Beranda blog Halaman 135

Program PRIMA DimulaiPemkab Sumbawa Barat Siapkan Tenaga Kerja ke Jepang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program PRIMA DimulaiPemkab Sumbawa Barat Siapkan Tenaga Kerja ke Jepang
(EKBIS NTB/ist)FOTO BERSAMA - Bupati H. Amar Nurmansyah dan perwakilan YPAN foto bersama seluruh peserta calon magang kerja ke Jepang.


Taliwang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memulai Program PRIMA (Peningkatan Resiliensi dan Mutu Pekerja Migran Indonesia) Tahun 2026. Program hasil kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) itu bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk bekerja di Jepang melalui jalur resmi.


Sosialisasi program digelar di Graha Praja Setda KSB, Selasa (4/8) dibuka langsung oleh Bupati, H.Amar Nurmansyah. Kegiatan diikuti 179 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.


Bupati Amar dalam sambutannya mengatakan,program PRIMA ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda.

“Anak-anak Sumbawa Barat harus berangkat sebagai pekerja yang terampil, profesional, memiliki kompetensi, dan melalui jalur yang legal sehingga mendapatkan perlindungan,” ujarnya.


Menurut Bupati, pada tahap awal ini disiapkan kuota 50 peserta untuk mengikuti pembinaan lanjutan. Ia berharap jumlah tersebut dapat terus bertambah seiring keberhasilan pelaksanaan program. “Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah,” harapnya.


Kepala Dinas Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi, mengatakan Program PRIMA tidak hanya memperkenalkan peluang kerja di Jepang, tetapi juga membekali peserta melalui pembinaan sebelum diberangkatkan. Dari 179 peserta yang mengikuti sosialisasi, sebanyak 146 orang merupakan laki-laki dan 33 perempuan.


“Peserta akan mengikuti pembinaan secara daring selama sekitar satu bulan. Selanjutnya akan dievaluasi berdasarkan kedisiplinan, komitmen dan kesiapan sebelum mengikuti pelatihan lanjutan,” urai Slamet.


Sementara itu, Perwakilan YPAN, Wiwik Farida menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata perhatian Pemda KSB terhadap peningkatan kualitas generasi muda,agar mampu bersaing di dunia kerja internasional. “Tentu inti dari program ini pemerintah ingin membuka kesempatan emas bagi generasi muda daerah untuk memperoleh pengalaman bekerja di luar negeri, dengan negara tujuan awal adalah Jepang,” cetusnya.


Wiwik mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan penuh disiplin dan menjaga nama baik daerah ketika telah bekerja di Jepang.


“Ketika nanti berada di Jepang, jangan hanya berorientasi pada pekerjaan semata. Jadilah pribadi yang disiplin, terampil, dan mampu mengikuti etos kerja serta peraturan yang berlaku di Jepang,” pungkasnya.(bug)


Genjot Sektor PertanianSMK PP Negeri Mataram Bersinergi Kelola Pasar Tematik Bilebante

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Genjot Sektor PertanianSMK PP Negeri Mataram Bersinergi Kelola Pasar Tematik Bilebante
TANDA TANGAN - Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta dengan Pimpinan Pasat Tematik Bilabante, Lisa Fitriana, Selasa, 4 Agustus 2026, disaksikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah.

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, melalui UPTD SMK Pertanian Pembangunan (SMK PP) Negeri Mataram menjalin kerja sama untuk pengelolaan Pasar Tematik Desa Wisata Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam rangka menggenjot sektor pertanian di Provinsi NTB

Pasar Tematik Desa Wisata Bilebante tidak hanya diarahkan menjadi ruang aktivitas ekonomi dan pariwisata. Kawasan itu akan dikelola sekaligus menjadi laboratorium pertanian modern dan kewirausahaan bagi generasi muda NTB.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta.,M. Pd., M.Si., dengan Pimpinan Pasat Tematik Bilabante, Lisa Fitriana, Selasa, 4 Agustus 2026, disaksikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah.

Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, M.Pd, mengatakan kolaborasi ini dirancang untuk mempertemukan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan teori di ruang kelas, tetapi juga pengalaman langsung menghadapi aktivitas usaha dan produksi di lapangan.

“Kerja sama ini mencakup penyelarasan kurikulum berbasis industri, praktik kerja lapangan selama enam bulan bagi siswa, magang guru, menghadirkan guru tamu dari pelaku usaha, hingga pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi,” kata Sugiarta.

Programnya mencakup pelatihan peningkatan keterampilan atau upskilling, pengembangan teaching factory, kelas industri, hingga pembinaan kewirausahaan bagi siswa dan masyarakat.

Menurut Sugiarta, konsep ini penting untuk mengubah orientasi lulusan SMK pertanian. Mereka diharapkan tidak semata-mata menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan usaha dan lapangan kerja baru.

“Harapan kami, lulusan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menjadi wirausaha muda di bidang pertanian. Mereka terbiasa bekerja di desa dan setelah lulus dapat membangun UMKM baru berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Pemilihan Bilebante bukan tanpa alasan. Desa ini memiliki potensi sebagai desa wisata yang mengembangkan konsep pertanian hijau sekaligus pengolahan hasil pertanian.

Potensi itu dinilai sangat relevan dengan kompetensi yang dikembangkan SMK PP Negeri Mataram. Karena itu, kerja sama diarahkan agar kawasan tersebut dapat menjadi tempat belajar yang nyata bagi siswa sekaligus ruang pengembangan ekonomi masyarakat.

Bahkan, implementasi kerja sama telah berjalan sebelum MoU diteken. Sejumlah siswa SMK PP Negeri Mataram sudah ditempatkan di Desa Bilebante untuk menjalani praktik kerja lapangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah menegaskan, sinergi ini memiliki arti strategis, terutama untuk menjawab tantangan regenerasi petani.

Menurutnya, sektor pertanian NTB membutuhkan generasi baru yang mampu menguasai teknologi, memiliki kemampuan praktik sekaligus memahami aspek bisnis dan kewirausahaan.

“Pertanian sekarang sudah mengarah pada modernisasi. Kalau transformasi ini tidak dimulai dari lembaga pendidikan, akan sulit. Karena itu kami mendorong sekolah seperti SMK PP untuk menjadi motor lahirnya petani-petani muda yang berkualitas,” ujarnya.

Bagi Mirza, pendidikan vokasi pertanian tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami teori. Sekolah harus memberikan pengalaman praktik agar siswa memiliki gambaran nyata mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan setelah lulus.

Karena itu, Pemprov NTB juga membuka ruang kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memperkuat kualitas pendidikan vokasi pertanian.

Perkembangan sektor pertanian NTB yang dinilai memiliki prospek turut menarik perhatian sejumlah perguruan tinggi dari luar daerah untuk menjalin kemitraan. Peluang tersebut akan diarahkan untuk memperluas akses siswa terhadap pendidikan lanjutan, teknologi, penelitian maupun dunia kerja.

“Melalui kolaborasi seperti ini, anak-anak memiliki bekal praktik sejak di bangku sekolah. Setelah lulus mereka tidak hanya berorientasi menjadi pegawai, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri di sektor agribisnis,” kata Mirza.

Pasar Tematik Bilebante diharapkan menjadi tempat siswa belajar dari proses produksi hingga pemasaran. Di sisi lain, masyarakat mendapat tambahan pengetahuan dan peluang mengembangkan usaha berbasis komoditas lokal.

Model ini sekaligus menjadi upaya agar pengembangan desa wisata tidak hanya bertumpu pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir.

Jika berjalan konsisten, Bilebante berpotensi menjadi salah satu contoh bagaimana pendidikan vokasi dapat terhubung langsung dengan kebutuhan desa: sekolah mencetak SDM, desa menyediakan ruang praktik, pertanian menjadi sumber usaha, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi.

Pada titik inilah sinergi tersebut diharapkan ikut mempercepat regenerasi petani sekaligus memperkuat fondasi pertanian modern NTB. (bul)

Sumur Bor Tembus Rp500 Juta, Pemprov NTB Selektif Pilih Daerah Sasaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sumur Bor Tembus Rp500 Juta, Pemprov NTB Selektif Pilih Daerah Sasaran
Ilustrasi keberadaan sumur bor yang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp500 juta. (EKBIS NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (EKBIS NTB) – Pengadaan sumur bor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan anggaran fantastis. Tidak tanggung-tanggung, satu sumur bor dengan kedalaman 100 meter membutuhkan anggaran hingga Rp500 juta.

Atas alasan itu, Pemprov NTB sangat selektif dalam memilih daerah mana yang menjadi sasaran lokasi pembangunan sumur bor tersebut.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pihaknya hingga kini belum memutuskan daerah mana saja yang menjadi lokasi pembangunan sumur bor. Hal ini karena stok sumur bor dari pusat terbatas, ditambah lagi anggaran pengadaan sumur yang dinilai cukup tinggi.


“Belum kita putuskan. Kita lihat karena stok kita terbatas karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor. Maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan,” ujarnya.


Sebelum mengajukan ke pusat, Iqbal mengaku akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada daerah-daerah yang selama ini terdampak kekeringan. Yang paling sering, katanya merupakan wilayah selatan baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.


Rencananya, Pemprov NTB akan mengajukan 106 titik sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 106 titik ini sesuai dengan jumlah desa miskin ekstrem di NTB. Namun, belum tentu setiap desa dengan kemiskinan ekstrem akan dibangunkan satu sumur bor.

Hal ini karena beberapa daerah memiliki cadangan air melimpah, ada juga daerah di kawasan pesisir seringkali tidak memiliki air tanah.


Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sumur bor itu cukup besar tergantung kapasitas dan kondisi daerah.

“Kalau di daerah selatan itu kedalamannya bisa sampai 100 meter. Kalau sampai 100 meter itu bisa sampai Rp500 juta,” katanya.


Menurutnya, pembangunan sumur bor ini merupakan pilihan terakhir untuk mengatasi kekeringan. Pasalnya, biaya pembangunan operasionalnya cukup besar dan membutuhan pemeliharan yang rutin.

“Operasional besar, pembuatanya juga tidak murah,” katanya.
Jika pembangunan sumur bor dilakukan maka harus ada pemeliharaan dari warga. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk sekali pakai. “Kalau bangun sumur bor ini tidak sekali dibangun terus selesai dan harus cermat.

Karena akan diberikan ke masyarakat dan masyarakat yang akan menjalankan,” ungkapnya.


Dalam pembangunan infrastruktur ini adalah menyiapkan pengelolanya. Karena membutuhkan daya listrik dan juga BBM sehingga hal ini sering menjadi penyebab sumur bor itu tidak bertahan lama. “BBM yang banyak, listik yang mahal sehingga tidak berfungsi lama,” tambahnya.


Pemeliharaan sumur bor ini merupakan tanggung jawab warga atau desa setempat. Jumlah pembangunan sumur bor ini diprediksi tidak sampai 100 unit. Karena sebelum pembangunan nanti akan dilihat dulu kondisi wilayah. “Kalau lihat potensi tergantung kita lihat cekungan air tanah dan itu butuh survei,” katanya.

Kendati demikian, untuk penanganan dampak dari musim kemarau ini merupakan kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. “Itu nanti skemanya nanti dari BPBD,” pungkasnya. (era)

DPD RI Kawal Program Prioritas NTB, Serap Aspirasi untuk Diperjuangkan di Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPD RI Kawal Program Prioritas NTB, Serap Aspirasi untuk Diperjuangkan di Pusat
NARASUMBER - Anggota DPD RI Evi Apita Maya, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Kepala DIskominfotik NTB Ahsanul Khalik menjadi narasumber pada Audiensi/Kunjungan Kerja Anggota DPD RI (Komite IV) dalam rangka Pelaksanaan Tugas Konstitusional di Ruang Rapat Geopark Kantor Bappeda Provinsi NTB, Selasa, (4/8) (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menegaskan, komitmennya mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mendapat dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.


Komitmen tersebut disampaikannya saat penyerapan aspirasi daerah yang digelar di ruang rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Selasa (4/8/2026).


Dalam forum tersebut, Evi menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah terkait sejumlah persoalan strategis mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.


Ia mengatakan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja.


“Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya,” kata Evi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kementerian mitra Komite IV maupun komite lainnya akan dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun secara informal agar penyelesaiannya dapat dipercepat.


“Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada


Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional.


Ia menjelaskan, Pemprov NTB mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia” dengan menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.


Menurutnya, status NTB sebagai provinsi kepulauan harus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.


“Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami,” jelas Nelly.


Ia juga memaparkan, sepuluh program unggulan Pemprov NTB di antaranya Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang membutuhkan dukungan lintas Kementerian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional agar implementasi Satu Data Indonesia berjalan lebih efektif.


Menurut Juru Bicara Pemprov NTB itu, masih kerap terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak terhadap ketepatan sasaran berbagai program pembangunan.


“Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi rill di daerah,” ujar Ahsanul.


Sebelumnya beberapa aspirasi disuarakan oleh perwakilan kabupaten/kota di NTB, sebagian besar menyuarakan terkait efek efisiensi serta dana transfer ke daerah yang dipotong sehingga mengalami hambatan pada belanja pegawai. Selain itu, beberapa aspirasi juga ikut disuarakan seperti isu lingkungan kehutanan, permodalan UMKM (KUR) hingga pengembangan potensi lokal berbasis hilirasasi industri.


Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi bersama DPD RI semakin memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai program prioritas daerah dapat memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (r/ham)

Kekeringan Meluas, BPBD Lobar Terkendala Distribusikan Air Bersih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan Meluas, BPBD Lobar Terkendala Distribusikan Air Bersih
DISTRIBUSI - Pendistribusian air bersih oleh tim BPBD Lobar bersama stakeholder terkait ke kawasan yang terdampak kekeringan di Lobar. (EKBIS NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB)– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) mengalami kendala dalam pendistribusian air bersih ke kawasan yang terdampak kekeringan.

Salah satunya, Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional armada pendistribusian air. Pasalnya, BBM yang dipergunakan jenis Pertamina Dex yang harganya sangat mahal.


Pihak BPBD meminta bantuan kepada Pertamina untuk mempermudah akses BBM jenis Bio Solar dengan harga jauh lebih murah. Sebab hal ini menyangkut pelayanan pada masyarakat terdampak Bencana.


Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Toni Hidayat mengaku sejumlah kendala dihadapi dalam pelayanan pada warga yang terdampak bencana kekeringan.


“Lumayan kendala kami, anggaran APBD terbatas dan kaitan dengan harga BBM Pertamina Dex kami beli untuk pendistribusian air bersih,” kata Toni Hidayat, Selasa (4/8).


Diakuinya, kendala yang dihadapi selain anggaran yang terbatas untuk pendistribusian air. Penggunaan BBM Pertamina Dex untuk operasional distribusi air, karena harganya yang sangat tinggi. Harga per liter Rp21.150.


Pihaknya pun mengaku belum mampu menyediakan pos anggaran untuk membeli BBM Pertamina Dex ini. Tidak saja Lobar mengeluhkan soal penggunaan BBM Pertamina Dex, tetapi daerah lain pada saat rapat koordinasi juga menyampaikan hal serupa. “Masing-masing daerah juga mengeluhkan itu (penggunaan BBM Pertamina Dex),”ujarnya.


Untuk itu, pihaknya berharap agar Pertamina membantu mempermudah akses menggunakan BBM jenis Bio Solar untuk kendaraan operasional distribusi air bersih.

“Kami berharap Pertamina membantu bisa pakai BBM Bio Solar, karena kalau pakai Pertamina Dex mahal sekali. Mohon untuk dipertimbangkan, mudah-mudahan dari Pertamina bisa membantu kami BPBD seluruh NTB ini,” harap dia.


Terlebih dengan kondisi saat in, bencana kekeringan semakin meluas. Dari data sementara BPBD, desa yang terdampak kekeringan mencapai 49 dusun, 11 desa dan lima kecamatan yang dilanda kekeringan. Jumlah warga yang terdampak kekeringan ini mencapai 15.427 jiwa. (her)

Berpotensi Kembali Rugi, Pemprov NTB Sarankan Pabrik Garam Bima Dikelola Pihak Ketiga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Berpotensi Kembali Rugi, Pemprov NTB Sarankan Pabrik Garam Bima Dikelola Pihak Ketiga
Muslim (EKBBIS NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB menyarankan pabrik garam Bima dikelola oleh pihak ketiga. Hal ini menyusul pabrik garam tersebut sempat rugi di tahun 2025 lalu, dan berpotensi kembali merugi di tahun ini.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan pabrik garam yang diresmikan awal tahun 2025 lalu tersebut lebih baik dikelola oleh pihak swasta. Menurutnya, orientasi antara pemerintah dengan swasta berbeda, sehingga apabila ada pihak ketiga yang benar-benar paham persoalan pabrik garam bisa menghasilkan keuntungan.


“Kalau swasta yang kelola kan orientasinya jelas. Dia harus cari untung kan, bisnis. Nah ini yang kita dorong,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (4/8).


Dengan menjadikan pihak swasta sebagai pengelola pabrik garam, Muslim menilai bisa menghindari pabrik tersebut dari potensi kerugian. Skemanya, pihak swasta yang akan mengelola penuh, sehingga Pemda tinggal menunggu dividen dari pengelola.


Ia melanjutkan, dalam hal pengelolaan pabrik garam, pihaknya tidak hanya mempertimbangkan untung dan rugi. Namun, Pemkab Bima juga perlu memperhatikan terjadinya kerusakan pada mesin pabrik akibat jarang digunakan.

Pun, ada banyak garam yang tidak bisa terserap, sehingga potensi garam yang ada di Bima tidak bisa dimaksimalkan.


Pengelola saat ini, lanjutnya hanya menunggu datangnya pembeli baru berani berproduksi. Padahal, kapasitas produksi pabrik garam bisa mencapai 24 ton per hari. Namun, selama ini produksi tidak sampai menyentuh nilai tersebut. “Fleksibel produksinya.

Kemarin ada kemungkinan di atas 10 ton,” tambahnya.
Sejak mulai beroperasi pada awal tahun lalu, di tahun pertama pabrik ini sudah merugi. Kerugian disebabkan pengelola harus membayar biaya operasional setiap harinya. Sedangkan untuk produksi perlu menunggu adanya permintaan pelanggan.


“Karena beban listrik mereka kan harus dibayar setiap bulan. Sedangkan pemasukan kan tidak sebanding. Dia memproduksi garam sesuai pesanan,” katanya.


Di samping itu, Muslim juga berharap Bupati dan Wakil Bupati Bima bisa mengambil peran agar pengelolaan koperasi diambil alih oleh mereka. Dan diserahkan kepada pihak yang memiliki keuangan stabil.

Sehingga, pabrik bisa beroperasi tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli.


“Kalau enggak ada pesanan pesanan per bulan. Kadang-kadang lompat satu bulan, tergantung pesanan,” ungkapnya.


Karena kondisi pabrik yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp10 miliar tersebut tidak memberikan keuntungan apapun.

Muslim mengaku akan berdiskusi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena pabrik tersebut tidak diberikan kepada pihak yang memiliki keuangan memadai.

“Saya sampaikan, harusnya pola pembangunan di pusat itu jangan sekedar kejar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena mau akhir tahun,” pungkasnya. (era)

Kebutuhan Porang Meningkat, NTB Perkuat Mitra hingga NTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kebutuhan Porang Meningkat, NTB Perkuat Mitra hingga NTT
BERSIHKAN - Petani porang sedang membersihkan hasil panennya untuk diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. (Suara NTB/dok)

Mataram (EKBIS NTB) – Provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap untuk melakukan ekspor perdana komoditi porang yang telah diolah menjadi makanan hasil industri. Saat ini, kebutuhan akan bahan baku porang mulai meningkat seiring berkembangnya industri pengolahan di provinsi ini.


Untuk itu, pabrik porang kini mulai bermitra dengan berbagai daerah di NTB sebagai pemasok porang untuk kebutuhan industri, seperti Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Utara, hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan NTB kini telah memiliki sejumlah pabrik pengolahan berkapasitas penuh yang mampu mengolah porang menjadi produk bernilai tambah berupa keripik (chips) dan tepung porang berstandar ekspor.


Produk tersebut dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar global, khususnya Tiongkok, melalui pemenuhan berbagai persyaratan legalitas internasional, mulai dari sertifikasi lahan berbasis Good Agricultural Practices (GAP), perizinan Packing House, hingga registrasi kepabeanan melalui General Administration of Customs of China (GACC).


“Sebagai langkah konkret awal, industri lokal NTB telah menjadwalkan pengiriman ekspor perdana sebanyak 4 kontainer dengan total volume mencapai 92 hingga 100 ton,” ujarnya.


Rencana ekspor tersebut menjadi indikator meningkatnya kebutuhan bahan baku yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.
Kehadiran industri pengolahan dan kepastian pasar melalui off taker lokal juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Harga porang di tingkat petani meningkat signifikan, dari sekitar Rp4,5 per kilogram menjadi Rp11 ribu hingga Rp12,5 ribu kilogram.


Namun, tingginya harga turut memicu persaingan pembelian oleh pedagang dari luar daerah yang membeli hasil panen langsung dari petani, bahkan sebelum masa panen optimal. Untuk memastikan pasokan tetap terjaga, pabrik pengolahan di NTB memperluas jaringan pengadaan bahan baku ke empat daerah tersebut.


“Upaya itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus menjaga kelancaran agenda ekspor yang telah direncanakan,” katanya.
Di samping itu, penguatan kemitraan antarwilayah perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat produksi petani lokal.

Pemerintah daerah bersama DPRD didorong membangun pola kemitraan berkelanjutan antara industri dan kelompok tani melalui penetapan harga dasar yang memberikan kepastian bagi petani saat harga pasar berfluktuasi.


Selain itu, dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Daerah, serta pemanfaatan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyediaan bibit unggul dan sarana produksi dinilai penting guna meningkatkan kapasitas produksi.

“Dengan langkah tersebut, NTB diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku, memperkuat daya saing industri porang, serta memperluas kontribusi komoditas unggulan daerah di pasar ekspor,” pungkasnya. (era)

Gedung Baru DPRD NTB Dibangun Lima Lantai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gedung Baru DPRD NTB Dibangun Lima Lantai
Lalu Kusuma Wijaya (Suara NTB/era)


PEMBANGUNAN gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB membengkak menjadi Rp250 miliar. Anggaran senilai tersebut untuk pembangunan fisik sekitar Rp200 miliar, dan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar khusus untuk pengadaan interior dan mebeler gedung.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan gedung baru DPRD NTB ini dibangun lima tingkat. Penambahan anggaran sekitar Rp50 miliar dari rencana awal merupakan hasil masukan dan pertimbangan teknis agar gedung dewan yang baru bisa langsung siap pakai setelah konstruksi rampung.


“Usulan awal untuk konstruksi gedungnya saja sekitar Rp 200-an miliar. Tapi tadi ada masukan agar diupayakan sekalian untuk kebutuhan mebeler di dalam gedung, diperkirakan sekitar Rp 50 miliar. Namun angka ini sifatnya masih usulan,” ujarnya, kemarin.


Wijaya mengatakan, gedung baru DPRD NTB ini dirancang setinggi lima lantai, terdiri dari satu lantai basement untuk area parkir serta empat lantai di atasnya yang difungsikan sebagai ruang kerja dewan dan kegiatan legislatif.


Desain interior maupun eksterior bangunan akan mengusung kearifan lokal yang mewakili tiga etnis besar di NTB, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo. Selain berkonsep kebudayaan lokal, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga memberi arahan agar gedung ini mengusung konsep green building yang hemat energi.


“Pak Gubernur minta disiapkan penggunaan panel surya untuk efisiensi operasional listrik dan air. Gedung ini juga diintegrasikan dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lantai bawah untuk mendukung era kendaraan listrik,” katanya.


Dari segi keamanan dan kenyamanan, Jaya mengatakan gedung baru bagi 65 anggota DPRD ini dirancang tahan gempa, memiliki instalasi kabel tersembunyi, taman yang luas, serta kolam retensi untuk pengendalian drainase sekaligus cadangan air pemadam kebakaran.


Khusus untuk ruang aspirasi atau penerimaan demonstrasi juga didesain agak jauh dari jalan utama untuk mengantisipasi potensi kerusuhan saat aksi massa. Saat ini, bebernya, progres pembangunan gedung DPRD ini masih tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED). Seluruh dokumen DED ditargetkan rampung pada September mendatang.


“Begitu DED selesai, proyek akan langsung masuk ke tahap pengadaan melalui mekanisme lelang yang ditargetkan mulai Oktober atau November 2026,” jelasnya.


Pembangunan gedung berlantai lima dari anggaran APBN ini dikerjakan melalui skema single year. Untuk penandatanganan kontrak konstruksi diharapkan bisa dilakukan Januari 2027.


“Nah Pekerjaan fisik diperkirakan memakan waktu 11 bulan sehingga Desember 2027 sudah selesai,” ucapnya.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proses serah terima bangunan dan pemanfaatan gedung DPRD NTB yang baru dapat direalisasikan pada awal 2028. (era)

Tak Hanya Kapal, Nelayan Ekas Butuh Sentuhan Modernisasi Alat Tangkap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Hanya Kapal, Nelayan Ekas Butuh Sentuhan Modernisasi Alat Tangkap,
(Suara NTB/rus) TERBATAS - Dermaga Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana, Lotim yang masih terbatas panjangnya sehingga perlu diperpanjang sehingga kapal besar bisa sandar.

Selong (EKBIS NTB) -Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan memberikan bantuan 50 unit kapal untuk nelayan di kawasan Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur sangat disyukuri oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim menekankan bahwa penambahan armada saja tidak cukup. Sentuhan teknologi penangkapan ikan dinilai sangat krusial untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan yang selama ini masih terbatas, nelayan butuh modernisasi alat tangkap.


Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Sumaryadi, mengungkapkan, potensi ikan di perairan Ekas sebenarnya sangat besar. Namun, nelayan selama ini hanya beroperasi di perairan yang sangat terbatas sehingga hasil tangkapan pun minim, umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.


“Hasil tangkapan masih kecil. Hanya kebutuhan konsumsi. Ada yang dijual sedikit. Belum mengarah ke produksi. Jadi pusat pasar ikan belum,” ujar Sumaryadi menjawab Suara NTB, Senin (3/8/2026)


Menurutnya, bantuan kapal berkapasitas 5 hingga 10 Gross Ton (GT) dari KKP jelas akan sangat membantu. Namun, ia menegaskan bahwa untuk bisa melaut hingga 12 mil dan mendapatkan hasil yang lebih besar, nelayan membutuhkan modernisasi alat tangkap. Keberadaan alat bantu seperti rumpon (alat pemikat ikan) serta teknologi penangkapan modern lainnya mutlak diperlukan agar hasil tangkapan bisa lebih melimpah dan bernilai produksi.


“Harus ada sentuhan teknologi alat tangkap. Kapal tidak cukup dengan 50 kapal 5-10 GT. Modernisasi alat tangkap dan kapal. Dengan adanya itu hasilnya bisa lebih besar. Bisa keluar,” tegas Sumaryadi.
Selain mengandalkan hasil tangkapan laut, masyarakat nelayan di Ekas juga banyak yang beralih ke aktivitas budi daya.

Teluk Ekas yang dikenal memiliki potensi perikanan besar, kini juga dimanfaatkan untuk budi daya rumput laut serta pembangunan keramba jaring apung untuk membudidayakan ikan dan lobster. Kegiatan budi daya ini menjadi alternatif ekonomi bagi nelayan di tengah keterbatasan hasil tangkap di laut lepas.


Pemkab Lombok Timur berharap, dengan adanya tambahan kapal dan dukungan teknologi penangkapan, hasil perikanan di Ekas tidak hanya mampu memenuhi konsumsi lokal tetapi juga dapat mendorong terbentuknya sentra produksi perikanan yang lebih maju di wilayah tersebut.


Sebelumnya Ketua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Yanto menjelaskan bahwa hasil tangkapan dari 227 nelayan yang ada di wilayah perairan ekas yang masuk dalam knmp masih sangat terbatas. Sebagian besar nelayan melakukan penangkapan secara tradisional yakni menggunakan kapal-kapal kecil.


Rencana bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 50 unit kapal itu sangat dinantikan agar para nelayan bisa menangkap ikan jauh lebih besar. (rus)

Terkendala Lahan, Pembangunan KNMP Kuta Terancam Batal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terkendala Lahan, Pembangunan KNMP Kuta Terancam Batal
(Suara NTB/kir) SELESAI DIBANGUN - Fasilitas di KNMP Bilelando, Loteng sudah selesai dibangun. Namun usulan pembangunan satu KNMP yakni KNMP Kuta terancam batal, karena terkendala lahan.

Praya (EKBIS NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskalut) Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan tambahan pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke pemerintah pusat. Namun usulan pembangunan KNMP di Desa Kuta berpotensi batal. Lantaran terkendala kesiapan lahan. Sementara usulan pembangunan KNMP Awang saat ini masih tetap berproses.


“Calon lahannya untuk lokasi pembangunan KNMP Kuta sebenarnya sudah ada,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Loteng H. Nurjahman, S.P.M.M., kepada Suara NTB, Selasa (4/8).


Persoalannya, sudah ada perusahaan telekomunikasi yang terlebih dahulu mengajukan izin pembangunan kabel bawah tanah di dekat lokasi. Karena itu, saat dilakukan penilaian oleh tim dari pusat, lahanya tersebut dinilai tidak cocok untuk lokasi pembangunan KNMP dan usulan pembangunannya kemungkinan tidak akan diproses.


Pihaknya pun sudah berusaha mencari lahan pengganti. Namun sampai saat ini belum ada yang memenuhi kriteria. Pasalnya, lahan yang diminta oleh pemerintah pusat untuk lokasi pembangunan KNMP sekitar 50 are. Karena di KNMP Kuta itu fasilitas yang akan dibangun tidak sebanyak di KNMP Bilelando.


“KNMP Kuta dan Awang ini sipatnya sebagai pendukung dari KNMP Bilelando. Sehingga fasilitas yang dibangun tidak selengkap di KNMP Bilelando,” ungkapnya seraya menambahkan, untuk KNMP Awang usulanya pembangunannya tetap berproses.


Saat ini semua persyaratan yang diminta untuk pembangunan KNMP Awang sudah lengkap. Tinggal menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk proses pembangunann. Dengan begitu Loteng kemungkinan hanya akan memiliki dua KNMP saja.

“Mudah-mudahan bisa dimulai pembangunannya tahun ini untuk KNMP Awang. Tetapi kembali lagi, semua keputusan ada di pemerintah pusat. Kita di daerah hanya melengkapi persyaratan yang diminta saja,” tegas Nurjahman.

Sudah Beroperasi

Disinggung operasional KNMP Bilelando, Nurjahman mengatakan saat ini sudah mulai beroperasi. Bahkan, sudah ada omzetnya yang bergerak. Hanya saja untuk status aset yang ada masih menjadi milik pemerintah pusat. Belum ada proses serah terimanya sampai saat ini.


Karena pemerintah pusat sendiri juga masih menggodok regulasinya terkait kepemilihan aset yang ada di KNMP. Apakah nanti asetnya diserahkan ke pemerintah desa baru kemudian diserahkan pengelolaan oleh pengurus KNMP ataukah langsung ke pengurus KNMP itu sendiri. “Untuk serah terima aset, katanya masih disusun regulasinya dulu,” ujarnya.


Sembari menunggu serah terima pengelolaannya dari pemerintah pusat, nelayan masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di KNMP dengan sistem sewa. Mulai dari pabrik es batu, ruang penyimpanan, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Dan, tidak hanya oleh nelayan Bilelando saja, nelayan dari wilayah sekitar juga bisa memanfaatkan fasilitas di KNMP Bilelando tersebut.


“Kalau di KNMP Bilelando fasilitas yang tersedia sudah hampir lengkap. Tinggal fasilitas SPBN saja yang belum ada. Tapi pemerintah pusat menjanjikan akan segera membangunkan fasilitas tersebut,” ujarnya. (kir)

1...134135136...1,071Halaman 135 dari 1,071