Monday, April 27, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 132

Menteri PU Pastikan Usulan Tiga Ruas Jalan di Sumbawa Ditangani

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri PU, Doddy Hanggodo didampingi Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat melakukan kunjungan kerja di Sumbawa, Minggu 19 Oktober 2025.(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, memastikan penanganan terhadap tiga ruas jalan yang diusulkan Pemkab Sumbawa melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 ditangani pemerintah.

“Semua pembangunan jalan mendesak. Tapi karena anggaran terbatas sehingga kita hanya mampu mengakomodir tiga ruas jalan di tahap pertama,” kata Dody, kepada wartawan dalam kunjungan kerja di Sumbawa, Minggu 19 Oktober 2025.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan di Sumbawa bersifat mendesak, namun tetap harus melalui proses skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Memang untuk kebutuhan infrastruktur jalan sifatnya mendesak, tadi juga sudah saya tanya bupati dan Gubernur menjadi yang menjadi prioritas untuk kita tangani di tahap awal,” ucapnya.

Dody melanjutkan, Pemkab Sumbawa sebelumnya mengusulkan lima ruas jalan ke dalam skema IJD. Namun, untuk tahap awal, hanya tiga ruas jalan yang masuk pelaksanaan dan dua ruas lainnya akan diupayakan masuk dalam tahap lanjutan di tahun 2026.

“Kita akan tambah lagi di 2026. Harapannya konektivitas antar-desa bisa tersambung seluruhnya, seperti yang diusulkan oleh Bupati Sumbawa,” ucapnya.

Dody mengaku sudah melakukan pemantauan udara terhadap wilayah-wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan jalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi medan dan urgensinya sesuai dengan rencana teknis yang disusun kementerian.

“Sudah kita pantau melalui udara terhadap ruas jalan itu dan nanti akan kita rapatkan untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, memastikan bahwa IJD merupakan bagian dari kerja nyata pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Termasuk di Pulau Sumbawa yang selama ini membutuhkan intervensi infrastruktur strategis.

“Ini bukti komitmen bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Lombok. Di Sumbawa, kita fokus pada dua hal, jalan dan irigasi. Karena keduanya sangat mendesak dan berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat,” ujar Iqbal.

Menurut Gubernur, kunjungan Menteri PUPR kali ini memberikan perspektif yang utuh terhadap kondisi di lapangan. Termasuk pentingnya pembangunan bendungan dan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa.

“Menteri PU ini ujung tombak dalam menjalankan Inpres Irigasi dan Jalan. Jadi beliau harus tahu langsung kondisi di lapangan, dan itu sudah dilakukan,” tambahnya.

Untuk diketahui, tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa yang diusulkan pembangunannya melalui IJD yakni Ruas Jalan Tepal-Batu Rotok yang menelan anggaran sekitar Rp205 miliar. Kemudian ruas jalan Batu Dulang-Tepal yang menelan anggaran sekitar Rp78 miliar. Terakhir, ruas jalan Lenangguar-Teladan yang menelan anggaran sekitar Rp29 miliar. (ils)

Warga Miskin Bakal Terima BLTS hingga Rp900 ribu, Data Penerima akan Dinonaktifkan Jika Bantuan Digunakan untuk Judol

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Syaukani (ekbis NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Warga miskin yang berada di desil 1–4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari pemerintah. BLTS ini sebesar Rp900 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025.

BLTS ini menjadi tambahan bagi KPM penerima bantuan regular Kemensos yaitu PKH dan Sembako, sehingga dana yang diterima bisa mencapai Rp1,5  juta. KPM dituntut memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak disalahgunakan seperti untuk judi online (judol).

“Ketika KPM memanfaatkan untuk Judol, datanya akan langsung terdeteksi dan akan dinonaktifkan sebagai penerima manfaat bantuan berikutnya oleh pemerintah,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, S.T., di pendopo Bupati, Senin 20 Oktober 2025 pagi.

KPM program bantuan sosial, kata Syaukani, basis datanya nomor KK dan NIK, sehingga akan cepat dideteksi oleh aplikasi yang ada. Terlebih seseorang yang melakukan judi online akan membuat akun dan proses pembuatannya menggunakan nomor KK atau NIK. “PPATK juga langsung melakukan pengawasan. Ketika rekening itu digunakan untuk judol, akan terbaca oleh sistem,” jelasnya.

Proses pencairan BLTS ini, mulai dilakukan Oktober 2025 ini. Data penerima bisa dicek melalui Kementrian Sosial pada laman cekbansos Kementerian Sosial dengan mengimput NIK. Proses pencairan BLTS ini akan dilakukan melalui Bank Himbara bagi penerima bansos selama ini, dan PT Pos Indonesia bagi mereka yang baru menerima BLTS.

Di Kabupaten Dompu, untuk penerima PKH yaitu warga miskin pada desil 1–4 sebanyak 11.828 KPM. Sementara BPNT yaitu warga miskin pada desil 1-5 sebanyak 18.132 KPM. “Angka pastinya warga Dompu yang terima BLTS, kami belum dapat s,” ungkap Syaukani. (ula)

Gubernur NTB Soroti Banyaknya Alsintan yang Dijual Kembali

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (tiga dari kiri) saat kunjungan ke Sumbawa mendampingi Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, pekan kemarin.(ekbis NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbsintb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti banyaknya bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diduga dijual kembali pihak tertentu yang mengakibatkan keberadaan Alsintan ini sulit ditemukan di lokasi bantuan diturunkan pemerintah.

“Sebetulnya jumlah Alsintan yang sudah diturunkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun pusat jumlahnya sudah sangat banyak sekali, tetapi selang beberapa lama barang itu hilang di masyarakat,” kata Gubernur Iqbal saat kunjungan Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin di Sumbawa, Sabtu 18 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, bantuan itu hilang disebabkan oleh beberapa faktor. Kalau tidak karena pemeliharaan yang buruk, bisa juga karena dijual kembali, sehingga tidak berada di lokasi di mana alsintan tersebut diturunkan oleh pemerintah.

“Sekarang kami strateginya mengubah dengan tidak lagi memberi alsintan itu langsung ke Gapoktan tetapi memberikan langsung ke para penyuluh dan mereka yang akan melakukan pemeliharaan,” ucapnya.

Alsintan ini lanjut Gubernur Iqbal bisa disewakan dan hasil dari penyewaan itu digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Tentu dengan keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif) TP 835/Samota Yudha Bhakti (SYB) di Sumbawa, memberikan simpul bagi pemerintah untuk pendistribusian alsintan tersebut.

“Batalyon yang nantinya akan merawat bantuan tersebut dan menyewakan dengan murah kepada para petani. Dan biaya penyewaan itu digunakan untuk pemeliharaan,” ujarnya.

Selain persoalan tersebut, Gubernur Iqbal turut menyoroti masifnya alih fungsi lahan untuk tanaman jagung karena dampaknya sangat merusak. Untuk itu, pihaknya bersama dengan seluruh Bupati yang ada di kabupaten/kota akan segera menggelar rapat untuk membahas rencana reboisasi.

“Persoalan ini (kerusakan hutan) sudah sangat berat karena sekarang hampir semua infrastruktur kami terutama jalan rusak dan banjir akibat hutan yang mulai rusak,” ucapnya.

Bahkan salah satu faktor banjir yang terjadi saat ini karena banyaknya sedimentasi. Bahkan semua sungai sudah mengalami sedimentasi sehingga jalan yang rusak tidak hanya diakibatkan oleh hantaman air tetapi juga lumpur.

“Jadi kalau kita tidak selesaikan ini dampaknya akan semakin besar dan banyak uang yang dikeluarkan hanya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Sudah puluhan triliun yang kita habiskan setiap tahunnya untuk mengatasi banjr yang terjadi di muara sungai, terutama di Kota Bima dan Kabupaten Bima setiap tahun. Kami menyiapkan langkah untuk melakukan penghijauan kembali,” pungkas Gubernur. (ils)

Pencairan Pokir Tertunda 

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Yusri (ekbsi NTB/rus)

PROGRAM bantuan sosial (bansos) yang diusulkan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui pokok pikiran (pokir) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak dapat dicairkan. Penundaan ini disebabkan adanya perubahan regulasi yang menuntut perencanaan anggaran yang lebih ketat dan detail.

Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, dalam penjelasannya, Senin 20 Oktober 2025, menyatakan berdasarkan evaluasi APBD Perubahan di tingkat provinsi, terdapat aturan baru yang mewajibkan seluruh usulan hibah Bansos harus tercantum terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Artinya harus sesuai mekanisme penyusunan anggaran. Harus detail alamat penerima atau sasaran bansos,” tegas Yusri.

Menurutnya, mekanisme yang lama, yang dinilai masih “gelondongan” atau tanpa perencanaan rinci, tidak lagi dapat diterapkan. Regulasi baru ini mengharuskan semua usulan masuk dalam dokumen perencanaan awal seperti RKPD, kemudian KUA-PPAS, dan akhirnya APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang untuk mengajukan usulan atau perubahan di tengah jalan.

“Sebelum RKPD harus dibahas dari awal sesuai tahapan. Intinya dana hibah bansos tidak lagi bisa main tunjuk di belakang,” jelasnya.

Akibat aturan baru ini, DPRD Lotim tidak dapat menyelesaikan pencairan Pokir Bansos untuk tahun anggaran 2025. Yusri menyebutkan, dana yang tertunda untuk seluruh anggota dewan tersebut diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Tidak hanya usulan dari anggota dewan, hibah bansos yang disiapkan oleh Bupati Lotim juga terkena imbas aturan yang sama.

Dana hibah bansos yang tertunda ini baru diproyeksikan dapat dicairkan pada awal tahun 2026 mendatang, setelah melalui proses perencanaan yang sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam regulasi baru.

Kebijakan ini, meski menyebabkan penundaan, dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya untuk dana bansos. Dengan diwajibkannya perencanaan yang matang dan detail sejak awal, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran dan menghindari potensi penyimpangan. (rus)

33 Titik “Blank Spot” di NTB dan 142 Titik Lemah Sinyal

By
ekbisntb.com
-
0
Yusron Hadi(ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB tengah memetakan wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot (area atau wilayah yang tidak memiliki akses sinyal telekomunikasi, seperti sinyal seluler atau Wi-Fi) atau lemah sinyal di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, mengungkapkan saat ini terdapat 33 lokasi blank spot dan sekitar 142 titik dengan sinyal lemah yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di NTB. “Dari hasil rapat koordinasi terakhir, ada sekitar 33 lokasi yang masih blank spot dan 142 titik yang lemah sinyal,” jelas Yusron, usai mengikuti kegiatan Literasi Digital yang diselenggarakan Indosat di Ponpes Nurul Haramain, Narmada Lombok Barat, Senin 20 Oktober 2025.

Menurut datanya, Lokasi-lokasi yang blank spot tersebut tersebar sebanyak 3 lokasi di Lombok Barat. 7 lokasi di KLU, 5 lokasi di Kabupaten Sumbawa, 9 lokasi di Kabupaten Dompu, dan 9 lokasi di Kabupaten Bima. Sementara lokasi yang lemah sinyal tersebar sebanyak 3 lokasi di Lombok Barat. 40 lokasi di Lombok Utara.  5 lokasi di Lombok Tengah. 8 lokasi di Lombok Timur. 15 lokasi di Sumbawa Barat. 12 lokasi di Sumbawa. 16 lokasi di Dompu.5 lokasi di Kota Bima. Dan 20 lokasi di Kabupaten Bima.

“Untuk menuntaskan persoalan ini, tentu tidak bisa sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas,” imbuhnya. Menurutnya, penentuan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan potensi wilayah. Titik-titik yang memiliki jumlah penduduk padat atau nilai ekonomi dan pariwisata tinggi akan menjadi fokus utama dalam penanganan blank spot dan sinyal lemah operator seluler.

“Kalau ada wilayah blank spot tapi di situ banyak penduduknya dan memiliki potensi wilayah, tentu itu harus diatasi lebih dulu. Dengan cara itu, penanganan bisa lebih cepat dan berdampak besar,” jelas Yusron. Ia menambahkan, setelah peta dan prioritas wilayah selesai disusun, pemerintah provinsi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk operator seluler dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mencari solusi bersama.

“Saat ini kita sedang menyusun data rinci mengenai kondisi tiap wilayah. Setelah itu, kita akan ajak pihak-pihak kompeten, termasuk Kementerian Komdigi, untuk berkolaborasi mencari solusi terbaik,” terangnya. Sebagai daerah pariwisata nasional, NTB sangat membutuhkan akses telekomunikasi yang merata, terutama di kawasan destinasi unggulan seperti Mandalika, Lombok Utara, Sumbawa, Tambora, hingga wilayah perbatasan. Yusron mengatakan, daerah-daerah tersebut juga menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi.

“Kita cek apakah masih ada blank spot di sekitar Mandalika, Lombok Utara, Tambora, atau daerah lainnya yang punya potensi wisata. Kalau masih ada, itu akan menjadi prioritas utama dalam penanganan,” ujarnya. Masih adanya blank spot dan sinyal lemah di daerah-daerag tertentu, lanjut Yusron, hal itu disebabkan belum tersedianya Base Transceiver Station (BTS) dan masih rendahnya minat dari penyedia layanan (provider) untuk masuk ke wilayah tersebut.

“Memang kendalanya karena BTS belum ada, dan provider belum menjangkau wilayah-wilayah itu. Nanti setelah kita punya data lengkap, kita tawarkan kepada operator untuk masuk. Pemerintah pusat melalui Komdigi juga akan membantu melalui program BAKTI, tapi tentu kemampuannya juga terbatas,” jelasnya.

“Kita berharap operator juga fokus membantu memperluas layanan mereka di daerah-daerah yang masih blank spot. Teknologi harus bisa diakses oleh semua warga NTB tanpa terkecuali,” pungkasnya. (bul)

Mori Dorong Pemda Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Bypass Kayangan

By
ekbisntb.com
-
0
Anggota DPR RI, Mori Hanafi saat meninjau salah satu proyek pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa. Dia juga mendorong Pemda NTB agar segera tuntaskan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalan bypass Kayangan.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi memastikan akan mengawal realisasi pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur bisa terealisasi.

Hal itu ditegaskan Mori Hanafi agar konektivitas ekonomi di wilayah Pulau Lombok bisa tumbuh. Sebab dengan adanya fasilitas jalan bypass tersebut, maka efektivitas distribusi barang dan orang makin mudah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Jalan bypass menuju pelabuhan Kayangan ini akan membuka konektivitas baru perkonomian daerah, sehingga nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah,” ujar Mori.

Melihat setrategisnya keberadaan jalan bypass kayangan itu, politisi partai NasDem itu berkomitmen kuat kn mengawal proyek tersebut sampai terealisasi. Saat ini prosesnya masih pada tahap feasibility study dan pembebasan laha.

Dia berharap proses perencanaan bisa cepat tuntas. Karena itu ia mendorong pemerintah daerah Provinsi NTB agar segera menuntaskan pembebasan lahan agar pekerjaan teknis bisa segera dimulai tanpa hambatan.

“Begitu lahan tuntas, feasibility study dan DED bisa langsung berjalan. Kita ingin pembangunan ini tidak berhenti di wacana, tapi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok,” ujarnya.

Dengan sikap Mori yang mendukung pembangunan jalan bypass itu, maka wacana jalan tol yang sebelumnya mencuat dipastikan tidak ada. Dia menjalani jalan tol belum terlalu mendesak untuk dibangun di Lombok.

“Saya sejak awal menolak ide pembangunan jalan tol karena belum saatnya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan bypass yang berfungsi baik, nyaman dilalui, dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mori menilai keberfungsian jalan bypass secara maksimal akan menjadi penggerak utama roda perekonomian di Pulau Lombok. Infrastruktur ini diharapkan mampu menghubungkan sentra pertanian, kawasan industri, dan destinasi pariwisata secara efisien.

“Jalan yang baik bukan hanya soal aspal dan beton. Tapi juga soal nadi kehidupan ekonomi rakyat. Jika konektivitas lancar, ekonomi akan tumbuh lebih cepat dan merata,” pungkasnya. (ndi)

Honda Community Nocturnity Wujud Soliditas Komunitas Honda Mengelilingi Kota Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Honda Community Nocturnity, sebuah ajang kebersamaan dan solidaritas antar sesama pengguna Honda di bawah naungan Astra Motor NTB(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Suasana malam akhir pekan di Kota Mataram terasa berbeda pada Jumat malam 17 Oktober 2025. Puluhan motor Honda dari berbagai komunitas tampak melintasi jalanan kota dalam kegiatan bertajuk “Honda Community Nocturnity”, sebuah ajang kebersamaan dan solidaritas antar sesama pengguna Honda di bawah naungan Astra Motor NTB.

Kegiatan ini diawali dengan titik kumpul di kantor Astra Motor NTB pada pukul 19.30 WITA, diikuti oleh total 56 peserta dari tiga komunitas besar, yakni VOCLOM (Vario Owner Club Lombok), APCI (All PCX Club Indonesia) Chapter Mataram, dan Honda Matic Mataram (HMM). Ketiga komunitas ini menunjukkan kekompakan dan semangat kebersamaan yang tinggi dengan menghadirkan member terbaik mereka untuk turut serta dalam kegiatan malam penuh keakraban ini.

Rombongan melakukan city touring mengelilingi Kota Mataram, menyusuri beberapa titik ikonik kota dengan tetap mengedepankan etika berkendara dan semangat #Cari_Aman di jalan raya. Touring ini menjadi ajang pembuktian bahwa komunitas Honda tidak hanya solid dalam kebersamaan, tetapi juga menjadi contoh positif dalam keselamatan berkendara di malam hari.

Setelah menikmati perjalanan malam, seluruh peserta finish di area depan Bandara Sangkareang, tempat berlangsungnya kopdar dan sesi sharing antar komunitas. Dalam momen ini, para peserta saling berbagi cerita seputar pengalaman touring, tips modifikasi motor, hingga komitmen bersama untuk terus menjaga citra positif komunitas Honda di mata masyarakat.

Menurut PIC Community Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya “kegiatan ini merupakan bentuk konsistensi Honda dalam membangun hubungan yang kuat antara komunitas dan main dealer.”

“Honda Community Nocturnity menjadi wadah bagi para pecinta motor Honda untuk tetap solid, guyub, dan berbagi semangat positif di jalan. Kami bangga melihat antusiasme para member yang luar biasa,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor NTB berharap komunitas Honda di Lombok terus menjadi pelopor dalam keselamatan, kebersamaan, dan kontribusi positif di masyarakat. (bul)

Perhatikan Kondisi Ekonomi Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Munawir(ekbis NTB/dok)

MASYARAKAT di Lingkungan Pesinggahan, Pagesangan Barat Kecamatan Mataram sedang menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Struktur ekonomi lokal yang mayoritas bergantung pada sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, menjadikan mereka sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan minimnya dukungan modal dari pemerintah.

Sebagian besar masyarakat Pesinggahan menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian sebagai pedagang kecil. “Apa yang didapat hari ini, itu yang dimakan besok,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM. Ia menggambarkan betapa rapuhnya ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

Ketika para pedagang ini tidak bisa berjualan karena berbagai faktor, termasuk pasar yang sepi atau daya beli yang menurun, modal usaha pun otomatis tergerus. Dalam kondisi seperti itu, banyak warga yang terpaksa bekerja dari pagi hingga petang hanya demi bisa bertahan, sambil tetap berupaya menjaga aktivitas keagamaan dan sosial seperti mengajar zikir di berbagai tempat.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya akses terhadap tambahan modal. Munawir menyampaikan, hingga kini belum ada regulasi konkret dari pemerintah terkait penyediaan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil di daerah tersebut. Padahal, kebutuhan akan suntikan modal sangat mendesak.

“Pemerintah harus mengupayakan model pembiayaan yang tepat agar masyarakat bisa bertahan menghadapi resesi,” ujarnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini juga menekankan bahwa kondisi saat ini sudah memasuki tahap resesi, di mana selisih antara harga kebutuhan dasar dan harga komoditas seperti emas sangat mencolok. “Harga emas sudah hampir tiga juta rupiah, sementara kebutuhan dasar tetap tinggi dan pasar semakin sepi,” tambahnya.

Pasar yang lengang dan minimnya pembeli memperparah situasi. Daya beli masyarakat yang menurun disinyalir sebagai penyebab utama, karena masyarakat tak lagi memiliki uang lebih untuk membeli kebutuhan di luar yang paling dasar.

Menurut Munawir, tawa masyarakat menyimpan duka dan keputusasaan. “Dalam hati mereka, ada kesedihan yang mendalam karena sulitnya mempertahankan usaha tanpa modal,” ucapnya.

Politisi PPP ini menyoroti bahwa selama ini berbagai upaya pengajuan bantuan modal melalui jalur politik, seperti pokok pikiran (pokir) anggota dewan, belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menjadikan penyediaan modal usaha sebagai bagian dari kebijakan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Munawir mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah, untuk lebih serius memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, dukungan modal usaha bukan hanya soal angka, melainkan tentang keberlangsungan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang berat.

“Ini adalah kebutuhan dasar. Jangan dianggap sepele. Jika masyarakat tidak bisa mempertahankan usahanya, maka dampaknya bisa lebih luas lagi terhadap kestabilan sosial dan ekonomi daerah,” pungkasnya. (fit)

Jaga Stabilitas Harga di Pasaran

By
ekbisntb.com
-
0
Sri Sulistiowati (ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, menyebut ketahanan pangan di wilayahnya masih cukup baik. Hal ini ditopang oleh keberadaan lahan pertanian yang masih luas. Sehingga pasokan bahan pangan dari hasil produksi lokal mampu menjaga stabilitas harga di pasaran, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat.

Lurah Dasan Cermen, Dr. Sri Sulistiowati, mengungkapkan bahwa meskipun terjadi perubahan harga pangan secara nasional. Harga komoditas di wilayahnya relatif stabil berkat produksi dari petani lokal yang terus berjalan.

“Kondisi pertanian di Dasan Cermen masih sangat mendukung ketahanan pangan. Maka saat harga cabai atau tomat naik di daerah lain, di sini harganya relatif stabil,” ujarnya, Senin 20 Oktober 2025.

Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Sulis sapaan akrabnya menilai pentingnya dukungan aktif dari pemerintah dalam mendorong pengembangan kelompok tani. Ia menekankan perlunya inovasi, terutama penerapan teknologi yang telah terbukti berhasil di daerah lain.

Salah satu inovasi yang dianggap potensial adalah sistem garden house atau rumah kebun, sebagaimana yang diterapkan oleh salah satu kelompok tani di Lombok Timur. Sistem ini ia temukan saat mengikuti kunjungan studi tiru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram beberapa waktu lalu.

‘’Kami melihat langsung bagaimana kelompok tani di sana bisa menjaga kelangsungan produksi dengan garden house. Ini bisa menjadi contoh yang bisa diterapkan juga di Dasan Cermen,’’ jelasnya.

Sulis berharap, Pemerintah Kota Mataram melalui dinas teknis terkait dapat memberikan dukungan konkret kepada kelompok tani. Baik melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, maupun akses terhadap teknologi pertanian modern.

‘’Kalau ada dorongan nyata, petani kita bisa lebih maju dan hasil pertanian bisa terus ditingkatkan,’’ imbuhnya.

Dengan memanfaatkan potensi lahan yang masih tersedia, serta penguatan kapasitas kelompok tani melalui inovasi dan pendampingan, Kelurahan Dasan Cermen optimistis dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga komoditas di Kota Mataram. (pan)

BPS : Izin Ekspor Sementara PT. AMNT Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi NTB

By
ekbisntb.com
-
0
kegiatan tambang PT. AMNT

Lombok (ekbisntb.com) – Izin ekspor konsentrat yang diterima PT. Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi angen segar bagi NTB. Hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah ini yang sudah dua kuartal minus.

“Yang jelas, kalua sudah ada izin ekspor (AMNT), pasti ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi NTB,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, di Mataram, Senin, 20 Oktober 2025.

Sebelumnya ia menjelaskan, bahwa sektor pertambangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian daerah, menempati posisi kedua setelah sektor pertanian.

“Tambang adalah sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian terhadap PDRB NTB. Karena kontribusinya besar, maka setiap gejolak di sektor tambang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika sektor pertanian tumbuh relatif stabil di kisaran 3,7 hingga 4 persen, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu terasa. Namun, ketika sektor tambang mengalami penurunan, seperti pada 2025 ini yang tercatat turun sekitar 30 persen, maka pertumbuhan ekonomi NTB ikut tertekan secara signifikan.

“Penurunan 30 persen di sektor tambang jelas berpengaruh besar terhadap PDRB secara keseluruhan. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang tercatat minus 1,43 persen pada triwulan I, dan minus 0,82 pada triwulan II 2025. Hal ini terjadi karena ekspor hasil tambang belum bisa dilakukan karena tidak boleh ekspor hasil tambang dalam bentuk mentah. Tetapi jika kontribusi tambang dikeluarkan, ekonomi NTB justru tumbuh positif di atas 5 persen,” jelasnya.

Menurut Wahyudin, hal ini terjadi karena nilai produksi sektor tambang sangat besar. Karena produksinya tinggi, sehingga sektor tambang memberi nilai tambah besar dan sangat berpengaruh terhadap komponen dan angka pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, pada 2024 nilai PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat sekitar Rp182 triliun. Dari jumlah itu, tambang bijih logam menyumbang sekitar Rp31 triliun atau hampir 20 persen. Angka ini hanya sedikit di bawah kontribusi sektor pertanian yang sekitar 21 persen.

“Maka, bisa dibayangkan, ketika ada goncangan di sektor tambang, dampaknya langsung terasa pada perekonomian NTB,” terangnya.

Namun, Wahyudin juga mengingatkan, bahwa sektor tambang menyerap tenaga kerja yang relatif sedikit dibandingkan sektor lain. Jumlah tenaga kerja di pertambangan hanya sekitar 30 ribu orang, jauh di bawah sektor pertanian yang melibatkan lebih dari satu juta orang.

“Karena itu, ketika pertumbuhan ekonomi tertekan akibat tambang, tidak otomatis daya beli masyarakat langsung turun atau kemiskinan meningkat. Yang justru lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat NTB adalah sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perdagangan, dan jasa,” ungkapnya.

Untuk diketahui, setelah meminta relaksasi pada April lalu, pemerintah pusat akhirnya memberikan izin ekspor konsentrat PT. AMNT per tanggal 14 Oktober 2025.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, izin relaksasi tambang ini diberikan semata-mata untuk mencegah terjadinya tambahan kontraksi. Izin ekspor konsentrat ini, lanjut Iqbal diperoleh sampai dengan smelter Amman Mineral Industri (AMIN) beroperasi secara maksimal. Saat ini, produktifikas di smelter sudah mencapai 60 persen.(bul)

1...131132133...820Page 132 of 820

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami