GABUNGAN Komisi DPRD Kota Mataram menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.Persetujuan tersebut disertai sejumlah saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mataram guna meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik.Rekomendasi tersebut dibacakan Sekretaris Gabungan Komisi DPRD Kota...

WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, mengapresiasi Pemerintah Kota Mataram atas keberhasilannya memperoleh dana insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Menurut Pipit, sapaan akrabnya, dana insentif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program yang memberikan...

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu sedang mengkaji langkah untuk memenuhi belanja pegawai 30 persen. Upaya dilakukan melalui efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini dilakukan agar tidak melanggar undang – undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., saat ditemui...

Praya (ekbisntb.com) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Syamsul Hadi mendorong pemerintah daerah agar benar-benar serius mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau bicara potensi, sumber PAD Loteng cukup besar di atas Rp900 miliar. Artinya, jika memang pemerintah serius, angka tersebut bukan hal...

Mataram (ekbisntb.com) – Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai batas maksimum. Berdasarkan UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD) yang diimplementasikan pada 2024-2027, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.Saat ini, belanja pegawai di NTB tembus 33 persen. Pemprov...