Home Blog Page 997

Kemenag Evaluasi Garuda Indonesia Terkait Keterlambatan Pemberangkatan Haji

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Garuda Indonesia (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB)-Kementerian Agama (Kemenag) RI mengevaluasi layanan penerbangan haji yang disediakan oleh Garuda Indonesia, karena banyaknya jumlah keterlambatan yang terjadi.

Pemberangkatan jamaah calon haji Indonesia sudah berlangsung sejak 12 Mei 2024, di mana hingga 26 Mei 2024, tercatat sudah ada 287 kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan ke tanah suci, dengan rincian Garuda Indonesia memberangkatkan 152 kloter, sementara Saudia Airlines sebanyak 132 kloter.

“Sampai 26 Mei, kami melihat Garuda Indonesia masih sering mengalami keterlambatan. Dari 152 kloter, ada 60 kloter yang terlambat atau sekitar 39,47 persen,” kata Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) RI Anna Hasbie dalam keterangan di Jakarta, Selasa 28 Mei 2024.

Anna mengungkapkan keterlambatan paling parah dialami oleh jemaah haji kloter 42 embarkasi Solo (SOC-42) akibat adanya kerusakan mesin pesawat yang memberangkatkan jamaah SOC-41.

Ia menyebut, kelompok tersebut merupakan kloter terakhir dari embarkasi Solo yang berangkat pada gelombang pertama, untuk mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Keterlambatan SOC-42, sambungnya, juga berdampak pada perubahan jadwal SOC-43, yang bergeser hingga 17 jam dari rencana semula.

“Akibat mesin rusak Garuda Indonesia, SOC-42 terlambat hingga 7 jam 10 menit. Ini jelas sangat lama dan menjadikan jamaah makin kelelahan,” tegasnya.

Selain itu, ungkap Anna, terdapat 13 kloter yang diterbangkan dengan Garuda Indonesia memiliki keterlambatan pada kisaran satu sampai dua jam, serta tujuh kloter dengan keterlambatan di atas dua jam.

Hal tersebut, sambungnya, berbeda dengan Saudia Airlines yang memiliki catatan keterlambatan sebesar 11,85 persen, atau sebanyak 16 dari 132 kloter yang terlambat.

“Untuk Saudia Airlines, keterlambatan terlama dialami kloter pertama embarkasi Jakarta-Bekasi atau JKS-01, sekitar 47 menit,” ujarnya.

Anna menekankan proses evaluasi atas on-time performance Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akan terus dilakukan setiap pekan. Saat ini, tahap pemberangkatan jamaah memasuki musim puncak atau peak season.

“Ini tentu menjadi tantangan bagi maskapai penerbangan. Kami minta Garuda Indonesia menyiapkan mitigasi menyeluruh agar problem keterlambatan penerbangan yang masih cukup besar bisa segera diselesaikan dan tidak berkelanjutan,” ucap Anna.(ant)

Kejati NTB Hentikan Penanganan Kasus Korupsi Honor Stafsus Gubernur

By
ekbisntb.com
-
0
Kejati NTB Elly Rahmawati dalam konferensi pers di Mataram, Selasa 28 Mei 2024. (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi dalam pembayaran honor Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 hingga 2023.

“Jadi, penanganan kasus ini kami hentikan karena tidak ada ditemukan indikasi pidana dan kerugian negara,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Elly Rahmawati dalam konferensi pers di Mataram, Selasa 28 Mei 2024.

Dalam penghentian penanganan kasus yang berada di tahap penyelidikan tersebut, dia memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Asisten Intelijen Kejati NTB I Wayan Riana turut menambahkan bahwa pertimbangan kuat kejaksaan menghentikan penanganan kasus tersebut melihat pendapat ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Permintaan pendapat ahli ini untuk melihat regulasi pembentukan stafsus besutan Dr. Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah tersebut, seperti penetapan besaran honor dan sumber dana.

“Dari ahli (Kemendagri) mengungkapkan tidak ada pidana, semua proses berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Begitu juga dengan hasil klarifikasi para stafsus yang menerima honor dari anggaran daerah, Riana memastikan seluruh stafsus menjalankan tugas sesuai aturan.

“Semua stafsus kami sudah klarifikasi semua. Semuanya ada output kerjanya,” ucap Riana.

Pembayaran honor untuk 50 stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini sebelumnya sempat mendapat perhatian dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB.

Meskipun tidak masuk dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), namun BPK mempertanyakan kontribusi keberadaan sedikitnya 50 orang stafsus gubernur dengan pendapatan per orang sedikitnya Rp4 juta per bulan. Angka tersebut dialokasikan dari APBD.(Ant)

Dewan Dukung Penolakan Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abdurrahman (Ekbis NTB/Dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abdurrahman mendukung penolakan penyelenggaraan Motorcross Grand Prix (MXGP) di Sirkuit Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Pasalnya, perhelatan sebelumnya banyak sekali masalah yang belum terselesaikan, apalagi ada tunggakan pajak bumi dan bangunan mencapai ratusan juta yang belum diselesaikan. “Kita sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Wali. Apalagi kan ada masalah yang ditinggalkan pasca penyelenggaraan,” terang Rahman dikonfirmasi lewat sambungan telepone pada, Selasa 28 Mei 2024.

Politisi Partai Gerindra menegaskan, infront selaku penyelenggara mengiming-imingi manfaat dari perhelatan motorcross kelas dunia tersebut. Faktanya kata dia, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional semestinya memberikan dampak signifikan bagi daerah, tetapi sebaliknya bila tidak memberikan manfaat apapun maka tidak mungkin didukung. “Kalau tidak mendatangkan apa-apa ngapain kita dukung,” tegasnya.

Pelaksana seharusnya memberikan win-win solution bagi daerah yang menjadi lokasi penyelenggaraan, agar memberikan dampak signifikan bagi pendapatan asli daerah.

Anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan Selaparang, infront diminta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemkot Mataram berkaitan dengan komponen yang perlu didukung. Akan tetapi, informasinya tidak ada koordinasi apapun dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini penting agar Pemkot Mataram mengetahui hak dan kewajiban.”Karena ini event internasional kemungkinan infront berkoordinasi dengan provinsi. Provinsi juga harus berkoordinasi lagi dengan Pemkot Mataram selaku lokasi kegiatan,” ujarnya.

Ditegaskan, apabila pelaksanaan MXGP di Sirkuit Selaparang bermasalah atau terjadi potensi keributan, maka pemerintah daerah yang harus disibukan dengan kejadian tersebut.

Sebelumnya, Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menolak penyelenggaraan Motorcross Grand Prix di Sirkuit Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Penolakan ini berkaitan dengan residu masalah pada penyelenggaraan tahun 2023. Tunggakan pajak sebelumnya diminta diselesaikan. “Kami tidak pernah diajak bicara dan permasalahan tahun kemarin saja belum selesai,” tegasnya.

Permasalahan MXGP di tahun 2023, sampai saat ini belum diluruskan, sehingga pihaknya tidak akan mau bicara atau membahas apapun tentang penyelenggaraan MXGP di tahun 2024. Ditegaskan Mohan, MXGP bukan perkara sukses atau tidak suksesnya penyelenggaraan, tetapi harus berbicara kemanfaatan. Bagi Pemkot Mataram tentunya mengambil pembelajaran dari penyelenggaraan di tahun 2023 lalu, karena tidak ada sesuatu yang didapatkan bahkan Pemkot Mataram hanya mendapatkan masalahnya saja dari event motorcross tersebut. “Jadi, kita hanya mendapatkan masalahnya saja yang sampai hari ini masalah yang harus kita selesaikan,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram mengingatkan, jika penyelenggara ingin melaksanakan kegiatan MXGP di Sirkuit Selaparang diminta menyelesaikan sisa masalah sebelumnya. Jangan hanya menaikan lokasi kegiatan di Kota Mataram. Oleh karena itu, penyelenggara diperingatkan kembali untuk menyelesaikan tunggakan pajak bumi dan bangunan yang mencapai Rp800 juta. “Kalau kami tidak setuju mereka mau apa. Pokoknya saya warning kepada penyelenggara,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan balap motorcross kelas dunia tidak bisa diselenggarakan dengan serampangan tanpa harus koordinasi dengan baik. Jangan sampai pemerintah daerah dianggap tidak ada, karena daerah pasti akan terbebani dengan event skala internasional tersebut, padahal tidak ada kemanfaatan yang dirasakan Kota Mataram.

Ia mencontohkan, lintasan sirkuit masih bermasalah. Saat musim kering, debu terbang ke pemukiman warga sehingga menimbulkan inspeksi saluran pernafasan akut.

Walikota kecewa pascapenyelenggaraan MXGP tidak ada lagi kegiatan apapun di kawasan tersebut. “Jadi begitu selesai tidak ada lagi kegiatan. Tidak ada maintance. Kami tidak pernah diajak bicara mau diapakan. Jadi tidak usahlah karena kepentingan tertentu, kemudian kita dipaksakan tanpa diajak bicara,” sindirnya. (cem)

Artikel lainnya….

Kantor Imigrasi di NTB Sediakan Layanan Paspor Elektronik

Kejati NTB Tetapkan Dua Pejabat BSI Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana KUR

Kemendikbudristek Dukung Pengembangan Olahan Empon-empon di Lombok

Kontraktor Berharap Figur Calon Kepala Daerah yang Berpihak pada Pengusaha Lokal

By
ekbisntb.com
-
0
H. Agus Mulyadi(Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB)-Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB, H. Agus Mulyadi menegaskan pentingnya kontestasi politik yang tengah berlangsung ini memunculkan figur-figur calon kepala daerah yang berpihak kepada pengusaha lokal.
Hal ini ditegaskan Agus Mulyadi dalam diskusi dengan media di kantor DPD Gapensi Provinsi NTB, Selasa 28 Mei 2024, menanggapi momentum musim Pilkada tahun 2024 ini.
Diketahui, sejumlah tokoh tengah meramaikan bursa calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi NTB. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari politisi, birokrat, hingga akademisi. Menurutnya, pengusaha kontraktor saat ini ikut menunggu/memantau dinamika politik yang tengah berlangsung.
Menurutnya, politik dan dan dunia usaha sangat berkaitan erat. Stabilitas politik akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan dunia usaha.
“Karena hasil dari politik itu adalah kebijakan yang dapat menentukan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Secara rinci, Agus Mulyadi menyampaikan, pengusaha mengharapkan figure-figur calon pemimpin daerah yang kebijakannya nanti tanpa kecuali tertuju kepada pengusaha lokalnya.
“harapan kita, yang jelas pada kepemimpinan berikutnya ini, supaya memperkuat pengusaha lokal. Kebijakan-kebijakannya bisa memperkuat keberadaan pengusaha lokal. Keberpihakan pada pengusaha lokal,” jelas Agus.
Sebab setiap aturan pusat yang implementasinya juga di daerah, ada celah untuk diinovasi oleh pemimpin di daerah. sehingga keberpihakan kebijakan daerah pemimpin daerah dapat dirasakan pengusaha daerah.
Ditambahkan, dalam segala sektor, jika pemerintah daerahnya bijak, maka, pengusaha lokal yang terkait bisa dilibatkan.
“Misalnya, ada proyek smelter di NTB. Ayo dong, bagaimana supaya pengusaha daerah juga bisa dibonceng oleh pelaksana proyeknya. Berikan kesempatan kepada pengusaha lokal, minimal bisa digendong di dalam pembangunannya,” katanya.
Pemerintah daerah bisa menyiasati untuk memberi ruang agar pengusaha lokal bisa berpratisipasi dalam proyek-proyek strategis, baik swasta, maupun proyek pemerintah. Sebetulnya, NTB sudah memiliki perangkat peraturan daerah yang mengatur agar masyarakat jasa konstruksi daerah dilibatkan dalam setiap proyek di daerah.
“NTB bahkan jadi percontohan lahirnya Pergub yang keberpihakannya pada pengusaha lokal. Tapi, dalam pelaksanaannya, 70 persen proyek swasta maupun pemerintah yang dilaksanakan di NTB, dilaksanakan oleh perusahaan dari luar, terutama BUMN,” katanya.
Perangkat kebijakan ini menurutnya harus dipertajam. Siapapun kepala daerah, hal ini bisa dipertajamkan. Asalkan, ada semangat kepala daerah terhadap keberpihakan kepada pengusaha lokalnya menjadi pemain di daerahnya sendiri.
“Makanya, Gapensi NTB nanti akan mengundang para calon kepala daerah ini. kita kupas terbuka komitmennya terhadap keberpihakan kepada pengusaha lokal. Bila perlu, ada semacam fakta integritas,” katanya.
Agus Mulyadi menegaskan, pentingnya memperioritaskan pengusaha lokal karena berkaitan erat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif.(bul)

Tak Terbukti, Jaksa Hentikan Penangangan Kasus Dugaan Korupsi Pinjaman Modal di Bank NTB Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Elly Rahmawati dalam konferensi pers di Mataram (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi dalam pemberian pinjaman modal pembiayaan senilai Rp24 miliar dari Bank NTB Syariah kepada sejumlah debitur dari kalangan perusahaan swasta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Elly Rahmawati dalam konferensi pers di Mataram, Selasa 28 Mei 2024 , menyampaikan perihal pertimbangan pihaknya tidak lagi melanjutkan penanganan kasus tersebut.

“Jadi, kasus ini kami hentikan di tahap penyelidikan karena tidak ada ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara,” kata Elly.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTB I Wayan Riana menambahkan bahwa penghentian penanganan kasus ini sudah melalui prosedur hukum, mulai dari pengumpulan data dan bahan keterangan para pihak terkait.

“Jadi, kami sudah periksa pihak bank, debitur, OJK, termasuk melakukan cek penggunaan dari pinjaman modal itu,” kata Riana.

Dari serangkaian penyelidikan, dia memastikan pihaknya tidak menemukan indikasi pidana sesuai materi laporan masyarakat.

“Setelah kami cek, itu seperti agunan, sudah sesuai, nilainya di atas plafon pinjaman. Jangka waktu kredit juga masih panjang, ditambah lagi dengan hasil pemeriksaan OJK, sehingga disimpulkan tidak ada ditemukan peristiwa pidana,” ujarnya.

Pemberian pinjaman modal pembiayaan pada bank syariah kepada debitur merupakan bentuk dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu.

Dalam mekanisme pembiayaan, terlibat tiga pihak, yaitu dari perbankan sebagai pemberi dana, penyedia barang/aset/jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa.

Terkait persoalan yang muncul dalam pemberian pinjaman modal pembiayaan pada Bank NTB Syariah, pelapor yakni Guru Besar Universitas Mataram di bidang ilmu hukum Profesor Zainal Asikin sebelumnya mengakui turut mencantumkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp24 miliar.

Dalam laporannya, Profesor Asikin mengungkapkan persoalan yang muncul berkaitan dengan dana “sponsorship” Bank NTB Syariah untuk menunjang kegiatan pemerintah.

Salah satunya, dukungan dana Rp5 miliar untuk acara MXGP Samota di Pulau Sumbawa. Menurut Profesor Asikin, persoalan muncul dalam laporan pertanggungjawaban sokongan dana.(Ant)

Pengusaha Muda, Siap Tampil di Pilkada Lombok Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Busfi Arusagara (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB)-Pengusaha muda di Jakarta asal NTB, Busfi Arusagara siap tampil di Pilkada Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 ini.

Busfi adalah kontraktor muda yang bermaian di level nasional, sejak tahun ia lulus di Trisakti, tahun 2019 lalu, hingga saat ini. selain sebagai tokoh muda pergerakan, ia juga menjadi politikus muda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Nama Busfi tengah dimunculkan publik, sebagai salah satu figur yang didorong untuk menjadi salah satu kontestan dalam Pilkad Kabupaten Lombok Timur.

“Saya ingin menjawab dorongan dan pertanyaan publik. Bahwa, saya ini pepadu (petarung) partai (Partai Golkar). Kalau partai memerintahkan, didukung tokoh-tokoh Parti Golkar, saya siap,” katanya, di Mataram, Selasa 28 Mei 2024.

Busfi mengatakan, sebagai orang partai, ia siap all out melaksanakan perintah partai. Terutama terkait peluangnya menjadi bakal calon kepala daerah di Lombok Timur.

“Kalau ini sudah perintah partai, sekecil lubang jarum harapan itu akan saya kejar. Asal sudah didukung, tanpa terkecuali para senior-senior partai,” tambahnya.

Pria kelahiran Mataram 1995, asal Peresak Rumbuk, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang tinggal di Jakarta ini kemudian memberikan pandangan tentang Kabupaten Lombok Timur, sebagai daerah yang memiliki potensi tidak kecil. Dari sektor pertanian, sektor pariwisata, hingga sektor kelautan perikanan.

Sektor-sektor ini menurutnya membutuhkan sentuhan investasi untuk mendorongnya berkembang lebih cepat dan lebih besar.

Busfi sendiri berkeyakinan Kabupaten Lombok Timur bisa tumbuh lebih cepat, jika arus investasi masuk lebih deras. Untuk mendatangkan investor, menurutnya, salah satu caranya adalah memanmfaatkan jaringan bisnis, kolega, mitra yang dimiliki di pusat (nasional).

Sebagai mantan Komandan Satuan Gabungan (Satgab/ dulu Menwa) di kampus ternama Trisaksi, alumni Teknik Perminyakan ini mengatakan, tak bisa dinampikkan, investasi sebagai salah satu cara mendorong lebih cepat pertumbuhan suatu daerah.

“Sepanjang investasi itu positif, sebanyak-banyaknya harus didorong masuk. Karena investasi itu yang bisa membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah,” tambahnya.

Kendati demikian, Busfi belum ingin berbicara terlalu jauh soal pengelolaan daerah. saat ini ia masih menunggu dinamika politik yang terjadi.

“Kita fokus tunggu perkembangan dulu. Dan pada prinsipnya, saya pribadi sangat siap, apapun perintah partai nanti, sambil didukung unsur-unsur terkait lainnya,” demikian putra Ketua Kontraktor NTB, H. Agus Mulyadi ini.(bul)

Pembangunan Pelabuhan Kilo Mulai Diwujudkan

By
ekbisntb.com
-
0
H. Fakhrurrazi(Ekbis NTB/ist)

Dompu (Ekbis NTB) – Rencana pembangunan pelabuhan Kilo yang direncanakan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mulai terlihat. Terhitung 26 Maret hingga 21 September 2024 ini, CV Bona Maju Berkarya yang ditunjuk Kementrian Perhubungan RI melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai untuk pembangunan fasilitas pelabuhan di Desa Mbuju Kecamatan Kilo.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir H. Fakhrurrazi yang dikonfirmasi, Senin (27/5) kemarin mengatakan, pembangunan pelabuhan Kilo ini berada di bawah kantor UPP Kelas III Calabai Dompu. Tahun 2024 ini, paket pekerjaannya pemerataan lahan yang menjadi area pelabuhan Kilo seluas 30 ha dan pemagaran keliling. “Lahan yang kita (Pemda Dompu) hibahkan untuk pembangunan pelabuhan Kilo itu yang dilakukan pemagaran keliling dan diratakan,” kata H. Fakhrurrazi.

Berdasarkan nilai kontrak, paket pekerjaan ini senilai Rp.4,438 M dan dikerjakan selama 180 hari kalender. Sehingga harus rampung pekerjaannya pada 21 September 2024 mendatang. “Kita berharap, paket pembangunan awal pelabuhan Kilo sukses. Untuk tahapan berikutnya, kita akan terus kawal sebagai dukungan keseriusan pemerintah daerah,” ungkap H. Fakhrurrazi.

Pemda Dompu, kata H. Fakhrurrazi, melalui Dinas PUPR akan kembali melanjutkan pembangunan jalan utama dari dan menuju pelabuhan Kilo. Pada tahun 2023 lalu, pembangunan akses jalan dari arah Soriutu – Tanju Kecamatan Manggelewa sudah dilakukan. Akses jalan ini hingga sungai Tanju yang berbatasan dengan Desa Taropo Kecamatan Kilo.

Tahun 2024 ini, lanjut H. Fakhrurrazi, akan kembali dilanjutkan pembangunan jalan dari Desa Mbuju tempat Pelabuhan Kilo ke Desa Taropo Kecamatan Kilo hingga di sungai yang membatasi dengan Desa Tanju Kecamatan Kilo. Akses jalan ini lebih landai dari ruas jalan yang ada saat ini, sehingga aman digunakan oleh kendaraan bertonase tinggi. Akses jalan ini seluruhnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Dompu.

Rencana pembangunan pelabuhan Kilo ini diseriusi oleh Bupati Dompu, H Bambang M Yasin dalam rangka mendukung program unggulannya jagung. Terlebih produksi jagung Dompu terus meningkat, sementara harga cenderung tidak stabil sebagai akibat dari tingginya biaya transportasi darat dan terbatasnya angkutan kapal laut di pelabuhan yang ada.

Setelah semua studi didapat dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, Pemda Dompu melakukan pembebasan lahan dan pada Kamis, 27 Februari 2020 lalu Pemda Dompu menghibahkan tanah untuk pembangunan pelabuhan Kilo ke Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jederal Perhubungan Laut. (ula)

29 Tahun Telkomsel, Berkomitmen Maju Serentak Berikan Dampak bagi Indonesia

By
ekbisntb.com
-
0
Telkomsel memperingati 29 Tahun perjalanannya, mengusung semangat untuk Maju Serentak Berikan Dampak (Ekbis NTB/ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Telkomsel memperingati 29 Tahun perjalanannya, mengusung semangat untuk Maju Serentak Berikan Dampak. Telkomsel senantiasa terus hadir mendampingi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap orang melalui ragam inisiatif, inovasi, dan aksi nyata yang dapat memperkuat inklusi digital nasional, sehingga membuka peluang kemajuan bangsa.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho mengatakan, bersama segenap manajemen dan karyawan Telkomsel memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pelanggan setia dan seluruh stakeholder yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan Telkomsel selama 29 tahun ini.

Memperingati usia yang ke 29 tahun, Telkomsel akan terus maju dan bertumbuh dengan memperkuat komitmennya yang sejalan dengan Visi baru perusahaan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing tinggi untuk membuat hari ini menjadi lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang.

Untuk mencapai hal tersebut, Telkomsel menjalankan Misi baru dengan berupaya untuk dapat menyediakan konektivitas, layanan dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang setiap rumah dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang. Visi dan Misi baru ini akan menjadi komitmen Perusahaan untuk terus melangkah maju memberikan kontribusi nyata sehingga terus menjadi mitra terpercaya masyarakat dan bangsa.

Selama 29 tahun, Telkomsel telah secara konsisten menyediakan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur jaringan broadband terdepan yang merata dan setara, menghadirkan jaringan 5G pertama dan terluas di Indonesia yang mencakup lebih dari 53 kota/kabupaten, dan telah dimanfaatkan dalam mendukung beberapa sektor seperti robotic telesurgery, marine mobile, warehouse management dan smart mining.

Telkomsel juga menjadi yang pertama menghadirkan jaringan 4G di Kapal PELNI, kemudian menjadi salah satu pendiri Autonomous Networks di dunia yang telah diimplementasikan di Indonesia sehingga jaringan dapat mendeteksi, mendiagnosis, mengoptimalkan, dan memulihkan fungsi secara mandiri dan otomatis dengan lebih cepat. Telkomsel saat ini memiliki 257.300 BTS yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Dengan seluruh kapabilitas tersebut, Telkomsel telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Best Mobile Network selama 5 kali berturut dan Best Mobile Coverage serta Fastest Mobile Network dari Ookla® Speedtest Awards™ 2023.

Segmen Bisnis digital telah menjadi penggerak utama transformasi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan dimana pertumbuhan data dan layanan digital telah mencatat kinerja positif di kuartal satu tahun 2024 dengan tumbuh sebesar 8,6% YoY dan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan menjadi 89,9% dari 84,4% tahun lalu.

Oleh karena itu, menyadari dinamika industri telekomunikasi yang kian berkembang, Telkomsel terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi berbagai tantangan dengan bertransformasi ke arah bisnis digital baik untuk segmen Business-to-Business (B2B) maupun Business-to-Consumer (B2C).

Di segmen B2C, Telkomsel secara konsisten menyajikan solusi produk dan layanan digital yang memberikan nilai tambah dan berorientasi pada pelanggan, seperti mengintegrasikan layanan IndiHome ke dalam jaringan Telkomsel, menghadirkan layanan Fixed Mobile Convergence (FMC), dan meluncurkan produk Telkomsel One. Tak hanya itu, Telkomsel juga telah menghadirkan layanan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) untuk pelanggan di dalam dan luar negeri. Dalam upaya mewujudkan pengalaman digital pelanggan terdepan, Telkomsel telah meningkatkan kapabilitas asisten virtual “Veronika” dengan teknologi Microsoft Azure OpenAI Service, kemudian menghadirkan aplikasi MyTelkomsel versi terbaru yang seluruhnya memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara mandiri dan digital.

Melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise bersama TelkomGroup konsisten menjadi mitra utama dalam mendorong transformasi digital di segmen B2B, korporasi, dan industri. Ragam inovasi dan solusi terbaru yang dihadirkan, diantaranya layanan RCS Business Messaging (RBM) yang membantu pelanggan segmen korporasi dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan kebebasan penuh untuk menyampaikan pesan bisnis yang lebih kaya dan interaktif kepada target audience. Meluncurkan Digihub, platform yang memberikan akses ke jaringan API Telkomsel untuk membuka peluang pengembangan solusi layanan digital inovatif baru dan memperluas jangkauan layanan digital bagi para pelaku bisnis.

Guna mewujudkan ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan pertumbuhan bisnis baru, Telkomsel juga memiliki peta jalan ekosistem inovasi yang mencakup digital talent accelerator IndonesiaNEXT, impact startup incubator NextDev, corporate accelerator Tinc, dan didukung oleh anak perusahaan yang bertindak sebagai corporate venture capital Telkomsel Ventures, dan digital business portfolio holding & platform company yaitu INDICO. Secara keseluruhan, ekosistem inovasi ini telah bergerak mengembangkan inovasi bersama para stakeholder untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan ekonomi Indonesia.

Selama 29 tahun, Telkomsel senantiasa mengedepankan proses bisnis berkelanjutan dengan mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui ragam inisiatif perusahaan dan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang menciptakan dampak positif terhadap kelestarian alam dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat Indonesia, serta membangun ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan dampak positif terhadap alam dan lingkungan, Telkomsel menghadirkan Telkomsel Jaga Bumi yang telah melakukan penanaman 15 ribu pohon di 8 lokasi pada 2023 lalu untuk mengkompensasi emisi karbon. Kemudian juga program pengelolaan limbah plastik, yang telah mendaur ulang limbah plastik dan bekas cangkang kartu SIM menjadi 75 ribu pavement block dan 20 ribu phone holder.

Pada aspek sosial, Telkomsel telah meluncurkan beragam inisiatif CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna membentuk masa depan yang lebih baik. Selain sebagai bagian dari peta jalan ekosistem inovasi, program NextDev telah berperan sebagai impact incubator yang mendukung startup digital berdampak sosial di Indonesia, dengan sejumlah 143 early-stage startup yang telah berhasil di inkubasi, selain itu program IndonesiaNEXT juga telah membantu lebih dari 6.500 talenta muda dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing di era digital. Kemudian, Internet BAIK yang memberikan pelatihan literasi digital kepada lebih dari 29 ribu peserta, termasuk pelajar, guru, orang tua, dan komunitas untuk menghadirkan ruang digital yang Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif. Sementara program Digital Creative Entrepreneurs (DCE) yang berfokus mengakselerasi kapabilitas, kompetensi, dan kreativitas digital para pelaku UKM di Indonesia, telah mendukung akselerasi transformasi digital di lebih dari 2.500 UKM lokal. Tidak hanya itu, Telkomsel juga melalui inisiatif filantropi “Sambukan Senyuman” aktif memberikan sejumlah bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh penjuru Indonesia dengan menebar kebaikan dan kebahagiaan guna mendukung kehidupan yang lebih baik.

Pada aspek governance, di tahun 2024 ini Telkomsel menghadirkan Inisiatif Telkomsel Jaga Data yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi melalui gerakan #BersatuKitaLapor, mengajak masyarakat untuk secara aktif melaporkan indikasi penipuan online yang marak terjadi. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan komitmen Telkomsel dalam membangun ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keamanannya. (bul)

Artikel lainnya….

Sisakan Masalah, Walikota Tolak Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

Menkeu: Penerimaan Pajak Per April Mencapai Rp624,19 Triliun

Hewan Pembawa Rabies Sulit di Berantas

Aset Randis Diduga Banyak Disalahgunakan

By
ekbisntb.com
-
0
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri didampingi Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati dan Kabid Aset BKD Devi saat mengecek aset rumah dinas guru di Jalan Bung Hatta, Kelurahan Monjok, belum lama ini. Aset bergerak dan tidak bergerak diminta ditertibkan kembali sebelum Korsupgah V KPK datang kembali ke Mataram pada, 10 Juni 2024. (Ekbis NTB/cem)

Mataram (EkbisNTB.com) – Sejumlah aset daerah berupa kendaraan dinas masih banyak tercecer dan diduga disalahgunakan. Penyalahgunaan aset berupa randis harus ditertibkan kembali, karena tidak sesuai dengan penggunaannya.

Walikota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana menerangkan, saat rapat koordinasi yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah menekankan permasalahan aset yang menjadi catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pimpinan organisasi perangkat daerah diminta merapikan kembali,termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dinas guru dan lain sebagainya. “Saya sudah tekankan ke Pak Seda untuk merapikan kembali aset bergerak ini,” terang Walikota dikonfirmasi pada, Senin 27 Mei 2024.

Mirisnya aset berupa kendaraan dinas masih dikuasai oleh pejabat yang telah purnatugas. Selain itu, kendaraan dinas digunakan oleh keluarga bahkan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Menurut Walikota, penyalahgunaan aset ini juga menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat. “Cukup banyak sekali aset kendaraan dinas kita ini,” ucapnya.

Walikota tidak menginginkan kedatangan Korsupgah V Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada, 10 Juni 2024, justru masih ada permasalahan aset yang belum dituntaskan. Ia menginginkan mulai saat ini, catatan-catatan dari Komisi Antirasuah dipenuhi sesuai apa yang menjadi catatan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri sebut Mohan, diminta mengawal dengan baik terutama penyelesaian kendaraan dinas. Pihaknya tidak ingin menyampaikan secara berulang-ulang karena sudah jelas kendaraan dinas harus dikembalikan oleh pegawai atau pejabat yang sudah purnatugas. “Saya minta lebih intens lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang memanfaatkan aset ini karena bagian harus yang harus ditertibkan,” demikian katanya mengingatkan. (cem)

Sisakan Masalah, Walikota Tolak Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

By
ekbisntb.com
-
0
Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana(Ekbis NTB/cem)

Mataram (EkbisNTB.com) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menolak penyelenggaraan Motorcross Grand Prix di Sirkuit Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Penolakan ini berkaitan dengan residu masalah pada penyelenggaraan tahun 2023. Tunggakan pajak sebelumnya diminta diselesaikan. “Kami tidak pernah diajak bicara dan permasalahan tahun kemarin saja belum selesai,” tegas Mohan dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan pimpinan OPD di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram pada, Senin 27 Mei 2024.

Permasalahan MXPG di tahun 2023, sampai saat ini belum diluruskan, sehingga pihaknya tidak akan mau bicara atau membahas apapun tentang penyelenggaraan MXGP di tahun 2024. Ditegaskan Mohan, MXGP bukan perkara sukses atau tidak suksesnya penyelenggaraan, tetapi harus berbicara kemanfaatan. Bagi Pemkot Mataram tentunya mengambil pembelajaran dari penyelenggaraan di tahun 2023 lalu, karena tidak ada sesuatu yang didapatkan bahkan Pemkot Mataram hanya mendapatkan masalahnya saja dari event motorcross tersebut. “Jadi, kita hanya mendapatkan masalahnya saja yang sampai hari ini masalah yang harus kita selesaikan,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram mengingatkan, jika penyelenggara ingin melaksanakan kegiatan MXGP di Sirkuit Selaparang diminta menyelesaikan sisa masalah sebelumnya. Jangan hanya menaikan lokasi kegiatan di Kota Mataram. Oleh karena itu, penyelenggara diperingatkan kembali untuk menyelesaikan tunggakan pajak bumi dan bangunan yang mencapai Rp800 juta. “Kalau kami tidak setuju mereka mau apa. Pokoknya saya warning kepada penyelenggara,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan balap motorcross kelas dunia tidak bisa diselenggarakan dengan serampangan tanpa harus koordinasi dengan baik. Jangan sampai pemerintah daerah dianggap tidak ada, karena daerah pasti akan terbebani dengan event skala internasional tersebut, padahal tidak ada kemanfaatan yang dirasakan Kota Mataram.

Ia mencontohkan, lintasan sirkuit masih bermasalah. Saat musim kering, debu terbang ke pemukiman warga sehingga menimbulkan inspeksi saluran pernafasan akut.

Walikota kecewa pascapenyelenggaraan MXGP tidak ada lagi kegiatan apapun di kawasan tersebut. “Jadi begitu selesai tidak ada lagi kegiatan. Tidak ada maintance. Kami tidak pernah diajak bicara mau diapakan. Jadi tidak usahlah karena kepentingan tertentu, kemudian kita dipaksakan tanpa diajak bicara,” sindirnya.

Selain itu, infront juga tidak pernah bertemu dengan Pemkot Mataram. Padahal, penyelenggaraan kegiatan skala internasional perlu pelibatan pemprov dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi kegiatan untuk duduk bersama membahas kebutuhan serta komponen-komponen apa saja yang harus dikerjasamakan. (cem)

1...996997998...1,060Page 997 of 1,060