Penuhi Belanja Pegawai, Pemkab Dompu Lakukan Penghematan dan Peningkatan PAD
Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu sedang mengkaji langkah untuk memenuhi belanja pegawai 30 persen. Upaya dilakukan melalui efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini dilakukan agar tidak melanggar undang – undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., saat ditemui...
DPRD Loteng Dorong Pemda Serius Genjot PAD, Optimis Bisa Tembus Rp900 Miliar
Praya (ekbisntb.com) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Syamsul Hadi mendorong pemerintah daerah agar benar-benar serius mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau bicara potensi, sumber PAD Loteng cukup besar di atas Rp900 miliar. Artinya, jika memang pemerintah serius, angka tersebut bukan hal...
Tidak akan Potong TPP, Pemprov NTB Pilih Maksimalkan PAD
Mataram (ekbisntb.com) – Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai batas maksimum. Berdasarkan UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD) yang diimplementasikan pada 2024-2027, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.Saat ini, belanja pegawai di NTB tembus 33 persen. Pemprov...
Terminal Segenter Tak Kunjung Diperbaiki, Banyak Potensi PAD Hilang dari Retribusi Parkir
Giri Menang (ekbisntb.com) - Terminal Segenter Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tak kunjung diperbaiki Pemkab Lobar. Akibatnya, kondisi terminal yang berada di jalur strategis ini pun kian memperihatinkan. Areal parkir berkubang lumpur dan sarana prasarana masih minim. Kondisi ini pun mengakibatkan sopir enggan parkir kendaraan di terminal tersebut,...
Kebijakan 30 Persen Belanja Pegawai, Bupati Lobar Kaji Opsi Naikkan PAD atau Berhentikan Pegawai
Giri Menang (ekbisntb.com) - Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah akan diberlakukan Pemerintah Pusat mulai tahun 2027. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut, berkaitan dengan batas maksimal belanja gaji pegawai sebesar 30 persen dari total APBD daerah setempat.Menyikapi hal ini, Pemerintah...
