Lombok (ekbisntb.com) – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi NTB mengalami penyesuaian menjadi Rp19,48 triliun atau sudah terealisasi sebesar 25,90 persen sampai dengan Maret 2025. Secara umum, ketergantungan anggaran TKD di postur APBD seluruh Pemda di NTB masih sangat tinggi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, ada beberapa daerah yang memiliki ketergantungan dengan jumlah yang signifikan terhadap TKD di dalam APBD masing-masing.
Misalnya Kabupaten Bima persentase TKD di dalam APBD mencapai 99,38 persen hingga bulan Maret. Kemudian Kabupaten Lombok Timur sebesar 98,71 persen, dan Kota Bima sebesar 96,06 persen.
“Ini menunjukkan ketergantungan yang cukup signifikan terhadap dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat dan ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Jumat 25 April 2025.
Selain tiga kabupaten/kota di atas, beberapa daerah juga memiliki persentase dana TKD di atas 90 persen hingga Maret 2025 seperti Kabupaten Sumbawa sebesar 94,31 persen, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 93,51 persen, Dompu sebesar 93,04 persen dan Kabupaten Lombok Utara 92,16 persen.
Menurutnya, pihak Bappenda Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di sisi lain, daerah seperti Kota Mataram, dengan realisasi TKD sebesar 27,54 persen, menunjukkan upaya untuk lebih menyeimbangkan anggaran dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Perhatian khusus juga diberikan pada alokasi Dana Desa yang sangat signifikan, dengan daerah seperti Kabupaten Lombok Utara sebesar 56,47 persen dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar 44,81 persen untuk memastikan pembangunan yang merata dan inklusif.
Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan.(ris)
