Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, berharap sektor transportasi di NTB dapat mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Menurutnya, sektor transportasi memegang peran vital sebagai “jantungnya pembangunan NTB” yang harus segera dibenahi untuk memajukan provinsi ini.
Junaidi Kasum atau yang akrab dipanggil JK memaparkan sejumlah persoalan transportasi public di Provinsi NTB saat ini. Diantara masalah utama yang dihadapi tersebut adalah banyaknya perusahaan otobus (PO) yang masih belum memiliki izin operasional yang lengkap.
“Salah satu kendala utama adalah belum terhubungnya proses izin antara Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan yang merupakan otoritas pelaksanaan izin. Akibatnya, banyak kendaraan yang muncul di data perizinan, namun pemiliknya tidak memperhatikan aturan terkait plat kendaraan yang berasal dari luar daerah,” ungkap Junaidi.
Menurutnya, hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengusaha transportasi lokal. Oleh karena itu, Organda NTB berharap agar gubernur yang baru dapat mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal ini dengan lebih tegas. Langkah ini, diharapkan dapat memastikan bahwa pengusaha transportasi di NTB beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung kelancaran arus transportasi yang lebih teratur.
Masalah lain yang dihadapi oleh pengusaha transportasi, lanjut Junaidi, adalah harga kendaraan yang lebih tinggi di NTB dibandingkan di daerah lain seperti Bali, Surabaya, atau Jakarta. “Contohnya, harga kendaraan seperti Hiace di Mataram, selisih harga belinya di Bali selisihnya bisa sampai Rp 20 juta hingga Rp 30 juta. Bahkan, perbedaannya bisa mencapai Rp 60 juta jika membeli di Jakarta atau Surabaya. Ditambah lagi, stok kendaraan yang terbatas di dealer di sini. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pengusaha transportasi lokal,” tuturnya.
Sehingga diharapkan pemerintah bisa mendatangkan brand-brand lain ke NTB agar terjadi kompetisi dan tidak dimonopoli oleh perusahaan tertentu saja.
Selain itu, Organda NTB juga mengusulkan untuk lebih mengoptimalkan armada angkutan umum yang dimiliki oleh pengusaha lokal.
“Kami berharap, dalam rangka pembenahan transportasi, bisa ada kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan lokal. Untuk angkutan public massal, apalagi dengan kendaraan listrik nampaknya masih belum bisa dioptimalkan. Pernah diuji coba dengan angkutan Damri, sayangnya tidak berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Selain itu, Organda NTB juga menyoroti maraknya angkutan tidak resmi, seperti odong-odong, yang beroperasi tanpa izin yang sah, tidak memiliki Surat Keterangan Uji Kelayakan (KIR), serta tidak memiliki kelengkapan administrasi lainnya. Fenomena ini dinilai sebagai salah satu contoh buruk dari pengelolaan transportasi publik yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kami siap mendukung langkah-langkah perbaikan ini. Semoga dengan kepemimpinan gubernur yang baru, sektor transportasi NTB bisa lebih tertata dengan baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Junaidi.
Dalam upaya mendukung pembenahan ini, Organda NTB juga berencana mengadakan silaturahmi dengan gubernur terpilih untuk membahas masalah transportasi public secara bersama-sama. Junaidi berharap, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, NTB dapat meningkatkan kualitas transportasi publik yang lebih efisien dan mengedepankan kearifan lokal.(bul)
