Beranda blog Halaman 133

PLN UIP Nusra Rayakan Keberhasilan First Synchronization PLTU Lombok dengan Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Timur (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menggelar tasyakuran atas keberhasilan first synchronization Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok FTP-2 Unit 1 (2×50 MW) di Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Rabu, 5 Agustus 2026.

Momentum tersebut dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemberian santunan kepada anak yatim sebagai ungkapan rasa syukur atas pencapaian salah satu milestone penting dalam pembangunan pembangkit.

Mengusung tema “Powering the Future Through Collaboration”, kegiatan dihadiri oleh jajaran PT PLN (Persero) UIP Nusra, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1, PLN Nusantara Power, PT Rekayasa Industri, mitra kerja, serta seluruh insan proyek yang terlibat dalam pembangunan PLTU Lombok FTP-2.

Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, mengatakan keberhasilan first synchronization merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi tantangan teknis serta kerja sama lintas fungsi.

“Pencapaian ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh pihak. Berbagai tantangan, mulai dari penyempurnaan sistem kontrol, proteksi, hingga troubleshooting di lapangan berhasil kita lalui bersama. First synchronization menjadi tonggak penting bahwa PLTU Lombok semakin dekat menuju operasi komersial dan mulai memberikan kontribusi nyata bagi sistem kelistrikan Lombok,” ujar Yogi.

Yogi menjelaskan, progres pembangunan PLTU Lombok FTP-2 saat ini telah mencapai 91,13 persen. Kehadiran pembangkit tersebut akan memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Dengan keberhasilan first synchronization, tambahan daya dari PLTU Lombok diharapkan mampu mengurangi potensi defisit pasokan listrik di Pulau Lombok.

“Masih ada tahapan yang harus kita selesaikan bersama hingga pembangkit dinyatakan siap beroperasi secara komersial. Semoga momentum ini menjadi penyemangat bagi seluruh tim untuk menyelesaikan target berikutnya,” tambahnya.

Sementara itu, Project Manager PT Rekayasa Industri, Iwan Gultom, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek.

“Ini pencapaian kita bersama. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dedikasi dan komitmen sehingga milestone ini dapat tercapai. Semoga pembangkit ini segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Manager PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Sambelia, Beni Alansjah, yang mengajak seluruh tim untuk terus menjaga kolaborasi hingga target Commercial Operation Date (COD) dapat tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan proyek atas dedikasi dan kerja keras yang telah mengantarkan PLTU Lombok mencapai first synchronization.

Dalam sambutannya, Manurung menegaskan bahwa PLTU Lombok memiliki peran strategis dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan Pulau Lombok sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Keberhasilan first synchronization merupakan bukti bahwa kolaborasi, dedikasi, dan semangat pantang menyerah mampu menghadirkan kemajuan nyata bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga hingga pembangkit beroperasi secara komersial,” ujar Manurung.(bul)

Masyarakat Rasakan Manfaat Kehadiran PLTP Ulumbu, Pertanian dan Sumber Air Tetap Terjaga

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu terus berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sejumlah warga di Desa Wewo dan Desa Lungar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, mengaku aktivitas pertanian maupun ketersediaan sumber air tetap terjaga sejak PLTP Ulumbu beroperasi pada 2011.

Salah seorang warga Desa Wewo, Margaretha Dinut, mengatakan lahan pertanian miliknya tetap produktif dan sumber air yang digunakan masyarakat tidak mengalami perubahan.

“Sejak PLTP Ulumbu beroperasi, lahan pertanian kami tetap subur dan sumber air tidak tercemar. Kami masih bisa panen dua kali setahun dengan hasil yang baik,” ujarnya.

Pengakuan serupa disampaikan Kanisius Patut, warga Desa Lungar. Ia mengaku telah hidup berdampingan dengan kawasan manifestasi panas bumi sejak kecil dan tidak merasakan dampak negatif terhadap aktivitas pertanian maupun ketersediaan air.

“Sejak lahir saya tinggal di sekitar kawasan ini. Sampai sekarang air tetap tersedia dan lahan pertanian tetap menghasilkan dengan baik,” katanya.

Tokoh adat Tua Gendang Wewo, Hendrikus Ampak, menuturkan bahwa sebelum PLTP Ulumbu dibangun telah dilakukan berbagai kajian mengenai dampak lingkungan. Setelah pembangkit beroperasi pun, berbagai penelitian dan pemantauan masih rutin dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi.

“Banyak pihak datang melakukan penelitian sejak sebelum pembangkit beroperasi hingga sekarang. Kami selalu terbuka memberikan informasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wewo, Laurensius Langgut, mengatakan masyarakat tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh air bersih sejak PLTP Ulumbu beroperasi. Kawasan pertanian di sekitar pembangkit masih produktif dengan berbagai komoditas seperti padi, cengkeh, kemiri, kakao, dan durian.

Selain itu, keberadaan PLTP Ulumbu juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi warga Desa Wewo.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan pengalaman operasional PLTP Ulumbu selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa pemanfaatan energi panas bumi dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas masyarakat apabila dikelola sesuai kaidah teknis, lingkungan, dan regulasi yang berlaku.

“PLTP Ulumbu menjadi bukti bahwa pengembangan energi panas bumi dapat dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kami terus melakukan pemantauan serta memastikan setiap tahapan operasional maupun pengembangan mengedepankan prinsip keberlanjutan,” ujar Manurung.

Manurung menegaskan bahwa pengalaman PLTP Ulumbu menjadi referensi penting dalam pengembangan proyek-proyek panas bumi lainnya di Nusa Tenggara.

“PLN berkomitmen mengembangkan energi panas bumi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat,” ujar Manurung.

Menurutnya, pengembangan panas bumi merupakan bagian dari upaya mendukung transisi energi nasional sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik di Nusa Tenggara melalui pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersih dan berkelanjutan.(bul)

Lahan Tambak Garam Potensial Capai 15.000 Hektar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lahan Tambak Garam Potensial Capai 15.000 Hektar
(EKBIS NTB/dok) TAMBAK GARAM – Lokasi tambak garam rakyat yang berada di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa telah memproduksi garam dengan kualitas super belum lama ini.


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa menyebutkan luas lahan potensial untuk pengembangan tambak garam rakyat mencapai 15.000 hektar. Luas lahan yang telah tergarap sekitar 270 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan.


“Luas lahan 15.000 ini akan kita usulkan menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Teluk Santong,sehingga produksi kita bisa terus meningkat dan meningkatkan kesejahteraan petani garam,” kata Kadislutkan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Suara NTB, Rabu (5/6).


Ia melanjutkan, dari jumlah lahan yang sudah tergarap tersebut, rata-rata produksi tahunannya mencapai 3.135.00 ton. Tentu jika KIPT tersebut terwujud maka produksi garam rakyat berpotensi akan terus bertambah.


“Produksi kita masih sangat terbatas, karena lahan yang kita miliki belum terlalu luas. Kami juga akan terus berupaya agar investor bisa melirik potensi garam Sumbawa,” jelasnya.


Pihaknya terus berupaya untuk mendorong kelompok masyarakat untuk segera memanfaatkan lahan tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).


Dayat merincikan, berdasarkan data yang dihimpun beberapa lokasi tambak garam yang sudah tergarap yakni di Labuhan Bajo, Kecamatan Utan seluas 12 hektare. Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape seluas 20 hektare, Kecamatan Tarano di Labuhan Bontong 63 hektare.


“Di Kecamatan Plampang ada seluas 80 hektare yang dikelola oleh CV Sira Kristal Nusantara dengan jumlah pelaku usaha mencapai 145 orang,” sebutnya.


Disinggung terkait harga garam rakyat, Dayat mengaku harganya yang bisa menembus Rp5.000 untuk karung kecil. Harga itu sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya di kisaran Rp1.000-Rp3.0000 dengan nilai produksi hanya sekitar Rp100-Rp300.


“Kalau untuk harga saat ini sangat bagus dibandingkan beberapa tahun lalu. Makanya kami akan terus mendorong para petani untuk terus memaksimalkan produksi yang ada saat ini,” tukasnya. (ils)


Pemanfaatan Bandara Kiantar Tunggu Izin Kemenhub

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemanfaatan Bandara Kiantar Tunggu Izin Kemenhub
(EKBIS NTB/ist) H. Amar Nurmansyah


Taliwang (EKBIS NTB) -Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah mengungkap perkembangan izin pemanfaatan Bandara Kiantar di Kecamatan Poto Tano,untuk pelayanan penerbangan umum sedang diajukan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.


Bupati Amar menyatakan, secara prinsip Kemenhub RI telah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan bandara tersebut. Pihaknya tinggal menunggu surat resmi dari Kemenhub terhadap permohonan yang diajukan untuk memanfaatkan fasilitas bandara khusus milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) tersebut, untuk penerbangan umum. “Tinggal suratnya saja,” cetusnya.


Orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan, surat persetujuan Menteri Perhubungan (Menhub) terkait Bandara Poto Tano sebenarnya sudah dalam bentuk draf di kementerian. Pihaknya hanya menunggu finialisasi sebelum diteken oleh menteri. “Infonya seperti itu (sudah draft). Nah, kami sedang koordinasi untuk mempercepat surat itu terbit,” paparnya.


Bupati kembali menegaskan, terkait operasional Bandara Poto Tano sudah sangat layak. PT AMMAN selaku pemilik sudah melengkapi seluruh kebutuhan operasional bandara yang terletak di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano.

Menurut dia,tidak saja fasilitas fisik, namun berbagai kelengkapan administrasi kebandaraan yang harus dimiliki sebuah bandara telah lengkap. “Bandara itu bahkan sudah terdaftar secara internasional dan sekarang oleh AMMAN sudah dimanfaatkan,” tukas Bupati Amar.
Bupati berharap izin untuk layanan umum pada Bandara Poto Tano itu segera diterbitkan oleh Kemenhub. “Kalau bisa sebelum Harlah KSB tahun ini kita sudah punya izinnya,” pungkasnya.


Pemda KSB sangat berkepentingan agar Bandara Poto Tano dapat turut dimanfaatkan melayani penerbangan umum. Bandara tersebut diharapkan tidak saja akan memberi kemudahan akses udara bagi masyarakat, tetapi juga akan menjadi pengungkit luar biasa bagi dunia industri pariwisata daerah.


Ia menegaskan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi dunia pariwisata KSB adalah terkait akses yang terbatas. Ketiadaan bandara sebagai pintu masuk transportasi tercepat, membuat tingkat kunjungan wisatawan ke KSB tidak dapat terdongkrak signifikan.(bug)

Setahun Lebih Rusak, Jembatan Bakong Tak Kunjung Diperbaiki

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Setahun Lebih Rusak, Jembatan Bakong Tak Kunjung Diperbaiki
Jembatan Bakong Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung nyaris putus tahun lalu hingga kini belum diperbaiki akibanya jalur ini tidak bisa dilalui. (EKBIS NTB/dok)

Mataram (EKBIS NTB) – Jembatan penghubung Lembar-Gerung, Jembatan Bakong tak kunjung diperbaiki. Padahal, jembatan itu menjadi satu-satunya penghubung antara Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung, dan telah rusak parah pada awal tahun 2025 lalu akibat hantaman air bah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan perbaikan Jembatan Bakong tidak bisa melalui APBD. Hal ini karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, mencapai Rp50 miliar. Untuk itu, Pemprov NTB mengusulkan jembatan yang ada di Kabupaten Lobar itu dibiayai lewat skema Inpres Jalan Daerah (IJD) bersama dengan satu jembatan dan tiga jalan lainnya.

“Jembatan Bakong masuk usulan IJD. Semoga nanti juga bisa masuk pembahasan. Kemarin Komisi V kan sudah ke sini,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, Jembatan Bakong tidak hanya bisa diperbaiki. Namun wajib dibangun ulang. Sebab, bangunan jembatan tidak diperuntukkan untuk satu atau dua tahun, tetapi bisa digunakan jangka panjang hingga lebih dari 50 tahun.

Ia melanjutkan, proyek fisik Jembatan Bakong kemungkinan tidak bisa dilakukan tahun ini karena masih berproses di Kementerian. Namun, Wijaya berharap pembangunan ulang ini bisa dilakukan sesegera mungkin mengingat jembatan ini menjadi satu-satunya akses warga.

“Mudah-mudahan, karena tahun ini sudah kita ajukan, sekarang prosesnya di sana. Tentu tinggal kita tunggu saja, skemanya pusat kan kita enggak tau,” katanya.

Saat ini, kendaraan roda dua terpaksa melewati jembatan rusak tersebut akibat tidak adanya akses lain yang menghubungkan dua kecamatan di Lobar itu. Sementara, untuk kendaraan roda empat harus menempuh jarak yang lebih jauh dengan cara memutar agar bisa mengakses setiap kecamatan.

Di samping itu, ia juga menyarankan kepada masyarakat agar tidak memaksakan melewati jembatan tersebut. Karena kondisi badan jembatan yang cukup parah sehingga bisa membahayakan pengendara.

“Ya sementara begitu. Karena kan jembatannya tidak bisa digunakan,” ucapnya.

Pemprov NTB, sambung Wirajaya mengusulkan lima ruas jalan dan jembatan masuk Inpres Jalan Daerah (IJD). Dari lima infrastruktur tersebut, tiga merupakan ruas jalan, dua di antaranya jembatan dengan total anggaran mencapai Rp200 miliar. Infrastruktur tersebut di antaranya jalan Kebon Ayu-Lembar, ruas Sampungu-Bajo, serta dua jembatan yaitu Jembatan Bakong dan jembatan di Wera, Bima.

Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah, Wirajaya mengaku proyek yang membutuhkan anggaran besar akan dialihkan ke pusat melalui skema IJD. Hal ini karena NTB belum memiliki cukup anggaran untuk infrastruktur di tahun ini.

“Kalau sifatnya ringan hingga sedang kita bisa tangani. Tapi ukurannya kalau berat di sisi pelaksanaan, berat juga di sisi ongkos kita coba dorong ke program IJD,” sambungnya.

Kini, pihaknya tengah menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk lima infrastruktur tersebut. Hal ini guna memudahkan proses dan mempercepat persetujuan pusat terhadap proyek-proyek yang diusulkan tersebut.

Dari satu proyek saja, Pemprov membutuhkan hingga Rp50 miliar untuk penanganannya. Misalnya ruas Sampungu-Bajo dengan panjang 48 kilometer.

Sementara, proyek jalan yang bisa ditangani Pemprov NTB di tahun ini di antaranya proyek jalan di kawasan Sering, yang menjadi lokasi relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Di kawasan itu, kerusakan jalan diakibatkan oleh air yang kerap merendam jalan, apalagi saat musim penghujan.

“Pada musim hujan, orang sudah pasti ga bisa lewat karena ketinggian airnya sangat berbahaya untuk pengendara sepeda motor,” pungkasnya. (era)

Anggaran Capai Rp12,9 Miliar, 43 Desa Terima Dana Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Capai Rp12,9 Miliar, 43 Desa Terima Dana Desa Berdaya
Baiq Nelly Yuniarti (EKBIS NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB telah mencairkan anggaran Desa Berdaya kepada 43 desa di NTB. Hingga awal Agustus Tahun 2026, tercatat Pemprov NTB telah menganggarkan sekitar Rp12,9 miliar untuk puluhan desa tersebut, dengan masing-masing desa mendapatkan anggaran sekitar Rp300-500 juta.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan meski dana itu sudah masuk ke rekening desa, namun belum dapat dibelanjakan lantaran harus melalui proses pembahasan di musyawarah desa (musdes) terlebih dahulu sebagai syarat penggunaan anggaran.


“43 desa sudah cair, tetapi belum bisa digunakan karena belum musdes. Duitnya sudah masuk, tinggal mereka musdes dan proses. Kalau belanja Rp300 juta mungkin tidak butuh waktu lama,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.


Desa yang telah menerima dana Desa Berdaya itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Khusus untuk kelurahan, skema penyalurannya berbeda, karena dana terlebih dahulu masuk ke kas pemerintah daerah sebelum diteruskan ke masing-masing kelurahan.


Di tahun ini, target penyaluran anggaran Program Desa Berdaya menyasar 257 desa. Target pencairan tersebut dipastikan dapat direalisasikan sesuai jadwal.


“Target tahun ini 257 desa. Bisa tercapai karena memang harus dicairkan. Yang membuat proses melambat saat ini adalah proposal yang diajukan desa belum sesuai,” katanya.


Di samping itu, ia juga menegaskan proposal yang diajukan pemerintah desa harus disusun secara matang dan tidak sekadar menyalin dokumen dari desa lain. Sebab, seluruh dokumen akan diverifikasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum pencairan dilakukan.


“Proposalnya harus benar-benar pas, bukan asal copy paste, bikin RAB asal-asalan. Harus jelas karena yang memeriksa adalah dinas teknis,” tegasnya.


Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menyampaikan pada tahap pertama terdapat 257 desa yang mengajukan proposal Program Desa Berdaya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen memilih sektor pertanian dan peternakan sebagai fokus kegiatan.


“Desa Berdaya ini sebenarnya ada tiga, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hasilnya, sekitar 60 sampai 70 persen desa ternyata mendominasi mengambil tema peternakan, seperti budidaya ayam, bebek, dan sapi,” ujarnya beberapa waktu lalu.


Ia menjelaskan, penentuan program dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Pelaksanaan program nantinya dapat dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa maupun melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (era)

Di Tengah Normalisasi Tambang, Fondasi Ekonomi NTB Tetap Kuat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Di Tengah Normalisasi Tambang, Fondasi Ekonomi NTB Tetap Kuat
KETERANGAN - Kepala BPS NTB Wahyudin (tengah) didampingi Kepala Diskominfotik NTB H. Ahsanul Khalik (kiri) dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lalu Mirza Amir Hamzah memberikan keterangan terkait BRS, Rabu (5/8). (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Di tengah normalisasi aktivitas sektor pertambangan setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen (year-on-year/y-on-y), menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.


Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Angka kemiskinan terus menurun, tingkat ketimpangan semakin rendah, kesempatan kerja meningkat, dan pengangguran terbuka tetap berada pada level yang rendah. Kondisi tersebut menunjukk bahwa pertumbuhan ekonomi NTB mulai ditopang oleh fondasi yang semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis di Mataram, Rabu (5/8). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah, serta pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal.


Menurut Wahyudin, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada Triwulan II Tahun 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp29,89 triliun.


Secara tahunan, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen, sedangkan secara kumulatif selama Semester I Tahun 2026 tumbuh 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Wahyudin menjelaskan, pertumbuhan pada Triwulan II memang tidak setinggi Triwulan I karena aktivitas pertambangan mulai memasuki fase normalisasi setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang sebelumnya memberikan dorongan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan pelemahan ekonomi.

Sebaliknya, struktur pertumbuhan NTB justru semakin sehat karena sektor-sektor ekonomi riil tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.


Selain sektor pertambangan dan penggalian yang masih mencatat pertumbuhan 30,57 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 7,45 persen, didorong meningkatnya aktivitas smelter dan industri makanan-minuman. Sementara itu, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,42 persen, mencerminkan terus bergairahnya aktivitas pariwisata dan jasa. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa juga meningkat signifikan sebesar 49,42 persen, menunjukkan tingginya daya saing produk NTB di pasar global, terangnya.


Wahyudin menegaskan, data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi NTB semakin beragam. Pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi juga diperkuat oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang terus menunjukkan kinerja positif. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.


Kinerja positif tersebut juga tercermin pada kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja NTB mencapai 3,24 juta orang, meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat menjadi 3,14 juta orang.


Wahyudin menegaskan, Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 1,07 juta orang atau 33,95 persen dari total penduduk bekerja. Peningkatan kesempatan kerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas pertanian. Luas panen padi meningkat dari 13.748 hektare pada Februari menjadi 30.248 hektare pada Mei 2026, sedangkan produksi gabah kering giling melonjak dari 74.984 ton menjadi 158.559 ton.


Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,98 persen, lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tetap mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.


Perbaikan kondisi ekonomi tersebut juga diikuti dengan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin NTB tercatat 11,17 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,61 persen poin dibandingkan Maret 2025.


Menurut Wahyudin, secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang 26,07 ribu orang dalam setahun, dari 654,57 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 628,50 ribu orang pada Maret 2026. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.


BPS juga mencatat perbaikan pada indikator pemerataan. Gini Ratio NTB pada Maret 2026 tercatat 0,358, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar 0,364 maupun Maret 2025 sebesar 0,369. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat NTB tetap berada pada kategori ketimpangan rendah, dengan pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mencapai 19,57 persen.


Penurunan ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan semakin dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga sehingga kesenjangan pengeluaran terus mengecil, terang nya.


Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan proporsi pekerja formal, memperluas kesempatan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan.


Rangkaian indikator yang dirilis BPS menunjukkan bahwa perekonomian NTB tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan yang tinggi di tengah normalisasi sektor pertambangan, tetapi juga semakin berkualitas.

Menguatnya sektor-sektor fundamental, meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya angka kemiskinan, serta semakin rendahnya ketimpangan menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh.

‘’Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat,’’ pungkasnya. (r/ham)


Antrean Panjang di SPBUPenjualan Pertalite Lebihi Kuota ke Pengecer Disebut Jadi Penyebab

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antrean Panjang di SPBUPenjualan Pertalite Lebihi Kuota ke Pengecer Disebut Jadi Penyebab
ANTREAN - Antrean panjang pembelian BBM bersubsidi di salah satu SPBU di Kota Mataram. (Suara NTB/ist)


Mataram (Suara NTB) –Pemerintah Provinsi NTB menegaskan akan menindak tegas SPBU yang menjual Pertalite ke pengecer melebihi kuota. Hal ini disampaikan menyusul sempat terjadinya antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di hampir semua SPBU yang ada di daerah ini.


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan stok BBM NTB setiap minggunya tidak pernah berkurang dari Pertamina. Yang menjadi kendala, katanya salah satunya ditemukan ada beberapa oknum SPBU yang menjual BBM bersubsidi melebihi kuota kepada pengecer.


“Itu masalahnya. Sekarang kalau ditemukan oleh masyarakat atau siapapun, laporkan langsung ke kita data SPBU mana yang menjual melebihi kuota,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.


Ditegaskannya, masing-masing SPBU memiliki kuota untuk pengecer. Namun, beberapa SPBU dikatakan tidak menjual sesuai dengan perjanjian awal. Karena itu, pihaknya bersama dengan Pertamina berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada setiap SPBU yang diduga menjual melebihi kuota. Bahkan, sambungnya ada juga laporan beberapa SPBU menerima fee dari pengecer.


“Jadi ada dalam layar, kelihatan dia. Mana SPBU yang merah, yang kuning. Di komite center itu kelihatan dia, jadi ketahuan, langsung kita cek,” ungkapnya.


Apabila ditemukan benar adanya kecurangan yang dilakukan oleh SPBU, Pemprov NTB mengaku akan melakukan tindakan karena telah membuat situasi di lapangan tidak kondusif. Adapun saat ini, Pertamina telah memasok 7.600 kiloliter BBM ke NTB.
Kelangkaan yang terjadi selama dua hari terakhir, sambung Samsudin akibat adanya kendala distribusi karena pengangkuta

n dari Surabaya mengalami hambatan pada kapal. Kedua, beberapa mobil tangki sedang menjalani perawatan (maintenance), sehingga distribusi ke sejumlah SPBU ikut terhambat.


Selain itu, kenaikan harga BBM non-subsidi juga menjadi salah satu faktor meningkatnya permintaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Banyak pengguna kendaraan roda dua yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi beralih kembali ke Pertalite, sehingga konsumsi meningkat.


Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov NTB meminta Pertamina segera mengambil langkah percepatan distribusi agar tidak mengganggu stabilitas pasokan di masyarakat. Menurut Mantan Kabid Sampah di dinas LHK itu, Pertamina telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk mempercepat distribusi BBM, mengoperasikan kembali mobil tangki yang sebelumnya menjalani perawatan, serta memastikan pasokan tersedia.


“Alhamdulillah, Pertamina sudah memberikan jaminan bahwa stok BBM akan terpenuhi. Sejak kemarin kondisi sudah mulai normal, meskipun di beberapa titik masih ada antrean karena tingginya permintaan di SPBU tertentu,” katanya.


Ia menambahkan, berdasarkan data Pertamina, stok BBM dipastikan aman dan diproyeksikan mencukupi hingga sekitar satu pekan ke depan. Ia memastikan kendaraan pengangkut BBM yang sebelumnya mengalami kendala sudah kembali beroperasi sehingga distribusi dapat berjalan normal. (era)

Gudang Benih Jadi Kunci Wujudkan Sembalun Sentra Bibit Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gudang Benih Jadi Kunci Wujudkan Sembalun Sentra Bibit Nasional,
POSE BERSAMA - Bupati Lotim H. Haerul Warisin pose bersama dengan tim Suara NTB di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (5/8/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Produktivitas bawang putih di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada musim panen tahun ini, produktivitas bahkan mencapai hingga 26 ton per hektare, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam pengembangan komoditas unggulan tersebut.


Namun, tingginya produksi belum sepenuhnya mendukung cita-cita menjadikan Sembalun sebagai sentra produksi benih bawang putih nasional. Sebagian besar hasil panen justru masih dijual untuk kebutuhan konsumsi karena harga pasar dinilai lebih menguntungkan dibandingkan untuk benih.


Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, mengatakan keinginan mengembalikan kejayaan bawang putih Sembalun sebagai pusat produksi benih nasional sebenarnya telah diperjuangkan sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati pada periode 2013–2018.


“Saat ini petani banyak tergiur menjual untuk konsumsi karena memang harganya cukup bagus,” ujarnya saat menerima Direktur PT Suara NTB Pers I Gusti Agung Adisuarsana, Pemimpin Redaksi Harian Suara NTB dan SuaraNTB.Com Marham, Redaktur Muhammad Kasim dan tim di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (5/8/2026).


Menurut Bupati, salah satu kendala utama yang membuat program tersebut belum optimal adalah belum tersedianya gudang penyimpanan benih yang representatif. Tanpa fasilitas penyimpanan, petani kesulitan mempertahankan hasil panen sebagai benih, sehingga lebih memilih menjualnya ke pasar konsumsi.


Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan gudang tersebut telah mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Bahkan, rencana pembangunan gudang akan diawali dengan peletakan batu pertama yang dijadwalkan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo apabila seluruh proses administrasi telah rampung.


Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah menyiapkan lahan milik daerah seluas sekitar 12 are sebagai lokasi awal pembangunan, sembari menuntaskan proses administrasi hibah lahan seluas 1 hektare yang nantinya diproyeksikan menjadi kawasan pergudangan benih bawang putih.


“Hadirnya gudang ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Sembalun sebagai sentra benih nasional. Kalau gudang sudah ada, petani tidak lagi khawatir menyimpan hasil panennya,” kata H. Iron menegaskan
Ia menilai pembangunan gudang merupakan kebutuhan mendesak seiring rencana perluasan areal tanam bawang putih.

Saat ini luas tanam baru sekitar 300 hektare, jauh dari potensi yang dimiliki kawasan Sembalun. Padahal dari sisi potensi bisa mencapai 2 ribu hektare.
Menurutnya, tanpa gudang penyimpanan, program perluasan lahan tidak akan berjalan efektif karena hasil panen tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak. Nilai pembangunan gudang diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar dan masih memerlukan pengembangan sesuai kebutuhan produksi.


Di sisi lain, harga bawang putih konsumsi yang saat ini mencapai sekitar Rp14.000 per kilogram membuat petani semakin tertarik menjual hasil panen ke pasar. Padahal, pemerintah berharap hasil panen dari program pengembangan tersebut lebih diarahkan menjadi benih untuk mendukung swasembada bawang putih nasional.


Bupati juga mengakui masih adanya trauma petani akibat pengalaman pada 2007–2008 ketika hasil panen bawang putih sulit dipasarkan sehingga banyak petani merugi. Karena itu, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan petani melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan kepastian penyerapan hasil panen.

“Kita jangan lagi mengecewakan petani Sembalun. Kalau gudang sudah terbangun dan pemerintah hadir mengawal hasil panen mereka, saya yakin cita-cita menjadikan Sembalun sebagai sentra produksi bibit bawang putih nasional akan benar-benar terwujud,” demikian tegasnya. (rus)

Pemprov Klaim 42 Persen Tiket MotoGP Mandalika 2026 Terjual

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Klaim 42 Persen Tiket MotoGP Mandalika 2026 Terjual
Indah Dhamayanti Putri (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi NTB klaim 42 persen tiket MotoGP Mandalika Tahun 2026 ludes terjual. Setelah dilaunching sejak Juli lalu dan pemberian diskon hingga 50 persen khusus warga NTB, masih jauh perhelatan MotoGP Mandalika, hampir setengah dari target penonton balap motor grand prix paling bergengsi di dunia ini telah membeli tiket di Mandalika.


Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan penjualan tiket tahun ini jauh lebih awal dibandingkan tahun 2025 lalu. Tahun lalu, penjualan tiket dimulai H-1 bulan, sedangkan di tahun ini penjualan dimulai sejak H-3 bulan.


“Tahun ini ada space waktu hampir 3 bulan yang kita harapkan mudah-mudahan tercapai penjualannya sebelum event ini terlaksana,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2026.


Untuk membedakan event MotoGP tahun ini dengan tahun lalu, Pemprov NTB melakukan evaluasi total. Mulai dari side event, UMKM, perbaikan akomodasi, hingga infrastruktur yang rusak di jalan Bypass Mandalika.


Tahun ini, MotoGP Mandalika akan menghadirkan siswa SMK dan pelaku pariwisata untuk meningkatkan gaung event tahunan di NTB tersebut. Termasuk juga menyiapkan konektivitas baik laut, darat, maupun udara. Ditambah lagi, salah satu pembalap asal Yogyakarta juga akan tampil untuk memeriahkan MotoGP.


“Pak Kadis juga sudah membangun komunikasi tidak hanya memastikan transportasi udara, tapi transportasi laut juga kita harapkan bisa ada yang langsung ke pelabuhan kita,” katanya.


Menyinggung soal MotoGP Mandalika yang berdekatan dengan F1 Singapura, Wagub yang akrab disapa Dinda itu mengaku tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Sebab, baik MotoGP maupun F1 memiliki target pasarnya masing-masing.


Tahun ini, Pemprov menargetkan 140 ribu penonton MotoGP Mandalika. Untuk mencapai target tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar MotoGP tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya.


“Nah, satu pasti soal penonton, tiket. Nah, tiket karena ini lebih awal dia, tiket MotoGP ini sudah di-publish. Maka mungkin akan lebih baik lah. Target kita memang 65 ribu penonton pada puncak. Jadi totalnya semuanya 3 hari ya, sekitar 140 ribu penonton lah,” ujarnya.


Yang kedua, mengenai akomodasi, ia mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk menyesuaikan tarif ambang atas hotel, baik hotel yang ada di ring satu yang ada di Kawasan Mandalika, ring dua di Kawasan Mataram, Senggigi, dan seterusnya.


“Kita akan pastikan dengan pihak PHRI, pihak pengelola-pengelola penginapan untuk lebih membenahi tata kelola akomodasi ini. Supaya tidak selalu menjadi isu ya,” katanya.


Selanjutnya, yang tak kalah menjadi perhatian yaitu mengenai transportasi. Apalagi, setelah kejadian pemukulan yang menimpa sopir taksi online pada saat Pocari Sweat Run beberapa waktu lalu. Faozal mengatakan akan mengundang seluruh pelaku transportasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kita akan coba komunikasikan lagi dengan teman-teman mengenai online transport ini. Karena kan dihadang terus ini. Kita harus selesaikan, nanti akan ada waktu khusus untuk kita bisa sosialisasi di sana juga ya,” jelasnya.


Begitupun dengan infrastruktur menuju Mandalika, sejumlah titik jalan dan jembatan Bypass Mandalika yang amblas di kilometer 11 sehingga sangat berbahaya jika tidak segera diperbaiki.

Termasuk juga Penerangan Jalan Utama (PJU) yang ada di sekitar Bypass yang mati atau hilang. (era)

1...132133134...1,071Halaman 133 dari 1,071