Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, masih menunggu hasil verifikasi dari tim survei, investigasi, dan design (SID) terkait pelaksanaan program cetak sawah baru. Pemerintah pusat telah menetapkan kuota sebesar 2.500 hektar.
“Kita sudah usulkan kemarin ke pemerintah pusat, tinggal kita menunggu hasil SID untuk pelaksanaan program tersebut termasuk wilayah yang mendapatkan program,” kata Kadistan Sumbawa Ir. Ni Wayan Rusmawati kepada Suara NTB, Rabu (1/7).
Wayan menyebutkan, berdasarkan data awal lokasi program cetak sawah baru yang paling banyak diusulkan masyarakat berada di Kecamatan Utan mencapai 500 hektar. Sedangkan, untuk kecamatan lainnya hanya di bawah 200 hektare, karena syarat utama harus memiliki sumber air untuk bisa mendapatkan program tersebut.
“Memang Kecamatan Utan yang paling banyak mengusulkan untuk program cetak sawah baru, karena potensi air dari Bendungan Beringin Sila sangat besar. Kami juga masih menunggu hasil survei dari tim yang sudah dibentuk,” ucapnya.
Ia melanjutkan, program cetak sawah baru merupakan program strategis nasional (PSN), sehingga diharapkan bisa tepat sasaran. Artinya, lokasi yang menjadi pelaksanaan program tersebut, harus memiliki sumber mata air yang memadai dan bisa digunakan oleh masyarakat.
“Air yang cukup sangat penting dalam mendukung program ini, jangan sampai sawah sudah dicetak tetapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Nanti anggarannya terbuang sia-sia,” ujarnya.
Apalagi program cetak sawah baru ini kata dia,dihajatkan pemerintah untuk menambah luas baku lahan pertanian dalam mendukung program swasembada pangan. Berdasarkan data luas lahan pertanian padi saat ini, sebesar 55.772 hektar bisa terus bertambah dalam mendukung program unggulan pemerintah.
“Kalau untuk lokasinya ada di 13 kecamatan. Kuota yang diberikan pemerintah juga berkurang dari usulan awal kita sebesar 4.000 hektar dengan tetap mengacu ke aturan yang berlaku,” jelasnya.
Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena tidak memiliki sumber mata air.
Dia menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional, sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.
“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. (ils)
