Monday, April 27, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 135

Ajang Kreativesia 2025, M. Andi Ridhoan Juara 1 Nasional

By
Marham
-
0
M. Andi Ridhoan, putra NTB Juara 1 Nasional bidang Kriya (tiga dari kiri pose bersama kontingen NTB pada Pekan Kreativesia di Palembang Sumatera Selatan

Palembang (ekbisntb.com) –

Pekan Kreativesia berlangsung di Palembang Sumatera Selatan dari tanggal 14-18 Oktober 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Dr. Yohan.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan  Kemenpora Yohan  menegaskan peran penting pemuda sebagai generasi penerus dalam kemajuan bangsa Indonesia.

Kreativesia tahun ini mengusung tema “Muda Berkarya Bangun Indonesia Raya” dan diikuti oleh 329 peserta dari 35 provinsi se- Indonesia, mereka berkompetisi dalam delapan kategori ekonomi kreatif mulai dari musik, film, fashion, kuliner, kriya, teknologi informasi, hingga desain grafis  serta kegiatan festival pawai budaya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB H. Tarmidzi, menyebut, Kota Palembang menjadi saksi keberhasilan  M. Andi Ridhoan, putra NTB Juara 1 Nasional bidang Kriya.

Kelas 3 SMA Tuna Rungu di SLBN 1 Sumbawa ini mengulang sejarah lama bahwa NTB pernah juara 1 Nasional Bidang Kriya juga pada tahun 2023  oleh  Lipia Dewi Astuti, dari Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, kreativesia program Kemenpora RI bukan sekadar ajang lomba, melainkan wadah inspiratif untuk menyalakan semangat berkarya, berinovasi, dan menciptakan perubahan positif bagi Pemuda Indonesia. ‘’Melalui kreativitas, anak muda Indonesia membuktikan bahwa mereka siap menjadi motor penggerak kemajuan negeri di era digital dan globalisasi,’’ terangnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/10/2025).

Tim Provinsi NTB  dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB bersama Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa mengikuti dan meramaikan giat nasional ini pada 5 Bidang yakni Fashion, Kriya, Stand, Duta Kreativesia dan Parade Budaya.

Giat tahunan ini dikemas apik oleh Kemenpora RI Bidang Kepemudaan yang memberikan kesempatan dan panggung bagi Pemuda Indonesia, pembukaan tanggal 14 dan  penutupan tanggal 18 Oktober malam di halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (ham)

Mills Store Lombok Resmi Dibuka, Hadirkan Produk Olahraga Berkualitas untuk Masyarakat NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Mills Store Lombok Resmi Dibuka

Mataram (ekbisntb.com) – Brand olahraga lokal kenamaan, Mills, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia olahraga nasional dengan meresmikan Mills Store Lombok di Jalan Panca Usaha No. 21, Kelurahan Cilinaya, Kota Mataram, pada Sabtu (18/10/25).

Pembukaan outlet terbaru ini menjadi langkah strategis Mills dalam memperluas jangkauan pasar, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Manager Marketing Hills Store Lombok, Arahan Ilham, menyebutkan bahwa kehadiran Mills Store di Lombok bertujuan untuk lebih mendekatkan produk-produk olahraga berkualitas kepada masyarakat NTB.

“Kami ingin mengakomodir kebutuhan para pencinta olahraga di Lombok, NTB dan sekitarnya, agar bisa mendapatkan produk-produk terbaik Mills secara langsung,” ujar Arhan.

Outlet terbaru ini mengusung konsep minimalis dan elegan,  dengan desain interior yang nyaman dan modern. Mills Store Lombok menawarkan berbagai pilihan produk untuk semua kalangan—baik pria maupun wanita, dewasa hingga anak-anak. Bahkan, untuk produk sepatu, tersedia ukuran mulai dari size 36 hingga 45, termasuk size anak-anak (kids).

Selain sepatu, pelanggan juga dapat menemukan beragam aksesoris dan apparel olahraga seperti jersey, sport style, hingga perlengkapan lari dan futsal yang lengkap di toko ini dengan harga  terjangkau namun berkualitas.

Mills juga siap merilis koleksi terbarunya di akhir Oktober hingga November 2025, Salah satu produk unggulan yang menjadi incaran adalah sepatu lari ultra ringan,  yang telah terbukti menarik minat para pelari profesional saat ajang Pocari Run Colour.

“Produk kami dirancang dengan teknologi modern dan kualitas tinggi. Kami juga akan terus berinovasi dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar, termasuk merilis versi long set ke depannya,” tambah Arhan.

Kehadiran Mills Store Lombok mendapat sambutan antusias dari komunitas olahraga setempat. Romli anggota Komunitas Runjani,  mengaku sangat terbantu dengan kehadiran outlet ini.

“Sekarang kan sudah ada outlet-nya, jadi saya bisa langsung memilih dan mencoba sepatu yang akan saya beli, tanpa harus menunggu lama untuk pengiriman,” ungkapnya senang.

Selain itu, Romli juga mengakui jika sepatu produk Mills ini sangat ringan dan nyaman.

“Saya suka sepatu Mills ini, seperti yang saya pakai ini, sangat ringan dan nyaman untuk olahraga (lari),” ungkapnya sembari menunjukkan sepatu Mills yang dipakainya.

Dengan semangat untuk terus mendukung gaya hidup aktif dan sehat, Mills berharap kehadiran store barunya ini bisa menjadi rumah bagi para atlet, pegiat olahraga, hingga masyarakat umum di Nusa Tenggara Barat yang mencari produk olahraga berkualitas dengan harga terjangkau. (bul)

Samakan Persepsi Susun APBD, Pemprov NTB Gelar Rakor Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah

By
Marham
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Persamaan Persepsi untuk Memperjelas Kewenangan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Hotel Prime Park, Mataram, Jumat, 17 Oktober malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Pj. Sekda Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, Sekda kabupaten/kota se-Pulau Lombok, Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir, serta Badan Anggaran DPRD NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak agar proses penyusunan APBD 2026 berjalan lancar, efisien, dan sesuai aturan.

“Ini penting buat kita supaya memastikan bahwa kita on the same page. Kita membaca buku yang sama, dengan pemahaman yang sama sehingga prosesnya bisa smooth, bisa lancar, dan APBD 2026 ini betul-betul menjadi APBD yang solid, yang baik, yang disusun dengan pendekatan teknokratik sesuai aturan dan pembagian kewenangan di dalam pemerintahan kita,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. A. Fatoni, turut memberikan paparan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip money follows programs dalam penyusunan APBD di setiap daerah.

“Money follows programs itu sesuai kewenangan, tidak harus sama rata, tidak harus sama anggarannya,” jelas mantan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan ini.

Menanggapi isu terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), Fatoni menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan menggunakan anggaran tersebut dalam situasi darurat atau mendesak, seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur, maupun pemenuhan pelayanan dasar.

“Kepala daerah itu dalam melaksanakan tugasnya dijamin di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala daerah berwenang, antara lain, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak,” tambah mantan Penjabat Gubernur Papua ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 tetap menekankan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran. Daerah didorong untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran seperti ini, perlu ada kreativitas daerah untuk bersama-sama mendorong agar pendapatan naik, dan belanja fokus, efektif, efisien. Maka perlu dipikirkan bagaimana alternatif pembiayaan dari sisi pendapatan,” ujarnya. (ham)

Sumbawa Tetapkan 28 Motif Kain Tenun sebagai Warisan Budaya

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Irfan(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa menetapkan 28 motif kain tenun sebagai identitas dan warisan budaya. Penetapan ini untuk menekan adanya klaim dari pihak tertentu terhadap identitas budaya tersebut.

“28 motif tenun tersebut sudah kita tetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati pada tahun 2022 lalu. Kami juga tengah mengusulkan motif itu dalam HAKI KIK Sumbawa,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa, Muhammad Irfan kepada Suara NTB, Jumat 17 Oktober 2025.

Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HAKI KIK) dilakukan pemerintah untuk menjaga warisan budaya itu dari klaim pihak lain. Bahkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan dokumen pendukung untuk mempercepat proses tersebut.

“Semuanya sudah kami siapkan dan kami akan segera mengusulkan hal tersebut ke Kementerian terkait supaya tidak ada yang mengklaim,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, memastikan akan segera membahas pengusulan tersebut. Bahkan hal itu juga akan menjadi poin penting yang akan dibahas saat forum Rakerda Dekranasda.

“Ini nanti akan menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Rakerda Dekranasda pada Kamis, 23 Oktober mendatang, yang akan dihadiri langsung oleh pihak Kemenkumham,” ujarnya.

Ida turut meyakinkan, akan segera berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk memperjelas perbedaan antara HAKI personal dan HAKI komunal. Hal itu dilakukan untuk menekan adanya klaim dari orang per orang terhadap identitas budaya tersebut.

“Rata-rata motif Sumbawa ini merupakan warisan leluhur yang tidak bisa diklaim secara personal. Kami juga akan memberikan atensi khusus terkait motif tenun ini,” pungkasnya. (ils)

Pelaku Pariwisata Beberkan Keuntungan Besar Beli Kendaraan di Jakarta Ketimbang di Lombok

By
ekbisntb.com
-
0
Beberapa unit kendaraan pariwisata merek Toyota yang dibeli dari Jakarta(Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaku usaha transportasi di sektor jasa pariwisata NTB lebih banyak membeli kendaraan operasionalnya dari luar daerah, terutama Jakarta. Alasannya, harga kendaraan di dealer Jakarta jauh lebih murah dibandingkan harga di dealer Mataram, ditambah masa tunggu unit yang jauh lebih singkat.

Jangan salah kira, jika kendaraan pariwisata pelat B berseliweran Lombok. Jangan dikira, itu kendaraan yang disewa dari luar daerah. Sebagian besar itu milik pelaku usaha lokal yang sengaja beli unit dari Jakarta karena harga dan masa tunggunya jauh lebih menguntungkan

Salah satu pelaku usaha transportasi wisata di Lombok yang tak bisa disebutkan identitasnya menyampaikan fakta-fakta keuntungan membeli kendaraan besar di Jakarta ketimbang di Lombok.

Ia mencontohkan, harga Toyota Hiace Premium di Jakarta dengan status On The Road (OTR) mencapai Rp674 juta, sedangkan di Mataram mencapai Rp720 juta. Artinya, ada selisih sekitar Rp46 juta. Begitu juga untuk jenis Hiace Commuter, harga OTR di Jakarta sekitar Rp574,4 juta, sedangkan di Lombok mencapai Rp620 juta — selisih sekitar Rp45,6 juta.

“Selisihnya bisa sampai hampir Rp50 juta per unit. Belum lagi masa tunggunya, di Lombok bisa delapan bulan sampai satu tahun. Di Jakarta, unit sudah bisa didapat hanya dalam dua bulan,” ungkapnya.

Selain selisih harga, membeli kendaraan di Jakarta juga mendapatkan diskon besar karena tingginya persaingan antar-sales. Diskon yang diberikan bisa mencapai Rp40 juta per unit. “Kalau ditotal, selisih harga plus diskon, bisa hemat hampir Rp100 juta untuk satu kendaraan besar. Makanya, banyak yang memilih beli di Jakarta saja,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi biaya tambahan, menurutnya, pembelian di Jakarta juga tidak terlalu membebani.

“Biaya pesawat ke Jakarta sekitar Rp1 juta, tol Trans Jawa Rp1 juta, BBM Rp1 juta, penyeberangan Surabaya–Lombok Rp3,2 juta, dan makan sekitar Rp1 juta. Totalnya tak sampai Rp10 juta,” rincinya.

Dengan sistem administrasi kendaraan yang kini bisa dilakukan secara daring, proses balik nama kendaraan ke NTB juga tidak lagi sulit dan biayanya relatif murah.

“Sekarang balik nama bisa online, jadi tidak ribet. Makanya banyak yang memilih beli dari luar daerah. Makanya, saya sering ambil kendaraan di Jakarta, pulang ke Lombok sekitar tiga hari, anggap saja sambil berwisata,” katanya.

Karena faktor-faktor tersebut, sekitar 70 persen pelaku usaha transportasi pariwisata di NTB lebih memilih membeli kendaraan dari Jakarta ketimbang dealer kendaraan di Lombok, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar seperti Hiace dan Elf.

“Kalau servicenya, di dealer Lombok pasti tetap di layani. Sudah berlaku nasional. Makanya, kendaraan di bawah Rp500 juta pun banyak juga yang beli dari luar. Selain murah, stoknya cepat, dan bisa langsung pakai tanpa harus menunggu lama,” katanya. (bul)

Kemlu akan Datangkan Buyer dari Eropa dan Amerika ke NTB untuk Temu Bisnis

By
ekbisntb.com
-
0
Hery Agustiadi(Ekbis NTB/bul)

Lombok  (ekbisntb.com) – Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah kegiatan business matching antara pelaku usaha lokal dengan pembeli (buyer) dari Eropa dan Amerika Serikat. Kegiatan bertajuk Indobiz Connect: West Nusa Tenggara’s Local Excellence for American and European Markets ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan menjadi kegiatan pertama yang pernah diselenggarakan Kemlu di Indonesia.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaluddin Malady, melalui Sekretaris Dinas, H. Hery Agustiadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan peluang besar bagi NTB untuk memperluas pasar ekspor produk unggulan daerah.

“Rencana awalnya, akan ada sekitar 15 pelaku usaha dari Eropa dan Amerika yang dibawa langsung oleh Kemlu. Kegiatan ini merupakan satu-satunya yang pernah dilakukan Kemlu di Indonesia, dan Lombok menjadi opsi utama pelaksanaan,” ungkap Hery di Mataram, Jumat, 17 Oktober 2025.

Menurutnya, kegiatan ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Oktober 2025, dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI). Namun, berdasarkan koordinasi dengan Kemlu, duta-duta besar dari negara-negara itu yang akan hadir. Sehingga, NTB meminta dilakukan penjadwalan ulang kegiatan sampai yang hadir adalah buyer-buyernya langsung.

“Harapannya, tetap bisa dilaksanakan tahun ini. BI sudah memberikan dukungan penuh, dan diharapkan yang melakukan pertemuan adalah antar pelaku usaha sehingga terjadi transaksi. Kalua Dubes yang datang, kemungkinan transaksi langsung kecil. Sehingga kita mengajukan penjadwalan ulang ke Kemlu,” jelasnya.

Dari Kemlu juga menyampaikan, dalam waktu dekat ini ada buyer dari Polandia dan Kanada yang sudah konfirmasi datang ke NTB. Mereka akan mengikuti farm trip ke sejumlah pelaku usaha dan UMKM yang telah memiliki pengalaman ekspor, guna melihat langsung potensi produk unggulan daerah.

“Kami di Dinas Perdagangan yang ditugaskan untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan kegiatan ini oleh pak Gubernur, bersama Biro Ekonomi dan beberapa instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Menurut Hery, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi NTB dalam memperluas pasar ekspor produk daerah. Selama ini, ekspor NTB lebih banyak ditujukan ke negara-negara Asia. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan jangkauan pasar bisa meluas hingga ke Eropa dan Amerika.

“Kalau dari kegiatan ini ada transaksi, tentu dampaknya besar. Tidak hanya meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga membuka pasar baru bagi pelaku usaha lokal kita. Ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong ekspor daerah. Lombok menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipilih Kemlu untuk kegiatan Indobiz Connect ini, dan NTB sangat siap menyambutnya,” demikian Hery. (bul)

Pertamina Patra Niaga dan 10 Ribu Lebih Mitra Grab Kolaborasi Dukung Digitalisasi Distribusi LPG di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga dan 10 Ribu Lebih Mitra Grab Kolaborasi Dukung Digitalisasi Distribusi LPG di NTB

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berinovasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan energi bagi masyarakat, salah satunya LPG. Hal ini salah satunya terlihat dengan dilaksanakannya program kerjasama Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Grab untuk mendukung digitalisasi distribusi LPG di NTB.

Kamis 16 Oktober 2025, program kerjasama Pertamina Patra Niaga dan Grab ini diluncurkan bertempat di SPBU 54.833.07 Rintam, Lombok Barat. Hadir pada kegiatan peluncuran program, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Mitra Grab NTB, dan Sales Area Manager (SAM) NTB Pertamina Patra Niaga beserta tim. Pada acara peluncuran, Sales Area NTB memaparkan program kerjasama digitalisasi distribusi LPG di NTB yang dilaksanakan melalui kanal _Pertamina Delivery Service_ via Call Center 135 (PDS 135) yang ditutup dengan seremonial _launching program_ yang ditandai dengan pemotongan pita dan pengiriman perdana 10 tabung Bright Gas 5,5 kg melalui aplikasi PDS X Grab.

“Alhamdulillah Provinsi NTB sudah _launching_ program _trade in_ LPG pada awal Oktober lalu bersama Pertamina dan baru pertama kali di Indonesia. Pada program tersebut, ASN khususnya golongan 3 dan 4 kita wajibkan untuk mengganti penggunaan LPG bersubsidi 3 kg ke LPG non subsidi Bright Gas. Nah, dengan adanya program digitalisasi PDS 135 ini, ASN nantinya akan sangat terbantu melalui pengiriman langsung Bright Gas oleh mitra Grab,” terang Jamaluddin, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Pada kesempatan yang sama, SAM NTB Pertamina Patra Niaga, Dany Hutama Aji menyampaikan dengan kolaborasi ini masyarakat akan lebih mudah mendapatkan Bright Gas melalui aplikasi PDS 135 berkolaborasi dengan Grab. “Sampai dengan Desember nanti, Pertamina akan memberikan promo bagi rekan-rekan mitra Grab dengan pengiriman Bright Gas yang cukup tinggi akan diberikan E-Voucher BBM senilai 5 juta rupiah. Semoga program ini menjadi penyemangat dan berjalan dengan baik serta kami tentunya harapkan dukungan pemerintah, mitra Grab dan mitra Pertamina, Hiswana Migas agar konsumen mendapatkan nilai tambah melalui inovasi pelayanan ini,” terang Dany.

_Pertamina Delivery Service_ sendiri merupakan layanan pesan antar produk Pertamina, baik BBM maupun LPG yang bisa diakses melalui Pertamina Call Center 135 atau aplikasi MyPertamina. Layanan ini bertujuan memudahkan konsumen yang membutuhkan produk Pertamina tanpa harus pergi ke SPBU atau toko, terutama saat darurat kehabisan bahan bakar di perjalanan atau memerlukan tabung gas di rumah.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, Pertamina dalam perjalanannya berkomitmen memberikan kualitas dan layanan terbaik bagi masyarakat. “Dengan adanya inovasi layanan ini, semoga dapat semakin mempermudah dan mendekatkan masyarakat dengan produk Pertamina, dalam hal ini LPG. Masyarakat pengguna LPG Bright Gas tidak perlu repot keluar rumah untuk mendapatkan LPG, cukup duduk dan menunggu di rumah, LPG akan langsung diantar oleh mitra Grab dengan aman dan nyaman,” tutup Ahad.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina).(bul)

GM PLN UIW: Investasi Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Sangat Terbuka di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
PLTS Sengkol, 7 Megawatt adalah salah satu investasi dibidang energi kelistrikan yang ramah lingkungan

Lombok (ekbisntb.com) – General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB), Sri Heni Purwanti, menyatakan peluang investasi di bidang pembangkit listrik ramah lingkungan di NTB masih sangat terbuka lebar. NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Sri menjelaskan, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2034, porsi EBT di NTB ditargetkan mencapai 25,19 persen dari total bauran energi. Saat ini, kontribusi EBT terhadap sistem kelistrikan NTB baru sekitar 5 persen atau setara 22 megawatt (MW) dari total kapasitas daya listrik yang mencapai 401 MW.

“Target 25 persen ini merupakan komitmen PLN untuk mendukung transisi energi bersih. Sekarang baru sekitar 5 persen, tetapi potensinya besar karena wilayah NTB memiliki tingkat paparan sinar matahari yang tinggi terutama untuk PLTS,” jelas Sri Heni, Jumat, 17 Oktober 2025.

Ia menyebut, sebagian besar kontribusi EBT di NTB berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di beberapa titik strategis, seperti PLTS Sengkol, Sambelia, dan Pringgabaya. Dari ketiga lokasi tersebut, PLTS Sengkol menjadi salah satu yang terbesar dengan kapasitas sekitar 5,4 MW.

“Melalui PLTS Sengkol dan beberapa pembangkit lainnya, PLN berupaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon. Ini menjadi simbol nyata bahwa NTB berperan penting dalam mendukung agenda energi hijau nasional,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan pembangkit listrik EBT di NTB tidak hanya dilakukan oleh PLN, tetapi juga terbuka bagi kerja sama dengan investor dan anak perusahaan PLN lainnya. Semua proses investasi, katanya, dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang transparan dan sesuai ketentuan PLN pusat serta Kementerian ESDM.

“Kesempatan investasi sangat terbuka, baik untuk kerja sama dengan PLN maupun melalui mekanisme Independent Power Producer (IPP). Semua dilakukan melalui proses lelang agar transparan dan memberikan peluang yang sama bagi investor,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu proyek pengembangan EBT yang sedang dalam tahap perencanaan adalah PLTS Tambora, yang saat ini masih dalam proses penyusunan rencana kerja. Selain itu, PLN juga terus memperluas inisiatif penggunaan co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.

“Transformasi menuju energi bersih ini bukan hanya komitmen nasional, tapi juga kebutuhan masa depan. Dunia sedang bergerak ke arah energi rendah karbon, dan PLN ingin berada di garis depan perubahan itu,” kata Sri Heni.

Selain aspek lingkungan, kehadiran pembangkit listrik EBT juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam proses pembangunan maupun pengoperasian pembangkit, PLN melibatkan tenaga kerja lokal dan melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kesejahteraan warga.

“Manfaatnya bukan hanya untuk pasokan energi, tapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Ini bagian dari tanggung jawab sosial PLN,” tambahnya.

Sri menegaskan, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik di NTB melalui pengelolaan sistem kelistrikan yang efisien dan aman. Dari total daya mampu 401 MW, beban puncak pemakaian listrik di NTB baru sekitar 360 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sekitar 40 MW.

“Artinya sistem kelistrikan kita aman. Cadangan daya ini penting untuk menjaga keandalan pasokan, agar pelanggan tetap mendapat listrik yang andal meskipun ada gangguan di salah satu pembangkit,” jelasnya.

Dengan perluasan investasi EBT, PLN NTB diharapkan dapat menjadi daerah percontohan energi hijau di kawasan timur Indonesia.(bul)

 

Penertiban PKL di Bahu Jalan, Relokasi Masih Jadi Kendala

By
ekbisntb.com
-
0
PKL yang masih menggunakan trotoar di Jalan Adi Sucipto, Jumat (Ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram mengaku telah melakukan penertiban terhadap sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan. Namun, keberadaan PKL di lokasi-lokasi terlarang masih banyak ditemukan karena proses relokasi yang belum rampung.

Penertiban dilakukan di beberapa titik, seperti kawasan bawah Tembolak Jalan Lingkar Selatan Jempong Baru, trotoar Jalan Udayana, serta Jalan Adi Sucipto di depan eks Bandara Selaparang.

Kasat Pol PP Kota Mataram, H. Irwan Rahadi menjelaskan, langkah penertiban ini diambil demi menjaga keselamatan para PKL, kelancaran arus lalu lintas, serta keindahan kota.

“Penertiban ini bukan untuk mematikan usaha warga, tapi demi keamanan mereka juga. Kami tidak ingin terjadi kecelakaan karena lapak berada di badan jalan. Selain itu, kami juga ingin menjaga agar wajah kota tetap rapi,” ujarnya, Jumat 17 Oktober 2025.

Meski begitu, Irwan mengakui bahwa upaya relokasi PKL masih terkendala karena pemerintah kota masih menyiapkan lokasi alternatif yang layak. Ia berharap pemerintah tetap memberikan fasilitas agar roda perekonomian masyarakat, khususnya para PKL, tetap berjalan.

“Kami sedang menyiapkan lokasi relokasi. Kami juga tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta menyediakan fasilitas agar PKL bisa tetap berjualan,” tambahnya.

Irwan juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah dan para PKL agar tidak terlalu kedepan menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan.

Ia mengungkapkan, salah satu titik yang sangat disorot adalah kawasan bawah Tembolak, yang menurutnya tidak layak dijadikan lokasi berjualan karena merupakan pintu masuk kota yang menjadi ikon keindahan Mataram.

“PKL di bawah Tembolak sebenarnya tidak boleh, karena itu adalah gerbang kota. Tapi kami tetap akan patroli dan bantu menertibkan. Minimal, jangan sampai lapak mereka terlalu menjorok ke badan jalan,” jelasnya.

Terkait kawasan perbatasan seperti Jalan Lingkar Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat, Irwan menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi telah dilakukan. Namun, penertiban sering kali tidak berjalan optimal karena perbedaan kewenangan.

“Kadang kami dari Pemkot sudah menertibkan, tapi dari Pemkab Lobar belum, karena itu wilayah perbatasan. Namun koordinasi sebelumnya sudah dilakukan,” katanya.

Menanggapi isu bahwa pemerintah melarang PKL berjualan di samping trotoar, Irwan membantah hal tersebut. Ia menegaskan tidak ada larangan total, hanya upaya penataan agar keberadaan PKL tetap tertib dan tidak mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas umum.

“Tidak ada larangan. Kami hanya ingin semuanya tertata dengan rapi dan tidak mengganggu pejalan kaki,” tutup Irwan. (pan)

Penerapan KRIS, Pasien Berpotensi Menumpuk di IGD

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati. (Ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memicu kegelisahan bagi rumah sakit. Kebijakan ini berpotensi merugikan fasilitas kesehatan. Konsekuensi lainnya pasien akan menumpuk di instalasi gawat darurat, karena tidak mendapatkan ruang perawatan.

Direktur Rumah Sakit H. Moh. Ruslan (dulu,RSUD) Kota Mataram, dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati menegaskan, pada prinsipnya managemen RS. H. Moh. Ruslan siap menerapkan kebijakan pemerintah dengan segala ketentuannya. Dari sisi bangunan beserta fasilitasnya telah disiapkan. Seperti pembagian kamar, fasilitas kamar mandi, dan lain sebagainya. “Kalau kita siap dengan segala ketentuannya,” kata dr. Eka ditemui pada, Jumat 17 Oktober 2025.

Penerapan kelas rawat inap standar sebenarnya akan menjadi beban bagi rumah sakit, karena mengubah fisik bangunan. Khusus rumah sakit yang belum selesai bangunan fisiknya perlu mengubah ruangan. Sementara, pemerintah tidak memberikan subsidi atau bantuan ke rumah sakit untuk mengubah desain bangunan. “Jadi banyak rumah sakit belum ada kamar mandi di dalam dan ukuran tidak sesuai. Mengubah struktur ruangan agak sulit,” jelasnya.

Regulasi ini penanganan pasien berpotensi merugikan rumah sakit. Hal ini disebabkan kata Eka, jumlah pasien yang ditampung dalam satu kamar berkurang dari sebelumnya lima menjadi empat pasien. Permasalahan lainnya, pasien akan menumpuk di instalasi gawat darurat karena tidak mendapatkan kamar.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi NTB mengatakan, rumah sakit pemerintah maupun swasta harus bersiap-siap menerima komplain dari keluarga pasien. “Pokoknya siap-siap terima komplain dari keluarga pasien sudah. Pasti rumah sakit saja yang jadi sasaran kemarahan masyarakat,” katanya.

Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencari formulasi. Informasi terbaru kata Eka, rumah sakit akan diminta menerapkan sebagai KRIS dan sistem kelas seperti saat ini. Resikonya masyarakat akan kebingungan memilih layanan kesehatan di rumah sakit. “Sebenarnya aturan ini masih abu-abu, tetapi kita lihat saja kedepannya,” demikian kata dr. Eka. (cem)

1...134135136...820Page 135 of 820

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami