spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikModal

Tag: Modal

Minim Disosialisasikan ke Desa, Masyarakat Berharap Pinjaman Modal Tanpa Bunga Dipermudah

Lombok (ekbisntb.com) - Masyarakat di Lombok Barat menyambut antusias program bantuan modal usaha tanpa bunga dari Pemkab setempat. Pasalnya pinjaman modal ini sangat diperlukan masyarakat. Namun warga berharap agar akses pinjaman ini dipermudah dan pihak bank perlu jemput bola ke masyakarat seperti yang dilakukan petugas bank subuh untuk mempermudah Warga....

34.000 Pelaku UKM di Lobar akan Diberikan Pinjaman Modal Tanpa Bunga

Lombok (ekbisntb.com) - Sebanyak 34.000 pelaku UKM di Lombok Barat akan menerima pinjaman modal tanpa bunga yang menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Data base 34.000 calon penerima pun telah disiapkan pihak Dinas Koperasi dan UMKM. Penyerahan pinjaman modal ini akan dilakukan pada puncak HUT...

BUMD Butuh Tambahan Modal Agar Terhindar dari Kolaps

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Selaparang Energi, Selaparang Finansial, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PT Selaparang Agro. Dari keempat BUMD tersebut, satu perusahaan mengalami kesulitan finansial dan membutuhkan tambahan modal agar terhindar dari kolaps. Hal tersebut disampaikan oleh...

Jamkrida NTB Syariah Akhirnya Penuhi Modal Inti

Lombok (ekbisntb.com) - Pasca melalui dinamika panjang, Perusahaan penjaminan kredit daerah, PT. Jamkrida NTB Syariah akhirnya dapat memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pemenuhan modal inti. Setelah DPRD NTB mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR...

Komisi III DPRD NTB Sepakati Penyertaan Modal Jamkrida dan BPR

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyepakati perubahan peraturan daerah penyertaan modal terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB. Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan, secara prinsip dan subtansi bahwa perubahan peraturan daerah penyertaan...