spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikUMP

Tag: UMP

Kenaikan UMP 6,5 Persen, Disnaker Tunggu Edaran Pemerintah Pusat

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025, mencapai 6,5 persen. Keputusan kenaikan upah buruh ini menunggu surat edaran dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan ditemui pada, Senin 2 Desember 2024 membenarkan, Presiden RI H. Prabowo...

Serikat Pekerja Nasional NTB Dorong Percepatan Penetapan UMP 2025

Lombok (ekbisntb.com) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2025 dilakukan secepatnya. Dorongan ini muncul karena penetapan UMP yang awalnya mulanya dilakukan hari ini, 21 November 2024 diundur sampai dengan tanggal waktu yang tidak ditentukan. “Penetapan kenaikan upah itu...

Pusat Belum Kirim Aturan Perhitungan, Penetapan UMP 2025 NTB Diundur

Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB untuk tahun 2025 diundur. Yang mulanya penetapan akan dilakukan pada tanggal 21 November 2024 mendatang, diundur sampai dengan adanya aturan perhitungan upah minimum  oleh Pemerintah Pusat sebagai...

Penetapan UMP NTB 2025 Dijadwalkan 21 November

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) siap membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Pekan ini, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja sudah akan diterima oleh Pemprov yang berisi data-data statistik dari BPS sebagai bahan informasi terkait dengan instrumen yang dibutuhkan untuk penyusunan...

NTB Siap Bahas UMP 2025

Lombok (ekbisntb.com) - Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersiap membahas UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2025.Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan, saat ini tengah menunggu edaran dari pusat. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, penetapan UPM paling lambat tanggal 21...