Beranda blog Halaman 131

Infrastruktur Jalan PLTP Mataloko Permudah Mobilitas Petani dan Dukung Perekonomian Masyarakat

0

Mataram (ekbisntb.com)-Pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kini turut dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama di sektor pertanian.

Jalan berstandar nasional dengan konstruksi hotmix sepanjang 8 km menuju Desa Ulubelu yang dibangun sebagai akses menuju area pengembangan PLTP Mataloko itu kini menjadi jalur penghubung yang mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk mengangkut hasil pertanian menuju pasar maupun pusat distribusi.

Salah seorang warga, Pius Djone, mengatakan pembangunan jalan oleh PLN telah membawa perubahan besar bagi masyarakat, khususnya para petani. Sebelum jalan tersebut dibangun, akses menuju lahan pertanian hanya berupa jalan selebar sekitar tiga meter sehingga masyarakat harus berjalan cukup jauh untuk mengangkut hasil panen.

“Dulu sebelum ada PLN, jalan kami hanya sekitar tiga meter. Kalau mau mengangkut hasil pertanian harus berjalan jauh, setengah mati rasanya. Sekarang jalannya sudah bagus sehingga kendaraan bisa masuk dengan mudah. Bahkan semakin banyak orang datang langsung membeli hasil pertanian di sini karena aksesnya sudah baik. Kami mendukung pembangunan PLN karena membawa manfaat yang benar-benar kami rasakan,” ujar Pius.

Hal senada disampaikan tokoh muda Kampung Wogo, Hans Bhagi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan PLN telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saat ini PLN juga sedang mengerjakan jalan sepanjang sekitar 1,8 kilometer dari kampung kami menuju Turo Togo atau Kampus Bambu. Manfaatnya sudah sangat kami rasakan karena akses menjadi semakin mudah. Kami berharap pembangunan ini terus berjalan sehingga semakin mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah kami,” ujar Hans.

General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW. Manurung, menjelaskan site development berupa akses jalan ini dibangun untuk kelancaran mobilisasi peralatan geothermal pada tahap konstruksi PLTP Mataloko.

Pengaspalan jalan raya yang mengitari lahan pertanian dan pemukiman ini sekaligus menjadi nilai tambah bagi daerah sebab infrastruktur jalan juga berfungsi sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat sekitar.

Pembangunan akses jalan ini dinilai penting oleh masyarakat, terutama mereka yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan pedagang, agar bisa membawa hasil produksi dengan lancar dan aman untuk selanjutnya dijual dan menghasilkan pendapatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Jalan yang lebih baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas warga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek,” jelas Manurung.

Infrastruktur jalan tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Golewa. Akses transportasi yang lebih baik memberikan kemudahan bagi petani dalam memasarkan hasil pertanian sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.(bul)

Petani Desak Kenaikan Harga Tebu

0
Petani Desak Kenaikan Harga Tebu
(EKBIS NTB/ula) Abdul Khair


Dompu (EKBIS NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menargetkan produksi tebu rakyat pada musim giling Juni–Oktober 2026 mencapai 278.000 ton. Target tersebut ditopang oleh areal tebu rakyat seluas 6.209 hektare yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Pekat. Di satu sisi, petani mendesak agar harga tebu dinaikan.


Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Khair, S.Hut, kepada Suara NTB, Kamis (6/8), mengatakan areal tanaman tebu rakyat berada di Desa Soritatanga, Sorinomo, Doropeti, Nangakara, Beringin Jaya, Pekat, Calabai, Karombo, Kadindi Barat, dan Nangamiro.

Luasan tersebut berada di luar Desa Tambora dan Kadindi Timu
Selain tebu rakyat, terdapat areal tebu Hak Guna Usaha (HGU) PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang terawat seluas 1.876 hektare.


Untuk mendukung peningkatan produksi, pemerintah tahun ini melaksanakan program Rehabilitasi Tebu Rakyat melalui Bongkar Ratoon seluas 500 hektare serta Perluasan Areal Tanam (PAT) seluas 500 hektare.


Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga memberikan tambahan program PAT melalui E-Bantuan Pemerintah (E-Banper) seluas 500 hektare.

Program tersebut meliputi pengembangan 200 hektare di Desa Riwo, Kecamatan Woja, 100 hektare di Desa Nangakara dan Desa Sorinomo, serta 200 hektare di Kabupaten Bima yang direncanakan di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, dan Desa Labuan Kananga, Kecamatan Tambora.”Program ini didukung Kementerian Pertanian melalui APBN,” kata Abdul Khair.


Ia menjelaskan, harga pembelian tebu saat ini telah disepakati antara Pabrik Gula Tambora dan petani sebesar Rp550.000 per ton.

Menurutnya, sejumlah kelompok petani tebu sempat melakukan aksi protes kepada manajemen Pabrik Gula Tambora dengan tuntutan,agar harga pembelian dinaikkan menjadi Rp600.000 – Rp700.000 per ton.

Kenaikan harga tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani tebu di wilayah tersebut. “Petani berharap pihak Pabrik Gula Tambora dapat menaikkan harga pembelian tebu mereka,” ujarnya.


Abdul Khair menambahkan, perwakilan petani tebu dan manajemen Pabrik Gula Tambora telah menggelar pertemuan untuk membahas tuntutan tersebut. Namun hingga kini, hasil pembahasan maupun keputusan terkait usulan kenaikan harga itu masih belum diperoleh. (ula)


Rute Sape-MakassarPemkab Bima Berharap Buka Peluang Pasar Produk Bima

0
Rute Sape-MakassarPemkab Bima Berharap Buka Peluang Pasar Produk Bima
(EKBIS NTB/hir) A. Rifa'i


Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan pembukaan rute penyeberangan Pelabuhan Sape-Makassar yang diharapkan dapat dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Jalur tersebut diproyeksikan membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu sekaligus memperlancar distribusi barang dan kendaraan menuju Sulawesi Selatan.


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, A. Rifai mengatakan, usulan membuka rute pelayaran dari Bima-Makassar telah disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat yang diajukan Bupati Bima.

Saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan pihak ASDP sembari melengkapi berbagai data pendukung sebagai syarat pembukaan trayek baru.


“Pemerintah Kabupaten Bima melalui surat Bupati mengajukan permohonan agar dibuka jalur trayek dari Pelabuhan Sape ke Makassar. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan ASDP dan sedang mengumpulkan data-data pendukung,” ujarnya, Kamis (6/8).


Menurutnya, pembukaan trayek tersebut karena tingginya mobilitas masyarakat menuju Makassar, baik untuk kegiatan perdagangan maupun pendidikan. Makassar menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Bima, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan.


Meski demikian, kata dia, layanan transportasi menuju Makassar saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kapal PT Pelni (Persero) yang melayani rute melalui Pelabuhan Bima hanya mengangkut penumpang, sehingga distribusi barang dan kendaraan masih menghadapi keterbatasan.


“Penumpang dari Bima ke Makassar cukup tinggi, baik untuk berdagang maupun jalur pendidikan. Selama ini yang dilayani PT Pelni hanya angkutan orang, sementara barang dan kendaraan belum bisa,” katanya.

Kondisi itu membuat pengiriman hasil bumi dari Bima ke Makassar masih mengandalkan kapal-kapal berukuran kecil.

Akibatnya, kendaraan pengangkut barang tidak dapat menyeberang langsung,sehingga distribusi komoditas dinilai belum berjalan secara optimal.


Ia menyebut sejumlah komoditas, seperti garam, bawang, dan hasil pertanian lainnya, memiliki potensi pasar di Sulawesi Selatan. Kehadiran trayek penyeberangan langsung Sape-Makassar diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi sekaligus memperluas akses pemasaran produk daerah.


“Dengan dibuka jalur ini, hasil bumi dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu bisa langsung dikirim ke Makassar. Kendaraan pengangkut barang juga dapat ikut menyeberang sehingga distribusi menjadi lebih mudah,” jelasnya.


Selain mendukung aktivitas perdagangan, trayek tersebut juga diproyeksikan memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Sumbawa dengan Sulawesi Selatan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan pelaku usaha dan petani, tetapi juga masyarakat yang bepergian dengan membawa kendaraan.


Selain mengusulkan pembukaan trayek Sape-Makassar, Pemerintah Kabupaten Bima juga mengajukan perpanjangan izin operasional trayek penyeberangan Sape-Waikelo. Permohonan itu telah disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar layanan penyeberangan tetap dapat dilanjutkan.


“Kami juga mengajukan perpanjangan izin trayek penyeberangan Sape-Waikelo agar operasional kapal penyeberangan tetap dapat dilayani oleh ASDP,” tutupnya. (hir)


DPMPTSP KSB Temukan Mayoritas Toko Emas Belum Kantongi NIB

0
DPMPTSP KSB Temukan Mayoritas Toko Emas Belum Kantongi NIB
(EKBIS NTB/ist) KOLASE - Tim DPMPTSP KSB saat turun lapangan melalukan pengawasan kepada pengusaha emas di seputaran Kecamatan Taliwang.


Taliwang (EKBIS NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menemukan mayoritas pelaku usaha jual beli emas di Kecamatan Taliwang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Temuan tersebut diperoleh dalam kegiatan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang dilaksanakan pada 29 Juli 2026 lalu.


Sekretaris DPMPTSP KSB, Mujiburrahman mengatakan pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan atau pelarutan emas.

Dalam prosesnya, tim DPMPTSP melakukan verifikasi dokumen perizinan, wawancara dengan pelaku usaha, observasi lapangan, serta memberikan pendampingan perizinan.


“Dari hasil pengawasan kami mendatangi 24 titik usaha. Sebanyak sembilan toko emas dalam kondisi beroperasi, namun hanya satu toko yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha. Delapan toko lainnya belum memiliki NIB, tetapi seluruh pelaku usaha menyatakan siap mengurus perizinannya melalui DPMPTSP,” urai Mujiburrahman, Kamis (6/8).


Ia menjelaskan, selain memeriksa kelengkapan legalitas usaha, tim juga memberikan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan NIB, kewajiban perizinan, serta tata cara pendaftaran melalui sistem OSS-RBA. Pelaku usaha juga diingatkan untuk tidak menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri maupun sianida dalam aktivitas usahanya.


“Penggunaan merkuri dan sianida sangat berbahaya karena dapat mengancam kesehatan masyarakat sekaligus merusak lingkungan. Karena itu kami memberikan imbauan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.


Berdasarkan hasil evaluasi, Mujiburrahman mengungkap, rendahnya tingkat kepemilikan NIB dipengaruhi minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perizinan, prosedur pendaftaran OSS-RBA serta masih terbatasnya informasi terkait kewajiban pelaporan usaha.


Berkaca dari temuan tersebut, pihaknya ke depan akan melakukan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha yang belum memiliki NIB hingga proses perizinannya selesai. Selain itu, pengawasan lanjutan juga akan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan sekaligus tidak menggunakan bahan berbahaya dalam proses pengolahan emas.


“Kami berharap seluruh pelaku usaha segera memiliki legalitas usahanya. Dengan begitu, kegiatan usaha dapat berjalan sesuai aturan, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” imbuh Mujiburrahman. (bug/*)


MBG Dimulai, Harga Bapok Kembali Melonjak

0
MBG Dimulai, Harga Bapok Kembali Melonjak
CABAI - Pedagang cabai merah di pasar induk Mandalika. Aktifnya program MBG menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok naik. (EKBIS NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Di antaranya cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam, ikan, udang, hingga kacang tanah.

Salah satu penyebab melambungnya harga beberapa komoditas karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai.


Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata di Bale KITA, Kompleks Islamic Center, Kamis (6/8). Penyebab kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini disebut karena tingginya permintaan, salah satunya karena MBG.


“Ya karena permintaan yang meningkat ini. Termasuk permintaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk hotel dan restoran karena tingkat hunian meningkat karena high session hingga Oktober nanti,” ujarnya.


Ia melanjutkan, pihaknya sebenarnya telah memisahkan antara kebutuhan untuk program MBG dan kebutuhan masyarakat. Namun, di musim high session ini kebutuhan hotel dan restoran juga meningkat, sehingga antara stok dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang yang menyebabkan terjadinya gejolak harga.


“Dicek nanti peningkatan kunjungan wisatawan kita, okupansi hotel kita, itu yang banyak mendongkrak juga selain MBG itu,” lanjutnya.


Meski telah membedakan jalur distribusi MBG dan kebutuhan masyarakat, Pemprov tetap melakukan evaluasi terhadap pola distribusi bahan pokok yang berkaitan dengan kebutuhan SPPG. Pengawasan itu dilakukan oleh kepolisian dan satgas, sementara Pemda bertugas sebagai pemantau.


Pemetaan jalur distribusi juga dilakukan agar pengambilan bahan pokok oleh SPPG tidak mengganggu pasokan di pasar tradisional. Wiranata mengakui, sistem pembelian tunai yang diterapkan SPPG berpotensi membuat mereka lebih mudah memperoleh barang dibanding masyarakat.


“Pernah ditemukan ada pembelian untuk kebutuhan beberapa hari sekaligus. Saat ini masih kami evaluasi. Kami akan melihat hasilnya sekitar September nanti,” ungkapnya.


Untuk mengantisipasi gejolak harga yang kian meninggi, Wiranata meminta kepada petani dan produsen untuk menambah produknya. Selain itu, Pemprov NTB juga gencar melakukan Operasi Pangan Murah (OPM) guna mencegah terjadinya inflasi.


“Pertama itu kita minta para produsen ini menambah produknya, menambah produknya baik dengan usaha sendiri, misalnya kalau sayuran ditambah, atau dengan mendatangkan dari luar,” katanya.


Daerah sasaran GPM, lanjutnya di 10 kabupaten/kota. Namun Kabupaten Bima menjadi fokus utama saat ini karena di sana terdapat pasar induk.


Di samping itu, untuk meningkatkan produksi ia lebih mengutamakan produsen lokal, namun tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan dari luar daerah. Peningkatan produksi pangan, katanya tidak hanya menjaga ketersediaan barang di pasar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena nilai penjualan dan pendapatan mereka akan meningkat.


“Kami sudah menyampaikan kepada beberapa produsen, termasuk komoditas beras, agar mengantisipasi kebutuhan selama high season hingga Oktober. Jangan sampai stok stagnan tanpa ada penambahan karena harga pasti akan naik,” jelasnya.


Selain menjaga pasokan, ia juga tengah menyiapkan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik (panic buying), terutama terhadap komoditas yang belum dapat dipenuhi dari produksi daerah, seperti elpiji subsidi. (era)

Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

0
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif
KETERANGAN - Ketua Dekranasda NTB Hj. SInta M. Iqbal (2 dari kanan) didampingi Kepala DPMPTSP Irnadi Kusuma, Kepala Disperindag Lalu Wiranata, Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Khalik memberikan keterangan dalam Rilis Realisasi Investasi Provinsi NTB Semester I Tahun 2026 yang digelar DPMPTSP Provinsi NTB di Bale KITA Kompleks Islamic Center, Kamis (6/8). (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Kepercayaan investor terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menguat. Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi investasi mencapai Rp33,73 triliun, atau 51,26 persen dari target tahunan.

Capaian tersebut menegaskan bahwa investasi di NTB tidak lagi hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga semakin berkualitas, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah.


Capaian tersebut dipaparkan dalam Rilis Realisasi Investasi Provinsi NTB Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB di Bale KITA Kompleks Islamic Center, Kamis (6/8).


Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E., menjelaskan bahwa realisasi investasi yang telah melampaui separuh target tahunan menjadi sinyal positif bagi pencapaian target investasi hingga akhir tahun.

Menurutnya, meningkatnya target investasi yang ditetapkan pemerintah juga mencerminkan semakin besarnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi NTB.


Ia menjelaskan, investasi di NTB kini semakin tersebar pada berbagai sektor dan wilayah. Selain energi dan sumber daya mineral, investasi terus tumbuh pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, perdagangan, dan infrastruktur.

Penyebarannya pun semakin merata, dengan Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, dan Lombok Tengah menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar pada Triwulan II Tahun 2026.


Perkembangan menggembirakan juga terjadi pada sektor UMKM. Realisasi investasi UMKM selama Semester I Tahun 2026 mencapai Rp496,68 miliar, meningkat 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat investasi mulai dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai fondasi ekonomi daerah.


Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Ny. Sinta Agathia Iqbal, menegaskan bahwa peningkatan investasi harus menjadi momentum mempercepat program UMKM Naik Kelas. Menurutnya, investasi yang berkualitas harus mampu menghadirkan pelaku usaha lokal yang semakin kuat, profesional, dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri.


Karena itu, Dekranasda terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendampingan legalitas usaha, sertifikasi halal dan BPOM, perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan kualitas desain dan kemasan, digitalisasi pemasaran, perluasan akses pembiayaan, hingga pembentukan klaster produksi berbasis koperasi agar UMKM mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar dengan mutu yang tetap terjaga.


Menurutnya, promosi tidak boleh berhenti pada kegiatan pameran, tetapi harus menghasilkan transaksi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.


“Keberhasilan UMKM tidak lagi diukur dari banyaknya pameran yang diikuti, tetapi dari kemampuannya memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan. Promosi harus menghasilkan transaksi, transaksi harus meningkatkan produksi, dan produksi yang terus bertumbuh akan membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi daerah,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., menekankan pentingnya memperkuat hilirisasi industri agar komoditas unggulan NTB memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.


Senada dengan itu, Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., M.A., menyatakan bahwa standardisasi mutu dan keamanan produk menjadi faktor penting agar produk-produk UMKM NTB mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.


Menutup kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 81,85 persen mencerminkan kuatnya kepercayaan investor domestik terhadap prospek ekonomi NTB.

Di tengah dinamika ekonomi global, investasi dalam negeri menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja.


“Yang kita dorong bukan sekadar investasi yang besar nilainya, tetapi investasi yang berkualitas dan inklusif.

Investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM dan koperasi, serta menghadirkan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian daerah. Inilah arah pembangunan investasi NTB menuju NTB Makmur Mendunia,” tegasnya.


Pemerintah Provinsi NTB optimistis tren positif investasi akan terus berlanjut seiring semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM.

Dengan iklim investasi yang semakin kondusif, investasi diharapkan tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. (era)

ARRC Mandalika 2026 Seri Keempat Diikuti 102 Pembalap

0
ARRC Mandalika 2026 Seri Keempat Diikuti 102 Pembalap
(EKBIS NTB/ist) MELAJU - Pembalap tengah melaju di lintasan Sirkuit Internasional Mandalika di ajang Mandalika Racing Series (MRS) beberapa waktu lalu. Sejumlah pembalap yang turun di ajang MRS direncanakan juga akan turun di ajang FIM ARRC seri keempat yang akan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026 ini.


Praya (EKBIS NTB) – Ajang balap motosport FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) siap digelar akhir pekan ini di Sirkuit Internasional Mandalika. Ajang balap roda dua terbesar di kawasan Asia tersebut bakal jadi ajang pembuktian ketangguhan para pembalap Indonesia.


Masyarakat pun bisa menyaksikan langsung aksi para pembalap terbaik di Asia tersebut secara gratis di tribun Sirkuit Internasional Mandalika mulai Jumat (7/8) hingga Minggu (9/8).


Dari daftar pembalap yang diterima Suara NTB, total ada 102 pembalap yang akan turun di ARRC Mandalika 2026 seri keempat kali ini. Dengan 32 orang di antaranya merupakan pembalap Indonesia yang akan turun di lima kelas berbeda yang dipertandingkan.


Di kelas Underbone 150 (UB150) total ada 16 pembalap Indonesia yang turun. Di antaranya Rendi Odding, Fadli Rigani, Gupita K. Wardhana hingga Aqshal Ilham Safatulah. Di kelas TVS Asia ada nama Savion Sabu serta Fadhil Algasani.


Kemudian di kelas Asia Product 250 cc (AP250) ada 11 pembalap Indonesia yang masuk list. Di antaranya Fahmi Basam, Galang Hendra Pratama, Candra Hermawan hingga juara MRS 2026 kelas NS250 seri ketiga Irfan Ardiansyah yang masuk melalui jalur wild card. Di kelas ini pembalap asal NTB yang membela tim Yamaha BSAF Yamalube Akai Jaya Aldiaz Aqsal Ismaya juga akan tampil.


Di kelas Super Sport 600 cc (SS600) lima pembalap Indonesia akan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Ada M. Faerozi T., dan Wahyu Nugroho dari tim Yamaha Racing Indonesia. Kemudian pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) Herjun Atna Firdaus serta Fadillah Arbi Aditama. Ditambah satu pembalap MsGlowForMen Racing Team Felix Putra Mulya.


Di kelas tertinggi Asia Super Bike 1000cc (ASB1000) Indonesia hanya akan diwakili pembalap AHRT M. Adenanta Putra. Indonesia sebenarnya masih punya satu pembalap di kelas ASB1000 yakni Andi Farid Izdihar (JDT Racing Team). Tapi tidak akan tampil karena sedang dalam masa pemulihan cedera.


Pengamat Otomotif Nasional Priandhi Satria, Kamis (6/8), mengungkapkan seri balapan ARRC yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika akhir pekan ini menjadi momen penting khususnya bagi pembalap Indonesia.

Karena di seri inilah tantangan sekaligus pembuktian sesungguhnya bagi para pembalap Indonesia. Apakah bisa menunjukan ketangguhanya membalapnya di rumah sendiri.


“Balapan (ARRC) di Sirkuit Mandalika bukan hanya menjadi ajang perebutan poin penting menuju perebutan gelar juara Asia. Tetapi juga menghadirkan harapan besar bagi para pembalap tanah air untuk memanfaatkan keuntungan tampil di kandang sendiri,” sebut mantan Dirut MGPA ini.


Menurutnya, faktor home advantage bisa menjadi pembeda bagi pembalap Indonesia. Namun keuntungan tersebut tidak serta-merta menjamin kemenangan. Apabila tidak dibarengi kesiapan teknis, strategi tim dan konsistensi sepanjang akhir pekan nanti.


Dari puluhan pembalap nasional yang akan tampil sebagian besar diantaranya sudah punya pengalaman panjang membalap di Sirkuit Internasional Mandalika. Hal itu tentunya akan memberikan keuntungan bagi pembalap nasional dalam memahami racing line, karakter tikungan cepat, titik pengereman, hingga perubahan grip lintasan. Termasuk faktor penguasaan cuaca tropis, temperatur aspal serta dukungan langsung penonton tanah air diyakini juga akan mampu meningkatkan motivasi sekaligus rasa percaya diri para pembalap nasional.


“Meski demikian harus diingat keuntungan adapatasi sirkuit kini tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu. Karena pembalap-pembalap luar sudah beberapa kali tampil di Sirkuit Mandalika. Sehingga tingkat adaptasi mereka semakin baik,” terangnya. (kir)

Ketua Dekranasda NTB Sebut UMKM Tulang Punggung Perekonomian Daerah

0
Hj. Sinta M. Iqbal (Suara NTB/ist)

KETUA Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah sekaligus penggerak utama ekonomi masyarakat. Pentingnya keberadaan UMKM ini menjadi atensi dari pemerintah daerah, khususnya Dekranasda untuk diperhatikan.


“UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I tahun 2026 di Bale KITA, Kompleks Islamic Center Mataram, Kamis (6/8).


Dalam memperhatikan dan memperkuat keberadaan UMKM, ungkapnya, Dekranasda terus memperkuat sinergi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai perangkat daerah melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar.


Salah satu program yang terus diperkuat adalah kurasi produk melalui Gerai Bale KITA sebagai etalase produk-produk UMKM lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan keaslian produk. Bagi pelaku usaha yang produknya belum memenuhi standar, pemerintah memberikan pembinaan agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing hingga menembus pasar nasional maupun internasional.


Dalam pertemuan tersebut secara umum semakin meneguhkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong lahirnya UMKM berorientasi ekspor.


Sejumlah produk unggulan daerah telah berhasil memasuki pasar internasional, termasuk Jepang dan Arab Saudi, bahkan beberapa pelaku usaha telah menerima permintaan dari negara lainnya.


Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyederhanakan birokrasi, memperluas pendampingan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat layanan perizinan guna meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan investasi yang semakin inklusif dan berkelanjutan.


Dekranasda juga mengajak insan media untuk terus menyampaikan informasi positif mengenai perkembangan investasi dan keberhasilan pelaku UMKM. Publikasi yang konstruktif diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat citra NTB sebagai daerah yang aman, kondusif, dan memiliki prospek investasi yang menjanjikan, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.


Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media massa, pihaknya optimistis target investasi Tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (ham)

SPPG 3T Belum Beroperasi, Warga Gili Tak Dapat Nikmati MBG

0
SPPG 3T Belum Beroperasi, Warga Gili Tak Dapat Nikmati MBG
Wardana (Suara NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) – Sejumlah masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis di mana warga tercatat bermukim di wilayah terpencil, terdalam, terluar atau 3T.


Beberapa wilayah di Lombok Utara yang warganya masuk dalam kategori 3T tersebut, adalah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang; serta Dusun Grenggeng, Desa Samaguna. Sementara di tempat lain, kepadatan penduduk juga mengakibatkan pemenuhan MBG mengharuskan pemerintah membuka SPPG Aglomerasi. Salah satu kondisi ini terjadi di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan.


Kepala Desa Gili Indah, Wardana, Kamis (6/8/2026) mengakui, hingga saat ini warganya belum menerima program MBG. Ia menginginkan adanya aspek pemerataan dan keadilan dalam MBG, mengingat di beberapa desa lain, program ini sudah dinikmati sejak tahun 2024 silam.


Wardana menyatakan, pihaknya belum mengetahui jumlah data sasaran program MBG di desanya. Dirinya hanya bisa memastikan, bahwa SPPG akan beroperasi di masing-masing Gili.
Ia membandingkan distribusi MBG di desa-desa lain di KLU dengan di Gili. Di saat warga lain berdinamika dengan menu, warganya justru belum memiliki kejelasan.


“SPPG ada di tiga gili tapi semua belum beroperasi. Harapannya tentu supaya cepat beroperasi, entah seperti apa mekanisme (pendataan) yang dipakai yang penting tepat sasaran bukan berarti semua harus dapat,” ujarnya.


Sebagai aparatur Pemdes, Wardana juga berempati dengan pengelola SPPG di Gili Indah. Pasalnya, bangunan SPPG di Gili memiliki nilai uang atau value of money yang berbeda dibandingkan wilayah darat. Dari pertimbangan harga lokasi (lahan), harga material, hingga upah buruh dalam membangun dapur, jauh berbeda.


“Ya, kasihan bangunan sudah dibangun mahal dan sudah jadi, tapi belum bisa memberi pelayanan. Masyarakat kami sebagai sasaran juga terkatung-katung,” ujarnya.


Menanggapi hal itu, Ketua Satgas MBG KLU, H. Rusdi, ST., MT., tak membantah warga di Gili Indah masuk dalam wilayah penanganan Terpencil (3T). Sampai saat ini, kebijakan lanjutan untuk wilayah terpencil belum ada yang operasional di seluruh Indonesia.

“Rata-rata ini yang menjadi pertanyaan teman-teman Satgas di seluruh Indonesia. Seperti apa kebijakan nantinya, masih belum jelas,” ujarnya.


Rusdi menyebut, terdapat enam SPPG yang hingga saat ini belum beroperasi. Di antaranya, satu SPPG terkena suspend atau penghentian sementara, satu SPPG belum beroperasi karena kendala klaim pembayaran (aktivasi kembali sedang diproses), serta empat SPPG lain yang sejak awal belum beroperasi sama sekali.

Keempat SPPG tersebut, terdiri dari tiga SPPG Terpencil; masing-masing SPPG Gili Trawangan, SPPG Gili Meno, SPPG Samaguna; serta 1 SPPG Aglomerasi yakni SPPG Sesait.


“Untuk KLU, terutama untuk SPPG yang sudah dilakukan apraisal seperti yang di Gili, sudah diajukan untuk persyaratan operasionalnya,” ucap Rusdi.


Asisten I Setda KLU ini melanjutkan, pihaknya sudah mendorong Korwil MBG/SPPG di KLU untuk maksimalkan SPPG terdekat guna menjangkau sasaran di titik-titik terpencil dan aglomerasi (padat penduduk). Mekanisme penyaluran tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan, khususnya menyangkut harga satuan. Tidak menutup kemungkinan kata dia, penerima di Gili diakses menggunakan transportasi laut dari SPPG terdekat seperti SPPG Pemenang Timur dan SPPG Pemenang Timur 2.


Sebagai bagian dari pelaksana MBG yang bertugas mengkoordinasi, mempercepat dan mengawasi MBG, Rusdi menegaskan Pemda KLU turut meminta agar pelayanan ke masyarakat sasaran dilakukan secara merata.

Pemda meminta Korwil BGN di Kabupaten untuk memastikan hak yang sama bagi warga Lombok Utara. Distribusi dan pengaturan lapangan disesuaikan dengan jangkauan serta waktu yang ideal mengingat terdapat titik-titik SPPG yang berdampingan dengan lahan milik investor. (ari)

Dapat Izin Kelola Joben, PT Energi Selaparang Bidik PAD Lebih Besar

0
Dapat Izin Kelola Joben, PT Energi Selaparang Bidik PAD Lebih Besar,
Joyo Supeno (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – PT Energi Selaparang mulai mempersiapkan pengembangan kawasan wisata alam Joben setelah memperoleh Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) itu menargetkan kawasan tersebut mampu menghasilkan pendapatan daerah yang jauh lebih besar dibandingkan pengelolaan sebelumnya.


Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, kepada Suara NTB, Kamis (6/8/2026) mengatakan tujuan utama pengelolaan kawasan Joben yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah adalah meningkatkan nilai ekonomi kawasan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Tujuan utama setelah kawasan ini diberikan pemerintah pusat kepada daerah dan dikelola PT Energi Selaparang adalah menghadirkan keuntungan yang lebih besar bagi daerah. Berapa nilai investasinya dan berapa pendapatan yang akan dihasilkan, itu akan diketahui setelah penyusunan Rencana Pengusahaan Penyediaan Sarana Wisata Alam (RPSWA) selesai,” ujar Joyo.


Menurutnya, saat ini perusahaan masih memprioritaskan penyelesaian aspek teknis, terutama pemetaan kawasan dan penyusunan dokumen perencanaan. Setelah itu, baru akan dihitung kebutuhan investasi, model kerja sama, hingga proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh.


Meski belum dapat menyebutkan angka pasti, Joyo optimistis potensi pendapatan dari pengelolaan kawasan Joben akan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan sebelumnya yang diperkirakan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp800 juta per tahun.
“Yang jelas harus lebih besar. Kita akan mengelola kawasan yang lebih luas dengan nilai jual wisata yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang dihasilkan juga harus meningkat,” tegasnya.


PT Energi Selaparang menargetkan penyelesaian empat tahapan lanjutan pascaterbitnya persetujuan prinsip dalam waktu enam bulan, meski pemerintah memberikan waktu hingga dua tahun.


Empat tahapan tersebut meliputi penandaan batas area usaha seluas 25 hektare dengan pemasangan patok batas, penyusunan peta area usaha, penyusunan Rencana Pengusahaan Penyediaan Sarana Wisata Alam (RPSWA), serta penyelesaian izin lingkungan. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan membayar iuran kepada Balai TNGR yang menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan kawasan TNGR tersebut ditandatangani pada 16 Juli 2026. Hak pengusahaan diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.


Joyo menegaskan, berdasarkan arahan Bupati Lombok Timur, kawasan Joben akan dikembangkan dengan konsep eco tourism yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Sejumlah fasilitas yang direncanakan antara lain camping ground, area outbound, serta wahana edukasi seperti kebun binatang.


Pengembangan kawasan akan menggunakan skema kerja sama antara PT Energi Selaparang dengan pihak ketiga. Namun, kendali pengelolaan tetap berada di tangan PT Energi Selaparang sebagai pemegang lisensi pemanfaatan kawasan.


Untuk mematangkan konsep pengembangan, PT Energi Selaparang akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, praktisi pariwisata, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.


Ia menambahkan, objek wisata yang saat ini masih dikelola Balai TNGR bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, seperti air terjun dan kolam renang Joben, nantinya akan menjadi satu kesatuan dalam kawasan pengembangan seluas 25 hektare sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan PT Energi Selaparang sesuai ketentuan yang berlaku. (rus)