Lombok (ekbisntb.com) – Penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan progres signifikan dengan capaian realisasi hingga 98,41 persen per awal Agustus 2025. Angka ini tercatat berada di atas rata-rata nasional, yang saat ini berada di kisaran 75 persen.

Informasi ini disampaikan Sri Muniati, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB.
“Sudah sampai 98,41 persen penyaluran ke transporter, dan untuk penyaluran ke Penerima Bantuan Pangan (PBP) sendiri sudah mencapai 90,08 persen,” ujarnya, Senin, 4 Agustus 2025.

- Iklan -

Namun demikian, penyaluran belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat satu kecamatan yang belum selesai didistribusikan, yakni Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan yang menghambat proses penyaluran di wilayah ini disebut-sebut akibat adanya penyesuaian pagu dan keberatan dari pihak desa terhadap perubahan tersebut.

“Yang belum bisa dikeluarkan tinggal Sekotong. Perubahan jumlah penerima dari tahun sebelumnya disebabkan adanya penyelarasan dengan kriteria terbaru yang ditentukan pemerintah pusat. Karena ada pengurangan jumlah data penerima, kepala desa di Sekotong tidak mau menerima berasnya. Mungkin khawatir sama warganya yang sebelumnya sudah menerima, tapi tahun ini tidak menerima. Tapi pagi tadi sudah ada pertemuan lintas pihak, mudah-mudahan bisa segera disalurkan.,” ujarnya.

Secara total, pagu bantuan pangan untuk NTB tahun ini mencapai 10.227.620 kilogram, yang ditujukan kepada 511.381 penerima. Dari jumlah tersebut, beras yang sudah tersalur kepada PBP mencapai lebih dari 9.213.520 kilogram. Angka tersebut menggambarkan bahwa NTB termasuk provinsi dengan progres distribusi yang cepat dan efisien.

Capaian tinggi ini disebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, Bulog, hingga aparat penegak hukum.

“Alhamdulillah kita di NTB mendapat support dari semua pihak. Realisasinya relatif bagus di atas rata-rata nasional,” imbuhnya.

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah yang menyasar rumah tangga rentan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sumber lain yang telah diverifikasi ulang. Diharapkan proses penyaluran dapat segera rampung 100 persen.(bul)