Butuh Komitmen Seluruh Daerah di NTB, Sukseskan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Mataram (Ekbis NTB) – Program penurunan emisi gas rumah kaca saat ini telah menjadi sasaran pembangunan kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal ini juga telah diturunkan menjadi sasaran Visi NTB Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H Iswandi, M.Si saat menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Tingkat Kabupaten-Kota yang berlangsung selama tiga hari sejak 29 April hingga 1 Mei 2024 di Hotel Aston Inn Mataram. Kegiatan ini merupakan inisiasi bersama antara Bappeda NTB dengan Yayasan Relief Islamic Indonesia.

- Iklan -

Iswandi mengatakan, untuk mewujudkan Visi NTB Emas 2045 dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca membutuhkan komitmen seluruh kabupaten/kota di NTB. Indikator kerja yang baru ini membutuhkan kolaborasi dan Kerjasama yang baik antar semua pihak, termasuk dengan NGO yang selama ini konsen di isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.

Berdasarkan Visi NTB Emas 2045, target baseline penurunan emisi gas rumah kaca di tahun 2025 mencapai 11,53 persen dan di tahun 2045 mencapai 33,67 persen secara komulatif.

“Untuk mencapainya dibutuhkan komitmen 10 kabupaten/kota. Ini adalah indikator kinerja yang baru,” ujar Iswandi.

Iswandi menyampaikan apresiasi kepada Islamic Relief atas komitmen dan dukungannya selama dua tahun ini dalam proses penyusunan dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di NTB.

“Apa yang perlu kita lakukan untuk menurunkan gas rumah kaca, implementasinya berpedoman pada dokumen PRKBI,” tambahnya.

Selanjutnya, Iswandi berharap dalam proses implementasi kebijakan yang telah disusun dalam dokumen PRKBI agar menggunakan istilahistilah yang berkarakter lokal. Hal ini penting agar masyarakat bisa mencerna program ini dengan cepat dan mudah. Misalnya ciri-ciri perubahan iklim yang terasa dekat, kondisi wilayah Sembalun yang seharusnya dingin, namun saat ini sudah mulai terasa panas, juga musim hujan yang jauh lebih pendek daripada musim panas.

Dokumen PRKBI nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga ia berharap agar proses ini dipercepat. Hal ini penting agar menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten/Kota yang akan menjadi leading sektor di wilayahnya masing-masing untuk menggerakkan OPD teknis terkait.

“Maka hari ini (kemarin-red) kita laksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis baik Aksara maupun system dynamic, agar kita punya kebijakan dengan alat ukur,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain juga sampaikan harapan, walaupun dukungan Islamic Relief berakhir sebentar lagi yaitu pada Mei ini, namun diharapkan dukungan dari NGO ini tetap dapat berjalan melalui skema lain.

Hal ini penting, karena menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan triwulan pertama di tahun ini berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPD, masih ada beberapa target lingkungan yang belum tercapai. Seperti, persentase pengelolaan sampah, persentase pengurangan sampah, dan indeks kualitas tutupan lahan.

“Kami dari provinsi tidak bisa kerja sendiri, butuh kolaborasi dengan kabupaten/kota dan NGO,” tutupnya.(ris)