Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mendorong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk mempercepat program hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Apresiasi tinggi disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Lalu Wiranata, menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Lotim yang nyaris menyentuh angka 5 persen.
“Ini prestasi paling membanggakan. Pertumbuhan tinggi dan dinikmati oleh lebih banyak pihak, apalagi diikuti oleh inflasi yang rendah,” ujar Lalu Wiranata saat bersilaturahmi dengan Bupati Lotim, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Rabu (6/5/2026).
Salah satu program unggulan provinsi, Desa Berdaya, resmi bergulir pada tahun 2026. Sebanyak 40 desa di NTB akan menerima bantuan langsung, dan tujuh di antaranya berada di Lombok Timur, yaitu Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun, Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Di setiap desa tersebut akan digelar pasar murah serta kerja sama dengan Bulog untuk memberikan harga khusus bagi warga miskin ekstrem.
Kepala Dinas Perindustrian menekankan komitmen Gubernur NTB untuk menghentikan penjualan bahan baku mentah ke luar daerah. “Jangan lagi ada penjualan bahan baku ke luar. Setidaknya menjadi bahan jadi. Harapannya ada nilai lebih bagi warga,” tegasnya.
Lotim dinilai sudah berada di jalur yang tepat dengan keberadaan industri pengolahan porang. Berbeda dengan daerah lain yang hanya menjual umbi mentah, Lotim telah mampu memproduksi tepung porang. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memastikan hilirisasi terus digencarkan, bahkan pihaknya telah menyurati berbagai daerah di NTB hingga NTT untuk membangun kerja sama.
“Porang jaminan harga clear. Tidak seperti sebelum ada industri porang. Dulu ada pembeli dari Jawa yang berjanji beli Rp4.500 per kilogram, tapi akhirnya mangkir, sehingga porang yang dibeli Rp3.000 terpaksa dilelang Rp2.500,” kenang Bupati yang juga mantan Ketua KTNA itu.
Saat ini, harga porang di Kecamatan Pringgabaya mencapai Rp10.200 per kilogram, mengalahkan harga beras dan jagung. Bupati menyebut porang sebagai tanaman unik karena bisa dipanen antara 6 bulan hingga satu tahun tanpa perlu pupuk, pestisida, dan tidak terganggu hama penyakit. Pemerintah daerah akan memberikan subsidi harga untuk komoditas ini.
Investasi Pabrik Kelapa dari Malaysia
Dalam upaya membuka jaringan ekspor, Pemprov NTB tengah memfasilitasi investor asal Malaysia yang berniat membangun pabrik pengolahan kelapa. Awalnya investor direkomendasikan ke Lombok Utara (KLU), namun terkendala lahan. Bupati Haerul Warisin menyatakan kesiapan Lotim.
“Hadapkan ke kami investor Malaysia ini. Kami siap ajak keliling. Jumlah kelapa di Lotim diyakini jauh lebih besar dibandingkan KLU. Kebun kelapa di Lotim sangat banyak,” tegas Bupati.
Menyikapi tingginya fluktuasi harga cabai, Bupati Lotim mewajibkan warganya menanam cabai di pekarangan. Pemerintah daerah telah menganggarkan pembelian polybag cabai. Selama setahun terakhir, cabai mendominasi komoditas yang harus didatangkan lewat pesawat dengan modal hingga Rp60 ribu per kilogram.
“Budaya tanam cabai tetap kita biarkan. Sekarang saat alam tidak bersahabat, tetap bisa tanam. Kami berusaha membangun green house. Dengan modal Rp300 juta hingga Rp1,5 miliar, green house bisa lebih baik dan aman dari hama penyakit,” ujarnya.
Bupati juga mengkritisi pentingnya latar belakang bisnis bagi seorang kepala daerah. “Jangan pilih bupati yang tak punya latar belakang bisnis. Supaya tidak terjerat utang. Saya berutang Rp250 miliar, tapi beda dengan daerah lain yang utangnya lebih besar tanpa pengelolaan yang jelas,” tegasnya.
Bupati Haerul Warisin mengungkapkan, angka kemiskinan di Lotim masih berada di kisaran 13 persen. Setiap memasuki bulan puasa, inflasi pasti naik. Karena itu, intervensi langsung tetap diperlukan, terutama saat Lebaran. Pemerintah mengusulkan pemberian kartu khusus untuk warga miskin ekstrem di desa-desa berdaya.
Keberanian Bupati mengalokasikan Rp40 miliar di awal kepemimpinannya dinilai sebagai langkah nyata untuk menekan kemiskinan dan mendorong kemandirian desa. (rus)
