Kebijakan efesensi anggaran oleh Pemerintah Pusat hingga pembatasan rapat-rapat di hotel berdampak terhadap pengurangan MICE hingga 25 persen. Hal ini pun perlu disikapi serius oleh pemerintah. Tidak saja melakukan efisiensi dan pembatasan, namun juga perlu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha industri hotel tetap eksis. Di antaranya pemerintah perlu...

Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah salah satunya pada item belanja kegiatan di hotel berpengaruh terhadap tingkat pendapatan hotel. Imbasnya pun kemungkinan besar pada setoran pajak ke pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu bahan kajian Pemkab Lobar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam...

Lombok (ekbisntb.com) - Tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di Kota Mataram diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan, menyusul kebijakan terbaru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel. Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, mengungkapkan bahwa dengan normalnya kegiatan pemerintah di...

Lombok (ekbisntb.com) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memproyeksi tingkat hunian kamar hotel naik diangka 90 persen. Optimisme ini realistis, mengingat akan masuknya puncak musim ramai wisatawan. Meksipun di tengah bayang-bayang efisiensi anggaran yang dirasakan dampaknya di beerbagai daerah, seperti di Kota Mataram. Namun sektor...

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengklarifikasi sekaligus membantah bahwa tidak ada seribu karyawan hotel yang dirumahkan. Pengusaha hotel hanya mengurangi jam kerja karyawan dengan alasan minim tamu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pada, Selasa 17 Juni 2025 menegaskan, statemen Ketua Asosiasi Hotel...