KAWASAN Tembolak yang berada di perbatasan antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kian menuai sorotan. Kondisinya yang kini terlihat kumuh, penuh sampah dan semrawut akibat aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tak tertata, dinilai mencederai wajah kota yang semestinya tampil bersih, rapi, dan nyaman.

Kawasan ini menjadi titik penting karena berdekatan langsung dengan Jalan Lingkar Selatan yang ke depan akan menjadi lokasi berdirinya Kantor Wali Kota Mataram. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati  mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kondisi yang semakin tidak terkendali di wilayah tersebut.

“Kalau dibiarkan terus, ini akan jadi menjamur yang makin sulit diatur. Ini wajah kota, perbatasan masuk, masa dibiarkan kumuh begitu?” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa 22 Oktober 2025.

Pantauan di lapangan menunjukkan banyak PKL masih menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan. Selain mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan, kondisi ini juga jelas melanggar aturan tentang penggunaan ruang publik.

Meski kehadiran PKL dianggap membantu ekonomi rakyat kecil, namun penataan yang buruk justru berisiko memunculkan konflik kepentingan antara pejalan kaki, pengendara, dan para pedagang itu sendiri.

“Yang kita inginkan bukan menggusur PKL. Justru kita ingin mereka tetap bisa berjualan, tetapi dengan tempat yang layak dan tidak membahayakan diri mereka ataupun pengguna jalan lain,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.

Mirdiati mendorong Satpol PP Kota Mataram untuk segera melakukan langkah penertiban secara persuasif dan terukur. Penertiban diharapkan tidak sekadar bersifat represif, melainkan juga disertai dengan solusi yang berkelanjutan, seperti penyediaan lokasi relokasi yang representatif.

“Pemkot harus hadir di sini. Kalau Kantor Wali Kota akan dibangun di jalur ini, sudah sepantasnya kawasan ini menjadi wajah kota yang bersih, rapi, dan nyaman. Tidak bisa dibiarkan terus seperti ini,” tegas Mirdiati.

Selain upaya penataan PKL, masalah pengelolaan sampah di kawasan tersebut juga perlu segera dibenahi. Tumpukan sampah yang berserakan tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar.

Anggota dewan tiga periode ini berharap pemerintah daerah, khususnya Pemkot Mataram, segera mengambil langkah nyata dalam membenahi kawasan perbatasan tersebut. Penataan ulang ruang publik, pengelolaan kebersihan, serta pembinaan terhadap PKL menjadi tuntutan utama.

“Kita ingin Kota Mataram punya wajah yang enak dipandang mata, nyaman bagi pejalan kaki, aman bagi pengguna jalan, dan tetap ramah bagi para pedagang kecil. Semuanya bisa berjalan asal ada niat dan tindakan tegas dari pemerintah,” pungkas Mirdiati.

Dengan pembangunan terus berkembang ke arah selatan, wajah perbatasan kota bukan hanya persoalan estetika, tapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kota yang teratur, manusiawi, dan berkelanjutan. (fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram akan mulai membuka layanan poliklinik umum pada sore hari di 11 puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Mataram. Kebijakan ini merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak sempat berobat pada pagi hari karena kesibukan bekerja.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan mengatakan, layanan poliklinik sore ini dirancang sebagai bentuk fleksibilitas layanan kesehatan, yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan pola aktivitas masyarakat urban.

“Sebagian besar masyarakat kita bekerja pada pagi hari. Jadi kemungkinan besar, waktu yang paling memungkinkan mereka mengakses layanan kesehatan adalah di sore hari. Untuk itu, kami fasilitasi layanan ini agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan meskipun di luar jam kerja pagi,” jelasnya, Selasa 22 Oktober 2025.

Menurutnya, kebijakan ini telah berkoordinasi dan disepakati bersama seluruh tenaga kesehatan (nakes) di 11 puskesmas tersebut. Selain sebagai bentuk peningkatan pelayanan, program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi puskesmas yang kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Karena puskesmas sudah menjadi BLUD, maka mereka diberi keleluasaan untuk melakukan inovasi layanan guna menutupi pembiayaan operasional sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin bagus pelayanannya, tentu akan berdampak pada meningkatnya kepesertaan BPJS dan pasien umum pun tidak masalah,” terangnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Emirald menyampaikan bahwa jadwal buka poliklinik sore diserahkan kepada masing-masing puskesmas sesuai dengan kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Puskesmas Taliwang dipilih sebagai proyek percontohan awal yang akan mulai beroperasi pada Senin, 27 Oktober 2025, dengan jam pelayanan dari pukul 14.00 hingga 17.00 Wita.

Sambil berjalan, lanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi. Tidak menutup kemungkinan nantinya ada puskesmas yang membuka layanan sampai malam hari. Tergantung dari karakteristik dan kesiapan masing-masing nakes.

Dikes Mataram menargetkan seluruh puskesmas dapat memulai layanan serupa secara bertahap. Masyarakat pun diimbau untuk memanfaatkan layanan ini sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan secara lebih mudah dan fleksibel. (pan)