Giri Menang (EKBIS NTB) -Sikap tegas ditunjukkan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Lalu Ivan Indaryadi, terkait penolakan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Ketua dewan tak mau kompromi dan tetap pada keputusan awal menolak membahas ulang, apalagi menyetujui Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tersebut.Terlebih lagi terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh...

Mataram (Ekbisntb) - DPRD NTB melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) secara maraton. Hal itu dilakukan untuk mengejar target pembahasan bisa tuntas dalam waktu dekat dan APBD murni 2026 dapat ditetapkan pada tanggal 28 November ini. "Pokoknya setiap hari kami bahas sampai malam," ungkap Ketua...

Lombok (ekbisntb.com)-Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong Pemkab Lotim memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran, terutama dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial.Salah satu usulan utama adalah penerapan sistem e-monitoring hibah yang melibatkan partisipasi aktif...

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) - Pansus DPRD Sumbawa meminta pemerintah agar menyesuaikan besaran nilai penarikan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2023. Permintaan ini supaya tidak memberatkan masyarakat. "Kami (Pansus) menegaskan dalam penyesuaian tarif pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tidak...

Lombok (ekbisntb.com) - DPRD Lombok Utara mendesak Pemda Lombok Utara untuk bertindak tegas terhadap bangunan yang dibangun di area roi pantai. Salah satunya, kolam permanen yang dibangun di kawasan yang dikuasai investor. Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata, DPRD Lombok Utara, H. M. Taufik, Rabu 3 September 2025, mengungkapkan,...