Beranda blog Halaman 132

Pemkab Loteng Diminta Serius Tegakkan Perda Retail Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Loteng Diminta Serius Tegakkan Perda Retail Modern
(Suara NTB/dok) Ahmad Syamsul Hadi

LAMBANNYA sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang tak kunjung menutup 25 retail modern yang sebelumnya sudah mendapat peringatan untuk ditutup menuai sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng.

Pemkab Loteng dalam hal ini dinilai tidak serius dan setengah hati untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021 yang menjadi dasar penutupan retail modern tersebut. Bahkan saat ini justru ada wacana untuk merevisi Perda tersebut.


Menurut Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, kepada awak media, Rabu (5/8), hal itu menunjukkan ketidakkonsistennya Pemkab Loteng dalam menegakkan regulasi di daerah. Padahal aturan dalam perda sudah jelas. “Yang namanya perda itu harus dijalankan dan ditegakkan, apapun konsekuensinya,” ujarnya.


Pihaknya bisa memahami alasan Pemkab Loteng belum juga menjalankan Perda No.7/2021 karena ada regulasi dalam perda yang bersinggungnya dengan aturan di atasnya. Tapi perlu dipahamai aturan di atas tersebut keluar setelah Perda No. 7/2021 terbit. Artinya, Perda lebih dulu berlaku, sehingga secara hukum sah untuk diterapkan.


Soal kemudian ada aturan dalam perda yang tidak sesuai dengan aturan dalam regulasi yang lebih atas, itu persoalan lain. Prinsipnya, jalannya dulu aturan yang ada di Perda. Nanti soal penyesuaian dengan regulasi yang lebih atas itu bisa dilakukan kemudian.


“Pemerintah daerah kan mengeluarkan perintah penutupan retail modern berdasarkan Perda. Maka jalannya dulu semua tahapan di perda tersebut. Baru bicara soal penyesuaian atau revisi Perda. Sehingga tidak terkesan setengah-setengah,” jelasnya.


Kalau seperti ini kesannya jadi tidak serius pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah tegas menegakkan aturan. Supaya ada kepastian hukum. Karena sebelumnya pemerintah daerah sudah memerintahkan agar retail modern ditutup berdasarkan perda, tapi tidak ditindaklanjati sampai selesai.


Sehingga memicu polemik di tengah masyarakat. Jadi jangan salah kalau kemudian muncul kesan pemerintah daerah setengah-setengah menegakkan aturan. Karena faktanya terjadi demikian. “Kalau sudah tahu ada aturan dalam perda yang tidak sesuai dengan regulasi diatasnya, pemerintah daerah jangan perintahkan penutupan retail modern. Revisi atau sesuaikan dulu perda-nya baru bertindak,” sebutnya.


Disinggung soal langkah Pemkab Loteng yang meminta fatwa hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait persoalan tersebut, Ahmad, sapaan akrab Ketua Komisi I DPRD Loteng ini mengaku sah-sah saja dilakukan. Tapi menurutnya itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena Pemkab Loteng tentunya punya ahli hukum yang bisa diminta pandangan dan pendapatnya hukumnya. “Pemda-kan punya ahli-ahli hukum, ya berdayakan mereka dalam persoalan ini,” tandasnya.


Sebelumnya, Kepala Sat Pol PP Loteng Zaenal Mustakim, menegaskan pada prinsipnya Pemkab Loteng berkomitmen untuk menegakkan Perda No.7/2021. Proses penutupan sebanyak 25 retail modern saat ini masih tetap berlanjut.

Hanya saja, karena ada persoalan dalam Perda tersebut kaitanya dengan regulasi yang lebih atas maka pemerintah daerah memutuskan untuk meminta fatwa hukum ke Kemenhum terlebih dahulu.

Supaya pemerintah daerah tidak salah dalam mengambil tindakan nantinya. (kir)

Puluhan Warga Datangi SPBU Darek, Adukan Dugaan Permainan Pembelian BBM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Puluhan Warga Datangi SPBU Darek, Adukan Dugaan Permainan Pembelian BBM
PERTEMUAN - Warga menggelar pertemuan dengan pihak SPBU Darek terkait polemik penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut, Kamis (6/8/2026). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Puluhan warga mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Darek Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng), Kamis (6/8/2026) pagi. Aksi warga tersebut dilakukan guna mengadukan dugaan permainan yang banyak terjadi saat pengisian BBM di SPBU setempat. Mulai dari pembelian BBM yang melebihi kuota hingga penyaluran BBM yang salah sasaran.


Terutama yang menjadi sorotan terkait pembelian BBM menggunakan jeriken. Warga menduga banyak pembelian di atas ketentuan yang ada. Tidak sampai di situ saja, warga juga menemukan ada warga dari luar wilayah Loteng yang juga turut mengisi BBM di SPBU Darek menggunakan jeriken hingga permainan calo pengisian BBM.


Akibat banyaknya pembelian BBM menggunakan jeriken, menyebabkan terjadi antrean panjang kendaraan yang mau mengisi BBM dalam beberapa minggu terakhir. Karena itu, masyarakat kerap kesulitan memperoleh BBM. Padahal BBM tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha hingga aktivitas pendidikan.


Warga pun meminta pihak SPBU mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Tidak hanya itu pihak SPBU juga perlu melakukan pengaturan pelayanan pengisian BBM. Supaya masyarakat pemilik kendaraan bisa memperoleh BBM dengan cepat. Tanpa harus mengantri terlalu lama.


“Terutama terkait beberapa dugaan penyimpangan saat pengisian BBM, kami minta pihak SPBU mengambil tindakan tegas. Siapapun yang terlihat, meski itu petugas SPBU sendiri harus ditindak,” ujar Hanafi, koordinator warga.


Dalam hal ini warga tidak melarang pembelian BBM menggunakan jeriken. Asalkan itu sesuai ketentuan dan tidak sampai melebihi kuota yang diberikan. Dan, tidak kalah penting soal pengaturan layanan. Bila perlu pelayanan pengisian menggunakan jeriken diatur. Supaya tidak mengganggu apalagi sampai menghambat pelayanan pengisian BBM ke kendaraan warga.


Terkait aspirasi warga tersebut Pengawas SPBU Darek Mustaal Jayadi mengatakan akan menata kembali pola layanan pengisian BBM, khususnya BBM subsidi jenis pertalite yang banyak dicari warga. Ia juga memastikan pengisian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Terutama pengisian BBM yang menggunakan jeriken. Harus dengan membawa kode batang atau barcode yang resmi.


Khusus pengisian BBM menggunakan jeriken, lanjutnya, pihaknya dalam hal ini hanya melayani untuk keperluan pertanian saja. Tidak untuk diecer atau dijual kembali. Itu dibuktikan dengan barcode khusus yang dikeluarkan atas rekomendasi pihak Unit Pelaksanana Teknis (UPT) Pertanian di wilayah setempat.


“Dari barcode yang ada itu terbaca pembelian BBM dilakukan untuk keperluan apa. Masalahnya kemudian BBM tersebut dijual atau diecer kembali, kami tidak sampai ke sana memeriksanya. Siapa yang mengeluarkan barcode ya itu atas rekomendasi pihak UPT (pertanian),” imbuh Jayadi.


Dengan kata lain, selama warga membawa barcode resmi, tetap akan dilayani. Tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak melayani warga tersebut. Jatah yang diberikan juga sesuai dengan jatah yang tertera di barcode. Jika merujuk pada aturan satu warga itu mendapat jatah BBM bersubdisi sebesar 118 liter per minggu.


Hanya saja sejak tanggal 31 Juli 2026 kemarin, pihaknya tidak melayani pengisian BBM menggunakan jeriken untuk sementara waktu. Guna mengurai antrian panjang kendaraan yang mau mengisi BBM dulu. Nanti kalau situasi sudah mulai normal kembali, baru pembelian menggunakan jeriken akan dilayani kembali.


“Sebenarnya kalau untuk keperluan pertanian paling kebutuhan hanya sekitar 10 liter per hari. Tapi ini ada yang membeli sampai puluhan liter. Namun kami tidak punya kewenangan untuk menelusuri lebih jauh penggunaan BBM yang dibeli tersebut. Selama ada barcode yang dibawa, kita layani sesuai kuota yang tertera dalam barcode,” tegasnya.


Disinggung terkait jatah BBM yang masuk ke SPBU Darek, Jayadi mengaku secara umum masih mencukupi. Meski ada penurunan jatah. Dari biasanya 24 kiloliter per hari. Sekarang turun menjadi sekitar 16 kiloliter per hari. (kir)

80 Persen Nelayan NTB Sulit Akses BBM Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
80 Persen Nelayan NTB Sulit Akses BBM Subsidi
H. Muslim (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Sangat banyak nelayan di Provinsi NTB yang belum memiliki PAS Kecil, sebagai salah satu dokumen yang menjadi syarat untuk memperoleh BBM subsidi.


Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H. Muslim, ST, mengatakan pas kecil merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan Buku Kapal Perikanan (BKP), yang selanjutnya digunakan sebagai syarat mengakses BBM subsidi.


“Pas kecil itu syarat utama. Setelah pas kecil diterbitkan oleh KSOP, baru kami menerbitkan BKP. Tanpa dokumen itu, nelayan tidak bisa mengakses BBM subsidi,” kata Muslim.


Menurutnya, sebagian besar nelayan kecil kesulitan mengurus persyaratan administrasi tersebut karena keterbatasan kemampuan dan akses. Kondisi itu menyebabkan persoalan akses BBM subsidi terus berulang setiap tahun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 guna memperkuat pendampingan administrasi bagi nelayan.


Program tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, KSOP, organisasi nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), HKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia (KMTI).
“Target kami melalui APBD Perubahan adalah mempercepat penyelesaian administrasi nelayan agar mereka bisa memperoleh pas kecil dan mengakses BBM subsidi,” ujarnya.


Muslim mengungkapkan, jumlah nelayan di NTB diperkirakan mendekati seratus ribu orang. Namun, sekitar 80 persen di antaranya masih belum memiliki pas kecil sehingga belum dapat mengakses BBM subsidi secara optimal.


Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang beroperasi. Saat ini, layanan SPBN yang dinilai masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di wilayah lain belum beroperasi maksimal.


Kondisi tersebut semakin menyulitkan nelayan, terutama yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh BBM dari lokasi yang lebih jauh.


“Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah kepulauan karena mereka membutuhkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM,” katanya.


Muslim menambahkan, koordinasi dengan Pertamina telah dilakukan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi bersama pemerintah kabupaten/kota dan KSOP agar pendataan serta penerbitan pas kecil dapat dilakukan secara bertahap hingga seluruh nelayan memenuhi persyaratan administrasi.


“Kami tidak ingin persoalan ini terus berulang. Mulai tahun ini dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, pendampingan akan dilakukan secara maksimal sampai tuntas sehingga seluruh nelayan yang memenuhi syarat dapat mengakses BBM subsidi,” demikian Muslim. (bul)

Bulog NTB Guyur Pasar dengan Beras Premium agar Masyarakat Tak Panik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bulog NTB Guyur Pasar dengan Beras Premium agar Masyarakat Tak Panik
BERAS - Bulog mendistribusikan Beras SPHP ke sejumlah agen di Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan ketersediaan beras di seluruh wilayah tetap aman melalui percepatan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras premium komersial.


Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar menyampaikan, selain menyalurkan beras SPHP, Bulog juga menggencarkan distribusi beras premium komersial bermerek Be Food dan Punokawan ke berbagai saluran penjualan di NTB. Produk ini dipasarkan dengan harga sesuai ketentuan pemerintah agar mudah dijangkau masyarakat.


“Beras premium komersial kami distribusikan secara masif ke pasar umum maupun ritel modern. Ketersediaan stok di seluruh lini distribusi dipastikan aman, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras berkualitas di pusat perbelanjaan terdekat,” ungkap Bapak Regar.


Menurut Regar, beras premium komersial tersebut diproduksi bersama Unit Bisnis Industri (UBI) Bulog untuk menyediakan pilihan beras berkualitas tinggi yang aman, bersih, dan higienis bagi masyarakat. Penyalurannya dilakukan secara luas agar pasokan tetap terjaga di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB.


“Kami memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Stok mencukupi dan distribusi terus berjalan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” jelasnya.


Distribusi beras SPHP maupun beras premium dilakukan melalui berbagai jaringan penjualan, mulai pedagang di pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Superindo. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat memperoleh beras dengan mudah.


Seluruh beras premium komersial bermerek Be Food dan Punokawan dipasarkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.900 per kilogram. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan di NTB.


Masyarakat juga diimbau membeli beras sesuai kebutuhan melalui jaringan RPK, ritel modern, maupun pedagang pasar yang menjadi mitra resmi Bulog. Dengan stok yang dipastikan aman, BULOG optimistis pasokan beras di NTB tetap terjaga dan harga tetap stabil. (bul)

RDTR Belum Rampung, Investasi di Kota Mataram Masih Tertahan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
RDTR Belum Rampung, Investasi di Kota Mataram Masih Tertahan
(Suara NTB/pan) ADMINISTRASI PERIZINAN - Masyarakat mengurus administrasi perizinan dan pembayaran di pelayanan terpadu Kantor DPMPTSP, Mataram Mall, Jalan Pejanggik pada Kamis (6/8/2026).

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram tetap optimistis mampu mencapai target realisasi investasi sebesar Rp1,18 triliun pada 2026. Meski demikian, proses perizinan sejumlah investasi masih terkendala belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga kepastian status lahan di beberapa lokasi belum dapat dipastikan.

Adapun capaian akhir triwulan II 2026, realisasi investasi di Kota Mataram telah mencapai Rp736,86 miliar atau 62,36 persen dari target tahunan. Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang sesuai, meskipun terdapat sejumlah investasi yang belum dapat direalisasikan akibat persoalan tata ruang.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram, H. Novian Rosmana, mengatakan minat investor untuk berinvestasi di Kota Mataram masih cukup tinggi, terutama pada sektor pergudangan, telekomunikasi, dan perumahan. Namun, belum tuntasnya penyusunan RDTR dan penyesuaian RTRW menyebabkan beberapa permohonan perizinan belum dapat diproses karena status lahannya belum memiliki kepastian.

“Ada beberapa pemohon yang sudah masuk, tetapi karena terkendala status lahan, prosesnya jadi tertunda,” ujarnya, Kamis (6/8).

Menurut Novian, sektor pergudangan masih menjadi salah satu sektor yang paling diminati investor. Sejumlah pelaku usaha mengajukan pembangunan gudang baru untuk mendukung kegiatan distribusi barang. Kondisi tersebut sejalan dengan posisi Kota Mataram sebagai pusat distribusi bahan pangan maupun material bagi wilayah Pulau Lombok.

Ia menjelaskan, dari dua permohonan pembangunan gudang yang telah diajukan, satu di antaranya sudah diproses karena seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Sementara satu permohonan lainnya masih dalam tahap melengkapi dokumen.

Di sektor telekomunikasi, tren investasi juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga triwulan II 2026, jumlah menara telekomunikasi yang dibangun meningkat dari 56 unit menjadi 64 unit dengan nilai investasi mencapai Rp94,95 miliar.

Meski masih menghadapi kendala tata ruang, DPMPTSP tetap optimistis target investasi sebesar Rp1,18 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Menurut Novian, penyelesaian RDTR dan penyesuaian RTRW akan mempercepat proses perizinan sekaligus membuka peluang masuknya investasi baru pada semester kedua.

“Jika masalah status lahan dan RDTR ini bisa selesai dalam waktu dekat, saya optimistis target kita tercapai,” katanya.

Sebelumnya, Kota Mataram kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pelayanan perizinan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), DPMPTSP Kota Mataram berhasil masuk dalam 34 besar nasional untuk kategori pemerintah kota.

Prestasi tersebut diraih setelah nilai kinerja pelayanan perizinan Kota Mataram meningkat dari 81,956 pada penilaian sebelumnya menjadi 85,809 pada 2026. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya kualitas pelayanan perizinan sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kota Mataram. (pan)

Efisiensi BBM Kendaraan Dinas Hemat Anggaran Rp3 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Efisiensi BBM Kendaraan Dinas Hemat Anggaran Rp3 Miliar
H. Lalu Alwan Basri (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota Mataram berhasil menghemat anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga sekitar Rp3 miliar melalui kebijakan efisiensi yang mulai diterapkan sejak Maret 2026. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya penggunaan kendaraan dinas oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan penghematan anggaran BBM kendaraan dinas akan terus dilakukan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

“Efisiensi BBM kita dapatkan sampai nanti pembahasan APBD Perubahan. Sekitar Rp3 miliar yang berhasil kita hemat,” ujarnya, Kamis (6/8).

Menurut Alwan, kebijakan efisiensi tersebut membuat sejumlah kepala OPD memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.

Anggaran hasil efisiensi itu, lanjutnya, akan dialihkan untuk membiayai kebutuhan belanja yang dinilai lebih prioritas dan belum terpenuhi secara optimal.

“Anggaran yang dihemat akan digunakan untuk belanja yang lebih prioritas dan memang masih membutuhkan dukungan anggaran,” katanya.

Alwan menjelaskan, efisiensi tidak hanya diterapkan pada anggaran BBM kendaraan dinas. Sejak Maret 2026, sejumlah pos belanja di perangkat daerah juga ditunda pencairannya sebagai bagian dari langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.

Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menyentuh belanja operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Anggaran BBM untuk armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta kendaraan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetap dipertahankan.

“Belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap menjadi prioritas sehingga tidak dilakukan pemangkasan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran akan terus diberlakukan hingga kondisi fiskal Pemerintah Kota Mataram kembali stabil.

“Sampai akhir tahun, sampai kondisi keuangan daerah benar-benar normal,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut kebijakan efisiensi anggaran berpotensi berlanjut hingga 2027, Alwan mengaku tetap optimis. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyikapi kebijakan tersebut secara positif dan tetap fokus menjaga stabilitas keuangan daerah. “Kita harus tetap positif, jangan pesimis,” pungkasnya. (pan)

Jelang Maulid, Harga Daging Sapi di Mataram Mulai Naik, Stok Dipastikan Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang Maulid, Harga Daging Sapi di Mataram Mulai Naik, Stok Dipastikan Aman
Lalu Hapiludin (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, harga daging sapi di Kota Mataram mulai mengalami kenaikan. Meski demikian, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram memastikan ketersediaan daging sapi maupun ayam masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum hari besar keagamaan tersebut.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Hapiludin, mengatakan pasokan ternak tetap terjaga karena pemerintah secara rutin mengeluarkan rekomendasi pemasukan sapi dari luar daerah, terutama dari Pulau Sumbawa. Menjelang hari besar keagamaan, jumlah rekomendasi tersebut bahkan ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Menurutnya, pada kondisi normal Dinas Pertanian menerbitkan sekitar 10 rekomendasi pemasukan sapi. Namun, menjelang perayaan hari besar keagamaan, jumlahnya ditambah menjadi sekitar 15 rekomendasi.

“Kalau stok, Insya Allah aman,” ujarnya, Kamis (6/8).

Selain daging sapi, ketersediaan daging ayam juga dipastikan dalam kondisi aman. Hapiludin menjelaskan, kebutuhan ayam segar dipenuhi dari daerah penyangga di sekitar Kota Mataram, sedangkan pasokan ayam beku tetap didukung melalui mekanisme rekomendasi pemasukan dari luar daerah.

Di sisi lain, meningkatnya permintaan mulai memengaruhi harga daging sapi di pasaran. Saat ini, harga daging sapi kualitas dua di Rumah Potong Hewan (RPH) berkisar Rp130 ribu per kilogram, sedangkan kualitas satu mencapai sekitar Rp140 ribu per kilogram.

Menurut Hapiludin, kenaikan harga tersebut masih tergolong wajar, yakni sekitar Rp5 ribu per kilogram dibandingkan harga normal yang sebelumnya berada pada kisaran Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram untuk daging kualitas dua.

“Kenaikan ini biasa terjadi menjelang hari raya karena kebutuhan masyarakat meningkat,” katanya.

Peningkatan permintaan juga tercermin dari aktivitas pemotongan sapi di dua RPH Kota Mataram, yakni RPH Majeluk di Jalan Transmigrasi, Kelurahan Pejanggik, dan RPH Gubuk Mamben di Jalan Sultan Kaharudin, Kelurahan Pegesangan Barat. Jika pada hari biasa jumlah pemotongan mencapai sekitar 40 ekor per hari, kini meningkat menjadi sekitar 45 ekor per hari.

Meski permintaan terus meningkat, Dinas Pertanian memastikan pasokan sapi hidup dari Pulau Sumbawa masih berjalan normal. Setiap pekan, pemasukan ternak dilakukan melalui rekomendasi resmi sehingga kebutuhan masyarakat selama perayaan Maulid Nabi dipastikan tetap dapat terpenuhi.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pasalnya, stok daging sapi, daging ayam, dan komoditas peternakan lainnya dipastikan masih dalam kondisi aman hingga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. (pan)

Astra Honda Siap Lanjutkan Performa Positif di ARRC Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Tim Astra Honda Racing Team (AHRT) bersiap menghadapi putaran keempat Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 7–9 Agustus 2026. Bermodalkan raihan tiga podium pada putaran sebelumnya di Motegi, Jepang, para pebalap AHRT optimistis kembali bersaing di barisan depan.

Pada kelas Asia Production 250 (AP250), AHRT menurunkan tiga pebalap tangguh, yakni Rheza Danica Ahrens, Muhammad Badly Ayatullah, serta Irfan Ardiansyah yang tampil sebagai pebalap wild card. Rheza datang dengan status peringkat ketiga klasemen sementara AP250 (82 poin), sementara Badly telah siap kembali beraksi usai pulih dari cedera.

“Menghadapi seri Mandalika memberikan semangat tersendiri. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan menikmati balapan kandang ini. Semoga bisa kembali naik podium,” ujar Rheza.

Irfan Ardiansyah yang sukses mengamankan dua podium beruntun di Motegi juga mematok target tinggi di Mandalika.

“Sebagai pebalap wild card, saya menargetkan kemenangan dan poin maksimal,” tegas Irfan.

Tantangan di Kelas SS600 dan ASB1000

Di kelas Supersport 600 (SS600), Herjun Atna Firdaus menunggangi Honda CBR600RR dengan bekal podium ketiga dan finis posisi keempat pada seri sebelumnya. Pebalap asal Pati, Jawa Tengah, tersebut saat ini menduduki posisi keempat klasemen sementara SS600 dengan koleksi 67 poin.

“Balapan di Mandalika selalu spesial. Saya akan fokus di setiap sesi, menjaga konsistensi, dan memberikan yang terbaik di depan pendukung sendiri,” kata Herjun.

Sementara itu pada kelas Asia Superbike 1000 (ASB1000), M. Adenanta Putra siap melanjutkan proses adaptasinya menggunakan Honda CBR1000RR-R. Meski masih dalam masa pemulihan cedera, pebalap asal Magetan ini menunjukkan progres positif usai mengamankan dua kali finis di posisi kedelapan pada putaran Motegi.

“Saya berharap bisa cepat beradaptasi dan meraih hasil terbaik pada home race ini,” ungkap Adenanta.

Jadwal Balapan

Rangkaian dua race utama ARRC Mandalika 2026 akan berlangsung pada Sabtu (8/8) dan Minggu (9/9) pukul 13.10 WIB (AP250), 14.00 WIB (SS600), dan 15.05 WIB (ASB1000). Seluruh laga dapat disaksikan secara langsung melalui saluran YouTube resmi Asia Road Racing Championship. (r/fan)

Beras SPHP dan Premium Melimpah, BULOG Jamin Pasokan di NTB Stabil

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketersediaan beras di seluruh wilayah aman. Kepastian ini didukung percepatan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras premium komersial untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, menyampaikan bahwa selain menyalurkan beras SPHP, pihaknya menggencarkan distribusi beras premium komersial bermerek Be Food dan Punokawan ke berbagai saluran penjualan di NTB.

“Beras premium komersial kami distribusikan secara masif ke pasar umum maupun ritel modern. Ketersediaan stok di seluruh lini distribusi dipastikan aman, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras berkualitas di pusat perbelanjaan terdekat,” ujar Mara Kamin Siregar.

Beras premium tersebut diproduksi bersama Unit Bisnis Industri (UBI) BULOG untuk menyediakan pilihan beras berkualitas tinggi yang aman, bersih, dan higienis. Penyalurannya dilakukan secara luas agar pasokan terjaga di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi NTB.

“Kami memastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Stok mencukupi dan distribusi terus berjalan,” tegasnya.

Distribusi beras SPHP maupun premium dilakukan melalui berbagai jaringan, mulai dari pedagang pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Superindo.

Seluruh beras premium komersial bermerek Be Food dan Punokawan dipasarkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, yakni Rp14.900 per kilogram. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya BULOG menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan di NTB.

BULOG mengimbau masyarakat untuk membeli beras sesuai kebutuhan melalui RPK, ritel modern, maupun pedagang pasar yang menjadi mitra resmi. Dengan stok yang terjamin, BULOG optimistis pasokan beras di NTB tetap terjaga dan harga stabil. (r/fan)

Yamaha Marine Kenalkan Teknologi Mesin Tempel F300 untuk Mendukung Geliat Industri Wisata Bahari NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Utara (ekbisntb.com)- Yamaha Marine memperkenalkan teknologi mesin tempel baru di Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, yaitu mesin tempel Yamaha F300F untuk mendukung geliat industry wisata Bahari di Lombok, dan Sumbawa Provinsi NTB.

Yamaha Marine membuka pameran sekaligus uji coba mesin selama tiga hari hingga Sabtu, 8 Agustus 2026 di urat nadi jalur pariwisata Lombok, di Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara.

Sales Manager PT Karya Bahari Abadi (Yamaha Marine Distributor Outboard Motor & Water Vehicle), Samuel Waluyo, mengatakan mesin tempel terbaru ini diperkenalkan untuk menjawab kebutuhan industri pariwisata, transportasi laut hingga instansi yang membutuhkan mobilitas kapal dengan teknologi lebih praktis.

Menurutnya, NTB memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Tidak hanya kawasan Lombok Utara dengan rute menuju Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, potensi serupa juga terlihat di sejumlah destinasi lainnya, tanpa terkecuali di Pulau Sumbawa.

Samuel mengaku telah melihat langsung perkembangan aktivitas wisata bahari di sejumlah wilayah Sumbawa, termasuk kawasan Pulau Moyo. Wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, semakin banyak menggunakan transportasi laut untuk menjangkau pulau-pulau wisata.

Khusus kawasan Bangsal, menurut Samuel, aktivitas penyeberangan menuju tiga gili menunjukkan perputaran penumpang yang cukup tinggi. Kondisi itu menjadi peluang bagi penggunaan mesin tempel yang mampu mendukung mobilitas kapal secara lebih cepat dan efisien.

Ia menyebut kapasitas kapal penyeberangan wisatawan yang beroperasi cukup padat.

“Hari ini saja kapal-kapalnya habis, penuh semua. Jadi memang potensi pariwisata di NTB ini masih sangat besar,” katanya.

Potensi sektor pariwisata ini menurutnya tidak hanya berada di Lombok Utara. Samuel melihat sejumlah pulau di Sumbawa yang mulai berkembang sebagai destinasi wisata juga berpeluang menciptakan kebutuhan terhadap mesin tempel.

Peralihan dari mesin konvensional seperti ketinting ke mesin tempel dinilai mulai terjadi karena kebutuhan transportasi wisata yang lebih cepat.

“Kalau ketinting kan lama untuk menyeberang. Akhirnya banyak yang beralih alat transportasi dengan mesin tempel,” jelasnya.

Yamaha F300F yang diperkenalkan di Bangsal menawarkan sejumlah pembaruan teknologi. Salah satunya sistem Digital Electric Steering (DES) yang menggantikan sistem steering hidrolik. Dengan sistem tersebut, pengoperasian kemudi menjadi lebih ringan karena tidak lagi bergantung pada oli hidrolik dan power assist konvensional.

“Kalau dulu mesin-mesin yang ada di NTB masih menggunakan sistem hidrolik untuk steering. Sekarang sudah menggunakan electric steering,” katanya.

Teknologi ini, lanjut Samuel, membuat manuver kapal lebih ringan dan memberikan pengalaman pengoperasian yang berbeda bagi pengguna.

Fitur lainnya adalah autopilot dan joystick yang dirancang membantu pengemudi saat melakukan manuver, terutama ketika kapal hendak bersandar atau parkir di dermaga. Pengguna tidak harus melakukan manuver maju-mundur berulang kali. Dengan joystick, pergerakan kapal dapat dikendalikan ke arah yang diinginkan secara lebih mudah.

Teknologi autopilot juga dinilai relevan untuk kebutuhan patroli yang dilakukan instansi seperti TNI, Polri dan Basarnas. Dengan menentukan titik tujuan, pengemudi dapat lebih fokus memperhatikan kondisi sekitar tanpa harus terus-menerus berkonsentrasi pada pengaturan arah dan putaran mesin.

Masuknya teknologi baru ini dibarengi penguatan layanan purnajual di NTB. Yamaha Marine bersama PT Selecta Jaya Marine sebagai dealer resmi Yamaha Marine 3S di NTB. Samuel mengatakan keberadaan dealer dengan layanan sales, service dan spare part (3S) menjadi penting karena kebutuhan pengguna mesin tempel tidak berhenti pada pembelian unit.

“Jadi, tidak sekedar jual mesin. Harus menyediakan layanan servisnya, dan ketersediaan spare part ,” katanya.

Menurut dia, Selecta telah memiliki fasilitas tersebut dan menjadi perpanjangan tangan Yamaha Marine untuk melayani pengguna di NTB.

Perluasan fasilitas bengkel Selecta di kawasan yang lebih dekat dengan Bangsal dan Teluk Nare juga diharapkan membuat layanan purnajual lebih mudah dijangkau pelaku usaha wisata bahari.

“Untuk mesin pintar ini mungkin kita baru mulai, tapi kami melihat ke depannya ada potensi. Kesempatannya ada karena mesin ini menjawab kebutuhan pengguna di NTB,” katanya.

Sementara itu, Muhammad Rizky, Direktur CV Selecta Jaya Marine (Dealer Resmi Yamaha Marine 3S NTB mengatakan, sektor pariwisata menjadi pasar terbesar penjualan mesin tempel Yamaha Marine di NTB, terutama untuk kebutuhan transportasi wisata dan diving resort.

Populasi mesin tempel Yamaha yang telah terjual di NTB dalam sekitar lima tahun terakhir kini mencapai hampir 2.000 unit.

“Potensinya memang sekarang didominasi pariwisata. Paling banyak untuk transportasi wisata, kemudian diving resort,” kata Rizki.

Di Lombok Utara, pasar utama Yamaha Marine berasal dari kapal penyeberangan menuju tiga gili, disusul resort diving. Selain itu, permintaan juga datang dari sejumlah instansi dan sebagian nelayan.

Karena itu, selama pameran tiga hari di Bangsal, Yamaha Marine juga menawarkan program khusus berupa harga spesial dan cashback bagi pembelian mesin tertentu. Untuk memberikan kemudahan kepada industry dan konsumen di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Utara.(bul)

1...131132133...1,071Halaman 132 dari 1,071