Monday, April 27, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 133

Realisasi Capai 80 Persen, Pajak Hotel Masih Mengkhawatirkan

By
ekbisntb.com
-
0
 Achmad Amrin. (Ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisnbt.com) – Realisasi pajak daerah cukup progresif. Tercatat capaian sampai pertengahan Bulan Oktober mencapai 80 persen dari target Rp291 miliar. Kendati demikian, sumber pendapatan asli daerah dari pajak hotel masih mengkhawatirkan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Achmad Amrin menjelaskan target pajak daerah di perhitungan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) murni 2025, telah melampui. Capaian di APBD Perubahan diprediksi mengikuti polanya, sehingga target baru ditetapkan mencapai 80 persen lebih dari target Rp291 miliar.

Sisa waktu dua bulan ini kata dia, realisasi pajak hotel masih mengkhawatirkan. Pasalnya, pergerakannya melambat karena hunian hotel sejak setahun terakhir menurun drastis. ‘’Kalau setelah dari perubahan APBD realisasi 80 persen lebih,’’ sebutnya ditemui pada, Senin 20 Oktober 2025.

Target pajak hotel Rp30 miliar pada APBD murni 2025. Amrin tidak menyebutkan secara detail capaian sampai pertengahan bulan Oktober.

Namun, strategi dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan, untuk menjamin target dapat mencapai 100 persen. Pengawasan pajak hotel melalui pengecekan jumlah tamu yang sarapan serta penggunaan ruang pertemuan.

Dua hal itu kata Amrin, menggambarkan pendapatan yang diperoleh hotel. ‘’Kalau sewa ruangan tidak harus mengecek administrasi hotel,’’ ujarnya.

Amrin menambahkan, potensi pajak lainnya juga dilakukan pengawasan. Salah satunya adalah pajak tempat kebugaran atau fasilitas olahraga. Pihaknya telah memanggil pemilik hiburan untuk mengingatkan kembali.

Pemberitahuan tentang pengenaan pajak telah disosialisasikan sejak tahun 2024. Rupanya, tingkat kepatuhan pemilik fasilitas olahraga ini masih rendah.

Mereka terkesan saling menunggu dengan pengusaha sejenisnya. “Kita sudah datangi dan berikan peringatan untuk membayar pajaknya,” ujarnya.

Amrin mengimbau masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pajak yang dibayar akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. (cem)

Diduga Ditinggali Pekerja Kafe Ilegal, Satpol-PP Lombok Barat Segera Tertibkan Kos-kosan

By
ekbisntb.com
-
0
Rapat koordinasi Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh dengan OPD terkait dan Kades Jagaraga M Hasyim membahas penanganan kos-kosan ilegal di wilayah setempat.

Lombok (ekbisntb.com) –

Menjamurnya kos-kosan diduga ilegal di wilayah Jagaraga Kecamatan Kuripan menjadi perhatian serius Satpol-PP Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, selain ilegal kos-kosan ini juga menjadi hunian sementara bagi pelaku pekerja kafe ilegal yang masih beroperasi di wilayah tersebut. Kos-kosan ini menjadi penunjang keberadaan kafe tuak ini, sehingga jika ditangani kos-kosan ini bisa mengurangi aktivitas kafe tuak tersebut.

Desakan penindakan terhadap kos-kosan dan kafe tuak ilegal ini disampaikan langsung Kepala Desa (Kades) Jagaraga, M Hasyim ketika rapat koordinasi dengan dengan OPD terkait di kantor Satpol PP Jumat (17/10/2025) lalu.

Rapat dipimpin oleh Kasatpol PP I Ketut Rauh, dihadiri perwakilan OPD teknis, di antaranya Dukcapil, DPMPTSP, Bapenda dan Camat Kuripan.

Kades Jagaraga M. Hasyim mengatakan bahwa pihak desa membutuhkan semangat kolaborasi untuk menangani aktivitas usaha yang sangat meresahkan masyarakat.

“Jadi di desa kami ada pelaku usaha kafe ilegal sebanyak 12, kemudian kos-kosan yang mendukung pelaku usaha kafe ini ada 15,” sebut Hasyim, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, 15 kos ini memiliki jumlah kamar bervariasi rata-rata 10 kamar ke atas. Sedangkan untuk sewa per bulan diperkirakan Rp500 ribu per bulan. Dari laporan dan keluhan warganya, keberadaan aktivitas kafe dan kos-kosan ini meresahkan.

Awalnya jumlah kos-kosan dan kafe Illegal ini tidak sebanyak sekarang, namun lama-kelamaan karena dianggap menjanjikan jumlahnya pun kian menjamur. Sebab keberadaan kafe dan kos-kosan ini saling topang. Sehingga jika kos-kosan ini ditangani maka paling tidak mengurangi aktivitas kafe sebab pekerjanya tidak leluasa tinggal di wilayah setempat.

Dari hasil Penertiban operasi gabungan yang dilakukan, menemukan ada anak di bawah umur yang ngekos di sana. Dan dari hasil pemeriksaan tim Dikes juga ada ditemukan yang terjangkit HIV. Selain itu,ada juga indikasi peredaran narkoba. Belum lagi gangguan kemananan akibat Keberadaan dari Kafe dan kos-kosan ini.

Menanggapi hal ini, Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh mengatakan pihaknya telah menidaklanjuti keluhan dari Kades Jagaraga. “Kami terima laporan dan telah menidaklanjuti keluhan dari Kades Jagaraga. Dimana yang menyewa kos-kosan di wilayah itu terindikasi adalah pekerja-pekerja kafe ilegal,”tegasnya.

Tidak saja mengundang DPMPTSP soal perizinan dan Bapenda terkait PAD yang bisa ditarik dari kos-kosan itu nantinya. Pihaknya juga mengundang DP2KBP3A kaitan dengan anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan di kafe-kafe di wilayah itu. Termasuk soal kependudukan warga yang tinggal di kos-kosan tersebut. Terkait aturan kependudukan, maka pihaknya mengundang Dukcapil. Yang ia pahami, kos-kosan bisa dipungut pajak untuk kepentingan daerah.

Hal ini sesuai dengan aturan, jasa perhotelan itu meliputi, hotel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, rumah, Cottage, glamping, penginapan/guesthouse/bungalow/resort. “Itu dia (kos-kosan) sifatnya komersial,” imbuhnya. (her)

Kawal Program Iqbal-Dinda, Wagub NTB Akui Pentingnya Peran Pers

By
Marham
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Kepala Diskominfotik NTB H. Yusron Hadi pose bersama dengan perwakilan pengurus PWI NTB di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Gubernur (Wagub) Hj. Indah Dhamayanti Putri menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di ruang kerjanya, Senin 20 Oktober 2025.  PWI NTB yang dipimpin Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin ini diterima Wagub yang didampingi Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Yusron Hadi, ST., MUM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M.

Pada kesempatan ini, mantan Bupati Bima ini mengakui peran pers sangat penting bagi kelancaran roda pemerintahan. Termasuk dalam mengawal pelaksanaan program Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). 

Pihaknya mengapresiasi kinerja wartawan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi dan edukasi, tetapi juga sebagai sumber kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah.  Dirinya bersama Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal  berterima kasih atas pemberitaan media massa  di NTB selama ini,

‘’Apalagi, kami berdua baru menjabat. Jadi kami memang butuh masukan dan kritik oleh para wartawan dalam membangun Provinsi NTB lima tahun ke depan,” ujarnya.

Untuk itu, dalam pemerintahannya kali ini, Wagub berharap agar PWI NTB juga turut menyukseskan pemerintahan Iqbal-Dinda dengan pemberitaan yang positif.

Mengingat, lanjutnya, pemerintahan yang baik juga harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

“Saya berharap PWI sebagai organisasi pers yang punya sejarah pada bangsa Indonesia dan memiliki organisasi yang kuat, dari pusat dan daerah mampu bersinergi mendukung program Pemprov NTB,” kata Ummi Dinda.  “Yang pasti, semenjak saya menjadi Bupati dua periode di Bima, PWI selalu bersama pemerintah. Dan, semoga setelah saya menjadi Wakil Gubernur, kemitraan itu terus bisa terjalin baik,”  tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin memastikan pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov NTB.

Menurutnya, silaturahmi yang kini dilakukan adalah bagian dari rangkaian pihaknya melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

“Yang pasti, kami selaku pengurus PWI yang baru seumur jagung juga butuh bersinergi dengan pemerintah. Apalagi, banyak agenda yang kami susun dalam waktu dekat ini. Mulai pengadaan kantor, pelantikan pengurus dan rapat kerja daerah yang akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir,” jelasnya. (ham)

Indosat Dorong Literasi Digital untuk Pelajar Lewat Workshop Literasi Digital GenSi

By
ekbisntb.com
-
0
Indosat menggelar Workshop Literasi Digital di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, Senin (20/10). Selama workshop, peserta mendapatkan dua materi seputar pemanfaatan teknologi digital, yaitu Literasi Media dan Berpikir Kritis Online serta Melawan Misinformasi dan Hoaks di Era AI.

Lombok (ekbisntb.com)-

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menggelar Workshop Literasi Digital di Pondok Pesantren Nurul Haramain Lombok Barat, Senin (20/10). Workshop yang diselenggarakan di bawah payung program Generasi Terkoneksi (GenSi) ini diikuti oleh hampir 100 mahasiswa yang antusias mengikuti sesi edukatif seputar pemanfaatan internet secara cerdas, aman, dan produktif.

GenSi merupakan program literasi digital Indosat yang bertujuan memberdayakan masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, agar menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan tangguh. Sebelumnya, acara serupa telah sukses dilaksanakan di Papua, Solo, Minahasa Utara, Maumere, Bima, dan Sumbawa Besar yang diikuti oleh lebih dari seribu peserta untuk memperkuat keterampilan digital generasi muda.

Fahd Yudhanegoro – EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan, Indosat berkomitmen mendukung pemerataan akses di Indonesia Tengah dan menghadirkan manfaat teknologi digital bagi seluruh masyarakat, termasuk pelajar.

“Melalui Generasi Terkoneksi (GenSI), kami membekali Gen Z dengan literasi digital yang inklusif—bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab dan positif. Inisiatif ini sejalan dengan misi Indosat untuk memberdayakan Indonesia, membuka peluang baru, dan mempersiapkan generasi muda bersaing di pasar global.” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh pelaksanaan Generasi Terkoneksi di Pondok Pesantren Nurul Haramain sebagai langkah awal, dan menekankan bahwa literasi media serta ketangguhan digital harus dimulai sejak dini.

“Kami akan memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan sosialisasi yang diperlukan agar program ini berjalan lancar, inklusif, dan tepat sasaran bagi pelajar dan anak muda Provinsi NTB.” tambahnya.

Selain sesi materi dan diskusi interaktif, para peserta juga diajak mengikuti AI content challenge di media sosial serta kuis edukatif seputar keamanan digital dan cara menangkal hoaks. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan inspiratif, menumbuhkan semangat bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, setara, dan produktif.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, TGH. Khairi Habibullah, S.Ag, menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. “Kami berterima kasih kepada Indosat dan Tribun Lombok atas inisiatif positif ini. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi santri-santriwati kami untuk menjadi generasi digital yang kreatif, kritis, dan beretika dalam menggunakan teknologi.”

Melalui kegiatan ini, Indosat percaya generasi muda, khususnya pelajar, dapat tumbuh sebagai Generasi Terkoneksi — generasi yang tidak hanya mahir secara digital, tetapi juga terkoneksi secara nilai, empati, dan tanggung jawab sosial.(bul)

BPR NTB Catat Laba Rp20 Miliar, Siap Dikonversi Menjadi Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
BPR NTB Catat Laba Rp20 Miliar, Siap Dikonversi Menjadi Syariah

Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) milik Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan hasil positif sepanjang tahun berjalan. BPR NTB tercatat berhasil mencatatkan laba bersih hingga Rp20 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Ami, mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa BPR daerah tetap mampu tumbuh stabil di tengah berbagai tantangan sektor keuangan.

“Kalau kita lihat indikator kinerja BPR, secara umum kondisinya sangat baik. Laba tahun ini sudah mendekati Rp20 miliar. Artinya, performa usaha mereka berada di jalur yang tepat,” ujarnya di Mataram.

Meski demikian, Najamudin mengakui masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, terutama rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih cukup tinggi.

“Memang NPL kita masih sekitar 16 persen. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa BPR provinsi lain yang mencapai 24 persen, posisi NTB masih relatif aman,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu penyebab tingginya NPL adalah karakteristik nasabah yang sebagian besar merupakan pelaku usaha musiman. Selain itu, faktor sumber daya manusia (SDM) juga berperan dalam efektivitas penagihan dan pengelolaan risiko kredit.

“SDM kita memang perlu lebih aktif melakukan penagihan dan pendampingan ke nasabah agar kredit bisa lebih lancar,” katanya.

Terkait dengan manajemen BPR, Najamudin menyebutkan bahwa saat ini struktur pengurus baru BPR NTB sudah tuntas di pansel dan tengah menunggu proses finalisasi serta penetapan oleh Gubernur NTB.

“Calon Dirut baru dan pengurus lainnya sudah ada, tinggal proses final saja, termasuk nanti untuk fit proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” terangnya.

Ia menambahkan, setelah proses panitia seleksi (pansel) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selesai, kewenangan pengelolaan akan sepenuhnya berada di tangan manajemen baru. Pemerintah provinsi berperan memastikan proses transisi berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang baik.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mengonversi BPR NTB menjadi BPR Syariah. Upaya ini diharapkan bisa terealisasi pada awal tahun 2026.

“Kita sudah usulkan agar konversi BPR ke sistem syariah bisa dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) di akhir tahun ini, sehingga awal tahun depan prosesnya bisa mulai berjalan,” ujar Najamudin.

Ia menjelaskan, proses konversi memerlukan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak regulator.

“Memang sudah ada kesiapan dari pihak BPR sendiri, baik secara kelembagaan maupun persyaratan teknis untuk menuju ke arah syariah. Tinggal menunggu proses legal formalnya melalui pembentukan perda,” katanya.

Najamudin juga menekankan bahwa arah kebijakan keuangan daerah saat ini memang diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan visi besar NTB sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia.

“Pak Gubernur sangat mendorong agar konversi ini bisa segera terealisasi. Nantinya BPR Syariah NTB diharapkan dapat bersinergi dengan Jamkrida NTB Syariah dan Bank NTB Syariah, sehingga ekosistem pembiayaan berbasis syariah di daerah bisa semakin kuat,” jelasnya.(bul)

SPBU Wajib Penuhi Standar Baru Pertamina

By
ekbisntb.com
-
0
SPBU Wajib Penuhi Standar Baru Pertamina

Lombok (ekbisntb.com) – Seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan memenuhi standar baru yang ditetapkan oleh Pertamina. Standar ini mencakup aspek fisik, pelayanan, hingga fasilitas umum di area SPBU.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Reza Nurdin, mengatakan, aturan ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2026.

Menurut Reza, standar baru ini dibuat agar seluruh SPBU di Indonesia memiliki tampilan dan kualitas layanan yang seragam, modern, dan nyaman bagi pelanggan.

“Standar dasar yang dibuat mengikuti pedoman dari Pertamina, mulai dari desain totem yang seragam, kanopi model terbaru, hingga bentuk bangunan mushola dan toilet yang juga memiliki desain baku,” ujar Reza di Mataram, Minggu 19 Oktober 2025.

Ia menegaskan, seluruh SPBU harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut. Pertamina akan melakukan audit terhadap setiap SPBU untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

“Kalau tidak lulus audit, akan ada evaluasi. Bisa jadi SPBU itu diberhentikan sementara operasionalnya sampai dilakukan perbaikan, atau dijalankan dengan sistem kerja sama operasional (KSO) bersama Pertamina,” jelasnya.

Reza menyebutkan, audit ini bukan hanya bersifat pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem penghargaan (reward) yang diterapkan Pertamina. SPBU yang berhasil memenuhi atau melampaui standar akan diberikan penilaian dan insentif tertentu.

“Jadi nanti SPBU yang lolos audit akan masuk dalam program penilaian Pertamina. Semakin tinggi standar yang dipenuhi, semakin besar peluang mendapat penghargaan,” tambahnya.

Agar seluruh anggota Hiswana Migas NTB dapat mempersiapkan diri, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif. Sebelum audit resmi dari Pertamina dilakukan, para pengusaha SPBU diimbau melakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu.

“Kami sudah mengimbau agar mereka menilai sendiri apa saja yang perlu diperbaiki di SPBU-nya. Setelah renovasi dan perbaikan dilakukan, baru nanti akan dicek oleh tim Pertamina,” jelasnya.

Hiswana Migas NTB juga telah menerapkan sistem kolektif untuk mempermudah proses pemenuhan standar tersebut, terutama dalam pengadaan perlengkapan fisik seperti totem, peralatan pengisian, hingga elemen branding.

“Kami koordinasikan secara kolektif, misalnya berapa SPBU yang mau pesan totem, mesin, dan perlengkapan lainnya. Jadi prosesnya lebih efisien dan seragam,” terang Reza.

Di Provinsi NTB sendiri, tercatat ada sekitar 103 SPBU reguler yang masuk dalam program standarisasi ini. Jumlah tersebut belum termasuk SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang memiliki regulasi tersendiri di bawah Pertamina.

Reza menambahkan, sebagian besar anggota Hiswana Migas NTB sudah mulai melakukan pembenahan fisik di lapangan.

“Alhamdulillah, teman-teman di Lombok maupun Sumbawa sudah banyak yang mulai melakukan evaluasi dan perbaikan. Harapannya, sebelum Januari 2026 semua SPBU di NTB sudah memenuhi standar baru Pertamina,” tandasnya.(bul)

1.372 Jiwa di Bima Terdampak Kekeringan

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah warga di Dusun Ndano Ndere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, yang sedang mengantre distribusi air bersih oleh BPBD Kabupaten Bima, Sabtu 18 Oktober 2025.(Ekbis NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Musim kemarau panjang tahun ini membuat ribuan warga di Kabupaten Bima mengalami krisis air bersih. Sebanyak 1.372 jiwa dari 245 kepala keluarga (KK) di dua kecamatan, yaitu Palibelo dan Soromandi, terdampak langsung akibat berkurangnya sumber air dan rusaknya mesin pompa yang selama ini menjadi penopang kebutuhan warga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Drs. H. Isyrah, menjelaskan pihaknya langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih setelah menerima laporan dari Posko Pusdalops BPBD.

“Pemerintah Kabupaten Bima melalui Tim Tanggap Bencana kekeringan BPBD telah mendistribusikan 10 ribu liter air bersih bagi 1.200 jiwa dari 180 KK di Dusun Ndano Ndere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi,” ungkap Isyrah, Sabtu 18 Oktober 2025.

Warga di dua dusun tersebut mengalami kesulitan air bersih setelah mesin pompa air rusak, sehingga pasokan air rumah tangga terhenti.

Masih di hari yang sama, BPBD juga menyalurkan 5 ribu liter air bersih untuk 172 jiwa dari 65 KK di RT 005 Desa Nata, Kecamatan Palibelo. Debit mata air di wilayah tersebut menurun drastis, membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. “Dengan demikian, total distribusi air bersih di dua kecamatan mencapai 15 ribu liter,” sebutnya.

Untuk memperlancar pendistribusian, Tim BPBD berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek, Koramil, dan Kepala Desa setempat. Selain menyalurkan air, tim juga melakukan pengamatan, pendataan, serta kaji cepat terhadap wilayah terdampak untuk langkah penanganan darurat berikutnya.

“BPBD bersama perangkat daerah terkait akan terus berupaya dan berkomitmen menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak,” tegas Isyrah, yang juga mantan camat ini.

Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, efektif, dan efisien, mengingat kondisi cuaca kering masih berpotensi berlanjut. “Kami berharap masyarakat tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan bencana seperti banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya menutup. (hir)

 

KSB Ajukan Pengalihan Tanah Restan Transmigrasi Tongo Sekongkang

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Disnakertrans, Slamet Riadi dan tim saat meninjau langsung tanah restan transmigrasi Tongo Sekongkang, pekan lalu.(Ekbis NTB/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) -Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat resmi mengajukan permohonan pengalihan tanah restan (sisa) kawasan transmigrasi Tongo Sekongkang ke Kementerian Transmigrasi. Dokumen sebelumnya telah diserahkan, dan saat ini Pemda KSB tengah bersiap menghadiri audiensi dengan Kementerian Transmigrasi perihal permohonan tersebut.

“Kita dijadwalkan tanggal 23 Oktober ini audiensi dengan Menteri Transmigrasi soal permohonan tanah restan itu. Dan pak Bupati yang akan menghadiri langsung audiensi itu,” kata Kepala Dinasnakertrans KSB, Slamet Riadi.

Luas tanah sisa transmigrasi Tongo Sekongkang yang dimohonkan oleh Pemda KSB itu luasnya mencapai 225,94 hektar are (Ha). Terletak pada dua kawasan berbeda, yakni di Tongo 1 Satuan Pemukiman (SP).2 Desa Tatar seluas 65,01 Ha dan di Tongo 1 SP.2 Dusun Lemar Lempo seluas 161,93 Ha.

Permohonan pengalihan tanah restan transmigrasi Tongo Sekongkang itu dikatakan Slamet didasari berbagai pertimbangan. Salah satunya tanah tersebut sudah lama tidak dikelola oleh kementerian, sementara potensinya dinilai sangat besar terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. “Sekarang tanah itu dikelola masyarakat untuk bercocok tanam,” sebutnya.

Jika tanah tersebut dialihkan oleh Kementerian Transmigrasi, diakui Slamet, Pemda KSB sudah memiliki rencana pemanfaatannya. Dengan potensi yang dimiliki ratusan hektar tanah tersebut, salah satu yang sedang disiapkan Pemda KSB adalah untuk menyokong kegiatan pertanian dan peternakan masyarakat.

“Pengelolaannya nanti rencananya akan kita berikan kepada anak-anak transmigrasi di sana. Dan mereka kita arahkan mendukung program indistrialisasi pertanian dan peternakan daerah,” papar Slamet.

Ia menambahkan, meski tanah restan Tongo Sekongkang nantinya dialihkan ke Pemda KSB, bukan berarti wilayah Sekongkang tidak dapat lagi menjadi tujuan program transmigrasi. Mantan Sektretaris DPMD KSB ini menyebut, masih terdapat ribuan hektare tanah di sana yang dapat dimanfaatkan untuk pembukaan kawasan transmigrasi baru.

“Antara Tatar dan Talonang itu ada kawasan bernama Liang Se, itu bisa dibuka sebagai kawasan trasmigrasi baru seandainya programnya (transmigrasi) ada lagi. Jadi kami sudah pertimbangkan secara matang permohonan hibah sisa transmigrasi tidak akan mengganggu program transmigrasi pusat, jika seandainya dibuka lagi di Sekongkang,” imbuh Slamet. (bug)

Bulog Bima Siap Dukung Penyerapan Beras untuk Program MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Alfan Ghazali(Ekbis NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Bulog Cabang Bima menegaskan kesiapan stok beras cadangan pemerintah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan instruksi yang memperbolehkan penggunaan beras cadangan pemerintah untuk penyerapan MBG di seluruh Indonesia.

Kepala Cabang Bulog Bima, Alfan Ghazali, menjelaskan bahwa sejak awal program MBG berjalan, penggunaan beras cadangan pemerintah memang belum dilakukan. Sebelumnya, beras cadangan pemerintah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat langsung melalui program Satuan Harga Pangan Harian (SHPH). Sementara itu, untuk lembaga seperti pondok pesantren atau program MBG, awalnya masih menggunakan beras komersial yang premium.

“Instruksi Presiden (Inpres) sudah ada sejak awal. Saat ini, penggunaan beras cadangan pemerintah untuk MBG diperbolehkan. Ini akan memudahkan penyerapan sekaligus memastikan ketersediaan beras berkualitas untuk program tersebut,” ujarnya kepada Suara NTB, awal pekan lalu.

Alfan menambahkan bahwa Bulog berencana mengirim surat resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong sinergi dalam penyerapan beras. Menurutnya, cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog saat ini cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia.

“Kebutuhan untuk program MBG sangat besar. Jika kita bersinergi, stok beras pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal, dan program ini bisa berjalan lebih lancar,” tegasnya.

Program MBG menargetkan sekitar 80.000 titik dapur di seluruh Indonesia. Dengan alokasi beras cadangan pemerintah, diharapkan setiap dapur dapat memperoleh pasokan beras yang cukup dan tepat waktu. Bulog menilai bahwa kolaborasi ini tidak hanya membantu percepatan penyerapan stok beras pemerintah, tetapi juga mendukung keberhasilan program MBG yang menyasar pendidikan serta kesejahteraan guru dan masyarakat.

Sebelumnya, penyaluran beras pemerintah memang difokuskan untuk masyarakat langsung melalui program bantuan pangan, sehingga lembaga pendidikan atau program MBG harus menggunakan beras komersial. Namun kini, instruksi resmi pemerintah membuka peluang pemanfaatan beras cadangan secara lebih luas.

Dengan langkah ini, Bulog optimis penyerapan beras untuk program MBG akan meningkat, sekaligus menjaga stabilitas stok cadangan pemerintah. Alfan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar distribusi beras berjalan tepat sasaran.

“Kami berharap kerja sama dengan dapur MBG dapat segera terlaksana. Beras cadangan pemerintah ini siap didistribusikan, sehingga setiap dapur MBG dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya. (hir)

Bupati Soroti Masifnya Alih Fungsi Hutan di Kawasan Bendungan Beringin Sila

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi hutan yang berada di kawasan Bendungan Beringin Sila yang mulai rusak akibat alih fungsi lahan untuk tanaman jenis jagung.(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memberikan atensi khusus terkait maraknya aksi pembukaan lahan untuk tanaman jagung di kawasan Bendungan Beringin Sila yang dikhawatirkan akan mengakibatkan sedimentasi.

“Kalau kita lihat sebagian besar hutan di kawasan Bendungan sudah mulai beralih fungsi untuk tanaman jagung hal ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu sedimentasi nantinya,” kata Jarot kepada Suara NTB, Minggu 19 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, terkait dengan kondisi tersebut pihaknya akan segera memanggil pihak kecamatan untuk membahas persoalan ini lebih lanjut. Apalagi hutan yang berada di Bendungan Beringin Sila merupakan kawasan hutan lindung sehingga harus disikapi secara serius.

“Kami akan segera memanggil pihak kecamatan, persoalan ini jangan sampai berlarut karena akan merusak Bendungan dan air kita akan habis,” ucapnya.

Bupati turut meminta kepada pihak kecamatan untuk mendata masyarakat yang melakukan penanaman jagung di sekitar lokasi tersebut. Pendataan ini sebagai upaya lebih lanjut untuk menjaga kawasan hutan yang mulai rusak.

“Bendungan ini dibangun dengan anggaran yang besar, jangan sampai kerusakan hutan ini memperpendek usia Bendungan karena terjadinya sedimentasi,” tambahnya.

Pemerintah pun saat ini sudah menyiapkan opsi bagi para petani jagung yang melakukan pembukaan lahan. Salah satunya dengan jenis tanaman keras yang bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga hutan.

“Pasti akan kita bantu dengan memberikan bibit tanaman keras. Supaya hutan bisa terjaga dan manfaat dari Bendungan ini bisa dirasakan dalam waktu yang cukup lama,” tukasnya. (ils)

1...132133134...820Page 133 of 820

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami