Beranda blog Halaman 130

Sambut HUT Ke-81 RI, Bank Indonesia NTB Edukasi Masyarakat Lewat Fun Walk RINJANI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala BI NTB, Hario K Pamungkas, bersama Asisten I Setda NTB, Dr. Drs. H. Fathul Gani, M.Si dan Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo melepas kegiatan Fun Walk Rinjani di Kantor Perwakilan BI NTB

Mataram (Ekbis NTB)— Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Fun Walk RINJANI bertajuk “Rupiah Berjaya Sampai Pelosok Negeri” di Mataram pada Sabtu (8/8/2026). Acara ini diikuti sekitar 750 peserta yang terdiri dari insan perbankan di NTB, jajaran Kantor Perwakilan BI NTB, serta berbagai mitra strategis.

Kegiatan yang dikemas secara edukatif, kolaboratif, dan sehat ini digelar sebagai bagian dari rangkaian Road to Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa acara ini menjadi sarana untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai kampanye Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, sistem pembayaran digital, serta perlindungan konsumen.

“Mencintai dan bangga menggunakan Rupiah merupakan bentuk kepercayaan kepada bangsa sendiri dan wujud nyata kemerdekaan ekonomi Indonesia. Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa,” ujar Hario dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Fun Walk RINJANI juga bertujuan untuk mengajak masyarakat menjaga pola hidup sehat, mempererat silaturahmi, serta menguatkan sinergi industri keuangan dalam mewujudkan visi Nusa Tenggara Barat Makmur Mendunia.

Dukungan senada disampaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Mewakili Gubernur NTB, Asisten I Provinsi NTB, Dr. Drs. H. Fathul Gani, M.Si, mengapresiasi inisiatif BI NTB yang memadukan kegiatan olahraga dengan penguatan edukasi ekonomi.

“Kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan penguatan kondisi perekonomian. Semangat mencintai, bangga menggunakan, dan memahami Rupiah perlu terus ditanamkan sebagai dukungan terhadap perekonomian nasional maupun daerah,” tutur Fathul. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bijak berbelanja serta memahami Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Selain jalan sehat, acara dimeriahkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan interaktif. Di antaranya kuis edukasi mengenai CBP Rupiah, QRIS, dan PeKA (Peduli, Kenali, Adukan), lomba puzzle antar kontingen, bakiak, tenis meja, bulu tangkis, basket, ajang BMPD Idol, lomba Content Creator QRIS, hingga pengundian doorprize.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan industri perbankan melalui berbagai kegiatan edukasi yang inovatif guna mendorong sistem pembayaran yang aman, efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB. (r/fan)

Pengelola Hotel Terancam Diberikan Sanksi Tegas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengelola Hotel Terancam Diberikan Sanksi Tegas
(Suara NTB/ist) RAZIA – Sat. Pol PP Kabupaten Sumbawa saat menggelar razia di salah satu hotel dan berhasil mengamankan pasangan bukan muhrim


Sumbawa Besar (EKBIS NTB) -Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sumbawa memastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap pengelola hotel. Pasalnya, hotel itu diduga dijadikan tempat praktik prostitusi.


“Saat operasi sebelumnya kita temukan pasangan bukan muhrim dan operasi yang kita lakukan hari Rabu (6/8) kita kembali temukan. Sehingga kami memberikan sanksi tegas terhadap pengelola hotel,” kata Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris kepada Suara NTB, Jumat (7/6).


Ia melanjutkan, sanksi tegas itu dilakukan terhadap pengelola hotel karena sudah sering diberikan teguran. Namun tetap saja tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan pemerintah. “Kita memberikan sanksi tegas, karena mereka tidak kunjung mengindahkan teguran yang kita layangkan sebelumnya,” ucapnya.


Haris menambahkan, Razia yang digelar pada, 6 Agustus 2026 di salah satu hotel di Sumbawa, petugas mengamankan dua remaja putri berusia 16 tahun bersama dua pria. Selain diduga menggelar pesta minuman keras, tiga dari empat orang yang diamankan dinyatakan positif narkoba.


Keempat orang yang diamankan masing-masing berinisial F (26), warga Kecamatan Lape, R (31), warga Sabedo, serta dua remaja putri berinisial N (16) dan Z (16) yang sama-sama berasal dari Kecamatan Unter Iwes.
“Patroli kita dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat. Untuk menindak dugaan pelanggaran ketertiban umum di salah satu hotel di Kota Sumbawa,” terangnya.


Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keempat orang tersebut mengakui telah mengonsumsi minuman keras, setelah menyewa sebuah kamar hotel. Selain itu, tiga orang di antaranya juga diduga mengonsumsi narkotika jenis sabu.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan tiga orang dinyatakan positif menggunakan narkoba,sehingga kita serahkan ke BNN untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.


Ia menambahkan, patroli khusus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.


Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

“Dugaan pelanggaran terkait konsumsi minuman beralkohol tetap ditangani Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tukasnya. (ils)

Pemkab Sumbawa Dalami Dugaan Pelanggaran Penyaluran Elpiji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Sumbawa Dalami Dugaan Pelanggaran Penyaluran Elpiji
(Suara NTB/ils) E. S. Adi Nusantara


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (DISKUKMindag) Kabupaten Sumbawa mendalami kasus dugaan pangkalan fiktif di penyaluran gas elpiji 3 kilogram. Pendalaman ini setelah masyarakat melaporkan kasus tersebut kepada petugas.


“Laporan lisan sudah kita tetapi kami masih menunggu laporannya secara resmi atas dugaan tersebut beserta bukti,sehingga kita bisa melaporkan ke Pertamina untuk kita proses lebih lanjut,”


Dugaan pengoplosan serta tindakan kejahatan distribusi masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Khusus untuk penyalahgunaan gas elpiji 3 kilogram tersebut kata Edi, menjadi wewenang aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.
Pemerintah daerah lanjutnya, memiliki batas kewenangan penindakan terhadap pangkalan. Pasalnya, kewenangan yang diberikan hanya sebatas memberikan rekomendasi penutupan izin pangkalan nakal, sementara tindakan selebihnya menjadi kewenangan PT. Pertamina.


“Kita hanya merekomendasikan untuk menutup pangkalan yang bermasalah tersebut. Selebihnya menjadi kewenangan pertamina untuk memberikan sanksi lebih lanjut,” ujarnya.


Pihaknya juga akan berkoordinasi secara langsung dengan aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan di lapangan. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran barang bersubsidi khususnya gas elpiji 3 kilogram ini dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya sudah sampaikan ke Satgas Sapu Bersih (Saber) melakukan sidak ke pangkalan dan agen untuk memantau apakah alokasi kuota ini sudah benar atau tidak. Sehingga masyarakat bisa benar-benar menikmati haknya,” jelasnya.


Persoalan elpiji 3 kilogram ini lanjut Adi, sudah sering disuarakan karena sudah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Kalaupun ada di pengecer maka harganya melonjak drastis dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.


“Elpiji 3 kilogram merupakan persoalan mendasar karena kebutuhan masyarakat. Persoalan ini juga sudah sering kita bahas sejak tahun kemarin tetapi memang kondisinya selalu langkah,” ucapnya.


Pemerintah juga sudah melaporkan persoalan ini ke Pertamina dan Kementerian ESDM. Hanya saja sampai dengan saat ini pemerintah belum mendapatkan kepastian atas persoalan gas terutama penambahan kuota untuk kebutuhan daerah.

“Sudah kita sampaikan ke Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan. Kita sudah bersurat secara resmi ke Kementerian ESDM untuk menambah kuota tetapi belum ada informasi lebih lanjut,” demikian kata dia. (ils)

Tujuh Desa di Dompu Dilanda Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tujuh Desa di Dompu Dilanda Kekeringan
(Suara NTB/ula) DISTRIBUSI - Distribusi air bersih oleh BPBD Dompu di lingkungan Cinte Puncak Kelurahan Kandani Dua.

Dompu (EKBIS NTB) -Musim kemarau mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Dompu. Hingga 5 Agustus 2026, kekeringan telah melanda tujuh desa dan kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan. Pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih, sembari mengupayakan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, H. Wan Muhtajun, ST., Jumat (7/8) menjelaskan, wilayah terdampak kekeringan berada di Desa Baka Jaya, Desa Nowa, dan Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja. Kemudian Desa Ranggo dan Desa Temba Lae di Kecamatan Pajo, serta Dusun Karaku, Desa Mangge Nae yang berbatasan dengan Kabupaten Bima dan Desa Mbawi di Kecamatan Dompu.

“Wilayah terdampak kekeringan kita bantu dengan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki,” ujarnya.

Menurutnya, distribusi air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh air akibat berkurangnya sumber air selama musim kemarau. Di sisi lain, BPBD juga telah mengusulkan program pemboran air dalam kepada pemerintah pusat sebagai langkah penanganan jangka panjang di wilayah yang rawan mengalami kekeringan.

Mengantisipasi dampak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, Pemerintah Kabupaten Dompu sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan melalui Keputusan Bupati Dompu Nomor 100.3.3.2/129/BPBD/2026 tanggal 23 Juni 2026.

Penetapan status siaga darurat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan, termasuk penyaluran bantuan air bersih dan upaya mitigasi guna mengurangi risiko krisis air di wilayah terdampak selama musim kemarau. (ula)

Jadi Langganan Kekeringan, Pemkab Lobar Didoong Siapkan Penanganan Jangka Panjang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Langganan Kekeringan, Pemkab Lobar Didorong Siapkan Penanganan Jangka Panjang
(EKBIS NTB/ist) DISTRIBUSI AIR - Dalam penanganan bencana kekeringan Pemkab masih mengandalkan distribusi air bersih ke daerah terdampak.


Giri Menang (EKBIS NTB) – Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah langganan kekeringan. Pasalnya, daerah ini dilanda bencana kekeringan tiap tahun.

Menyikapi kondisi ini, Pemkab Lobar didorong lebih serius melakukan penanganan jangka panjang. Tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek dengan distribusi air yang dinilai tak menyelesaikan persoalan kekeringan di daerah ini.


Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah. Menurutnya, persoalan kekeringan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ia menilai Pemkab belum maksimal dalam penanganannya.

Terlebih tahun ini, kekeringan lebih parah lagi dampak kemarau panjang akibat El Nino. Hingga saat ini ada 49 dusun telah terdampak krisis air dampak kekeringan.


“Sehingga pemerintah daerah harus betul-betul bisa melakukan mitigasi terhadap bencana dialami masyarakat kita di Lobar uang tiap tahun terjadi (langganan),” tegasnya.


Sejauh ini ia menilai solosi penanganan kekeringan masih jangka pendek, sehingga dinilai tidak efektif dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Salah satunya, rencana pengadaan mobil tangki air, dianggap jangka pendek. Harusnya, Pemkab melakukan upaya jangka panjang dengan menyiapkan infrastruktur pengelolaan air bersih di daerah-daerah yang langganan kekeringan.


Pemkab perlu memprogramkan pembangunan perpipaan dari sumber mata air ke setiap daerah yang kekeringan. Lalu dibangunkan bak penampungan kemudian dihubungkan ke rumah penduduk.

Dalam hal ini Pemkab bisa kerja sama dengan PTAM Giri Menang. Jika penanganan jangka panjang serius dilakukan, barulah kekeringan bisa diatasi.


“Kalau usulkan penambahan armada, apa salahnya itu digunakan untuk infrastruktur jangka panjang,”ujarnya.
Kalau infrastruktur kebutuhan air bersih ini tergangani, maka setiap tahun Pemkab tidak perlu khawatir, karena sudah ada penyelesaiannya.

Tinggal dipikirkan kebutuhan masyarakat yang lainnya. “Ingat air ini menjadi kebutuhan penting masyarakat, jadi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.


Sejauh ini ia melihat penanganan Pemkab masih berkutat pada jangka pendek saja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Seharusnya jika diketahui kekeringan ini bencana tahunan, maka yang ditangani Pemkab adalah masalahnya. Dengan demikian tidak terjadi lagi permasalahan ini secara berkepanjangan.


Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengungkapkan, kendala dalam penanganan bencana ini tidak adanya armada khusus yang dimiliki BPBD untuk distribusi air. BPBD memiliki beberapa armada seperti, truk serbaguna, satu unit pikap Strada dan dua unit pikap Isuzu.


“Itu saja yang kami miliki saat ini. Kalau untuk mobil tangki kami belum punya. Kami sudah mengusulkan bantuan kepada BNPB, namun sampai sekarang belum terealisasi. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak bagi BPBD dalam mendukung penanganan bencana,” katanya.


Menurut Toni, ketiadaan mobil tangki menjadi persoalan yang terus dihadapi BPBD, terutama ketika harus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan maupun bencana lainnya. Meski menghadapi keterbatasan tersebut, bukan menjadi alasan pihaknya tak berupaya maksimal dalam menangani bencana kekeringan.


Berdasarkan data BPBD sementara ini, Daerah yang terdampak kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Hingga saat ini, sebanyak 49 dusun, 11 desa, dan lima kecamatan yang dilanda kekeringan.

Jumlah warga yang terdampak kekeringan ini mencapai 15.427 jiwa. Dalam penanganan kekeringan ini, Pemerintah Kabupaten Lobar masih menetapkan status siaga bencana, belum ditetapkan darurat bencana. (her)

Lotim Siap Hadirkan Kenyamanan Berinvestasi bagi Investor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Siap Hadirkan Kenyamanan Berinvestasi bagi Investor
SENTRA INDUSTRI - Sentra industri Porang di Lombok Timur. Pemerintah Lombok Timur berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan berinvestasi bagi para penanam modal. (EKBIS NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kenyamanan berinvestasi bagi para penanam modal.


Kepala DPMPTSP Lotim, Sosiawan Putraji, menyatakan bahwa faktor kenyamanan merupakan elemen krusial yang menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah.


“Pertama yang dilihat adalah kenyamanan, tidak akan mungkin sebuah investasi dia akan taruh di tempat yang tidak nyaman,” tegas Sosiawan saat ditemui di kantornya belum lama ini.


Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Sosiawan menjelaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia, agen sosial, hingga lapisan masyarakat perlu dipersiapkan secara matang guna memfasilitasi setiap investor yang datang.


Sosiawan menekankan bahwa masing-masing daerah memiliki ciri khas dan kearifan lokal yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan zona dan batasan yang jelas agar investor dapat mengembangkan usahanya tanpa gangguan, namun tetap menjaga nilai-nilai lokal.


“Paradigma kita yang mungkin terlalu afraid, mungkin dia terlalu takut dengan sebuah investasi. Kita harus tanamkan bahwa investasi ini multiplier efeknya luar biasa, tentunya nilai-nilai kearifan lokal juga tidak bisa kita kesampingkan,” ujarnya.


Ia mencontohkan kawasan Kuta yang tetap mempertahankan kearifan lokal—seperti kerbau yang berjalan di pinggir pantai—tanpa harus mensterilkan kawasan secara berlebihan. Menurutnya, kelebihan lokal justru dapat dikelola dalam bingka kenyamanan untuk meyakinkan investor bahwa daerah ini siap terbuka untuk investasi tanpa menggeser masyarakat lokal.

rintah daerah berperan aktif menyiapkan masyarakat dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk memberikan edukasi dan pelatihan.


Ia mencontohkan, jika ada investasi di bidang perhotelan, masyarakat lokal perlu dibekali kemampuan berkomunikasi dengan pengunjung, termasuk kemampuan berbahasa Inggris. Dengan platform media yang masif saat ini, masyarakat dapat belajar banyak hal dengan mudah, namun yang tak kalah penting adalah kesiapan mental dan attitude.


“Mental perlu kesiapan, mental dan attitude kita juga harus kita tetap kedepankan untuk menjamin kelangsungan investasi, itu bakal lebih baik ke depannya,” pungkasnya.


Komitmen Pemerintah Kabupaten Lotim dalam menciptakan iklim investasi yang nyaman mulai menunjukkan hasil positif. Hingga awal Agustus 2026, realisasi investasi di Lotim telah menembus angka Rp2,3 triliun, didominasi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). DPMPTSP Lotim telah menerbitkan 5.196 Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.


Pemerintah daerah optimistis tren investasi akan terus meningkat seiring terbukanya peluang usaha dan kemudahan pelayanan perizinan. Target realisasi investasi pada 2026 ditetapkan sebesar Rp1,25 triliun.

Beberapa sektor strategis mulai dilirik investor, mulai dari pariwisata, industri, hingga kesehatan, dengan proyek besar seperti pengembangan kawasan wisata di Sunut Desa Sekaroh yang masih dalam tahap persiapan. (rus)

Pejabat Loteng Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kilogram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pejabat Loteng Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kilogram
LAYANAN PENUKARAN - Pemkab Loteng bersama Pertamina membuka layanan penukaran tabung elpiji 3 kilogram ke 5 kilogram di halaman kantor Bupati Loteng, Jumat (7/8) pagi. Layanan penukaran ini sebagai tindak lanjut kebijakan larangan pejabat menggunakan elpiji 3 kilogram. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) mengeluarkan instruksi yang melarang para pejabat di daerah ini menggunakan tabung elpiji 3 kilogram. Para pejabat diminta beralih menggunakan elpiji nonsubsidi 5 kilogram ke atas.

Kebijakan tersebut berlaku bagi semua pejabat struktural mulai dari eselon IV hingga II, termasuk pejabat fungsional lingkup Pemkab Loteng.
Sebagai tindak lanjut dari intruksi tersebut, pada Jumat (7/8), Pemkab Loteng bersama Pertamina membuka layanan tukar tambah tabung elpiji 3 kilogram ke tabung elpiji 5 kilogram usai senam pagi di halaman kantor Bupati Loteng.


“Kebijakan ini meneruskan kebijakan dari pusat,” sebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/8) sore.


Penerapaan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini masih berupa imbauan. Di mana masing-masing kepala OPD bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jajaranya di bawahnya.
Sembari berjalan, pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun mekanisme penerapan kebijakan lebih lanjut. Jika nantinya ada pejabat lingkup Pemkab Loteng yang ditemukan tidak patuh terhadap intruksi tersebut, bisa dikenai tindakan tegas.


“Secara bertahap nanti setelah ini akan disusun mekanisme penindakan terhadap pejabat yang tidak patuh,” imbuhnya.
Ia menegaskan, larangan pejabat Loteng menggunakan elpiji 3 kilogram sebagai wujud dukungan untuk optimalisasi penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Karena sesuai aturannya barang subsidi salah satunya elpiji 3 kilogram memang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin.


Sementara aparat sipil Negara (ASN) terutama pejabat struktural tidak masuk dalam kategori penerima subsidi. “Subsidi itu dihajatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan, Pemkab Loteng berkewajiban untuk memastikan subsidi bisa tepat sasaran. Salah satu bentuk dukungan yakni melarang pejabat menggunakan tabung elpiji 3 kilogram,” tegas Lalu Herdan. (kir)

Pemprov NTB Fasilitas Petani Muda Tampil Lewat Sekolah Pertanian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Fasilitas Petani Muda Tampil Lewat Sekolah Pertanian
(Suara NTB/bul) Lalu Mirza

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong regenerasi petani dengan menarik lebih banyak generasi muda masuk ke sektor pertanian. Salah satu strategi yang ditempuh melalui penguatan pendidikan vokasi pertanian.


Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan sektor pertanian membutuhkan tenaga muda yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kemampuan mengembangkan usaha agribisnis.


Karena itu, pendidikan pertanian harus diarahkan lebih dekat dengan dunia usaha dan praktik lapangan. Siswa tidak cukup hanya belajar di kelas, tetapi juga perlu mendapat pengalaman melalui magang, pelatihan dan kerja sama dengan pelaku usaha.
“Supaya mulai dari SDM kita siapkan. Ada kerja sama, magang, pelatihan dan sebagainya. Ketika tamat, anak-anak ini sudah punya modal untuk mencari pekerjaan,” kata Mirza.


Menurutnya, lulusan sekolah pertanian tidak harus berorientasi menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka justru perlu dibekali kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui sektor agribisnis.
“Pikiran orang kalau sekolah orientasinya pasti PNS. Itu boleh, tetapi harus punya modal lain. Kalau kita fokuskan ke agribisnis, tamat sekolah mereka punya ilmu, bukan hanya teori, tetapi praktik,” ujarnya.


Mirza mengatakan regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak karena mayoritas petani saat ini berusia relatif tua. Kehadiran generasi muda diharapkan dapat menggantikan petani senior sekaligus membawa pertanian NTB ke arah yang lebih modern. Ia menilai modernisasi pertanian tidak bisa dipisahkan dari pendidikan.


“Petani milenial ini kita dorong untuk menggantikan yang sudah tua. Pertanian sekarang sudah mengarah ke modernisasi, jadi harus bertransformasi,” katanya.
. Karena itu, Pemprov NTB juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Salah satunya dengan menghadirkan perguruan tinggi dari luar NTB untuk melihat langsung potensi pertanian daerah. Kerja sama diharapkan tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengembangan komoditas.
“Kalau tidak masuk melalui lembaga pendidikan, susah. Makanya lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian kami tarik ke sini,” ujarnya.


Di tengah kekhawatiran soal minimnya minat generasi muda menjadi petani, Mirza justru melihat peluang dari tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di bidang pertanian.
Ia menyebut jumlah pendaftar di SMK PP Negeri Mataram setiap tahun tidak pernah berada di bawah 100 siswa. Kondisi tersebut menunjukkan pendidikan pertanian masih memiliki daya tarik.


“Kalau melihat tren siswa yang mendaftar di SMK PP, itu tidak pernah di bawah 100 setiap tahun. Artinya, minat masyarakat terhadap sekolah pertanian masih tinggi,” katanya.


Menurut Mirza, lulusan sekolah pertanian juga memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pemprov NTB sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah universitas untuk membuka akses pendidikan lanjutan bagi lulusan SMK PP.


Langkah itu dinilai penting agar siswa memiliki jenjang pendidikan yang lebih jelas sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian NTB.


Mirza mengatakan peluang sektor pertanian NTB masih sangat besar. Hal itu pula yang membuat sejumlah lembaga pendidikan dari luar daerah mulai melirik NTB untuk pengembangan pendidikan dan penelitian pertanian.


Ia menyebut komoditas pertanian NTB masih memiliki prospek yang baik dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi modal untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian. (bul)

Keberpihakan Bupati/Wali Kota untuk Pariwisata NTB Masih Rendah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Keberpihakan Bupati/Wali Kota untuk Pariwisata NTB Masih Rendah
(Suara NTB/bul) WISATAWAN - Wisatawan mancanegara tetap ramai berwisata di Pulau Lombok

Mataram (EKBIS NTB) –Pengembangan sektor pariwisata di NTB dianggap belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah kabupaten/kota. Salah satu indikatornya terlihat dari masih minimnya alokasi anggaran untuk infrastruktur dan pemeliharaan destinasi wisata.


Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan pemerintah kabupaten/kota seharusnya lebih serius mengalokasikan anggaran untuk sektor pariwisata. Terlebih, daerah juga memperoleh pendapatan dari aktivitas ini.
“Kurang maksimal keberpihakan anggaran daerah, khususnya kabupaten/kota. Daerah yang menerima pajak dan pendapatan dari sektor pariwisata seharusnya lebih berpihak,” kata Sahlan.


Menurutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi persoalan saat ini. Kondisi fiskal daerah yang minim berdampak langsung terhadap pemeliharaan destinasi dan fasilitas wisata.


Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur destinasi menurun.
Pemerintah daerah, kata Sahlan, perlu mencari sumber pembiayaan lain dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta.


“Bagaimana mengantisipasi semuanya supaya infrastruktur ini tetap terlaksana dengan mencari sumber-sumber lain,” ujarnya.
Sahlan menilai persoalan lain dalam pengembangan pariwisata daerah adalah pola pikir yang masih menginginkan hasil cepat.
Padahal, pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan investasi dan pembangunan jangka panjang. Destinasi yang saat ini berkembang, menurutnya, tidak dibangun dalam waktu singkat.


“Persoalan mendasarnya adalah semua ingin hasil instan. Pariwisata itu tidak bisa menghasilkan secara instan. Perlu investasi jangka panjang untuk mendapatkan manfaat yang panjang,” katanya.
Ia mencontohkan Gili Trawangan yang kini menjadi salah satu destinasi unggulan NTB. Destinasi tersebut tidak tumbuh begitu saja, tetapi melalui proses panjang dan berbagai tantangan.


Hal serupa juga terjadi di Bali maupun destinasi lain yang kini telah dikenal luas.
elain persoalan anggaran, masalah sampah menjadi pekerjaan rumah besar sektor pariwisata NTB. Kasus sampah di kawasan Rinjani bahkan telah menjadi perhatian wisatawan mancanegara.


Sahlan menyebut adanya wisatawan mancanegara yang sampai menangis di medsos, melihat kondisi sampah di kawasan wisata Rinjani. Menurutnya, hal itu harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan koreksi.


Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui konsep atau wacana. Pemerintah harus melakukan langkah mitigasi secara faktual, komprehensif dan terukur.


Pemerintah daerah, lanjut Sahlan, dapat memberikan dukungan melalui regulasi yang jelas. Desa dan masyarakat perlu diberi ruang untuk mengatur mekanisme pengelolaan pariwisatanya.
Sahlan mengatakan BPPD NTB sebelumnya telah melakukan roadshow ke sejumlah kabupaten/kota. Kegiatan itu salah satunya untuk mengingatkan pemerintah daerah mengenai pentingnya pembangunan sektor pariwisata.


BPPD juga menyampaikan konsep pariwisata yang diinginkan Gubernur NTB serta mendorong kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan BPPD NTB. (bul)

Sumber Pendapatan bagi Masyarakat, Menanam Kurma Secara Masif Bisa Jadi Penahan Erosi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sumber Pendapatan bagi Masyarakat, Menanam Kurma Secara Masif Bisa Jadi Penahan Erosi
(Suara NTB/bul) KURMA - Kurma ukhuwah datu yang ditanam masyarakat di KLU

Mataram (EKBIS NTB) – Tanaman kurma di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dikembangkan tidak hanya untuk menghasilkan buah. Kurma juga dinilai berpotensi menjadi tanaman konservasi di kawasan lereng sekaligus sumber pendapatan baru bagi masyarakat.


Pelopor Kurma Ukhwah Datu Nusantara, Wak Dollah atau Arif Munandar, mengatakan kurma yang ditanam dari biji dapat diarahkan untuk menghasilkan nira. Karena itu, jenis kurma tersebut lebih cocok ditanam di kawasan perbukitan atau lahan miring.


“Kalau yang ditanam dari biji, kita prioritaskan untuk nira. Ini bisa diarahkan ke lahan-lahan yang memiliki kemiringan,” kata Wak Dollah kepada Suara NTB, Jumat, 7 Agustus 2026.


Menurutnya, kurma memiliki sistem perakaran yang dapat tumbuh jauh ke dalam tanah. Kondisi ini berpotensi membantu menahan tanah dan mengurangi erosi di kawasan lereng. Ia menyebut akar kurma bisa mencapai kedalaman sekitar 15-25 meter.


“Tidak mungkin menahan banjir bandang 100 persen karena itu pekerjaan Tuhan. Tetapi setidaknya jangan kita biarkan lahan-lahan itu begitu saja,” ujarnya.
Kurma, lanjutnya, bisa ditanam berjajar di pinggir lahan pertanian dengan jarak sekitar 25 meter. Tanaman ini juga dapat ditanam berdampingan dengan tanaman pangan seperti jagung.


“Kurma tidak musuhan dengan jagung. Kalau musuhan dengan jagung, pasti dicabut masyarakat,” katanya.
Selain fungsi lingkungan, kurma juga menawarkan potensi ekonomi melalui penyadapan nira.


Dari uji coba yang dilakukan, satu pohon kurma bisa menghasilkan sekitar 7 liter nira dalam sekali penyadapan. Penyadapan tidak dilakukan setiap hari agar pohon tetap terjaga. Jika dalam sebulan penyadapan dilakukan sekitar 10 hari, satu pohon diperkirakan menghasilkan sekitar 70 liter nira.


Dengan asumsi harga Rp10 ribu per liter, nilainya mencapai sekitar Rp700 ribu per pohon per bulan. Jika satu keluarga mengelola 10 pohon, secara hitungan sederhana potensinya mencapai sekitar Rp7 juta per bulan.


“Tidak usah kita pakai harga seperti di Malaysia. Kita anggap saja Rp10 ribu per liter. Kalau 70 liter, berarti Rp700 ribu satu pohon dalam satu bulan,” jelasnya.
Nira tersebut juga bisa diolah lebih lanjut menjadi gula kurma, cuka kurma dan produk turunan lainnya.

Uji coba penyadapankurma saat ini telah dilakukan di Gondang, Lombok Utara.
Wak Dollah meyakini kurma bisa dikembangkan lebih luas di NTB. Ia menyebut kajian yang melibatkan BRIN dan King Saud University menunjukkan NTB memiliki kondisi yang cocok untuk tanaman kurma.


Selain NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dinilai memiliki karakter lingkungan yang mendukung. Kondisi tanah, iklim dan perbedaan suhu siang-malam menjadi sejumlah faktor yang disebut mendukung pertumbuhan kurma.


Pengembangan Kurma Ukhwah Datu Nusantara saat ini masih dalam tahap awal. Wak Dollah menyebut terdapat sekitar 500 pohon yang dikembangkan dalam lima klaster uji coba.


Sementara tanaman kurma yang ditanam masyarakat secara mandiri di rumah maupun kebun belum terdata secara pasti. Ia berharap pemerintah dapat mendorong pengembangan kurma sebagai bagian dari program ekonomi sekaligus konservasi lingkungan. (bul)

1...129130131...1,071Halaman 130 dari 1,071