidak hanya berorientasi menjadi pegawai, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri di sektor agribisnis,” kata Mirza.
Pasar Tematik Bilebante diharapkan menjadi tempat siswa belajar dari proses produksi hingga pemasaran. Di sisi lain, masyarakat mendapat tambahan pengetahuan dan peluang mengembangkan usaha berbasis komoditas lokal.
Model ini sekaligus menjadi upaya agar pengembangan desa wisata tidak hanya bertumpu pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir.
Jika berjalan konsisten, Bilebante berpotensi menjadi salah satu contoh bagaimana pendidikan vokasi dapat terhubung langsung dengan kebutuhan desa: sekolah mencetak SDM, desa menyediakan ruang praktik, pertanian menjadi sumber usaha, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi.
Pada titik inilah sinergi tersebut diharapkan ikut mempercepat regenerasi petani sekaligus memperkuat fondasi pertanian modern NTB. (bul)