Beranda blog Halaman 949

Jadi Sektor Unggulan, Pertanian NTB Belum Didukung Anggaran Ideal

0
Kadistanbun NTB, M. Taufieq Hidayat . (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Pertanian menjadi sektor yang diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Namun dukungan anggaran daerah ke sektor ini masih jauh panggang dari api.

Jika dilihat dari komposisi struktur ekonomi NTB. Sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi sektor ini berhubungan langsung dengan kebutuhan strategis masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada tahun 2023, nilai PDRB NTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp166,39 triliun. Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) nilainya Rp103,91 triliun. Dengan share pertanian sebesar 22,23 persen terhadap PDRB NTB. Pada tahun 2023, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebesar 33,54 persen atau 970,34 ribu orang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq Hidayat di Mataram, Kamis 25 juli 2024 menyampaikan, sebagai sektor unggulan, menurutnya banyak program-program strategis yang diusulkan dan seyogyanya dapat dilaksanakan.

Apalagi sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana akibat perubahan iklim. Sehingga, penerapan teknologi-teknologi pertanian seyogyanya menjadi keharusan untuk mempertahankan produksi pangan.

Berbicara anggaran, terutama dukungan anggaran yang bersumber dari APBD NTB, Taufiq mengemukakan, perbandingannya hanya 3 persen, dibandingkan dengan pokok pikiran rakyat (pokir) anggota DPRD NTB sebesar 97 persen.

“Kebanyakan program yang kita laksanakan adalah program Pokir, yang usulannya dari masyarakat melalui anggota dewan. Kalau anggaran khusus dari APBD untuk sektor pertanian, kondisinya memang demikian. Kita sama sama maklumi, disesuaikan dengan kemampuan financial daerah saat ini,” katanya.

Menurut Taufieq, banyak program-program yang diusulkan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB untuk menyesuaikan tantangan saat ini. namun, usulan-usulan tersebut akhirnya tidak menjadi dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

“Untuk kegiatan-kegiatan administrative, kalau ada pertemuan-pertemuan di luar terkait pertanian, teman-teman di dinas susahnya setengah mati untuk ongkos dan kebutuhan lainnya. Tapi sekali lagi, kita sama sama maklumi, sepertinya semua OPD di NTB juga mengalami hal yang sama dengan kami,” tambahnya.

Untungnya, program-program sektor pertanian dan perkebuan yang dilaksanan di NTB, banyak didukung oleh program dan anggaran pusat.

“Untung dari Kementerian Pertanian banyak memback up dengan program-programnya yang turun ke daerah. dan dukungan anggaran pusat lainnya,” tambahnya.

Taufieq menambahkan, untuk melaksanakan program-program strategis sektor pertanian dan perkebunan di NTB, sedianya minimal dukungan APBD NTB Rp50 miliar setahun. Barulah menurutnya, usulan-usulan program untuk mengintervensi pertanian dan perkebunan dapat dilaksanakan.(bul)

PHRI NTB : 21.000 Kamar Hotel Lombok Ludes Saat MotoGP 2024

0
Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini memastikan sebanyak 21.000 kamar hotel yang ada di Lombok ludes dipesan saat penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, September 2024 ini.

“Kamar kita di Lombok sekitar 21.000, itu pasti habis karena kan MotoGP punya peminat yang sudah maniak,” ujarnya.

Kendati demikian, harga kamar hotel menurutnya tetap mengacu pada peraturan gubernur yang dibuat pada tahun 2022 lalu. Yang mana untuk zona I (kawasan Mandalika), kenaiikan tarif kamar hotel diperbolehkan tiga kali lipat. Zona II (hotel di Kota Mataram) dua kali lipat, dan zona III (Senggigi dan Lombok Utara) satu kali lipat.

Ia melanjutkan bahwa pihak hotel bebas kapan saja menaikkan harga kamar hotel, asalkan saat perhelatan baik itu nasional maupun internasional yang berlangsung di daerah ini. agar pelaku usaha perhotelan mendapatkan manfaat dari hadirnya KEK Mandalika dan event-event yang dilaksanakan di dalamnya.

“Setiap ada perhelatan itu boleh naikkan (tarif) kapan saja,” ujarnya.

Kenaikan harga ini, lanjut Wolini, juga akan mengikuti pasar. Saat ada perhelatan internasional, pasti permintaan wisatawan akan membludak. Pun menurutnya, setelah ajang MotoGP selesai, wisatawan biasanya langsung memesan kamar hotel untuk digunakan di tahun berikutnya saat perhelatan MotoGP kembali diselenggarakan.

“Setelah MotoGP dia langsung booking hotel lagi. Begitu polanya,” lanjutnya.

Sementara itu, PHRI NTB juga menyorot mahalnya harga tiket pesawat menuju NTB, menurutnya dengan tingginya harga tiket pesawat ke BIZAM seperti sekarang, tentu akan berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karenanya, ia meminta pihak pemerintah hadir untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Tidak hanya menekan harga tiket pesawat, PHRI juga meminta jalur penerbangan lebih diperbanyak. Dengan terbukanya jalur-jalur penerbangan menuju NTB, tentu membawa wisatawan mampir atau datang sendiri ke Bumi Gora. (era)

Mendes Ingatkan Desa Manfaatkan MotoGP Mandalika untuk Promosi Wisata

0
Kawasan Mandalika atau Sirkuit Mandalika (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan desa-desa di Lombok Tengah untuk bersiap mempromosikan wisatanya menjelang perhelatan MotoGP.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim itu, perhelatan MotoGP pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu berpotensi memberikan keuntungan bagi warga desa sekitar di sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

“Tahun lalu jumlah penonton MotoGP mencapai 102 ribu orang dari berbagai negara. Tentu, kita berharap mereka menjadi marketing untuk mempromosikan keindahan wisata Mandalika kepada dunia,” kata Gus Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat meninjau pembangunan dan infrastruktur penunjang Sirkuit Mandalika pada 24 Juli 2024.

Berikutnya ia mengingatkan pula bahwa kebutuhan akomodasi, makanan, transportasi, dan berbagai layanan lainnya dari wisatawan dapat menjadi peluang usaha yang secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan desa-desa tersebut.

Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya itu mengaku optimistis Mandalika mampu menjadi referensi tujuan para wisatawan mancanegara untuk menikmati suasana alami pantai dan pedesaan yang berada di Pulau Lombok.

Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan keindahan sejumlah pantai yang membuat Mandalika dipilih sebagai lokasi ideal untuk sirkuit balap MotoGP karena dinilai begitu memukau.

Dalam kesempatan meninjau sirkuit itu, Gus Halim berkesempatan mengecek fasilitas di area Paddock Sirkuit Mandalika untuk melihat langsung persiapan tim balap yang bakal berlaga di sirkuit internasional itu, sembari mendengarkan penjelasan langsung dari pihak pengelola.

Bahkan Gus Halim juga menggunakan Safety Car mengelilingi Sirkuit Mandalika untuk merasakan sensasi mengitari lintasan balap sepanjang 4,3 kilometer tersebut.

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah menyatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2024 di Sirkuit Pertamina Mandalika mencapai Rp7 miliar.

“Target Rp7 miliar itu dari penjualan tiket MotoGP,” kata Kepala Bapenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu.

Ia mengatakan target tersebut memang menurun bila dibandingkan dengan pajak dari MotoGP tahun sebelumnya, karena besaran pajak hiburan sesuai dengan aturan itu saat ini sebanyak 10 persen.

“Kalau dulu 30 persen, sekarang aturan terbaru berlaku 10 persen besaran pajak hiburan yang harus dibayarkan penyelenggara kepada daerah,” katanya. (ant)

Harga Emas Antam Turun Tipis jadi Rp1,40 Juta per gram

0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi, turun sebesar Rp6.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.400.000 (Rp1,40 juta) per gram.

Sebelumnya harga emas batangan berada di posisi Rp1.406.000 per gram pada Rabu 24 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis, yakni sebesar Rp1.256.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Kamis:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp750.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.400.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.740.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.085.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.775.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.495.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.612.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.145.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.212.000
  • Harga emas 250 gram: Rp335.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp670.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.340.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri ATR Pastikan Identifikasi Tanah Ulayat di Seluruh Indonesia

0
Agus Harimurti Yudhoyono(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan terus menginventarisasi dan mendata semua tanah ulayat yang ada di seluruh Indonesia.

“Kalau sudah jelas clean and clear, setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya, utamanya hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat,” kata Menteri ATR/BPN dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, eksistensi masyarakat hukum adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial.

“Jadi esensinya adalah bagaimana masyarakat hukum adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Menteri ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 masyarakat hukum adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia yang telah diinventarisasi.

Dia menyebutkan 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi tersebut meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Hal itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tetapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya,” kata AHY.

Menteri ATR/BPN juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto telah mengoordinasikan berbagai pihak dalam satu forum untuk membicarakan bagaimana menyamakan regulasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa diperlukan langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat, mulai koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian.

Kemudian, sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan masyarakat hukum adat, memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi pilot project bersama.

“Sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa ketahui bersama dan kita akan lakukan inventarisasi dan identifikasi,” kata Hadi. (ant)

Presiden Terpilih Prabowo: Pertanian Penentu Nasib Bangsa Kedepan

0
H. Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat penting sebagai penentu dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan bangsa.

“Wakil menteri (pertanian) suatu posisi yang sangat strategis dan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ini bukan jabatan etok-etok bukan jabatan ringan, tetapi ini jabatan yang sangat berat dan penting karena nasib bangsa ada di dua bidang ini, satu mengatur keuangan negara di tengah dunia yang penuh ketidakpastian yang satu mengurus pangan,” kata Prabowo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Prabowo mengatakan hal tersebut saat menggelar acara syukuran atas kepercayaan negara terhadap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis 18 Juli 2024.

Prabowo menyampaikan bahwa pertanian juga merupakan sektor yang paling strategis terutama dalam menumbuhkembangkan ekonomi di tengah ancaman krisis dunia.

Menurutnya, bidang pertanian maupun bidang keuangan yang memiliki tanggung jawab secara spesifik sangatlah vital karena berkaitan langsung dengan nasib rakyat Indonesia.

“Dua bidang ini sangat strategis dan saya percaya bahwa saudara-saudara akan memikul tanggung jawab itu dengan sekuat tenaga, penuh pengabdian, penuh cinta tanah air, bertanggung jawab mulai sekarang atas nasib Bangsa,” katanya.

Prabowo memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian yang merupakan sektor dasar bagi ketahanan rakyat. Ia ingin negara memperkuat produktivitas melalui teknologi mekanisasi, keterlibatan anak muda hingga hilirisasi industri.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus mempercepat akselerasi produksi yang difokuskan pada dua komoditas utama yaitu jagung dan beras.

Mentan telah memfasilitasi petani dengan tambahan alokasi pupuk subsidi, pembagian benih hingga mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak jajaran kerja di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung penuh upaya swasembada yang saat ini tengah dijalankan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui penyediaan benih, pupuk, alsintan dan juga solusi cepat pompanisasi.

Menurut Sudaryono, berbagai program tersebut harus dikerjakan secara cepat agar ke depan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia.

“Karena itu saya selalu katakan bahwa kesuksesan saya adalah kesuksesan Bapak Menteri Pertanian. Apapun perintah yang diberikan oleh Pak Menteri saya siap dan loyal sebagai bawahan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan ketahanan negara. Bagi dia, ketersediaan pangan tidak bisa dilihat dari satu sisi melainkan juga harus dikerjakan dari berbagai sisi.

“Kita boleh naik mobil, tetapi ingat kita tidak bisa bergerak kalau kita tidak makan. Oleh karena itu, kita semua yakin dan menyadari bahwa pangan adalah kebutuhan primer semua orang. Pangan itu tidak bisa sebagai mantra kedaulatan pangan, tetapi harus betul-betul kita kerjakan,” kata Sudaryono. (ant)

Harga Pangan 25 Juli Mayoritas Turun, Cabai hingga Rp30.570 Perkilogram

0
Seorang pedagang sayur-mayur di Pasar Mandalika baru-baru ini sedang menunggu pembeli. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, harga sejumlah pangan rata-rata secara nasional di tingkat pedagang eceran turun, mulai beras, bawang, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, hingga cabai merah keriting Rp30.570 per kilogram (kg) per 25 Juli 2024. (ekbisntb.com/cem)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, harga sejumlah pangan rata-rata secara nasional di tingkat pedagang eceran turun, mulai beras, bawang, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, hingga cabai merah keriting Rp30.570 per kilogram (kg) per 25 Juli 2024.

Berdasarkan data yang dilansir dari Panel Harga Bapanas di Jakarta pada Kamis pukul 06.00 WIB, harga beras premium di tingkat pedagang eceran turun sebesar 6,44 persen atau Rp1.000 menjadi Rp14.530 per kilogram (kg).

Kemudian beras medium turun 3,76 persen atau Rp510 menjadi Rp13.060 per kg, dan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga turun tipis 0,64 persen atau Rp80 menjadi Rp12.500 per kg.

Sama halnya pada harga komoditas bawang merah turun 12,42 persen atau Rp3.670 menjadi Rp25.870 per kg; begitu pun bawang putih bonggol turun 9,47 persen atau Rp3.810 menjadi Rp36.440 per kg.

Selain itu, harga cabai merah keriting juga terpantau turun hingga 30,99 persen atau Rp13.730 menjadi Rp30.570 per kg; lalu cabai rawit merah turun 13,61 persen atau Rp9.060 menjadi Rp57.490 per kg.

Kemudian harga daging sapi murni pun juga ikut turun 6,40 persen atau Rp8.660 di level Rp126.550 per kg; daging ayam ras turun 16,99 persen atau Rp6.000 menjadi Rp29.320 per kg; lalu telur ayam ras turun 8,53 persen atau Rp2.490 menjadi Rp26.700 per kg.

Lalu kedelai biji kering (impor) turun 4,08 persen atau Rp490 menjadi Rp11.520 per kg; lalu gula konsumsi menyusul turun 4,28 persen atau Rp770 menjadi 17.240 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana ikut turun 5,72 persen atau Rp1.030 menjadi Rp16.990 per kg; kemudian minyak goreng curah turun 5,74 persen atau Rp920 menjadi Rp15.120 per kg.

Berikutnya tepung terigu curah turun 7,48 persen atau Rp770 menjadi Rp9.530 per kg; tepung terigu kemasan turun 8,84 persen atau Rp1.180 di harga Rp12.170 per kg; jagung di tingkat peternak turun hingga 20,56 persen atau Rp1.170 menjadi Rp4.520 per kg; sementara garam halus beryodium turun 12 persen atau Rp1.370 menjadi Rp10.050 per kg.

Sementara itu, harga beberapa jenis ikan kompak naik, yakni ikan kembung naik 7,69 persen atau Rp2.860 menjadi Rp40.030 per kg; ikan tongkol naik 0,66 persen atau Rp210 menjadi Rp31.990 per kg; dan ikan bandeng naik 7,43 persen atau Rp2.460 menjadi Rp35.590 per kg.(ant)

PAD Lobar Masuk Kas Daerah Baru Rp195 Miliar

0
Pj Bupati Lobar dan Pj Sekda evaluasi capaian target PAD(ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com)-Hingga memasuki triwulan III tahun ini, pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) yang sudah terkumpul mencapai Rp195 miliar lebih dari target Rp. 380 miliar lebih. Sisanya, dari target tersebut diharapkan bisa dicapai hingga akhir tahun ini.

Pj Sekda Lobar, H. Fauzan Husniadi mengatakan, salah satu yang menjadi pokok pembahasan pada evaluasi rapat pimpinan adalah realiasi PAD. “Capaian PAD sudah mencapai 51 persen lebih,”katanya. Dikatakan, Pj Bupati memberikan perhatian khusus dan mengingatkan kepada OPD yang belum maksimal mencapai target dengan pencapaian yang telah dicapai hingga awal triwulan III ini.

Kepala Bapenda Lobar, H. Muhammad Adnan memaparkan besaran PAD yang telah tercatat masuk kedalam kas daerah sampai tanggal 15 Juli 2024 sebesar 51,24% dengan nominal Rp195.040.411.782, dari target sebesar Rp380.634.572.374. “PAD sudah masuk kas Daerah 51,24% dengan nominal Rp195.040.411.782,” sebut Adnan.

Pemkab Lobar menetapkan target sesuai dengan perhitungan rasional menurut potensi yang terdapat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kalau lihat capaian PAD belasan OPD penghasil masih banyak yang di bawah 50 persen. Bahkan ada yang capaiannya baru 20-30 persen. Atas capaian ini, kinerja belasan OPD ini pun mendapatkan raport merah.

Berdasarkan data realiasi OPD penghasil PAD per tanggal 15 Juli 2024 mencapai 51,24 persen atau Rp195 miliar lebih dari target Rp380 miliar lebih (BLUD dan non BLUD). Sedangkan khusus non BLUD terdapat 14 OPD penghasil, dari target Rp181 miliar lebih baru terealisasi Rp73,7 miliar atau 40 persen lebih. Dari 14 OPD penghasil PAD, Dishub belum ada realiasi alias nol. Selanjutnya OPD-OPD yang paling rendah realisasinya merah mulai dari yang terendah yakni PU TR dari target Rp750.000 baru terealisasi Rp81 juta lebih atau 10,8 persen.

Kemudian Dinas Perhubungan dari target Rp5,1 Miliar baru tercapai Rp661 juta lebih atau 12,9 persen, Dinas Pertanian dari target Rp510 juta baru baru bisa dicapai Rp105 juta atau 20,7 persen lebih. OPD yang dengan perolehan PAD di bawah 50 persen, yakni Disperindag dari target Rp4,9 miliar baru terealisasi Rp1,5 Miliar lebih atau 32 persen. DPMPTSP dari target Rp4,2 miliar baru dicapai Rp1,4 Miliar lebih atau 34 persen. Kemudian Disnaker baru mencapai Rp112 juta lebih atau 37 persen lebih dari target Rp300 juta.

Dispora dan Bapenda masing-masing mencapai Rp59 juta lebih atau 38 persen lebih dari target 155 juta untuk Dispora. Dan dari target Rp139 miliar lebih pada Bapenda baru direalisasikan 54 Miliar lebih atau 38 persen. Dinas Kelautan dan perikanan serta Dikbud sama-sama mampu merealisasikan 39 persen lebih dari target masing-masing, Rp150 juta target dari Dikbud dan Rp200 juta Dislutkan. Dinas LH, lebih tinggi sedikit realisasinya mencapai 48 persen atau kalau diuangkan Rp1,8 Miliar lebih dari target Rp3,9 miliar.

Sedangkan dari sekian banyak OPD tersebut hanya dua OPD yang capaian PAD nya di atas 50 persen. Yakni Dikes non BLUD dari target Rp120 juta mampu terealisasi Rp95 juta lebih atau 79 persen lebih dan BPKAD dari target Rp20,8 Miliar lebih mampu dicapai Rp13,2 miliar lebih atau 63,8 persen.

Banyaknya OPD yang capaian PAD nya di bawah target, Pj Bupati pun melakukan evaluasi. OPD diminta melakukan upaya percepatan agar PAD lebih maksimal dicapai. “Kita dorong OPD melakukan upaya percepatan capaian PAD, karena banyak masih rendah (merah),” tegasnya. (her)

Pemerintah Provinsi NTB tingkatkan pengawasan impor barang

0
Kapal di dermaga Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB(ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus meningkatkan pengawasan impor barang pada berbagai pintu masuk guna meminimalkan masuknya barang-barang secara ilegal ke wilayah tersebut.

“Kami melakukan pengawasan bersama instansi terkait, seperti Bea Cukai, Badan Karantina, Polda, dan KP3,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti di Mataram, Rabu 24 Juli 2024.

Nelly menuturkan pintu masuk yang sering dilakukan pengawasan salah satunya Pelabuhan Lembar yang terletak di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan Lembar menghubungkan Pulau Lombok dengan Surabaya, Bali dan Bima di Pulau Sumbawa.

Berbagai jalan masuk pintu tikus juga terus diawasi bersama pihak kepolisian untuk menekan kasus impor ilegal ke Nusa Tenggara Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Nusa Tenggara Barat pada Juni 2024 sebesar 40,37 juta dolar AS. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 59,17 persen bila dibandingkan dengan impor pada Mei 2024 sebesar 98,88 juta dolar AS.

Aktivitas impor bulan Juni 2024 berasal dari Jepang (55,49 persen), Amerika Serikat (9,17 persen), Australia (8,09 persen), Singapura (6,62 persen), China (5,58 persen) dan lainnya (15,05 persen).

Kelompok komoditas impor dengan nilai terbesar adalah karet dan barang dari karet (48,26 persen), mesin-mesin/pesawat mekanik (35,86 persen), kendaraan dan bagiannya (5,42 persen), serta mesin/peralatan listrik (4,02 persen).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Salah satu anggota dari satuan tugas tersebut adalah pemerintahan daerah.

Terdapat tujuh jenis barang yang diawasi, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan barang tekstil sudah jadi.

Pembentukan satgas itu dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh daripada harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

“Terkait Satgas di Nusa Tenggara Barat belum kami bentuk, jadi belum ada kerja Satgas,” pungkas Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti. (ant)

Pajak dari Penyelenggaraan MXGP hanya Belasan Juta

0
Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemeirntah Kota Mataram memiliki ekspektasi mendapatkan pemasukan dari pajak penyelenggaraan Motocross Grand Prix (MXGP) lebih besar dari tahun sebelumnya. Faktanya jauh dari harapan, karena pajak yang akan disetor ke kas daerah hanya belasan juta.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin mengklaim, pihaknya tidak memiliki ekspektasi yang besar dari penyelenggaraan Motorcross Grand Prix di Sirkuit Selaparang digelar pada bulan Juni-Juli tersebut. Pengalaman tahun sebelumnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak hiburan relatif kecil. Kondisi ini hampir sama sesuai laporan diserahkan PT. Samota Enduro Gemilang selaku penyelenggara. “Saya lihat perhitungannya hanya belasan juta untuk dua seri balapan itu,” terang Amrin dikonfirmasi pada, Rabu 24 Juli 2024.

Minimnya pajak hiburan yang disetor ke kas daerah berbanding lurus dengan sepinya penonton. Selain itu, penyelenggaran memberikan tiket gratis kepada Masyarakat karena tiket-tiket dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan lainnya. Tiket gratis ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyaksikan balap motorcross tingkat dunia tersebut.

Amrin menambahkan, tiket konser coba akan dihitung kembali karena penonton membeli tiket masuk ke penyelenggara. “Tinggal tiket konsernya saja kita akan lihat seperti apa potensinya,” jelasnya.

Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa data yang diterima akan diklarifikasi kepada PT. Samota Endura Gemilang selaku penyelanggara. Pihaknya akan memastikan data tiket yang terjual dan lain sebagainya supaya persepsinya sama.

Bagaimana dengan pendapatan dari pengelolaan parkir? Amrin justru mengapresiasi koperasi milik PT. Angkasa Pura yang kooperatif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan parkir. Pengesahan tiket parkirnya di depan alias transparan, sehingga sumber pendapatan asli daerah yang masuk dari pajak parkir sangat jelas. “Kalau koperasi yang dikelola Angkasa Pura sangat taat. Pengesahannya pun di depan sebelum penyelenggaraan MXGP,” demikian kata dia. (cem)