Lombok (ekbisntb.com) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengembangkan jasa lingkungan melalui program wisata alam dan kemitraan konservasi dengan masyarakat di kawasan konservasi.
Kepala BKSDA NTB, Budhy Kurniawan di ruang kerjanya, Kamis, 16 Januari 2025 mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah NTB sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan untuk menjadikan kawasan konservasi sebagai salah satu sumber untuk memperkuat cadangan pangan.

Menurut Budhy, salah satu fokus utama BKSDA adalah kemitraan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi. Sebagai contoh, di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, terdapat sekitar 4.000 hektare lahan yang telah dikelola masyarakat. Saat ini, BKSDA sedang memproses mekanisme kerja sama kemitraan konservasi untuk mendukung peningkatan hasil dan kualitas produksi masyarakat.
“Kami membina masyarakat di kawasan tersebut dengan menitikberatkan pada pengembangan hasil produksi seperti mete, wijen, dan madu. Kami mendorong intensifikasi pengelolaan agar hasil produksinya berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah,” ujar Budhy.
Dalam mendukung kemitraan ini, BKSDA telah membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan memberikan pendampingan intensif. Selain itu, masyarakat juga menerima bantuan berupa peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas produksi. Bahkan, kelembagaan masyarakat diperkuat dengan membentuk koperasi.
“Harapan kami, masyarakat yang kami bina ini menjadi mandiri. Dengan meningkatnya mata pencaharian mereka, mereka dapat menghidupi diri sendiri dan sekaligus berkontribusi pada upaya konservasi,” jelas Budhy.
Budhy menambahkan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan sumber alternatif pendanaan konservasi yang berkelanjutan. Model ini memungkinkan masyarakat mengelola hasil produksinya, memperoleh keuntungan, dan sebagian dari keuntungan tersebut digulirkan kembali untuk mendukung kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon dan patroli kawasan.
“Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung konservasi melalui hasil keuntungan yang mereka kelola sendiri. Ini adalah mimpi kami untuk masa depan,” katanya.
Pra-Kondisi di Seluruh Kawasan Konservasi NTB
Program kemitraan ini telah memasuki tahap pra-kondisi selama dua tahun terakhir. Pola pengembangan yang diterapkan di Pulau Moyo akan diterapkan secara seragam di seluruh kawasan konservasi di NTB, yang mencakup luas total 51.000 hektare. Kawasan ini tersebar di berbagai wilayah di NTB, kecuali di Kabupaten Lombok Utara.
“Output utama yang ingin kami capai adalah peningkatan hasil produksi masyarakat yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari upaya konservasi yang dilakukan,” tutup Budhy.
Dengan langkah ini, BKSDA NTB optimistis kemitraan konservasi dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengelola kawasan konservasi sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya.(bul)