Lombok (ekbisntb.com) – Memanasnya konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, hingga kini belum berdampak langsung terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Noerman Adhiguna, memastikan belum ada laporan dari keluarga PMI terkait kondisi keluarganya yang bekerja di negara-negara yang terlibat konflik tersebut.
“Hingga saat ini belum ada satu pun laporan masuk ke kami dari keluarga PMI, baik yang bekerja di Iran, Qatar, maupun negara Timur Tengah lainnya yang tengah mengalami ketegangan geopolitik,” ujar Noerman, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah sejak lama memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Iran, sejak tahun 2015. Dengan demikian, jika saat ini masih ada WNI yang bekerja di kawasan konflik tersebut, besar kemungkinan mereka berangkat melalui jalur non-prosedural.
“Moratorium belum dicabut sampai sekarang. Kalau ada yang bekerja di negara-negara itu, kemungkinan mereka berangkat tidak lewat jalur resmi,” jelasnya.
Meskipun belum ada laporan resmi yang masuk, BP3MI NTB tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Luar Negeri RI.
“Kami terus melakukan pemantauan, apalagi jika ada warga NTB yang terdampak secara langsung. Kalau ada kejadian darurat, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian P2MI pasti sudah menginformasikan,” katanya.
Menurut Noerman, salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah memastikan jalur komunikasi tetap terbuka antara keluarga PMI dan lembaga resmi. Hal ini penting untuk mendeteksi lebih dini jika muncul ancaman terhadap keselamatan WNI di luar negeri.
BP3MI NTB mengimbau kepada masyarakat yang memiliki keluarga di luar negeri, terutama di kawasan rawan konflik, agar segera melapor jika mengalami kesulitan komunikasi atau mengetahui adanya potensi bahaya.
“Silakan laporkan ke kami jika ada hal yang mengkhawatirkan, agar kami bisa koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait,” pungkasnya.(bul)
