Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota Mataram menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk melanjutkan penataan Pasar Ikan Bintaro agar terintegrasi dengan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyoroti kondisi pasar ikan saat meninjau progres pembangunan KNMP Bintaro, Jumat (17/7). Menurut Trenggono, pasar ikan tersebut perlu segera dibenahi agar kualitas infrastrukturnya selaras dengan kawasan KNMP yang kini hampir rampung dibangun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan Pemkot Mataram akan mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar melalui APBD murni Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembangunan pasar ikan tersebut.
“Kalau untuk tahun ini, kami sudah mengalokasikan Rp900 juta untuk penataan atap pasar ikan,” ujarnya pekan lalu.
Alwan menjelaskan, kondisi infrastruktur Pasar Ikan Bintaro saat ini memang belum selesai sepenuhnya karena masih akan dilengkapi sesuai dengan konsep pembangunan yang telah direncanakan.
Anggaran sebesar Rp900 juta pada tahun ini difokuskan untuk pembangunan atap terbuka. Selanjutnya, pada 2027 akan dilanjutkan dengan pembangunan atap tertutup beserta berbagai fasilitas pendukung, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang pendingin ikan (cold storage), hingga penataan kawasan kuliner di tepi pantai.
Dengan konsep tersebut, masyarakat nantinya dapat membeli ikan segar di pasar, kemudian langsung mengolah atau menikmati hidangan laut di kawasan kuliner sambil menikmati suasana pantai.
“Penataan bahkan akan dilanjutkan hingga ke muara Meninting, sekaligus sebagai tempat bersandarnya perahu nelayan,” katanya.
Menurut Alwan, konsep pasar ikan bersih yang terintegrasi dengan kawasan wisata kuliner diyakini akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.
Pasar ikan tersebut juga dirancang terintegrasi dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Untuk merealisasikan konsep tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
“Konsep itu sudah kami sampaikan. Insya Allah Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa memberikan dukungan anggaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB agar rencana ini dapat terealisasi,” pungkasnya. (pan)
