Beranda blog Halaman 134

Libatkan Bea Cukai dan Kejaksaan, Satpol PP Lotim Gelar Sosialisasi Cegah Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

0
Libatkan Bea Cukai dan Kejaksaan, Satpol PP Lotim Gelar Sosialisasi Cegah Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
SOSIALISASI - Sosialisasi tentang cukai digelar Satpol PP di Kantor Desa Rampung Kecamatan Pringgasela, Selasa (4/8/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Aula Kantor Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, pada Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Lombok Timur.


Kegiatan yang berlangsung tertib dan lancar ini menghadirkan narasumber dari unsur Satpol PP Lombok Timur, Kantor Bea Cukai Mataram, dan Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Turut hadir sebagai narasumber Kasat Pol PP Lombok Timur Drs.

Salmun Rahman, M.M., perwakilan Bea Cukai Mataram Yudarto Catur Putra dan Septian Kurnia Putra, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugik Ramantyo, S.H., serta Kabid SDA Satpol PP Lombok Timur Baiq Lian Krisna Yutarti, S.S.T.P.


Kasat Pol PP Lotim Drs. Salmun Rahman, M.M., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat dalam mengawasi peredaran barang kena cukai.


“Tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman terkait peraturan di bidang cukai, memberikan informasi tentang bahaya cukai ilegal, serta meningkatkan kapasitas peserta dalam pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Lombok Timur,” ujarnya.


Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Pringgasela lebih memahami ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sehingga dapat ikut berperan aktif mencegah peredaran barang ilegal.


Sosialisasi ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan se-Kecamatan Pringgasela. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan di bidang cukai serta meningkatkan kapasitas peserta dalam mengumpulkan informasi terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lombok Timur.


Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai serta Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/264/PolPP/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.


Pemberantasan rokok ilegal di Lombok Timur terus digencarkan. Sebelumnya, pada Juli 2026, tim gabungan Satpol PP Lombok Timur bersama Bea Cukai, TNI-Polri, dan Kejaksaan Negeri Lotim berhasil mengamankan 60.804 batang rokok ilegal dan 870 gram tembakau iris dalam operasi di Kecamatan Wanasaba dan Pringgabaya. Kasat Pol PP Lombok Timur, Salmun Rahman, menyatakan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal akan terus dilakukan hingga akhir tahun.


Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran barang kena cukai ilegal di lingkungan masing-masing. (rus/*)

Lotim Buka “Karpet Merah” bagi Investor di Pulau-Pulau Kecil

0
Lotim Buka “Karpet Merah” bagi Investor di Pulau-Pulau Kecil
PEMANDANGAN - salah satu pemandangan di perairan Goli Kondo dengan latar belakang Gili Bidara yang berada di wilayah Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lotim. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi para investor yang ingin mengembangkan sektor pariwisata di kawasan pulau-pulau kecil atau gili. Daerah ini memiliki sedikitnya 35 gili dengan potensi wisata bahari yang dinilai mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat ditemui media di Pendopo, Rabu (5/8/2026) menegaskan, pemerintah daerah siap memberikan kemudahan bagi investor yang serius mengembangkan potensi wisata di kawasan tersebut.


Bupati Iron, sapaan Bupati Lotim ini menuturkan ia cukup intensif menjalin komunikasi telah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil.


“Kami sudah berkomunikasi dengan direktur di KKP, karena terkait kawasan gili ini berada dalam kewenangan KKP sehingga perlu pendekatan bersama. KKP juga sedang mencari investor dan seluruh proses perizinannya tidak dipungut biaya. Yang terpenting adalah investornya benar-benar serius,” ujar H. Iron.


Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin investasi dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Karena itu, calon investor didorong terlebih dahulu melakukan survei lapangan agar pengembangan kawasan wisata benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pulau


Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur, Sosiawan, mengatakan kawasan gili di Lombok Timur memiliki daya tarik yang sangat besar, namun sebagian besar saat ini baru dimanfaatkan sebagai lokasi singgah atau transit wisatawan.


Beberapa destinasi seperti Gili Bidara, Gili Kondo, Gili Kapal, hingga Gili Sunut telah menjadi tujuan persinggahan berbagai agen perjalanan wisata. Wisatawan umumnya datang untuk menikmati panorama laut, pasir putih, serta keindahan bawah laut sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain.


Menurutnya, pemerintah ingin kawasan tersebut dikelola secara lebih komprehensif sehingga mampu menghadirkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.


“Saat ini proses persetujuan pengelolaan kawasan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berjalan. Jika proses tersebut selesai, maka peluang investasi akan semakin terbuka dan menjadi magnet baru bagi para investor,” jelas Sosiawan.


Selain gugusan gili di wilayah utara, Lombok Timur juga menawarkan potensi wisata bahari di kawasan selatan, seperti Gili Sunut dan Pulau Pasir di sekitar wilayah Jerowaru. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari hamparan pasir putih, perairan yang jernih, hingga panorama laut yang masih alami.


Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis pengembangan kawasan pulau-pulau kecil melalui investasi akan memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


“Kami membuka peluang sebesar-besarnya. Karpet merah kami gelar bagi investor yang ingin berinvestasi di Lombok Timur. Harapannya, potensi wisata pulau-pulau kecil ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat,” pungkas Sosiawan.


Langkah tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur Smart, yang menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, termasuk pariwisata bahari. (rus)

Hak NTB Rp616 Miliar Belum Cair dari Kemenkeu

0
Hak NTB Rp616 Miliar Belum Cair dari Kemenkeu
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB harus mengatur ulang belanja daerah setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp616 miliar belum juga masuk ke kas daerah.


Kondisi ini mendorong Pemprov NTB meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperketat belanja, terutama untuk kebutuhan operasional perkantoran. Sementara program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan hak DBH NTB tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025. Dana itu bersumber dari penerimaan sumber daya alam.


“Sudah ada pemberitahuan melalui PMK bahwa NTB memiliki hak sekitar Rp616 miliar. Namun sampai sekarang dana itu belum ditransfer,” kata Nelly di ruang kerjanya, Rabu, 5 Agustus 2026.


Menurut Nelly, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat, DBH tersebut diperkirakan baru disalurkan menjelang akhir tahun. Jika terealisasi pada periode tersebut, ruang pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dalam mendukung program pembangunan tahun berjalan menjadi semakin terbatas.


Persoalan lainnya, Pemprov NTB belum mendapat kepastian apakah DBH akan ditransfer secara penuh atau hanya sebagian. Karena itu, pemerintah daerah tidak menjadikan dana tersebut sebagai tumpuan utama dalam menjalankan program pembangunan.
Untuk mengantisipasi kondisi fiskal NTB, Bappeda meminta OPD melakukan efisiensi, khususnya terhadap belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.


“Kami meminta OPD lebih menahan diri dalam melaksanakan belanja. Efisiensi dilakukan pada kegiatan operasional perkantoran, bukan pada program yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Kendati demikian, Baiq. Nelly memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Di antaranya Program Desa Berdaya serta program penanganan kemiskinan ekstrem yang telah masuk dalam APBD NTB.


Selain melakukan efisiensi, Pemprov NTB menyiapkan strategi lain untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Salah satunya dengan meninjau kembali regulasi pajak dan retribusi daerah untuk membuka peluang penerimaan baru.


Pemprov juga akan menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu sumber utama PAD NTB.
Nelly mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih perlu ditingkatkan. Hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk memperkuat pendapatan.


“Berdasarkan data di Bapenda NTB, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih perlu ditingkatkan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan,” kata Plt. Kepala Bapenda NTB ini.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak akan membantu memperkuat ruang fiskal daerah sehingga pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.


Meski menghadapi tekanan anggaran akibat DBH yang belum ditransfer, Baiq. Nelly menegaskan pembangunan NTB tidak akan berhenti.

Program unggulan seperti Desa Berdaya dan penguatan konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas, dengan penyesuaian anggaran sesuai kemampuan fiskal. (bul)

BPPD NTB akan Boyong Industri Pariwisata ke MATTA Fair di Malaysia

0
BPPD NTB akan Boyong Industri Pariwisata ke MATTA Fair di Malaysia
Sahlan M Saleh (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB akan memboyong para pelaku industri pariwisata ke ke ajang Malaysia Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair di Kuala Lumpur, 3-6 September 2026 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke daerah.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan keikutsertaan NTB dalam pameran pariwisata dimaksud menjadi bagian dari strategi merebut kembali pasar Malaysia yang belakangan mengalami penurunan. Promosi dilakukan melalui kolaborasi BPPD NTB dengan Dinas Pariwisata NTB serta pelaku industri pariwisata lokal.

Ditengah anggaran promosi pariwisata NTB masih terbatas. Menurutnya, tidak boleh membuat promosi ke pasar potensial berhenti. “Anggaran terbatas tidak menghalangi kita melakukan promosi ke luar negeri. Caranya dengan kolaborasi. Kita akan melakukan sales mission dan membuka booth di MATTA Fair. Ini bagian dari kerja gotong royong dan kolaborasi antara Dinas Pariwisata Provinsi NTB dengan BPPD NTB,” kata Sahlan, Rabu, 5 Agustus 2026

Delapan industri yang dibawa ke Malaysia terdiri dari berbagai sektor pariwisata, mulai dari perhotelan hingga operator perjalanan. Mereka akan menjadi seller yang menawarkan berbagai paket dan destinasi wisata NTB kepada calon wisatawan maupun pelaku industri perjalanan.

Sahlan menilai MATTA Fair merupakan salah satu ruang promosi paling strategis untuk menjangkau pasar Malaysia. Pameran tersebut diperkirakan dihadiri lebih dari 80 ribu pengunjung selama tiga hari. Selain promosi langsung melalui booth, BPPD NTB juga menyiapkan agenda business to business (B2B) di Kuala Lumpur dengan mengundang sekitar 100 agen perjalanan.

“Ini sangat strategis. Pasar Malaysia merupakan salah satu pendongkrak wisatawan ke NTB, sehingga kita jemput pasarnya di sana melalui MATTA Fair,” ujarnya. Menurut Sahlan, promosi pariwisata tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan transaksi pada saat pameran. Justru, nilai terbesar diharapkan berasal dari tindak lanjut antara industri pariwisata NTB dengan agen perjalanan Malaysia setelah pameran berakhir.

Transaksi langsung paket wisata selama pameran diperkirakan dapat mencapai Rp1-2 miliar. Namun, jika seluruh leads dan kerja sama ditindaklanjuti secara serius, potensi transaksi pascaevent diproyeksikan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

“Sesungguhnya kita membaca potensi, bukan hanya transaksi langsung. Ada follow-up setelah event. Potensinya bisa jauh lebih besar,” katanya. Sahlan mengatakan Malaysia menjadi salah satu pasar utama wisatawan mancanegara ke Lombok dan NTB, bersama Australia.

Karena itu, penurunan jumlah wisatawan Malaysia dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian. Keikutsertaan NTB dalam MATTA Fair diharapkan dapat mengembalikan tren pertumbuhan tersebut. Menurutnya, konsistensi promosi di Malaysia juga memiliki dampak terhadap konektivitas penerbangan. Sebagian penumpang penerbangan Malaysia-Lombok diisi wisatawan asal Malaysia yang datang setelah mendapatkan informasi maupun paket perjalanan dari berbagai kegiatan promosi.

Promosi kali ini tidak hanya menyasar wisatawan yang ingin menikmati destinasi seperti Gili, Mandalika dan Rinjani. BPPD NTB juga secara khusus membidik pasar Malaysia untuk meningkatkan kunjungan saat MotoGP Mandalika 2026. Malaysia dinilai memiliki basis penggemar MotoGP yang besar. Karena itu, momentum balapan MotoGP Mandalika menjadi peluang untuk mendatangkan wisatawan sekaligus penonton dari negara jiran tersebut. (bul)

Kenaikan Harga BBM Hambat Pengangkutan Sampah di TPST Sandubaya

0
Kenaikan Harga BBM Hambat Pengangkutan Sampah di TPST Sandubaya
H. Nizar Denny Cahyadi (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Tumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Kota Mataram, kembali membengkak. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mencatat volume sampah yang mengendap di lokasi tersebut telah mencapai 3.000 ton. Kondisi ini dipicu melambatnya pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, akibat meningkatnya biaya operasional armada setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamina Dex yang digunakan armada pengangkut sampah, berdampak langsung terhadap penurunan jumlah ritase pengangkutan.

“Kenaikan BBM kemarin jadi kendala. Kenaikan Dex itu bertambah signifikan, sehingga jumlah ritase kita berkurang,” ujarnya, Selasa (5/8).

Ia menjelaskan, seluruh armada pengangkut sampah milik DLH menggunakan BBM jenis Pertamina Dex yang saat ini dijual seharga Rp21.150 per liter. Tingginya harga bahan bakar tersebut membuat biaya operasional meningkat sehingga frekuensi pengangkutan sampah ke TPA Kebon Kongok terpaksa dikurangi.

Berkurangnya jumlah ritase menyebabkan armada tidak lagi mampu mengangkut sampah ke TPA Kebon Kongok secara optimal. Akibatnya, sampah yang masuk setiap hari terus menumpuk di TPST Sandubaya.

Untuk mengantisipasi penumpukan yang semakin besar, DLH Kota Mataram mengambil langkah darurat dengan mengoptimalkan pengoperasian insinerator di TPST Sandubaya. Sampah yang tidak dapat segera diangkut ke TPA sementara waktu dimusnahkan menggunakan fasilitas tersebut.

“Jadi kita tidak bisa buang lagi ke TPA Kebon Kongok untuk sementara. Sampah yang ada di TPST Sandubaya kita bakar dulu menggunakan insinerator yang ada di sana,” ungkapnya.

Meski demikian, Nizar memastikan kondisi penumpukan sampah saat ini masih lebih terkendali dibandingkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, volume sampah yang mengendap di TPST Sandubaya mulai menunjukkan tren penurunan meskipun jumlahnya masih cukup besar.

Sebelumnya, DLH Kota Mataram memperkirakan anggaran bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia hanya mampu menopang operasional pengelolaan sampah hingga pertengahan November 2026. Di sisi lain, tingginya harga BBM jenis Pertamina Dex mulai memberikan tekanan terhadap biaya operasional pengangkutan sampah.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan persampahan hingga akhir tahun, DLH mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Perubahan APBD 2026.

Berdasarkan daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina yang berlaku mulai 1 Agustus 2026, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sementara itu, harga Dexlite tetap Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex bertahan di angka Rp21.150 per liter. (pan)

Geber Wisman, NTB akan Boyong Industri Pariwisata ke MATTA Fair di Malaysia

0

Mataram (ekbisntb.com)– Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB akan memboyong  para pelaku industri pariwisata ke  ke ajang Malaysia Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair di Kuala Lumpur, 3-6 September 2026 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke daerah.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan keikutsertaan NTB dalam pameran pariwisata dimaksud menjadi bagian dari strategi merebut kembali pasar Malaysia yang belakangan mengalami penurunan.

Promosi dilakukan melalui kolaborasi BPPD NTB dengan Dinas Pariwisata NTB serta pelaku industri pariwisata lokal.

Ditengah anggaran promosi pariwisata NTB masih terbatas. Menurutnya, tidak boleh membuat promosi ke pasar potensial berhenti.

“Anggaran terbatas tidak menghalangi kita melakukan promosi ke luar negeri. Caranya dengan kolaborasi. Kita akan melakukan sales mission dan membuka booth di MATTA Fair. Ini bagian dari kerja gotong royong dan kolaborasi antara Dinas Pariwisata Provinsi NTB dengan BPPD NTB,” kata Sahlan, Rabu, 5 Agustus 2026

Delapan industri yang dibawa ke Malaysia terdiri dari berbagai sektor pariwisata, mulai dari perhotelan hingga operator perjalanan. Mereka akan menjadi seller yang menawarkan berbagai paket dan destinasi wisata NTB kepada calon wisatawan maupun pelaku industri perjalanan.

Sahlan menilai MATTA Fair merupakan salah satu ruang promosi paling strategis untuk menjangkau pasar Malaysia. Pameran tersebut diperkirakan dihadiri lebih dari 80 ribu pengunjung selama tiga hari.

Selain promosi langsung melalui booth, BPPD NTB juga menyiapkan agenda business to business (B2B) di Kuala Lumpur dengan mengundang sekitar 100 agen perjalanan.

“Ini sangat strategis. Pasar Malaysia merupakan salah satu pendongkrak wisatawan ke NTB, sehingga kita jemput pasarnya di sana melalui MATTA Fair,” ujarnya.

Menurut Sahlan, promosi pariwisata tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan transaksi pada saat pameran. Justru, nilai terbesar diharapkan berasal dari tindak lanjut antara industri pariwisata NTB dengan agen perjalanan Malaysia setelah pameran berakhir.

Transaksi langsung paket wisata selama pameran diperkirakan dapat mencapai Rp1-2 miliar. Namun, jika seluruh leads dan kerja sama ditindaklanjuti secara serius, potensi transaksi pascaevent diproyeksikan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

“Sesungguhnya kita membaca potensi, bukan hanya transaksi langsung. Ada follow-up setelah event. Potensinya bisa jauh lebih besar,” katanya.

Sahlan mengatakan Malaysia menjadi salah satu pasar utama wisatawan mancanegara ke Lombok dan NTB, bersama Australia.

Karena itu, penurunan jumlah wisatawan Malaysia dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian. Keikutsertaan NTB dalam MATTA Fair diharapkan dapat mengembalikan tren pertumbuhan tersebut.

Menurutnya, konsistensi promosi di Malaysia juga memiliki dampak terhadap konektivitas penerbangan. Sebagian penumpang penerbangan Malaysia-Lombok diisi wisatawan asal Malaysia yang datang setelah mendapatkan informasi maupun paket perjalanan dari berbagai kegiatan promosi.

Promosi kali ini tidak hanya menyasar wisatawan yang ingin menikmati destinasi seperti Gili, Mandalika dan Rinjani. BPPD NTB juga secara khusus membidik pasar Malaysia untuk meningkatkan kunjungan saat MotoGP Mandalika 2026.

Malaysia dinilai memiliki basis penggemar MotoGP yang besar. Karena itu, momentum balapan MotoGP Mandalika menjadi peluang untuk mendatangkan wisatawan sekaligus penonton dari negara jiran tersebut.

“Malaysia punya market untuk penonton MotoGP. Kita ingin menarik penonton fanatiknya untuk datang dan menyaksikan langsung aksi di Mandalika,” demikian Sahlan.(bul)

Aset Tembus Rp2,6 Triliun, Bank Dinar Jadi BPR Syariah Terbesar di Indonesia

0

Mataram (ekbisntb.com)– Aset salah satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi NTB, yaitu, BPR Syariah Dinar Ashri, atau Bank Dinar terus tumbuh menjadi Rp2,6 triliun. Melampaui asset seluruh BPR Syariah di Indonesia saat ini.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen memaparkan, hingga semester I 2026, aset Bank Dinar telah mencapai Rp2,6 triliun, tumbuh 22,95 persen secara year to date (ytd) dan 43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Menempatkan Bank Dinar sebagai BPRS dengan aset terbesar di Indonesia, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan BPRS yang berada di posisi kedua saat ini sebesar Rp1,3 triliun.

Mustaen mengatakan, pertumbuhan ini tidak semata-mata didorong ekspansi bisnis, tetapi semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang telah berusia 20 tahun ini.

Selain asset, pertumbuhan bank yang sahamnya seratus persen pengusaha lokal NTB ini juga terlihat dari sisi penyaluran pembiayaan. Hingga Juni 2026, pembiayaan Bank Dinar berada di kisaran Rp2,35 triliun, meningkat sekitar 23 persen secara year to date dan 48 persen secara tahunan.

Angka tersebut jauh di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan secara nasional yang berada di kisaran 7-8 persen.

“Pertumbuhan kita jauh di atas nasional. Dan yang tumbuh ini berasal dari sektor produktif, bukan hanya dari sektor nonproduktif,” jelasnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga atau funding Bank Dinar berada di kisaran Rp1,55 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 9,5 persen secara year to date dan 35 persen secara tahunan.

Komposisi ini menunjukkan agresivitas pembiayaan Bank Dinar masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penghimpunan dana. Kondisi ini juga dinilai mencerminkan karakteristik ekonomi NTB yang membutuhkan pembiayaan cukup besar untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.

“NTB ini daerah yang minus funding. Pembiayaan kita lebih besar dibandingkan dana yang dihimpun. Artinya memang NTB membutuhkan banyak dana untuk pembangunan dan menggerakkan ekonomi,” katanya.

Pertumbuhan tersebut menjadi semakin signifikan karena pembiayaan Bank Dinar juga berkembang lebih cepat dibandingkan rata-rata industri.

Manajemen menilai faktor utama yang mendorong pertumbuhan Bank Dinar adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu dibangun melalui reputasi, pelayanan, kedekatan dengan nasabah serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami harus terus memupuk nama baik dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, persaingan perbankan tidak semata-mata ditentukan oleh harga atau margin pembiayaan. Faktor pelayanan dan kemudahan akses justru menjadi bagian penting dalam mempertahankan nasabah.

“Kalau masalah harga itu relatif, tergantung hitung-hitungan. Sisi pelayanan, kedekatan dan kemanfaatan rasanya yang lebih menonjol,” jelasnya.

Kepercayaan juga datang dari nasabah di luar NTB. Bahkan, Bank Dinar terus menghimpun dana dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di NTB yang relatif tinggi.

Untuk mendekatkan diri dengan nasabah, Bank Dinar terus memperluas jaringan layanan. Saat ini Bank Dinar memiliki delapan kantor cabang, satu kantor perusahaan, tiga kantor cabang pembantu dan empat kantor kas.

Ekspansi jaringan juga terus dilakukan. Salah satunya dengan membuka jaringan layanan baru di Dompu.Namun, kedekatan dengan nasabah tidak hanya dilakukan melalui kantor fisik. Bank Dinar juga memperkuat layanan digital melalui mobile banking.

Berbagai kebutuhan transaksi seperti pengecekan saldo, transfer antarbank, pembayaran tagihan, pembelian token listrik hingga top up dompet digital dapat dilakukan melalui layanan tersebut.

“Kalau hanya mengecek saldo dan transaksi sederhana, cukup menggunakan mobile banking. Jadi nasabah tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor,” ujarnya.

Layanan digital tersebut telah dikembangkan lebih dari lima tahun dan memungkinkan nasabah melakukan transaksi selama tersedia koneksi internet.

Di tengah pertumbuhan aset dan pembiayaan, Bank Dinar juga menyiapkan ekspansi bisnis baru. Salah satunya dengan rencana penerbitan sukuk yang dapat diikuti masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Sukuk tersebut direncanakan memiliki tenor lima tahun. Saat ini proses penerbitannya masih dalam tahap pemeringkatan.

Manajemen memperkirakan imbal hasil yang ditawarkan nantinya setidaknya berada di kisaran 9,5 persen, meski angka final masih menunggu proses yang berjalan.

Dari sisi pembiayaan, bisnis Bank Dinar ditopang sejumlah segmen, antara lain pembiayaan konsumtif, pembiayaan berbasis emas serta pembiayaan sektor produktif.

Dengan pertumbuhan aset yang mencapai Rp2,6 triliun dan pembiayaan yang tumbuh 48 persen secara tahunan, manajemen optimistis tren positif Bank Dinar dapat terus dipertahankan.

“Sudah lebih dari enam tahun, pertumbuhan Bank Dinar stabil membaik. Tidak naik turun seperti gelombang. Bahkan pada saat COVID-19, kami tetap tumbuh stabil. Mungkin ini juga yang membuat kepercayaan public tetap terjaga,” pungkasnya.(bul)

Festival Sangiang Api 2026 : Angkat Sejarah, Budaya, dan Kearifan Lokal Pulau Sangiang

0

Bima (ekbisntb.com)– Pemerintah Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, kembali akan menggelar Festival Sangiang Api (FSA) 2026 yang direncanakan berlangsung pada akhir Agustus 2026. Agenda tahunan ini diharapkan menjadi momentum besar untuk memperkenalkan kekayaan sejarah, budaya, dan potensi wisata Pulau Sangiang kepada masyarakat nasional hingga mancanegara.

Kepala Desa Sangiang, Arasid H. Imran, mengatakan, penyelenggaraan FSA 2026 akan dikemas sebagai perpaduan antara festival budaya, wisata, sejarah, dan edukasi. Berbagai atraksi khas masyarakat pesisir akan menjadi daya tarik utama, mulai dari lomba sampan layar tradisional, lomba dayung sampan, pertunjukan seni dan budaya, pameran tenun khas Sangiang, demonstrasi pembuatan kapal tradisional, bazar UMKM, festival kuliner lokal, pertunjukan musik tradisional, hingga berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan pelajar, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat.

“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya kami hadirkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi untuk memperkenalkan identitas Pulau Sangiang sebagai kawasan yang memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan peradaban maritim yang telah tumbuh selama berabad-abad,” ujar Arasid.

Menurutnya, Festival Sangiang Api bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang bersama untuk merawat memori kolektif masyarakat, menghidupkan kembali warisan leluhur, sekaligus memperkenalkan Pulau Sangiang sebagai salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Festival Sangiang Api 2026. Dukungan kami harapkan dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Bima, seluruh pemangku kebijakan, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat luas. Festival ini adalah milik kita bersama,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh putra-putri Sangiang yang berada di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Mataram, Makassar, Kalimantan, hingga daerah lainnya, agar ikut mengambil bagian melalui koordinasi, promosi, dukungan moril, maupun doa demi suksesnya penyelenggaraan festival tersebut.

Menurut Arasid, melalui FSA 2026 masyarakat tidak hanya akan disuguhi berbagai atraksi budaya, tetapi juga diajak menelusuri perjalanan panjang Pulau Sangiang, mulai dari sejarah letusan Gunung Sangiang Api, budaya maritim, perpindahan masyarakat pascaerupsi, hingga jejak masuk dan berkembangnya Islam di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Gunung Sangiang Api merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah masyarakat Pulau Sangiang. Letusan gunung pada masa lalu bukan hanya membentuk bentang alam vulkanik yang unik, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat. Sebagian warga terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan menyebar ke berbagai wilayah di Pulau Sumbawa maupun daerah lain di Indonesia.

“Di balik peristiwa itu tersimpan kisah tentang ketangguhan masyarakat Sangiang. Mereka mampu bangkit, membangun kehidupan baru, namun tetap menjaga identitas budaya, adat istiadat, serta ikatan kekeluargaan. Sejarah inilah yang ingin kami ceritakan dan kenalkan kepada generasi muda maupun masyarakat luas melalui Festival Sangiang Api,” ungkapnya.

Selain sejarah letusan gunung, festival ini juga akan memperkenalkan jejak masuk dan berkembangnya Islam di Pulau Sangiang yang sejak dahulu dikenal sebagai salah satu titik persinggahan penting di jalur pelayaran Nusantara. Letak geografisnya yang strategis menjadikan pulau ini ramai disinggahi para pelaut dan saudagar dari berbagai wilayah, seperti Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, hingga para pedagang dari Arab dan kawasan Asia lainnya.

Melalui aktivitas perdagangan dan pelayaran tersebut terjadi pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai keagamaan yang kemudian menjadi salah satu jalur berkembangnya syiar Islam di Pulau Sangiang. Nilai-nilai Islam tumbuh berdampingan dengan budaya lokal dan membentuk karakter masyarakat Sangiang yang religius, terbuka, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong dan persaudaraan.

“Seluruh narasi sejarah dan budaya tersebut juga akan kami dokumentasikan melalui buku referensi dan novel karya putra-putri Sangiang yang sudah terbit. Kami berharap karya-karya tersebut menjadi media edukasi sekaligus dokumentasi sejarah yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Arasid.

Selain itu, festival juga akan memperkenalkan berbagai warisan budaya yang masih hidup hingga saat ini, di antaranya tradisi pembuatan kapal kayu yang diwariskan secara turun-temurun, tenun khas Sangiang, cerita rakyat, kearifan lokal masyarakat pesisir, hingga keberadaan Nakara Makalamu, artefak perunggu yang menjadi salah satu jejak penting peradaban awal di Pulau Sangiang dan memiliki nilai historis yang tinggi.

“Melalui Festival Sangiang Api kami ingin menyampaikan kepada Indonesia bahkan dunia bahwa Sangiang bukan hanya memiliki panorama alam yang indah. Pulau ini menyimpan kisah besar tentang letusan gunung api, perpindahan masyarakat, budaya maritim, perkembangan Islam, serta berbagai warisan budaya yang masih hidup hingga sekarang. Semua itu merupakan kekayaan sejarah yang harus dijaga, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi mendatang,” jelas Arasid.

Ia menambahkan, FSA 2026 juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi peneliti, budayawan, sejarawan, pegiat pariwisata, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mendokumentasikan, mengkaji, serta mempromosikan kekayaan sejarah dan budaya Pulau Sangiang sebagai bagian dari warisan bangsa.

Sebelumnya, Festival Sangiang Api telah masuk dalam Kalender Event Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada penyelenggaraan sebelumnya, festival ini juga telah diajukan sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai upaya menjadikan FSA sebagai salah satu agenda budaya unggulan tingkat nasional.

Pemerintah Desa Sangiang berharap penyelenggaraan FSA 2026 mampu menjadi momentum kebangkitan pariwisata berbasis sejarah, budaya, dan edukasi, sekaligus memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap identitas Pulau Sangiang.

“Festival Sangiang Api bukan sekadar perayaan budaya. Ini adalah panggung untuk menceritakan siapa masyarakat Sangiang kepada dunia; tentang sejarah yang kami miliki, budaya yang kami jaga, dan masa depan yang ingin kami bangun bersama. Mari kita sukseskan Festival Sangiang Api 2026,” tutup Arasid H. Imran.(r)

Lomba Dayung Buka Peluang Wisata Olahraga Diwu Moro

0
Lomba Dayung Buka Peluang Wisata Olahraga Diwu Moro
(EKBISNTB/ist) WISATA OLAHRAGA - Lomba dayung yang digelar masyarakat di Dam Diwu Moro atau Danau Rindu, Kecamatan Lambu dalam memeriahkan HUT RI Ke-81. Kegiatan ini membuka peluang wisata olahraga di Kabupaten Bima.


Bima (EKBIS NTB) – Lomba dayung yang digelar masyarakat di Dam Diwu Moro atau Danau Rindu, Kecamatan Lambu, membuka peluang lahirnya agenda sport tourism atau wisata olahraga baru di Kabupaten Bima.


Kegiatan perdana dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu,mampu menarik pengunjung, menggerakkan UMKM, sekaligus memperkuat promosi destinasi wisata di wilayah timur Kabupaten Bima.


Camat Lambu, Muaidin, S.Pd., M.M., mengatakan lomba dayung merupakan program Panitia HUT RI Kecamatan Lambu yang pertama kalinya dilaksanakan di Dam Diwu Moro. Peserta berasal dari instansi pemerintah, pemerintah desa, sekolah, masyarakat Lambu, hingga luar kecamatan.


“Lomba dayung perahu di Bendungan Sumi merupakan program Panitia HUT RI Kecamatan Lambu yang diikuti seluruh instansi, pemerintah desa, sekolah-sekolah, masyarakat Lambu, dan juga peserta dari luar Kecamatan Lambu,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (4/8).


Menurut Muaidin, perlombaan yang berlangsung selama tiga hari mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Dikatakan, warga memadati kawasan bendungan untuk menyaksikan jalannya pertandingan.


Tingginya jumlah pengunjung turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan panitia dan kondisi di lapangan, pelaku UMKM ikut merasakan dampak dari meningkatnya aktivitas wisata selama perlombaan berlangsung.


“Kegiatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM sekaligus memperkenalkan destinasi wisata alam pegunungan dengan hamparan hutan yang masih lestari,” ujarnya.


Muaidin menambahkan, masyarakat berharap potensi Dam Diwu Moro dapat terus dikembangkan setelah penyelenggaraan lomba berakhir. Salah satu usulan yang disampaikan kepada pemerintah adalah pelepasan benih ikan air tawar di bendungan tersebut.


Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar mengatakan penyelenggaraan lomba dayung menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya.


“Kegiatan ini lahir dari keinginan masyarakat Lambu untuk memeriahkan HUT RI sekaligus mengenalkan Dam Diwu Moro sebagai objek wisata,” katanya.


Menurut Akbar, penyelenggaraan tahun ini menjadi langkah awal untuk membangun agenda wisata yang berkelanjutan di kawasan tersebut.
Karena itu, Dinas Pariwisata akan mendorong agar kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
“Makanya kita dorong ke depan supaya dapat dijadikan agenda rutin,” katanya.


Ia menilai Dam Diwu Moro memiliki daya tarik yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai destinasi wisata berbasis aktivitas luar ruang.
“Apalagi tempat itu sangat bagus untuk rekreasi keluarga, kemah komunitas, dan aktivitas wisata lainnya,” pungkasnya. (hir)

Pelaksanaan CFN akan Dievaluasi

0
Pelaksanaan CFN akan Dievaluasi
(EKBIS NTB/dok)Ivan Indrajaya


Sumbawa Besar (EIKBIS NTB)
– Pemkab Sumbawa, memastikan tengah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Car Free Night (CFN) di Lapangan Pahlawan. Evaluasi ini perlu untuk memastikan program ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.


“CFN ini sudah memasuki tahun kedua dan di pelaksanaan tahun pertama perlu kita evaluasi. Hal itu kita lakukan untuk perbaikan di pelaksanaan di masa yang akan datang,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, Selasa (4/8).


Ivan melanjutkan, program CFN digagas pemerintah sebagai salah satu implementasi 12 Program Jarot–Ansori yakni poin sembilan terkait permodalan dan pendampingan UMKM, sehingga program ini bisa benar-benar.

memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Animo masyarakat untuk mengambil bagian di CFN ini sangat bagus. Bahkan hampir setiap malam pelaksanaannya ada saja kenaikan jumlah UMKM yang berjualan,” ucapnya.


Menurut Ivan, CFN tidak hanya menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Tetapi sebagai tempat berkembang serta sebagai wadah kreativitas masyarakat melalui berbagai aktivitas seni, budaya, dan hiburan yang digelar setiap pekan.


“Ada sekitar 500 pelaku UMKM telah berjualan di kawasan CFN. Sementara itu, terdapat sekitar 400 pelaku UMKM lainnya yang masih mengantre untuk mendapatkan kesempatan bergabung,” jelasnya.


Tingginya animo para UMKM untuk berjualan di CFN kata dia,akan menjadi bahan kajian pemerintah kedepannya. Termasuk juga akan mengkaji kemungkinan pengembangan pelaksanaan CFN tidak hanya di Kota Sumbawa, tetapi juga di sejumlah kecamatan.


“CFN di tingkat kecamatan kita harapkan bisa mampu membuka lebih banyak peluang usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.


Pemerintah lanjut Ivan, saat ini tengah membuat kajian untuk mengukur kontribusi CFN terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan menghitung kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa.


“Kami telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun metode penghitungan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Indikator paling penting adanya peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan,” terangnya.


Dari sisi penyelenggaraan, sejumlah aspek teknis juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Salah satunya mengenai jam operasional pemutaran musik yang diminta dimulai setelah pelaksanaan Salat Isya sebagai bentuk penghormatan terhadap aktivitas ibadah masyarakat.
“Selama ini kegiatan dipusatkan di lapangan Pahlawan mulai sore hari hingga pukul 23.00 Wita. Namun, karena kawasan itu dinilai padat, sehingga kita pertimbangkan alternatif lokasi lain, seperti Taman Kerato maupun Taman Genang Genis,” jelasnya.


Pelaksanaan CFN juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang mencapai sekitar Rp375 ribu setiap pekan. Sementara dari aspek digitalisasi, hampir 100 persen pelaku UMKM yang berpartisipasi telah menggunakan sistem pembayaran digital dalam transaksi dengan pengunjung.


“CFN ini kita anggap sudah cukup sukses sehingga apa yang masih kurang akan kita tambah agar lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya. (ils)