Monday, April 27, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 130

Wabup Serahkan Bantuan Baznas untuk Korban Banjir Bandang dan TPQ di Mamben Lauk

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Lotim. H. Moh Edwin Hadiwijaya menyerahkan bantuan dari Baznas Lotim secara simbolis kepada korban banjir di Mamben Lauq, Selasa kemarin. (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai wujud kepedulian dan respons cepat terhadap musibah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan dana pembinaan untuk Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Desa Mamben Lauk. Acara penyerahan berlangsung pada Selasa 21 Oktober 2025 di Kantor Desa setempat.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program responsif BAZNAS ini dihadiri dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Kehadiran Wabup menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana yang menimpa warga beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyaluran bantuan sosial kemanusiaan oleh BAZNAS Lotim. Ia menjelaskan bahwa sumber dana bantuan ini murni berasal dari masyarakat yang membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui lembaga resmi tersebut.

“Mohon dukungan Bapak dan Ibu untuk mendukung kita di BAZNAS, untuk menyuarakan dan menyiarkan agar membayar zakatnya melalui BAZNAS. Karena dana yang terkumpul nanti akan kembali ke desa untuk kesejahteraan masyarakat,” ajak Edwin Hadiwijaya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Lombok Timur, Muhammad Kamli, dalam laporannya menekankan bahwa penyaluran bantuan ini memiliki makna ganda. Selain sebagai bentuk syiar, kegiatan ini juga merupakan komitmen lembaganya untuk menyalurkan dana umat tepat sasaran, sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (asnaf), serta wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Ini adalah bukti nyata bahwa dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat, disalurkan kembali untuk kemaslahatan umat, baik untuk penanganan darurat bencana maupun pembinaan generasi muda,” ujar Kamli.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari 40 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang. Tidak hanya itu, BAZNAS Lotim juga memberikan bantuan dana pembinaan untuk beberapa TPQ di wilayah sekitar, sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan agama bagi generasi muda.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III BAZNAS Lotim, beserta Kepala Desa (Kades) Mamben Lauk dan Kades Tembeng Putik, yang semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan penyaluran bantuan ini. (rus)

Dompu Milik Bersama, Bupati Ajak Bahu-membahu Membangun Dompu dengan Aman

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menandatangai komitmen bersama dengan dunia usaha di Kabupaten Dompu dalam pengembangan Masyarakat Dompu pada peluncuran inovasi Dompu Juang dan Kompak Dompu, Senin 20 Oktober 2025 lalu.(ekbis NTB/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE mengungkapkan banyak persoalan di daerah dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi semua elemen, karena Dompu bukan hanya milik satu dua kelompok, tapi milik bersama.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu saat melaunching Inovasi Dompu Juang dan Kompak Dompu di aula Pendopo Bupati, Senin (20/10/2025) siang. Kegiatan ini dihadiri banyak tokoh lintas agama, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Dompu.

“Persoalan demi persoalan yang begitu banyak kami (Pemda) hadapi, tolong ringankan. Jangan sampai ini bertumpu pada pundak kami. Kami tidak kuasa untuk menanggung ini semua. Mari kita semua. Saya mengajak kepada kita semua untuk saling berbagi tanggungjawab tugas ini, karena Dompu ini milik kita bersama, harus kita cintai bersama,” ajak Bupati.

Bupati yakin, para tokoh memiliki legitimasi dari masyarakat, sehingga setiap kalimat yang disampaikan memiliki makna dalam kehidupan untuk mewujudkan rasa aman dan kondusifitas daerah.

Saat ini, lanjut Bupati, Kabupaten Dompu menghadapi keterbatasan fiskal dan ini bisa memicu dinamika sosial. Sehingga akan menghambat ruang investasi di daerah. Sementara daerah ini tidak mungkin maju dan berkembang tampa adanya pelibatan investasi yang akan mengelola setiap potensi daerah.

“Kita punya banyak sumber daya alam yang terkandung dalam tanah dan tumbuh di atas tanah. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengelola itu. Kita sangat berharap pihak ketiga, dalam hal ini investor untuk datang dan hadir sama-sama mengelola untuk membangun Dompu ini,” harapnya.

Investor, kata Bambang, hanya membutuhkan rasa aman dan kepastian dalam berusaha. PT Sumbawa Timur Mining (STM) pengelola izin eksplorasi mineral di wilayah Hu’u sering didemo. Jika tidak banyak investasi yang dikeluarkan, sudah kabur dari dulu.

Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus. Keragaman etnis, budaya, dan agama yang dimiliki Dompu, harus menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu terjadi bila ada kearifan dan kebijaksanaan dalam menyatukan. Ketika mulai tersulut, harus cepat ambil bagian menyikapi tanpa menunggu perintah.

“Saya butuh dukungan, saya butuh digandeng, saya butuh dipayungi, saya butuh dinasehati, diarahkan,” kata Bambang.

Bambang mengaku, akibat tindakan anarkis terhadap STM pada Oktober 2024 lalu membuat pemilik Hotel Aston Mataram yang berencana membangun hotel berbintang di Lakey Hu’u mengurungkan niatnya. Padahal dirinya bersama Kajari sudah membujuknya berulang kali. “Ini berarti, kita tidak akan maju-maju selama ruang investasi kita tidak dikasih rasa nyaman dan lain-lain,” ingatnya.

Kondisi ini yang mendukung pelaksanaan Festival Lakey tahun 2025. Tujuannya, ingin menegaskan pada dunia luar bahwa Dompu aman dan kondusif. Kendati event itu melibatkan puluhan ribuan orang, tapi tidak ada insiden keamanan. “Ayo datang investasi di daerah kami. Daerah kami baik-baik saja, aman-aman saja. Itu satu pesan yang ingin kami sampaikan ke dunia luar,” katanya. (ula)

Sumbawa Masih Butuh 16.897 Metrik Ton Elpiji 3 Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
Budi Prasetiyo(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih membutuhkan sebanyak 16.897 metrik ton (MT) gas elpiji 3 kilogram dari kuota yang diberikan saat ini sebesar 3.865.333 tabung. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan di masyarakat.

“Total kebutuhan berdasarkan data rumah tangga dan pelaku UMKM sebanyak 5.632.236 tabung, tetapi yang baru dipenuhi 3.865.333. Artinya kita masih kekurangan sebanyak 1.766.903 tabung,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Dr. H. Budi Prasetiyo, kepada wartawan, Selasa 21 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, selain tambahan kuota, realisasi atas kouta yang diberikan pemerintah juga belum sepenuhnya terealisasi. Bahkan berdasarkan data dari agen di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, yang sudah terealisasi dari kuota tersebut sebesar 59,68 persen atau sekitar 2.306.640 tabung.

“Total yang belum tersalurkan sesuai kuota yang diberikan sebanyak 1.558.693 tabung dari kuota yang diberikan. Kami berharap bisa terpenuhi hingga akhir tahun ke depan,” ucapnya.

Selain bersurat, pemerintah bersama dengan pimpinan daerah (Bupati) juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut atas surat yang dilayangkan sebelumnya. Hal tersebut dianggap penting dilakukan, karena kebutuhan akan gas elpiji 3 kilogram ini dianggap sangat mendesak bagi masyarakat.

“Bupati rencananya tidak hanya akan mengirimkan surat saja melainkan berkunjung langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan harapan apa yang menjadi hajat pemerintah bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Pemerintah juga akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas tersebut.

“Sudah ada satu agen yang kita tutup karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga sudah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan terhadap PNS, TNI/ Polri dan BUMN/ BUMD untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Karena gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM.

“Kami sudah terbitkan surat edaran terkait peruntukan gas elpiji 3 kilogram ini dan kami berharap bisa dipatuhi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nanti,” tukasnya. (ils)

Alih Fungsi Lahan di Bendungan Beringin Sila Capai 50 Hektare

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan hutan di areal Bendungan Beringin Sila yang mulai beralih fungsi untuk tanaman jagung. (ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Puncak Ngengas Brang Rea mencatat total luas lahan yang beralih fungsi untuk tanaman jagung di lokasi Bendungan Beringin Sila mencapai 50 hektare. Kondisi itu akan menjadi atensi pihak BKPH Puncak Ngengas Brang Rea.

“Kalau di Beringin Sila yang terbuka sekitar 50 hektare untuk tanaman jagung di sebelah kiri. Sisanya berada di luar kawasan hutan,” kata Kepala BKPH Puncak Ngengas Brang Rea, Sirajudin kepada Suara NTB, melalui sambungan telepon, Selasa 21 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, pemerintah pun saat ini sudah menyiapkan opsi untuk penanganan lebih lanjut terhadap areal kawasan hutan yang terbuka. Salah satunya dengan upaya penanaman kembali dengan pohon keras dengan harapan kerusakan hutan bisa ditekan.

“Yang terbuka itu dirambah oleh masyarakat untuk tanaman jagung. Kami juga akan melakukan upaya persuasif kepada masyarakat dan penanaman kembali,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik secara keseluruhan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan BKPH Puncak Ngengas Brang Rea masih dalam kategori hijau. Meskipun ada beberapa titik yang mulai kritis terutama kaitannya dengan alih fungsi lahan untuk tanaman jagung.

“Masih dalam kondisi amanlah untuk wilayah kawasan hutan kita dan masih banyak yang utuh untuk fungsi kawasan hutan nya. Kami juga akan tetap memberikan atensi khusus,” ungkapnya.

Ia pun turut mengapresiasi terbentuknya satgas pengamanan hutan yang dilakukan Pemkab Sumbawa. Satgas ini menjadikan pengamanan hutan tidak hanya dilakukan oleh BKPH melainkan bekerjasama dengan pemerintah dengan harapan pengamanan hutan bisa lebih maksimal.

“Alhamdulillah keberadaan satgas ini sangat membantu kami, karena kecamatan juga ikut bergerak untuk melakukan pengamanan sehingga lahan kritis bisa diselamatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada beberapa kawasan hutan yang dianggap sangat rawan terjadi perambahan terutama untuk tanaman jagung. Namun, dengan pola komunikasi yang baik dan upaya pembinaan hal yang tidak diinginkan bisa ditekan.

“Kawasan yang masih rawan tetep menjadi atensi kami supaya tidak terjadi perambahan. Patroli rutin juga terus kami lakukan di samping upaya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turut menyoroti kerusakan hutan yang terjadi di kawasan Bendungan Beringin Sila. Ia pun berharap agar masyarakat untuk tidak melakukan penamaan jagung di dekat kawasan Bendungan karena akan mengakibatkan sedimentasi.

“Kami berharap agar aset yang sudah dibangun ini bisa dijaga dan dirawat termasuk hutannya. Karena jika hutan rusak sedimentasi di Bendungan akan tinggi sehingga air yang tertampung tidak maksimal dan masyarakat yang paling dirugikan nantinya,” tukasnya. (ils)

Registrasi Tunggu APBD Perubahan 2025, DKP3 Optimis Status Lahan Tak Hambat Penjualan Koperasi BGL

By
ekbisntb.com
-
0
Koperasi porang Berkah Gumi Lombok (BGl) didampingi Pembina Porang, Suwardji, (kiri) usai penandatanganan MoU dengan Pabrik PT. SPR belum lama ini. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Registrasi lahan porang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Pemprov NTB masih menunggu kepastian alokasi anggaran perubahan 2025. DKP3 berharap, usulan dana Rp 100 juta untuk pendataan dan pendampingan Tim Provinsi, terealisasi sehingga syarat registrasi lahan tak menghambat proses jual beli porang milik petani kepada perusahaan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., Selasa 21 Oktober 2025. Ia menjelaskan, pihaknya akan langsung memproses registrasi manakala anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD dalam hearing dengan Koperasi (Porang) BGL beberapa waktu lalu, tersedia pada APBD Perubahan.

“Kita sudah hasilkan kesepakatan atas dasar hearing koperasi porang dengan DPRD kemarin, registrasi lahan ini kita kawal bersama. Kita sudah usulkan Rp 100 juta, mudahan bisa dipenuhi oleh TAPD,” ujar Tresnahadi.

Dirinya optimis, status lahan yang nantinya diregistrasi tidak akan menghambat proses transaksi hasil produksi porang petani. Mengingat tidak hanya eksekutif, DPRD juga memberi dukungan kuat bagi keberlangsungan ekonomi dari budidaya porang yang sudah dikembangkan secara massif oleh petani.

“Registrasi lahan menjadi kewenangan provinsi. Tugas kabupaten adalah mendampingi Tim Provinsi saat  turun ke lapangan.  Insyaallah, registrasi ini tidak jadi hambatan. Kita optimis bisa cepat dilakukan di anggaran perubahan ini,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Koperasi Porang BGL, Putra Anom, menegaskan pihaknya sudah menjalin kesepakatan (MoU) jual beli porang tahun 2026 dengan PT. SPR, yang beroperasi di Lombok Timur. Kapasitas suplai bahan baku porang yang disepakati adalah sebanyak 2.000 ton atau 2.000.000 kilogram. Hanya saja kata dia, kerja sama BGL dengan PT. SPR masih harus diikuti oleh persyaratan yaitu rekomendasi pengajuan sertifikasi lahan petani.

“Kami di Koperasi BGL masih menunggu langkah Pemda melalui DKP3 untuk mendata dan memproses sertifikasi lahan ke Dinas Provinsi ,” ujarnya.

Anom menegaskan, persyaratan di perjanjian kerja sama masih bisa menyusul seperti sertifikasi lahan petani. Idealnya syarat ini sudah terselesaikan karena sejak 2018, persoalan ini sudah disuarakan oleh BGL. Terlebih lagi, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan Himbauan dan aturan, dimana semua komoditas pertanian di Indonesia yang menjadi komoditas ekspor wajib disertai sertifikasi  lahan petani.  (ari)

Hotel Harus Berinovasi

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Istiningsih(ekbis NTB/dok)

MARAKNYA penyelenggaraan berbagai event berskala lokal, nasional hingga internasional dalam beberapa bulan terakhir berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel di Kota Mataram. Sebagai ibu kota Provinsi NTB, Kota Mataram dinilai memiliki fasilitas akomodasi yang memadai, menjadikannya lokasi favorit bagi para tamu dan wisatawan untuk menginap.

“Kita lihat sendiri beberapa waktu terakhir, banyak sekali event yang skalanya besar. Mulai dari event kota, provinsi, hingga nasional seperti MotoGP, semuanya berdampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa 21 Oktober 2025

Ia menambahkan, letak geografis Mataram yang strategis sebagai pintu gerbang pariwisata NTB, menjadikan kota ini kerap menjadi pilihan utama tempat menginap. Apalagi, fasilitas hotel yang tersedia cukup beragam dan representatif untuk menunjang berbagai kebutuhan tamu dari luar daerah maupun luar negeri.

“Secara logika, saat banyak event berlangsung, tentu hunian hotel meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel,” ungkap Isti.

Pemerintah Kota Mataram sendiri menaruh harapan besar terhadap geliat sektor pariwisata dan event-event besar untuk mempercepat pencapaian target PAD. Saat gelaran MotoGP Mandalika misalnya, hampir seluruh hotel di Mataram dilaporkan mengalami full booking, menunjukkan tingginya daya tarik kota ini di mata wisatawan.

Selain sebagai tempat menginap, banyak wisatawan juga memanfaatkan momen tersebut untuk menjelajahi keindahan Pulau Lombok, yang dikenal dengan panorama alam yang memukau seperti pantai-pantai eksotis dan wisata budaya yang unik.

Namun demikian, orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku industri perhotelan dengan pihak lain seperti penyelenggara pariwisata dan agen perjalanan. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan paket-paket wisata yang menarik dan terintegrasi.

“Hotel-hotel di Mataram harus mulai berinovasi. Bisa lewat kerja sama dengan penyelenggara pariwisata atau travel agent. Apalagi asosiasi perhotelan dan penyelenggara wisata sudah ada, tinggal dimaksimalkan sinerginya,” jelasnya.

Travel agent, lanjut Isti, memiliki jaringan promosi yang tidak hanya terbatas di dalam negeri, melainkan juga ke luar negeri. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Kota Mataram.

“Banyak dari mereka sudah punya paket wisata lengkap: tiga hari dua malam, lengkap dengan akomodasi dan kunjungan destinasi. Kerja sama semacam ini bisa mendorong sektor pariwisata Mataram lebih maju,” katanya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, agen perjalanan, dan komunitas pariwisata lainnya, Mataram diyakini mampu mengoptimalkan potensi wisatanya. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, hal ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal dan pencapaian target PAD dari sektor pariwisata. (fit)

Relaksasi Ekspor Konsentrat, Dewan Optimis 2026 Pertumbuhan Ekonomi NTB Kembali “Rebound” 

By
ekbisntb.com
-
0
Sambirang Ahmadi(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi NTB mengapresiasi langkah cepat dan efektif Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal untuk melobi pemerintah pusat terkait dengan relaksasi ekspor konsentrat. Sehingga tidak butuh waktu lama, pemerintah pusat memberikan izin kelonggaran untuk ekspor konsentrat.

“Ya alhamdulillah, kami mengapresiasi Pak Gubernur yang sudah berupaya maksimal. Memang kami mendorong beliau mengkapitalisasi kekuatan jaringan dan lobi-lobi di pusat untuk NTB Makmur Mendunia,” ujar Sambirang.

Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tersebut tentu akan sangat dirasakan manfaatnya untuk pemerintah daerah. Terutama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah yang belakangan ini mengalami penurunan drastis.

“Jika benar izin ekspor barang mentah (material konsentrat AMNT) disetujui pusat, maka ada secercah harapan untuk rebound pertumbuhan ekonomi NTB tahun depan,” ujarnya.

Menurut dia, info tersebut menjadi kabar baik. Karena dinilai akan memberikan dampak yang sangat baik bagi daerah dan perekonomian NTB. Karena berkaitan pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemprov NTB.

“Daerah bisa bernafas lega. Karena DBH-nya akan nambah atau setidak-tidaknya tidak turun. Tapi mungkin ada penyesuaian pendapatan di APBD Perubahan 2026,” kata Sambirang Ahmadi.

Diketahui sebelumnya bahwa penghentian ekspor konsentrat dari PT AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat bisa berdampak serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun 2026.

Pemprov NTB terancam kehilangan DBH sebesar Rp 200 miliar. Baik DBH dari keuntungan bersih maupun DBH sumber daya alam dari royalti maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Hampir setiap tahun APBD NTB selalu terdongkrak dari perolehan DBH. Pada tahun anggaran 2024, misalnya, DBH yang mengucur ke NTB mencapai Rp383 miliar. Itu berasal dari DBH keuntungan bersih.

Pada APBD 2025, perolehan DBH turun menjadi Rp290 miliar. Perolehannya sangat tergantung pada volume produksi konsentrat yang bisa dijual ke luar negeri. Rumusnya, dari hasil keuntungan ekspor, 10 persen masuk ke negara. Dimana 6 persen diantaranya mengucur ke provinsi.

“Jadi semakin besar keuntungan perusahaan, maka keuntungan bersih semakin besar dana bagi hasil yang diperoleh daerah. Makanya kami di legislatif ikut mendorong ke pemerintah pusat agar memberikan relaksasi ekspor,” ungkapnya. (ndi)

Sambut Hari Listrik Nasional ke-80, PLN Nyalakan Listrik untuk 136 Warga Tidak Mampu melalui Program “Light Up The Dream”

By
ekbisntb.com
-
0
PT PLN (Persero) UIW NTB kembali menyalakan harapan bagi masyarakat kurang mampu melalui program LUTD.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) kembali menyalakan harapan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Light Up The Dream (LUTD).

Sebanyak 136 warga di seluruh NTB kini telah menikmati listrik, bersamaan dengan penyalaan serentak 8.000 sambungan di seluruh Indonesia pada Selasa 21 Oktober 2025.

Penyalaan serentak ini dilakukan secara hybrid terhubung dengan PLN Pusat dan disaksikan oleh jajaran Direksi PLN. Di NTB, kegiatan dilakukan secara simbolis di beberapa lokasi antara lain Mataram, Selaparang, Bima, dan Sumbawa, dengan total penerima manfaat masing-masing 40 orang di Mataram, 36 orang di Selaparang, 40 orang di Bima, dan 20 orang di Sumbawa.

Program LUTD merupakan inisiatif sosial pegawai PLN berupa penyambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu yang belum memiliki listrik. Melalui donasi sukarela pegawai, program ini telah menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial PLN terhadap masyarakat dan upaya pemerataan energi di seluruh pelosok negeri.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan Light Up The Dream bukan sekadar menyalakan lampu, tetapi menyalakan harapan. “Kami ingin memastikan setiap rumah, tanpa terkecuali, bisa merasakan manfaat listrik. Listrik membuka peluang bagi keluarga untuk hidup lebih produktif dan sejahtera,” ungkap Sri.

Sri Heny menambahkan, penyalaan serentak di NTB menjadi wujud komitmen PLN untuk terus menghadirkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau.

“Kami percaya bahwa energi listrik tidak hanya menghidupkan cahaya, tapi juga menghidupkan semangat, usaha, dan pendidikan. Melalui program ini, kami ingin masyarakat NTB semakin maju dan mandiri,” tambahnya.

Program LUTD terbukti memberikan dampak sosial yang signifikan. Banyak penerima manfaat yang kini bisa menjalankan aktivitas ekonomi rumahan seperti menjahit, menenun, dan berjualan makanan, serta anak-anak yang dapat belajar dengan penerangan memadai. Salah satunya adalah Ibu Ahim (84 tahun), warga Desa Gerung, Lombok Barat, yang selama ini hidup dengan listrik mengalir dari tetangga.

“Selama ini rumah belum berlistrik. Masih ngalir dari tetangga. Sekarang saya bisa menyalakan lampu, dan memasak nasi. Terima kasih PLN sudah peduli sama orang kecil seperti saya,” ungkap Ibu Ahim dengan haru.

Dalam kesempatan yang sama, PLN UIW NTB juga menyalurkan bantuan sosial melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN NTB kepada 35 warga penerima manfaat di sekitar lokasi kegiatan. Bantuan ini berupa paket kebutuhan pokok dan dukungan bagi warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian insan PLN terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat berbagi PLN dalam memperingati Hari Listrik Nasional, tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga menyalakan kepedulian sosial.

“Kami percaya, cahaya yang paling terang bukan hanya berasal dari listrik yang menyala, tetapi dari hati yang tulus untuk berbagi. Itulah semangat kami di PLN—menyalakan mimpi, menerangi kehidupan,” tutup Sri. (bul)

Disperin Tegaskan Kesiapan NTB Jadi Poros Industri Halal Timur Indonesia

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Nuryanti foto Bersama pada kegiatan Seminar Industri Halal pada kegiatan Grand Boss (Business Opportunity Success Seminar) yang digelar oleh Halal Network International (HNI) di Balai Guru Penggerak NTB.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, S.E., M.E., menjadi narasumber dalam Seminar Industri Halal pada kegiatan Grand Boss (Business Opportunity Success Seminar) yang digelar oleh Halal Network International (HNI) di Balai Guru Penggerak NTB.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Dinas Perindustrian NTB untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan industri halal berbasis agromaritim. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang tengah fokus memperkuat hilirisasi ekonomi non-tambang.

Dalam paparannya, Nuryanti menegaskan bahwa produk halal kini bukan hanya kebutuhan umat Islam, tetapi telah menjadi lifestyle global dengan pasar yang sangat besar. Ironisnya, kata dia, sebagian besar produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Prancis.

“Selama tujuh tahun kami membina industri halal di NTB, fokusnya masih banyak di tahap sertifikasi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan pasar dan mampu memenuhi kebutuhannya. Di sinilah pentingnya kemitraan dengan perusahaan seperti HNI yang sudah mandiri dalam produksi, distribusi, hingga jejaring pemasaran,” jelas Nuryanti.

Ia menilai kolaborasi dengan HNI sangat potensial, terutama dalam memperkuat rantai pasok industri halal berbasis agromaritim. Potensi itu mencakup pemanfaatan bahan baku lokal seperti minyak kelapa, gula aren, kopi, rempah-rempah, dan tanaman obat—komoditas unggulan yang banyak dihasilkan dari sektor pertanian dan kelautan NTB.

“Bahan baku agromaritim NTB punya peluang besar untuk masuk ke industri halal nasional dan global. Kami ingin agar IKM dan UMKM lokal tidak hanya menjual produk jadi, tetapi juga bisa menjadi pemasok bahan baku berstandar halal,” ujarnya.

Selain memperkuat rantai pasok, Nuryanti menyebut kemitraan dengan HNI dapat memperluas akses pasar bagi pelaku IKM NTB. Melalui platform digital HalMall milik HNI, produk lokal berpeluang dipasarkan ke jutaan pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri.

“Kami akan dampingi pelaku IKM agar memenuhi standar industri, sekaligus memanfaatkan jejaring HNI untuk memperluas pasar produk NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Couple Leader HNI, Nurhayati Abbas, LCED, menyambut baik langkah Dinas Perindustrian NTB. Ia menilai NTB memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya muslim dan kaya akan bahan baku alami.

“HNI selalu membuka peluang kolaborasi, baik dalam suplai bahan baku maupun perluasan pasar produk halal di NTB. Kami siap bermitra jika kualitas bahan bakunya memenuhi standar industri HNI,” kata Nurhayati.

Senada, Corporate Speaker HNI, Feisa Medlar, LCED, menambahkan bahwa kerja sama ini bisa menjadi gerakan bersama dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

“Melalui sistem Pakai, Cerita, Ajak (PCA), siapa pun bisa berpartisipasi tanpa modal besar. HNI hadir untuk memperkuat jejaring usaha masyarakat berbasis halal,” ujarnya.

Dengan sinergi antara Dinas Perindustrian NTB dan HNI, diharapkan NTB mampu memperkuat ekosistem industri halal berbasis agromaritim yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi ekspor. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadikan NTB sebagai poros industri halal kawasan timur Indonesia. (bul)

Dishub Mataram Catat 48 Titik Parkir Baru, Potensi PAD Capai Rp13,5 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan di Jalan Mahoni, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, pada Selasa 21 Oktober 2025. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik parkir baru. (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) –Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat sebanyak 48 titik baru lahan parkir telah didata dan dimasukkan ke dalam sistem monitoring parkir hingga September 2025. Keberadaan titik-titik baru ini diperkirakan akan mendongkrak potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, yang sebelumnya dipatok Rp12,7 miliar menjadi sekitar Rp13,5 miliar.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, meskipun potensi kenaikan sudah terlihat. Realisasi PAD dari retribusi parkir hingga saat ini masih berada di angka sekitar Rp8 miliar dari total target Rp18 miliar tahun ini.

“Secara capaian memang masih jauh dari target. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar Rp500 juta per bulan,” ungkapnya, Selasa 21 Oktober 2025.

Menurutnya, peningkatan yang cukup signifikan ini tidak terlalu tampak secara persentase karena target retribusi parkir tahun 2025 dinaikkan dari Rp15 miliar menjadi Rp18 miliar. Dengan demikian, walaupun nominal capaian meningkat, persentase pencapaian terlihat stagnan.

Mantan Camat Selaparang ini juga menegaskan bahwa penambahan titik parkir baru tidak bisa serta-merta langsung diaktifkan dalam sistem monitoring Dishub. Pihaknya tetap melakukan observasi dan kajian lapangan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut memiliki mobilitas kendaraan yang cukup dan layak dijadikan area retribusi parkir.

“Kita tidak ingin menetapkan titik parkir baru tapi ternyata lokasi tersebut sepi kendaraan. Itu bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan dan capaian PAD,” tegasnya.

Penentuan titik parkir dilakukan secara bertahap dan berbasis pada analisis potensi lalu lintas serta kebutuhan warga di kawasan tersebut. Jika lokasi sudah dinilai beroperasi dengan baik dan stabil, barulah ditetapkan sebagai titik parkir resmi yang terdaftar dalam sistem.

Meskipun capaian retribusi hingga saat ini baru menyentuh Rp8 miliar, Dishub tetap optimistis target Rp18 miliar pada akhir tahun bisa dikejar dengan penguatan pengawasan dan penambahan titik-titik produktif.

‘’Titik baru ini kita harapkan bisa menambah daya dorong untuk mengejar target PAD. Sekaligus juga meningkatkan layanan dan penataan parkir di Kota Mataram,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, sektor perparkiran merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan di Kota Mataram. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan digitalisasi dan optimalisasi tata kelola retribusi agar lebih transparan dan efisien. (pan)

1...129130131...820Page 130 of 820

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami