Selong ( EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memperkuat sinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur yang mengusung tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah”, pada Kamis (30/7).
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan TPID Sumbawa Barat.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi saat ini tidak lagi bisa dibebankan kepada satu daerah atau instansi semata mengingat harga pangan dipengaruhi banyak faktor.
“Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim.
Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Wabup Edwin.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, melalui berbagai program konkret lintas sektor.
Berbagai Program Unggulan Lotim:
- Dinas Pertanian: Pengadaan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK dan GOW, serta pembangunan greenhouse budidaya cabai/hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
- Dinas Sosial (Perlindungan Sosial): Penyaluran bantuan belanja sembako beranggaran Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga dari desil 1–3.
- Bagian Kesra Sekretariat Daerah: Bantuan tunai Rp3 miliar untuk guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ.
- Kerja Sama Antar Daerah: Pembuatan komitmen pasokan strategis dengan BI, Bulog, dan champion cabai melalui operasi pasar murah masif di 21 kecamatan, pemantauan rutin harga di pasar tradisional, serta penguatan komunikasi publik guna mencegah aksi panic buying.
Wabup berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan mampu melahirkan rekomendasi serta aksi nyata yang berdampak pada stabilitas ekonomi masing-masing wilayah.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Syahril, menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap penanganan inflasi.- Menurutnya, inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan kenyataan pahit yang langsung menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil.
“Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya,” tegas Syahril.
Syahril menyoroti realitas ekonomi kedua daerah yang saling melengkapi.- Lombok Timur unggul sebagai lumbung pangan dengan ketersediaan komoditas seperti cabai, bawang merah, dan telur, namun kerap menghadapi kendala fluktuasi harga saat panen raya serta rantai distribusi luar pulau. Sebaliknya, KSB memiliki tingkat permintaan dan daya beli tinggi akibat pertumbuhan industri tambang, tetapi sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Untuk memutus pola penanganan inflasi mode urgent yang reaktif, Syahril mengajukan lima Pilar Strategi Sinergi Penanganan Inflasi antara KSB dan Lombok Timur: Pertama, Integrasi Sistem Informasi Pasar & Early Warning System – Platform data harga dan stok secara langsung antara kedua daerah agar surplus komoditas di satu daerah bisa langsung diserap oleh daerah yang membutuhkan.
Kedua, kerja sama Optimalisasi Rantai Pasok & Efisiensi Logistik Lintas Laut – Mendorong pembentukan konsorsium logistik pangan guna menekan biaya transportasi laut 10–15%, menciptakan tarif khusus/subsidi silang, serta memberikan jalur prioritas bagi truk angkutan bahan pokok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Ketiga, Lotim KSB kerja sama Pengembangan Sentra Produksi & Hilirisasi Bersama. Keempat, Koordinasi Operasi Pasar & Cadangan Pangan Bersama. Kelima, Penguatan Literasi Ekonomi & Peran Masyarakat. (rus)
