Jakarta (ekbisntb.com) –

- Iklan -

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Juara I TPAKD Award 2025 untuk kategori kabupaten/kota terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar pada Jumat, 10 Oktober 2025 di Jakarta.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menerima langsung penghargaan tersebut bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi Pemkab Lombok Timur dalam mendorong inklusi keuangan formal di tengah masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas komitmen kita dalam memperluas akses keuangan yang merata dan memberantas praktik rentenir di masyarakat. Ini bukan akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.

Keberhasilan Lombok Timur tidak lepas dari implementasi tiga program unggulan TPAKD, yang mendapat penilaian tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Program inovasi Lotim Berkembang. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus pemberantasan rentenir dengan memperkuat akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Kedua, EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah).

Inisiatif membangun kemandirian finansial pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Yakni melalui proggam KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar). Gerakan menumbuhkan budaya menabung di kalangan pelajar sejak dini untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Timur, Lalu Mustiarep, menyebut penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah prestasi serupa pada tahun 2022, yang juga membawa Dana Insentif Daerah (DID) dengan nilai signifikan.

“Kami optimistis, dengan capaian 2025 dan tiga program inovatif tersebut, Lombok Timur akan kembali menerima DID yang lebih besar. Tahun ini kita sudah mendapatkan apresiasi dana insentif sebesar Rp6,5 miliar,” ungkap Mustiarep.

Melalui program EPIKS, Pemkab Lombok Timur menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Satu pesantren bahkan telah berhasil menjadi model percontohan dan siap direplikasi ke lembaga lainnya.

Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan UMKM, pemerintah daerah menyiapkan subsidi bunga guna memperkuat permodalan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi menurunnya penyaluran kredit UMKM yang, menurut data OJK, saat ini hanya 19% dari total kredit perbankan nasional, dengan pertumbuhan melambat di angka 1,35%.

“Kondisi ini mengingatkan pentingnya kerja keras daerah dalam membuka akses keuangan formal agar UMKM tidak lagi tergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi,” tegas Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, dalam sambutannya di Rakornas.

Sebagai respons terhadap tantangan inklusi keuangan, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030, yang menjadi pedoman nasional untuk memperkuat ekosistem akses keuangan daerah. Tiga strategi utama yang didorong meliputi Penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital; Peningkatan literasi dan inklusi keuangan; Penguatan kapasitas dan adaptasi TPAKD di seluruh Indonesia

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, mengapresiasi pencapaian Lombok Timur yang dinilai sebagai bentuk “ikhtiar nyata yang revolusioner” dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan keuangan dan ekonomi.

“Lotim tidak hanya berbicara konsep, tapi menghadirkan solusi yang menyentuh langsung kebutuhan umat. Ini adalah revolusi pemberdayaan ekonomi yang lahir dari bawah, dan menjadi inspirasi nasional,” ujar Gubernur Iqbal.

Dengan capaian ini, Lombok Timur sekali lagi menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tidak hanya menargetkan angka, tapi juga membangun kultur dan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan merata di tengah masyarakat. (rus)