Lombok (ekbisntb.com) – Pengelolaan desa wisata yang ada di NTB dinilai belum maksimal. Sehingga meski ditetapkan sebanyak 99 desa wisata oleh pemerintah Provinsi NTB, belum mampu mendongkrak wisatawan untuk berkunjung ke Bumi Gora.
Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Dr. Halus Mandala mengatakan perlu adanya koordinasi baik antara pemprov dengan pemda kabupaten/kota dalam tata kelola desa wisata ini.
Menurutnya, 99 desa wisata yang ditetapkan oleh Pemrpov NTB tidak diikuti peningkatannya oleh kabupaten/kota. Sehingga dari banyaknya desa wisata yang telah ditetapkan, hanya beberapa desa wisata yang berkembang.
“Dari segi pengelolaan dan menuju kualitas tidak mengalami perbaikan. Itu bisa terjadi karena koordinasi tidak dibangun oleh pemerintah provinsi,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB.
Untuk meningkatkan desa wisata ini, tidak hanya dengan memberikan fasilitas destinasi wisata saja. Tetapi yang utama adalah kerja sama antara pemerintah provinsi dan daerah sehingga tidak terjaid tumpang tindih antara pengelolaannya.
Selain itu, untuk memaksimalkan potensi desa wisata, Mandala mengatakan pemerintah provinsi wajib menjadikan desa wisata berdasarkan usulan kabupaten/kota.
Artinya, pemprov tidak bisa menjadikan suatu desa menjadi desa wisata tanpa adanya pengajuan dari kabupaten/kota. Hal ini menurutnya berdampak pada pengembangan desa wisata karena yang mengelola desa wisata tersebut adalah kabupaten/kota.
“Harus dilakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya. Jadi usulan itu datang dari kabupaten/kota,” lanjutnya.
Halus juga menyinggung terkait dengan desa wisata mandiri. Menurutnya, dari 99 desa wisata yang ditetapkan oleh Pemprov NTB, belum ada desa wisata mandiri. Sehingga pemrpov perlu untuk memantau bagaimana pengelolaan desa wisata ini.
Sementara, Kadispar NTB, Djamaludin Maladi mengatakan sudah ada beberapa desa wisata mandiri yang ada di NTB. Desa wisata mandiri tersebut adalah desa wisata yang mampu memberikan manfaat bagi kabupaten/kota, dan desa wisata yang telah mendapatkan award secara nasional. Yang mana diantaranya ada Sedau, dan Aik Berik.
Meski demikian, menurut Mandala belum ada satupun desa wisata yang benar-benar mandiri di NTB. Karena menurutnya, desa wisata mandiri adalah desa wisata yang memiliki jumlah kunjungan dan manajemen atau pengelolaan yang tinggi. Oleh karenanya perlu untuk berdiskusi lebih lanjyt antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pengembangan desa wisata menjadi desa wisata mandiri. (era)
