KETAHANAN Pangan menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi NTB memainkan peranan strategis di dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan regional, maupun nasional.
Sebagai upaya mendalami kebijakan maupun kondisi terkini ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menyelenggarakan Diskusi Pembahasan Kondisi dan Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi NTB pekan kemarin. Diskusi ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB serta Bappeda Provinsi NTB.
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan dari level daerah sampai perseorangan, dengan melihat tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan kemanfaatan. Ketahanan pangan merupakan salah satu tugas konkuren yang dimiliki pemerintah. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam menjalankan urusan ini.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB H.Abdul Azis menjelaskan beberapa kebijakan belanja APBD untuk ketahanan pangan. Di mana kebijakan diarahkan kepada upaya penguatan ketersediaan pangan, upaya menciptakan keterjangkauan pangan melalui stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok strategis, serta upaya meningkatkan Kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
“Alokasi anggaran ketahanan pangan di Provinsi NTB melalui APBD pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp9,2 miliar. Pemerintah akan memfokuskan kebijakan ketahanan pangan untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi,” ujarnya.
Informasi yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan ini menjadi bahan kajian penting bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional, sehingga diharapkan dapat mendukung perumusan strategi fiskal yang lebih terarah dan efektif.
Salah satu capaian penting yang dipresentasikan adalah peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTB, yang meningkat dari 76,51 persen pada tahun 2023 menjadi 78,44 persen pada tahun 2024.
“Peningkatan ini tercapai berkat perbaikan pada tiga komponen utama, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, dan indeks pemanfaatan pangan. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas sinergi antara kebijakan yang diterapkan dan pelaksanaan program-program di lapangan,” terang Azis.(ris)
