INDUSTRI perhotelan di NTB, terutama hotel di dalam kota kembali menghadapi tantangan. Tantangannya berupa penurunan kunjungan wisatawan ke Mataram dan daerah lain di NTB yang membuat tingkat hunian hotel merosot tajam. Sejumlah hotel pun mulai mempertimbangkan efisiensi tenaga kerja hingga potensi PHK jika kondisi terus berlarut.
Terkait dengan hal tersebut, anggota DPRD NTB M. Nashib Ikroman mengatakan, industri perhotelan selama ini memang terlalu bergantung pada belanja pemerintah, sehingga dampaknya kembali dirasakan oleh pelaku perhotelan jika ada kebijakan pemerintah berupa efisiensi belanja.
Menurutnya, belanja pemerintah yang ditujukkan dengan kegiatan MICE seharusnya hanya menjadi salah satu komponen bisnis hotel. Artinya MICE tidak menjadi tulang punggung bisnis perhotelan agar tetap bisa bertahan di segala kondisi.
“Jika jika belanja pemerintah murni menjadi tulang punggung usaha hotel berarti ada sesuatu yang keliru dalam penyelenggaraan industri hotel kita. Sehingga di momentum ini kita mulai melakukan penyesuaian, harus lebih kreatif dalam market dan lainnya,” kata Nashib Ikroman kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Politisi Perindo ini mengatakan, pemerintah memang harus membantu tumbuh kembangnya industri di daerah, termasuk industri usaha perhotelan ini. Namun hal itu tak berarti hanya ansih berbelanja di hotel. Sebab yang lebih penting yaitu bagaimana lahir sebuah program jangka panjang yang sifatnya berkelanjutan.
“Tak boleh kebijakan pemerintah itu bentuknya ‘‘charity’’, kepedulian, seperti ketika dia bermasalah harus dibantu dengan belanja. Namun harus berupa program yang lebih sistemik dan lebih berjangka panjang, sebab jangan sampai setelah berhenti belanja, malah kolaps lagi,” katanya.
Terkait dengan kondisi lesunya okupansi hotel saat ini, Ikroman meminta agar industri hotel tak buru-buru membuat keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK karyawan. Industri hotel didorong untuk lebih kreatif dalam berusaha, seperti misalnya promo-promo menarik hingga paket pelayanan makanan dan minuman atau F&B service kepada tamu yang tak menginap.
“Kita jangan tergesa-gesa mem-PHK karyawan, karena terkait efisiensi pemerintah ini kan kita belum tahu size-nya seperti apa. Ini sedang mencari format baru. Lebih baik minta ke pemerintah program apa yang menghidupkan industri misalnya menambah flight dan lainnya,” katanya. (ris)
