Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB tengah mempersiapkan peluncuran program unggulan Desa Berdaya. Program ini dirancang sebagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Dalam program unggulan ini, Pemprov NTB akan fokus mengintervensi 442 desa. Dengan rincian, 106 desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem dan 336 desa dengan tingkat kemiskinan absolut.
Demikian diungkapkan Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si, kepada Ekbis NTB, Selasa 29 April 2025. Iswandi menjelaskan bahwa program ini akan menjadi fondasi penguatan kemandirian desa melalui pendekatan kolaboratif dari berbagai sector. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa.
‘’Jadi dalam Desa Berdaya ada 20 tema yang prioritas sesuai dengan kapasitas desa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menghambat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Program ini tidak hanya fokus mengentaskan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri pangan. Memiliki sektor wisata unggul, serta memperkuat literasi dan ketahanan lingkungan.
‘’Ada lima keunggulan kompetitif yang juga dikembangkan untuk mengakselerasi potensi desa, dengan 20 agenda prioritas yang merupakan tema-tema penting dalam memacu peningkatan indeks pembangunan desa,’’ sambungnya.
Secara total, Pemprov NTB menargetkan seluruh desa akan tersentuh program ini dalam lima tahun ke depan. Namun di tahap awal, difokuskan untuk mengintervensi 106 desa kantong kemiskinan ekstrem dan 336 desa dengan tingkat kemiskinan absolut.
Melalui program ini, Pemprov NTB juga menargetkan pemerataan pendidikan untuk seluruh anak NTB. Di jenjang TK hingga SMP, akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan ke atas, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk pemanfaatan pusat belajar masyarakat untuk menuntaskan buta huruf.
Tak hanya itu, program Desa Berdaya juga mengusung tema desa literasi, desa bebas rumah tidak layak huni, desa tangguh banjir, hingga desa maju dalam pengelolaan ekonomi melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
“Jadi betul-betul diharapkan melalui desa berdaya dapat dilakukan akselerasi peningkatan kapasitas desa dalam mengatasi berbagai persoalan dan juga penguatan keunggulan untuk memacu peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan masyarakat,” jelasnya.
Terkait anggaran, Pemprov NTB akan mengalokasikan dana melalui APBD Perubahan tahun ini. Jumlahnya saat ini masih dalam proses penghitungan, menyesuaikan dengan skala prioritas desa-desa sasaran.
Menyinggung soal potensi tumpang tindih dengan program desa atau kabupaten/kota, Iswandi menegaskan bahwa Desa Berdaya didesain sebagai program kolaboratif dan integratif.
“Dalam konsep desa berdaya program yang bersifat kolaboratif dan integratif, saling menguatkan untuk mempercepat penuntasan berbagai masalah yang dihadapi, maka tentu akan ada lompatan, capaian-capaian yang akan memacu capaian secara keseluruhan di tingkat provinsi,” tegasnya.
Dukungan penuh juga datang dari Gubernur NTB, menurut Iswandi, Iqbal sejak awal menekankan pentingnya terobosan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, terutama dalam pengurangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan ketahanan pangan.
“Pak Gub sejak awal memang melihat bahwa perlu ada terobosan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan, mempercepat peningkatan kemajuan priwisata, ketahanan pangan, itu satu strategi yang paling tepat bagaimana memperkuat perencanaan dari desa,” jelasnya.
Program Desa Berdaya rencananya akan resmi diluncurkan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dijadwalkan awal Mei 2025 mendatang.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, Pemerintah Provinsi NTB berharap program ini mampu menghadirkan lompatan capaian pembangunan yang signifikan dalam waktu lima tahun mendatang.
“Desa Berdaya mengacu pada profiling desa, hasil kajian terhadap data yang menggambarkan profiling desa itu menjadi basis kita bersama desa untuk menjawab isu yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan,” pungkasnya. (era)
