Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melihat celah potensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup besar. Khususnya di sektor pertanian secara umum. DPRD mendorong Pemda menghadirkan fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung yang memungkinkan untuk ditariknya retribusi ke kas daerah.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi III DPRD KLU, H. Nirdip, Senin 14 Juli 2025. Ia menegaskan, optimalisasi PAD memerlukan pendekatan inovatif dari OPD terkait agar sumber masuknya PAD tidak monoton pada satu sektor.
Sejauh ini kata dia, sumber PAD masih dominan berasal dari sektor pariwisata. Namun sektor ini cukup rentan jika dihadapkan pada kejadian force majeure (keadaan kahar).
“Peristiwa gempa dan Covid 19 pernah melanda sektor pariwisata. Sektor ini mengalami dampak paling parah. Pajak dan retribusi tidak hanya tidak bisa ditarik, tetapi Pemerintah memberikan insentif fiskal sebagai upaya recovery,” terang Nirdip.
Politisi Gerindra KLU yang kerap disapa H. Jojo ini, menyatakan, pemerintah daerah perlu menciptakan potensi baru sebagai sumber PAD. Di sektor pertanian, ia melihat peluang bagi pemerintah daerah untuk hadir masih terbuka lebar.
Beberapa di antara sarana dan prasarana yang belum tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat adalah gudang sewa. Gudang ini penting untuk mengakomodir berbagai perusahaan yang banyak menyerap komoditas lokal yang membutuhkan lokasi penyimpanan standar seperti gabah, jagung, kakao dan lainnya.
Selain gudang, ia juga menyebut potensi lantai jemur untuk disewakan juga berpotensi mendatangkan PAD. Sebab, d iantara faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas komoditas lokal adalah tidak memadainya lantai jemur yang memadai.
“Kalau lantai jemur dan gudang penyimpanan ini ada, kita optimis, tidak hanya PAD, tapi mungkin akan membuka jalan bagi lahirnya calon eksportir baru dari Lombok Utara,” sambungnya.
Selain sarpras tersebut, Jojo juga mendorong agar Pemda melalui BUMD PT. Tata Tunaq Berkah mulai merancang produksi air minum dalam kemasan (AMDK). Ia menilai, AMDK lokal ini sebagai produk inklusif yang dapat dinikmati oleh masyarakat Lombok Utara ataupun dipasarkan ke luar KLU. “Air minum produksi KLU nantinya, ibarat produk koperasi. Dibuat oleh KLU, dipasarkan di KLU dan manfaatnya untuk masyarakat KLU melalui deviden.”
“Secara bisnis produk air minum tidak mungkin tidak dibeli, apalgi kualitasnya bagus. Di tingkat Pemda saja, kami hitung-hitungan, anggaran untuk makan minum saja mencapai Rp 10 miliar. Kalau ini berputar di daerah, tentu akses ekonomi akan semakin luas,” terangnya.
Menurut Jojo, untuk mewujudkan produk AMDK, Pemda dan BUMD tentunya harus melibatkan Universitas atau lembaga lain yang memiliki Tenaga Litbang dengan spesialisasi AMDK. Dengan kerjasama tersebut, penerapaan teknologi dan kualitas produksi terjamin dan tidak diragukan oleh pasar.
“Kita juga minta Pemda untuk merevitalisasi Balai Potong atau Rumah Potong Hewan. Tentu dengan pendekatan fasilitas yang memberi kenyamanan bagi pembeli. Syukur-syukur, higienitas yang terjaga menarik konsumen luar daerah untuk membeli daging yang dipotong di KLU,” tandasnya. (ari)
