PENGURUS Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB menyebut, hampir seluruh nelayan bergantung kepada pemodal swasta, tanpa terkecuali kepada pemodal yang memberlakukan skema ijon.
Dewan Penasehat HNSI Provinsi NTB, Ir. H. Djoko Supriyanto mengatakan tak menampikkan hal itu. Hal itu yang membuat ekomomi masyarakat nelayan tidak dapat berkembang dengan baik. Lantaran, nelayan harus mengembalikan setiap modal yang dipinjamnya dengan bunga yang tinggi.
Karena itu, menurut mantan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB ini, masyarat nelayan perlu mendapat perhatian untuk mendapatkan dana-dana lunak. Misalnya dari dana-dana CSR atau dana bergulir dari perusahaan yang dikelola oleh koperasi nelayan.
H. Djoko mengatakan, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir kepada pemodal swasta ini, HNSI dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menyalurkan zakat.Dalam hal inidiberikan antara Rp500 ribu sampai Rp1 juta kepada nelayan.
“Dana ini tidak dikembalikan, tetapi nelayan didorong berinfaq misalnya sebesar Rp200 ribu. Infaq tersebut kemudian dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada sasaran lainnya. Penerimanya didorong produktif, tidak boleh konsumtif. Tapi harus dijadikan modal usaha supaya berkembang aktivitasnya,” katanya.
Harapannya tahun 2024 ini, program bersama Baznas NTB ini dapat digulirkan kembali agar lebih banyak nelayan yang dapat dibebaskan dari jerat praktik ijon, maupun rentenir.
HNSI NTB baru-baru ini menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana tanggal 27-27 Februari 2024. Rakerda DPD HNSI NTB tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh unsur dari DPD HNSI NTB, DPC HNSI di kabupaten/kota, dari unsur BKIPM Mataram, Polairud, Lanal Mataram, BPJS Ketenagakerjaan, Baznas, dan stakeholder lainnya.
Di antara komitmen HNSI adalah tetap berperan aktif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. HNSI melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan secara pentahelix. Unsur tersebut diantaranya, akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, media massa, keterwakilan perempuan dan generasi milenial atau Gen Z untuk mengintervensi bersama-sama seluruh persoalan masyarakat pesisir, tanpa terkecuali persoalan kemudahan akses keuangan.(bul)
