Mataram (ekbisntb.com) - Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB meminta untuk dipanggil para pengembang perumahan yang akan dipasangi pelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, pada prinsipnya pengembang mengapresiasi dan akan ikut aturan, karena ada empat hal yang perlu di sampaiakn. Diantaranya, belum...

Mataram (ekbisntb.com) - Karyawan perumahan PT. Royal Property mencabut spanduk peringatan yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi pada, Rabu 12 Juni 2024.Pantauan ekbisntb.com, tim dari KPK bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, bergerak mulai pukul 14.40 WITA. Tim Korsup KPK menuju pengembang perumahan...

Mataram (ekbisntb.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, akan memasang plang peringatan 41 perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah. Tindakan tegas itu sebagai bentuk peringatan bagi pengembang agar mentaati aturan. 41 perumahan itu tersebar di dua kecamatan dan empat kelurahan. Di Kelurahan Mandalika yakni, Perumahan Taman Mandalika, Ponix...

Mataram (ekbisntb.com) - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, telah menindaklanjuti dengan mengingatkan pengusaha untuk segera membayar tunggakan pajak. Akan tetapi, dua pengusaha enggan merespon pasca penempelan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dua pengusaha tidak ada respon sebut Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad...

Mataram (Ekbis NTB) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak dunia usaha di Provinsi NTB untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi di lingkungan dunia usaha.Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha – Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI pada Kamis 16 Mei 2024 menggelar diskusi dengan asosiasi dunia usaha di Provinsi NTB. Salah satunya,...