Lombok (ekbisntb.com) – Perempuan Indonesia Maju (PIM) menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan kualitas hidup perempuan dan anak-anak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua DPD PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, baru-baru ini menyampaikan sembilan usulan program strategis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam pertemuan PIM se-Indonesia.
Sembilan program yang diusulkan ini menyentuh berbagai aspek krusial, mulai dari pencegahan stunting yang menjadi ancaman bagi generasi emas, upaya menekan angka pernikahan anak yang masih tinggi di NTB, hingga pemberantasan narkoba yang merusak tatanan sosial. Selain itu, PIM NTB juga memberikan perhatian serius pada penanggulangan anak putus sekolah, pengembangan desa ramah anak, pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang inklusif, peningkatan kesadaran hukum, hingga isu sensitif terkait joki cilik.
Dua isu mendesak yang menjadi fokus utama usulan PIM NTB adalah stunting dan pernikahan anak. Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menekankan perlunya tindakan nyata dan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kami mengusulkan program edukasi dan pencegahan stunting yang melibatkan BKKBN serta berbagai organisasi yang peduli. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia NTB,” tegas Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, Kamis, 17 April 2025.
Mengenai pernikahan anak, ia menyoroti tingginya angka kasus di NTB yang bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 1 menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita.
“Kami juga mengusulkan kampanye masif untuk pencegahan pernikahan anak. UU sudah jelas mengatur usia ideal pernikahan, dan ini perlu disosialisasikan secara intensif,” tambahnya.
Isu peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB juga menjadi perhatian serius PIM. Terlebih, baru-baru ini terungkap kasus keterlibatan ibu-ibu dalam jaringan narkoba di salah satu desa. Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menegaskan perlunya upaya komprehensif untuk memberantas narkoba dan memberikan alternatif kegiatan positif bagi perempuan.
“Kami mengusulkan kampanye pemberantasan narkoba secara massif. PIM memiliki keprihatinan mendalam terhadap kasus yang melibatkan ibu-ibu. Kami ingin memberdayakan mereka dengan kegiatan positif agar terhindar dari jeratan narkoba,” ujarnya.
PIM NTB juga memberikan perhatian pada masa depan anak-anak di NTB melalui usulan program penanggulangan anak putus sekolah dan anak-anak di luar sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, konsep “desa ramah anak” juga menjadi salah satu usulan penting. Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menekankan bahwa program ini harus terencana dengan baik, terkoordinasi, dan berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.
“Pengembangan desa ramah anak harus benar-benar implementatif dan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak-anak di tingkat desa,” katanya.
Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi sorotan PIM NTB. Di era digital ini, anak-anak cenderung menghabiskan waktu dengan gadget. PIM mengusulkan agar RTH di NTB dilengkapi dengan fasilitas bermain yang menarik, sehingga anak-anak memiliki alternatif kegiatan di luar ruangan.
“Anak-anak kita saat ini didominasi gadget. Kami mendorong agar RTH yang representatif dapat menarik mereka untuk bermain, menghidupkan kembali permainan tradisional, dan membangun interaksi sosial,” jelasnya.
PIM NTB juga menyadari pentingnya kesadaran hukum di masyarakat, terutama bagi perempuan di desa. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi.
“Kami mengusulkan program sosialisasi hukum dan kesadaran hukum. Contohnya, ibu-ibu di desa mungkin tidak tahu risiko menjual narkoba. Mereka perlu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, bukan hanya tergiur keuntungan sesaat,” ujar Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi.
Isu terakhir yang diangkat PIM NTB adalah praktik joki cilik. Meskipun memahami adanya aspek adat dan budaya, PIM NTB menyoroti risiko keselamatan anak-anak yang menjadi joki, terutama jika usia mereka terlalu muda.
“Kami miris melihat praktik joki cilik. Kami menghargai tradisi, tetapi keselamatan anak adalah yang utama. Usia yang terlalu kecil berpotensi membahayakan mereka saat menunggang,” tegasnya.
Usulan sembilan program dari PIM NTB mendapatkan respon positif dari Menteri PPPA, Arifah Fauzi. Menteri Arifah menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga memiliki fokus yang sama terhadap isu-isu perempuan dan anak, dan akan membangun “ruang bersama Indonesia” untuk mencari solusi yang komprehensif.
“Ibu Menteri menyambut baik usulan kami dan menyampaikan bahwa pemerintah juga memiliki konsentrasi yang besar terhadap isu perempuan dan anak. Akan ada program kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada,” ungkap Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi.
Sebagai tambahan, PIM NTB juga mengusulkan program pemberdayaan bagi ibu-ibu pemulung plastik melalui pemanfaatan RTH. PIM NTB ingin menciptakan wadah yang terorganisir di RTH agar para pemulung plastik dapat bekerja dengan lebih baik dan memiliki potensi peningkatan kualitas hidup.
“Kami ingin ibu-ibu pemulung plastik ini memiliki wadah yang layak di RTH, sehingga mereka tidak hanya terus-menerus memulung tanpa ada harapan perubahan,” pungkas Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi.(bul)
