Mataram (ekbisntb.com) – Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSG) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB melalui project CONSERVE (Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability Endangered Wildlife Species) menyusun peta jalan Konservasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di Pulau Moyo.
Kegiatan tersebut merupakan tahap konsultasi publik awal yang dihadiri beberapa pihak terkait, mengenai peta jalan konservasi. Yang dilaksanakan di Hotel Astoria, Selasa, 24 Juni 2024. Mulai pukul 08.30 – 13.00.
Peta jalan ini akan menjadi panduan bagi BKSDA NTB dan instansi-instansi terkait untuk turut mengimplementasikan program-program Konservasi Kakatua. Dalam konsultasi publik tersebut, terdapat lima program yang nantinya akan dikonsultasikan dan diimplementasikan pada konsultasi publik ahir.
Lima program tersebut yaitu, program Pengelolaan Populasi dan Habitat KKJK di Pulau Moyo, program implementasi dan mengembangkan kebijakan terkait konservasi KKJK di Pulau Moyo, peningkatan kolaborasi para pihak dalam mendukung pelestarian KKJK di Pulau Moyo. Selain itu, ada program komunikasi dan penyadartahuan Masyarakat untuk Konservasi KKJK di Pulau Moyo, dan Pendanaan berkelanjutan untuk mendukung konservasi KKJK di Pulau Moyo.
Tim Penyusun Konservasi Peta Jalan Kakatua BKSDA, Tri Endang Wahyuni menjelaskan pada Kakatua, program yang disusun terfokus pada bagaimana cara meningkatkan populasi dan menjaga habitatnya. Berkaitan dengan kebijakan dari sektor pemerintah, kemudian masalah kolaborasi dari para pihak.
Menurutnya, program konservasi yang akan dijalankan tidak bisa dicapai secara mandiri. Melainkan harus adanya networking dan kerja sama dengan para pihak, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Peneliti seperti BRIN, dan pemerintah desa setempat. Bahkan pihak media sebagai corong dan penyuara informasi juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. “Kerja sama pentahelix harus jalan kalau mau sukses,” ungkapnya.
Ia kemudian menjelaskan terkait program komunikasi penyadartahuan masyarakat. Menurutnya, konservasi Kakatua tidak akan sukses jika masyarakat tidak diikutsertakan. Karena masyarakat daerah tersebut yang paling dekat dengan alam Kakatua, sehingga mereka harus diberdayakan dan menjadi subjek konservasi.
“Program ini harus meningkatkan kepedulian terhadap Kakatua maupun perekonomian masyarakat itu sendiri. Kalau mereka dituntut untuk peduli dengan Kakatua, tapi tidak dengan ekonominya, itukan susah juga mau tercapai,” jelasnya.
Terkait program pendanaan berkelanjutan, ia menambahkan agar BKSDA tidak bekerja sendiri. Namun, perlu ada pendanaan dari berbagai pihak, bahkan pihak desa diharapkan merancang Perda dan mengalokasikan dana desa secara mandiri. “Mereka atur sendiri untuk pelestarian Kakatua, itu yang ingin kita capai juga di tingkat desa,” katanya.
Selain 5 program, BKSDA menyusun 9 strategi implementasi program Konservasi KKJK, yaitu Meningkatkan penelitian dan monitoring untuk mendukung konservasi KKJK di Pulau Moyo, Meningkatkan kegiatan konservasi KKJK di habitat aslinya sebagai kegiatan utama penyelamatan KKJK di Pulau Moyo, Mengembangkan fasilitas pusat rehabilitasi satwa sebagai bagian dari dukungan untuk konservasi insitu KKJK di Pulau Moyo, Mengembangkan dan mendorong terciptanya area perlindungan KKJK di luar kawasan TNMS di Pulau Moyo.
Strategi selanjutnya, meningkatkan Implementasi Peraturan Perundangan untuk mendukung keberhasilan konservasi KKJK di Pulau Moyo, Mengembangkan kemitraan para pihak di tingkat nasional dan internasional untuk pengelolaan KKJK dengan pemangku kepentingan, Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi KKJK di Pulau Moyo.
Selain itu, meningkatkan kesadartahuan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen mengenai pentingnya upaya konservasi KKJK, dan meningkatkan peran para pihak untuk mendapatkan dukungan pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri bagi konservasi KKJK di Pulau Moyo.
Menurutnya, masukan-masukan dari beberapa pihak yang terlibat, terkait peta jalan harus sudah spesifik, poin-poinnya sudah terukur, dan aktornya sudah teridentifikasi. Sehingga akan mudah dijadikan acuan dalam pelaksanaan Konservasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di Pulau Moyo. (ulf)
