Beranda blog Halaman 950

Harga Minyak Subsidi Melonjak

0
Sejumlah warga membeli minyak goreng subsidi (MinyaKita,red) (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat mengeluarkan produk minyak goreng subsidi untuk mengendalikan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Ironinya minyak goreng yang diberi merk MinyaKita sudah tanpa subsidi lagi.

Harga MinyaKita di sejumlah pasar tradisional maupun retail modern di Kota Mataram, kisaran Rp16.000- Rp17.000. Padahal, harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah mencapai Rp14.000 perliter. Tiga wilayah yang masuk zona 1.0 yakni, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat harus mengeluarkan biaya produksi. Berbeda dengan wilayah yang masuk zona 3.0 seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku dan lain sebagainya masih dapat menikmati minyak goreng subsidi tersebut. “Kita posisinya sama seperti Bali dan Jawa masuk zona 1.0. Jadi dikenakan biaya produksi,” terang Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Rabu 24 Juli 2024.

Nida menjelaskan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengendalian harga barang pokok rutin melakukan pemantauan harga terutama barang-barang yang mengalami pergeseran harga. Harga minyak goreng subsidi (MinyaKita,red) mencapai Rp16 ribu-Rp17 ribu perliter. Sedangkan harga eceran tertinggi sesuai Surat Edaran Kementerian Perdagangan RI Nomor 3 Tahun 2023 bahwa minyak subsidi dijual sekitar Rp14.000 perliter.

Di satu sisi, pemerintah pusat belum mengeluarkan SE terbaru tentang penyesuaian harga minyak goreng subsidi. Sedangkan, pedagang mulai menaikan harga. “Kalau belum terbit aturan yang baru seharusnya masih mengacu harga yang dulu. Sekarang sudah naik saja harganya,” jelasnya.

Nida memahami pasokan minyak goreng subsidi berkurang tidak seperti minyak dengan brand yang lain. Kekosongan atau pengurangan pasokan belum diketahui, karena hasil pemantauan di salah satu distributor pasokannya minyak goreng subsidi sebelumnya ribu dus mengalami penurunan sampai ratusan dus.

Kaitannya dengan NTB yang tidak mendapatkan subsidi atau dikenakan biaya operasional dari produsen. Nida akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB, untuk menanyakan ke pemerintah pusat agar pemberian subsidi sama seperti di wilayah zona 3.0 seperti NTT dan Maluku. Jika dihitung dari operasional semestinya Kota Mataram khususnya dan NTB umumnya masuk zona 3.0. “Dari distributor meminta kami untuk mengkomunikasikan ke pemerintah pusat agar NTB masuk zona 3.0 supaya tidak dikenakan biaya produksi,” jelasnya.

Dengan penyesuaian harga HET Rp15.700 untuk MinyaKita dipastikan pedagang akan menjual lebih mahal. (cem)

BI : Sedang Memasuki Era Suku Bunga Rendah

0
Kepala Kantor Perwakilan BI NTB dan jajaran menjelaskan kondisi ekonomi saat ini(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Afriansyah Harahap menyampaikan saat ini memasuki era suku bunga kredit rendah.

“Sebelumnya suku bunga kredit sampai 18 persen, sekarang bisa sampai 9 persen,” ungkap Berry saat bincang-bincang dengan media di Mataram, Rabu 24 Juli 2024.

Berry menambahkan, rendahnya suku bunga kredit ini dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya, faktor persaingan antar lembaga keuangan. Lembaga keuangan memberikan kelunakan kepada masyarakat untuk mendapatkan kredit (syarat-syarat mendapatkan kredit dilonggarkan).

“Bahkan beberapa risiko penyaluran kredit mulai diterima perbankan,” katanya.
Selain itu, saat COVID-19 pemerintah melakukan penyelamatan ekonomi dan jiwa dengan menginjeksi dana besar-besaran. Nilainya menurut Berry, seribuan triliun yang digunakan untuk pembelian obat-obatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar ekonomi cepat recovery.

“Dampaknya, uang yang ada di masyarakat masih banyak,” katanya.

Pada situasi ini, masyarakat dapat memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan kredit dari lembaga-lembaga keuangan. Yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan modal, ekspansi usaha. Sehingga rantai ekonomi menjadi bergerak. Tenaga kerja terserap, dan investasi meningkat.

“Tetapi tidak seterusnya suku bunga kredit rendah ini bagus, kalau terlalu rendah suku bunga, valuta asing makin banyak keluar. Karena itu, Bank Indonesia tetap berupaya menjaga keadaannya tetap stabil,” tambahnya.

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%.

Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, termasuk untuk memperkuat efektivitas stabilitas nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk modal asing.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar.

terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.(bul)

BPPD NTB Dorong Penambahan Penerbangan Domestik ke Lombok

0
Bandara international lombok(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Selain meminta tambahan jalur penerbangan luar negeri. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengupayakan terwujudnya tambahan penerbangan domestik.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh mengatakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di NTB, dibutuhkan tambahan jalur penerbangan domestik, khusunya dari kota-kota besar.

“Flight domestik pertama yang kita dorong adalah dari kota-kota besar di Indonesia, yang sangat relevan adalah Jawa Tengah, Semarang,” ujarnya.

Menurut ketua Asosiasi Travel Indonesia tersebut, Jawa Tengah khususnya Semarang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga pihaknya mendorong agar dibukanya jalur penerbangan Semarang-Lombok.

Dengan anggaran Rp1 miliar yang diberikan dengan target promosi yang masif menurutnya belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuan promosi pariwisata. Namun, karena anggota BPPD berasal dari kalangan pengusaha dan akademisi, sehingga pihaknya akan berusaha dari berbagai sektor untuk menutupi kebutuhan promosi.

Selain itu, meski NTB terkenal dengan pariwisata halalnya, Sahlan mengatakan kecil kemungkinan untuk membuka jalur pesawat Timur Tengah-Lombok. Hal ini dikarenakan jarak antar kedua daerah tersebut, yang mana membutuhkan 10 jam di pesawat untuk mencapai Timur Tengah dari Bandara Lombok.

“Timur Tengah kita masih ukur relevansinya dengan pesawatnya. Bila kita ukur wisata halal, maka adakah wisatawan yang mau terbang 10 jam dengan transit ke Lombok. Itu kemungkinanya agak kecil,” bebernya.

Namun, jika jalur Lombok-Timur Tengah benar dibuka, maka ini sangat menguntungkan sektor pariwisata Lombok karena kemungkinan besar banyak wisatawan asal Timur Tengah yang berkunjung ke NTB.

Kemudian, Sahlan juga mengupayakan adanya jalur penerbangan Lombok-Eropa, apalagi sales vision atau sales promotion BPPD juga menyasar Eropa.

“Tentu Eropa, karena sales vision kita datangi market-market Asia dan Eropa, salah satunya yang paling dekat adalah The Beauty M di London, kita akan datang ke The Beauty M untuk mempromosikan pariwisata di NTB,” tutupnya. (era)

Dukung Peningkatan Ekonomi dan Investasi, Pemda KLU Beri Penghargaan BI NTB

0
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap oleh Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH pada acara Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-16 Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Langkah strategis mewujudkan stabilitas harga pangan dan optimalisasi potensi daerah yang terus digaungkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) atas dukungan terhadap peningkatan ekonomi dan investasi di Kabupaten Lombok Utara.

Pemda KLU mengapresiasi upaya pengembangan UMKM dari BI NTB melalui program klaster UMKM produsen komoditas unggulan maupun komoditas ekspor yang diberikan secara langsung kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap oleh Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH pada acara Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-16 Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Lombok Utara.

“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak dan komponen masyarakat yang telah bekerja sama, bahu-membahu dengan pemerintah daerah, bersatu langkah membangun menyatukan dengan kebersamaan. Semoga kebersamaan ini dapat ditingkatkan, dipertahankan demi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju lombok utara yang maju,” ujar Bupati Lombok Utara dalam sambutannya.

Diketahui, beberapa program yang telah dilaksanakan BI NTB di daerah Kab. Lombok Utara antara lain:

  1. Klaster Sapi Ngiring Datu di Desa Ganggelang. Program pembinaan dan pendampingan oleh BI NTB sudah dimulai sejak tahun 2018. Kluster ini telah mengembangkan teknologi pertanian yang dapat mendukung kebutuhan pasar di KLU dan mampu mengembangkan produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi serta turut menyerap tenaga kerja bagi daerah sekitar.
  2. Klaster Telur Ayam Ras Telur Jago di Desa Santong. Program pembinaan dan pendampingan oleh BI NTB dimulai sejak tahun 2020. Hadirnya Klaster Telur Ayam Ras Telur Jago ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tradisional KLU namun juga bekerja sama dengan pasar ritel modern, yakni Hypemart dan menjadi pemasok saat harga tinggi pada program operasi pasar. Sebagai salah satu desa unggas di KLU, Klaster Telur Ayam Ras Telur Jago juga telah melakukan pengembangan pakan mandiri untuk menekan biaya produksi.
  3. Klaster Bawang Merah (Kelompok Baro IV) Kec. Bayan. Program pembinaan dan pendampingan oleh BI NTB dimulai sejak tahun 2021. Klaster Bawang Merah Kelompok Baro IV telah mengimplementasikan program integrated farming, yakni teknologi MA 11. Klaster ini juga turut mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar dan menjadi pemasok kebutuhan pasar di KLU.
  4. PSBI Grand House Vanili di Desa Leong, Kab. Lombok Utara. Untuk mendukung produksi ekspor, BI NTB telah memberikan PSBI kepada kelompok binaan green house (kelompok Persatuan Vanili Leong), yg telah bekerjasama dengan aggregator ( CV Rempah Irganik Lombok) bertujuan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan permintaan pasar global khusunya pasar Amerika

Sejak tahun 2006, Bank Indonesia mulai mengembangkan klaster UMKM produsen komoditas unggulan daerah maupun komoditas ekspor. Program ini bertujuan meningkatkan kinerja UMKM yang tergabung dalam klaster, sehingga pada waktunya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan perkembangan arah kebijakan Bank Indonesia, pengembangan klaster kini lebih diarahkan pada upaya meningkatkan supply komoditas penunjang ketahanan pangan, khususnya komoditas volatile food. Hal ini tak lain sebagai salah satu upaya Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi.(bul)

Baznas NTB Salurkan Rp3,5 Miliar Untuk GTT dan Siswa Berprestasi

0
Ketua Baznas NTB, Muhammad Said saat menjelaskan perihal Beasiswa Baznas NTB Cerdas, Rabu, 24 Juli 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (Baznas) NTB menyalurkan Rp3,5 miliar untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan siswa berprestasi yang ada di provinsi ini.

Rp1,7 miliar diberikan kepada sebanyak 3.400 GTT yang ada di NTB, dan Rp1,8 miliar diberikan kepada 4.500 orang siswa berprestasi kurang mampu.

Pj Gubernur Provinsi NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan program Baznas ini. Menurutnya, bantuan pendidikan sangat strategis dalam membantu mensejahterakan masyarakat.

“Saya sangat bersyukur bahwa Baznas ini adalah mitra yang produktif dalam rangka sama-sama menuju mensejahterakan masyarakat kita,” ujarnya.

Ia berharap adanya bantuan beasiswa Baznas NTB Cerdas ini mampu mendorong dan menberikan motivasi kepada guru untuk terus berupaya mencerdaskan bangsa karena pendidikan adalah investasi untuk menuju Indonesia emas kedepannya.

“Ini sangat membantu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Guru-guru ini adalah pahlawan tanpa jasa yang bekerja sangat krusial bagi kita dan guru ini adalah investasi generasi, dan anak-anak investasi bagi Nusa Tenggara Barat,” lanjutnya.

Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Utara ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB untuk terus berzakat untuk membantu sesama, apalagi penduduk NTB mayoritas muslim sehingga menunaikan zakat menjadi salah satu anjuran dalam agama Islam.

Ketua Baznas NTB, Dr. TGH. Muhammad Said mengatakan hal senada, bahwa bantuan beasiswa Baznas NTB Cerdas ini menjadi salah satu program tahunan untuk membantu para guru dan siswa berprestasi yang kurang mampu.

Fokus utama bantuan Baznas NTB Cerdas tahun ini mengarah kepada sekolah-sekolah negeri, hal ini karena sekolah negeri lah yang memberikan zakatnya kepada Baznas NTB.

Meski demikian, sekolah swasta juga masuk dalam bantuan beasiswa Baznas, apalagi mulai banyak GTT mengajar di sekolah swasta. Namun, Said berharap bagi sekolah swasta yang ingin menerima bantuan beasiswa Baznas, diharapkan juga untuk berkontribusi memberikan zakatnya kepada Baznas.

“Sekolah-sekolah negeri ini berzakatnya ke Baznas, kalau sekolah swasta kan banyak juga GTT nya, kita berikan kepada mereka, tapi sekarang kita minta kepada sekolah-sekolah, Ponpes dan sebagainya yang mau menerima bantuan ini, dia juga berkontribusi ke Baznas,” ujarnya.

Adapun jumlah bantuan beasiswa Baznas NTB cerdas ini diberikan sebanyak Rp400 ribu per siswa, dan untuk guru sebanyak Rp600 ribu. Adapula bantuan lainnya yang akan disalurkan oleh Baznas yaitu bantuan penelitian mahasiswa sejumlah Rp2,4 miliar ditujukan kepada 1.984 orang mahasiswa, bantuan study luar negeri senilai Rp1,8 miliar untuk 385 orang.

Lebih lanjut, Said mengatakan setiap tahunnya permintaan bantuan beasiswa dari sekolah-sekolah ini semakin meningkat. Sehingga pihaknya meminta untuk sekolah selalu mengupdate data penerima bantuan.

“Diajukan, kita minta datanya dari sekolah, kemudian di Dikbud diserahkan ke kita,” tutupnya. (era)

Pekerja NTB Tersebar di 108 Negara

0
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, , I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, , I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H menyebut daerah ini menjadi pengirim Pekerja Migrant Indonesia (PMI) terbanyak keempat di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data 15 tahun terakhir, jumlah penempatan PMI NTB di luar negeri mencapai 589.023 orang yang tersebar di 108 negara penempatan,” ujar Aryadi.

Selama pandemi COVID-19, banyak negara penempatan tidak menerima PMI. Namun, pada tahun 2021, terdapat 800 penempatan, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 7.500 pada tahun 2022.

Aryadi melanjutkan, pada tahun 2023, pengiriman PMI sudah berjalan normal dengan sekitar 27.700 penempatan di 18 negara. Negara tujuan paling favorit antara lain Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan Jepang.

“Sebagai lumbung PMI, tentu saja banyak permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, sejak tahun 2021, Pemprov NTB meluncurkan Program Zero Unprosedural PMI,” tambahnya.

Program Zero Unprosedural PMI merupakan upaya untuk meminimalisir kasus PMI dan memberantas mafia PMI. Pemprov NTB bekerja sama dengan BP3MI NTB dan berbagai stakeholder terkait untuk mencapai tujuan ini.

Banyak kasus PMI non prosedural yang ditangani Disnakertrans NTB berawal dari tidak sesuainya informasi yang disampaikan ke masyarakat. Sebagai contoh, Aryadi mengungkapkan bahwa Direktur Cabang PT. PSM telah divonis 8 tahun penjara dan didenda Rp300 juta karena penyalahgunaan job order dan izin rekrut, yang menimbulkan banyak korban di masyarakat.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah Disnaker menjadi saksi ahli di persidangan yang menindak perusahaan dan perorangan sebagai tindak pidana berat. Kasus ini perlu disosialisasikan agar perusahaan lain dapat mengambil pelajaran,” tegas Aryadi.

Oleh karena untuk meningkatkan perlindungan PMI, Disnakertrans NTB lebih giat melakukan edukasi, diseminasi, dan sosialisasi tentang permasalahan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sejak tahun 2021.

“Saya tak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat untuk jangan mau direkrut oleh PL atau calo dan mengingatkan perusahaan agar tidak melakukan rekrutmen tanpa izin dan job order,” tegas Aryadi.

Aryadi mengungkapkan bahwa kolaborasi daerah dan pusat serta antar instansi dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah PMI. Kebijakan yang telah dilakukan Disnakertrans NTB antara lain mewajibkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki kantor cabang di NTB agar bisa dilacak dan dipantau oleh dinas setempat.

Lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan perlindungan PMI, Disnakertrans NTB mengajukan beberapa usulan penting pada saat kunjungan kerja Tim Pengawas DPR RI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( TIMWAS PPMI) di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Selasa 23 Juli 2024.

Pertama, agar dana pelatihan dapat dilimpahkan ke daerah untuk dikelola sebagai dana dekonsentrasi. Selanjutnya, Disnakertrans NTB menekankan pentingnya transisi dari UU No. 39 Tahun 2004 ke UU No. 18 Tahun 2017, dengan mewajibkan P3MI menyiapkan petugas antar kerja yang bersertifikasi.

Selain itu, Aryadi juga menyoroti perlunya kewenangan pemerintah Provinsi dalam penerbitan ID CPMI melalui sistem SiapKerja.com. Hal ini diharapkan dapat mempermudah CPMI lintas kabupaten/kota sehingga tidak perlu ke Disnakertrans asal.

Disnakertrans NTB juga mengusulkan agar pemerintah desa disiapkan anggaran perlindungan CPMI yang bersumber dari pusat atau Kementerian Desa, terutama untuk pos pelayanan pemberangkatan CPMI, pemulangan PMI, dan penyebaran informasi peluang kerja PMI.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, Aryadi menekankan bahwa kasus-kasus TPPO harus ditangani dengan serius, dan sanksi yang lebih berat perlu diterapkan sesuai UU No. 18 Tahun 2017. Disnakertrans NTB juga berupaya membuka akses ke P3MI mengenai job order penempatan dan menginformasikannya ke desa, serta mengingatkan kepala desa agar tidak asal memberikan surat rekomendasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antar instansi dan masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan masalah PMI.(bul)

NTB Sudah Zona Merah Kekeringan

0
Kalak BPBD, Ahmadi(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Provinsi NTB memasuki zona merah kekeringan. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 300.2.1-429 tanggal 24 Juni 2024, Provinsi NTB ditetapkan siaga bencana kekeringan.

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di NTB, tujuh daerah sudah membuat Surat Keputusan (SK) kekeringan, lima diantaranya dalam tahap siaga, dan dua lainnya tanggap darurat kekeringan.

Lima daerah siaga kekeringan ada Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, dan kota Bima. Daerah tanggap darurat kekeringan ada kabupaten Sumbawa Barat dan kabupaten Sumbawa.

Kabupaten Lombok Tengah dan Bima sedang proses pembuatan SK, sedangkan kota Mataram masih aman dari ancaman kekeringan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) provinsi NTB, Ir. H. Ahmadi mengatakan untuk membantu masyarakat mengatasi kekeringan ini dibutuhkan sumber daya yang cukup, baik dari SDM, anggaran, dan sebagainya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk membantu mengatasi permasalahan kekeringan yang melanda banyak kawasan di NTB.

Ia menjelaskan, ada beberapa kawasan di NTB yang masih belum bisa dijangkau untuk pendistribusian air bersih secara otomatis, seperti halnya di kawasan pesisir. Sehingga, akan dibantu dengan mendistribusikan air menggunakan tangki.

Selain itu, bencana kekeringan ini juga dibedakan menjadi dua. Bencana kekeringan air bersih dan bencana kekeringan lahan pertanian atau irigasi.

Untuk kekeringan air bersih, yang mana menjadi kebutuhan pokok masyarakat, saat ini masih ditangani oleh BPBD Kabupaten/Kota. Karena menurutnya, bencana kekeringan ini belum memuncak sehingga masih bisa ditangani oleh Kabupaten/Kota.

Ahmadi memperkirakan eskalasi kekeringan akan memuncak pada bulan Agustus mendatang. Sehingga pada saat itu, BPBD provinsi mulai membantu penyaluran air bersih kepada kabupaten/kota.

“Berdasarkan jadwal kita belum, Agustus kayaknya eskalasi kekeringan meningkat, baru kita back up. Kayaknya masih bisa ditangani oleh kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui Suara NTB, Rabu, 24 Juli 2024.

Sementara itu, untuk lahan pertanian, Ahmadi mengatakan Dinas pertanian NTB bersama dengan Kementan telah memiliki strategi untuk mengatasi kekeringan lahan, yaitu dengan perpompaan, irigasi perpompaan, dan pembuatan sumur dangkal dan dalam.

Untuk petani yang lahan pertaniannya rusak akibat kekeringan, pihaknya berharap agar dinas PUPR bisa membantu mengatasi supaya lahan kering tersebut segera mendapatkan aliran air.

“Kita harapkan nanti PUPR, bagaimana puso (lahan kering, red) ini dapat air. Dinas pertanian sudah mengupayakan pompa, perlu dibuat sumur dangkal di sawahnya kalau tidak ada saluran air irigasi,” tutupnya.(era)

99,66 Masyarakat di Mataram, Lobar dan KLU Sudah Tercover JKN

0
Agung Utama Muchlis(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Hampir seluruhnya masyarakat di tiga kabupaten/kota, Mataram, Lombok Barat dan Lombok utara sudah tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Sisanya, masyarakat yang belum terdaftar diharapkan secepatnya menjadi peserta.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Agung Utama Muchlis menyebutkan, saat ini terdapat sebanyak 99,66 persen wargadi tiga wilayahnya ini sudah terlindungi Program JKN.

“Tingga sekian persen saja seratus persen. Tapi kadang-kadang, sesuatu tidak ada yang sampai 10,” ujar Agung.

Capaian UHC atau Universal Health Coverage sebesar 99,66 persen ini menurutnya, tidak lepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak terkait. Terutama pemerintah daerah. Baik Pemprov NTB, maupun kabupaten/kota.
“Karena itu, kami sudah lapor juga ke pak Sekda NTB terhadap capaian-capaian ini,” tambahnya.

Agung menyampaikan, terhadap capaian ini, bahkan BPJS Kesehatan Cabang Mataram akan mendapatkan penghargaan yang akan diterima pada Agustus 2024 ini.

Lantas bagaimana dengan sisa masyarakat yang belum tercover JKN? Agung menyampaikan, kemungkinannya, masyarakat yang belum terdaftar JKN belum sadar manfaat menjadi peserta JKN.

“Karena itu, kita meminta kepada yang merasa belum terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan, terutama kelompok masyarakat yang ekonominya sudah menengah keatas dan mampu, bisa bergabung sebagai peserta JKN,” ujarnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat.

BPJS Kesehatan memainkan peran penting dalam mewujudkan UHC di Indonesia melalui penyelenggaraan JKN. JKN adalah program jaminan kesehatan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia dengan membayar iuran secara berkala.(bul)

Diresmikan, Gedung Olahan Kelapa Lombok Utara Siap Jadi Sentra Ekonomi Baru di NTB

0
Gedung Sentra Olahan Kelapa di Desa Pemenang Timur, Lombok Utara(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Gedung Sentra Olahan Kelapa di Desa Pemenang Timur, Lombok Utara, diresmikan. Fasilitas ini kedepan diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan industri kelapa di Provinsi NTB.

Peresmian dilakukan Rabu 24 Juli 2024. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di gedung sentra olahan kelapa ini dinatranya, pengolahan kelapa, kegiatan ini meliputi penyaringan air kelapa, pembuatan minyak kelapa, santan, tepung kelapa, kopra, dan berbagai macam produk olahan kelapa lainnya.

Pengemasan, setelah diolah, produk-produk olahan kelapa dikemas dengan rapi dan menarik agar siap untuk dipasarkan. Kemudian pemasaran, dimana produk-produk olahan kelapa dari Sentra Olahan Kelapa Lombok Utara dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan juga ke luar negeri.

Disana juga dijadikan pusat pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin belajar mengolah kelapa. Sebagai pusat penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk-produk olahan kelapa yang baru dan inovatif.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, Sentra Olahan Kelapa Lombok Utara juga sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin belajar tentang pengolahan kelapa dan membeli produk-produk olahan kelapa.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE., ME., mengungkapkan rasa bangganya atas berdirinya gedung sentra olahan kelapa ini.

“Hari ini adalah momen bersejarah bagi kita semua. Dengan adanya sentra ini, kita berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk kelapa, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan industri berbasis kelapa di daerah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, juga menegaskan, peresmian gedung ini adalah wujud nyata dari kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

“Kami yakin bahwa dengan adanya fasilitas ini, produksi dan pengolahan kelapa akan semakin meningkat, dan kita bisa menembus pasar yang lebih luas. Ini adalah langkah besar menuju kemajuan ekonomi daerah kita,” ungkapnya.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKMA) Kementerian Perindustrian, diwakili Yedi Sabaryadi, turut menyampaikan apresiasi dan harapannya.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Sentra olahan kelapa di Desa Pemenang Timur merupakan salah satu bentuk dukungan konkret terhadap industri kecil dan menengah. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk kelapa dari Lombok Utara,” tandasnya.(bul)

BPOM Mataram Terjunkan Tim Pemantau Penarikan Roti Okko di Pasaran

0
Kepala BPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram mulai menerjunkan tim untuk memantau penarikan roti Okko dari peredaran. Karena tidak dianggap tak aman bagi konsumen.

“Mulai pagi ini kami akan melakukan pemantauan proses penarikan produk roti merk Okko di pasaran. Bagi rekan rekan yang melihat peredaran roti tersebut untuk dapat bantu melaporkan kepada kami ya,” kata Kepala BPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, Rabu pagi 24 Juli 2024.

Sebagaimana keterangan resmi BPOM, dengan adanya dugaan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa natrium dehidroasetat pada produk roti merek Aoka (PT Indonesia Bakery Family, Bandung) dan Okko (PT Abadi Rasa Food, Bandung), BPOM memberikan penjelasan.

Pada 28 Juni 2024, BPOM telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi.

Selain itu, BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada 2 Juli 2024 dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium.

Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko.

“BPOM terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

BPOM mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang tepercaya, termasuk website dan akun media sosial resmi BPOM, Contact Center HALOBPOM 1500533 (pulsa lokal), atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Yosef menegaskan, sebelum produk beredar, BPOM telah melakukan evaluasi mutu dan keamanan, termasuk komposisinya.

Jika dalam perjanalan ditemukan kandungan yang membahayakan bagi konsumen, BPOM segera mengeluarkan perintah penarikan serta pemberian sanksi sesuai ketentuan.

“BPOM pastinya senantiasa komitmen melindungi masyarakat serta mendukung daya saing pelaku usaha,” demikian Yosef.(bul)