Beranda blog Halaman 944

Stok Melimpah Saat Harga Rendah, Tomat Perlu Diolah

0
Tomat di pasar Mandalika(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Stok melimpah, harga tomat di pasar anjlok. Sebelumnya, harga tomat di pasaran berada di angka Rp5.000 perkilonya. Nnamun, dua sejak dua minggu terakhir, harga tomat terus menurunhingga Rp1.000 perkilo.

Rendahnya harga tomat ini dinilai merugikan petani juga pedagang. Pasalnya, petani mengalami kerugian karena nilai jual tomat tidak sebanding dengan pengelolaannya. Begitupun dengan pedagang yang merugi akibat limpahan stok tomat dari petani yang dijual dengan harga lebih murah dibanding dengab harga beli dari petani.

Pedagang sekaligus petani tomat di pasar Mandalika, Inak Alpan mengaku bahwa dirinya tidak bisa menolak tomat dari petani Sembalun yang membawa hasil panen tomat kerumahnya. Sehingga, ia terpaksa membeli tomat dari petani Sembalun tersebut dengan harga Rp2.000/Kg. Namun, karena stok tomat cukup banyak, serta daya beli masyarakat akan tomat menurun, alhasil ia merugi dan terpaksa menjual tomatnya dengan harga Rp1.000/Kg.

“Kita beli Rp2.000 perkilo, dijual Rp1.000 perkilo. Yang penting ada yang beli. Rugi, tidak ada yang beli,” ujarnya, Senin, 29 Juli 2024.

Selain rugi karena tomat yang tidak ada harganya, pedagang juga rugi karena banyaknya tomat yang busuk akibat disimpan terlalu lama.

Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah agar bisa membantu pedagang dan petani tomat untuk membuat olahan tomat, entah dengan membuat saos dan semacamnya. Supaya tomat petani ini bisa terserap dan harga di masyarakat kembali normal.

“Pabrikan kita, buat saos atau segala macam. Jangan dibuang aja, biaya petani juga besar,” lanjutnya.

Menurutnya, harga tomat di seluruh pasar yang ada di Lombok ini sama saja, karena petani beramai-ramai panen tomat. Sehingga antara stok tomat dan kebutuhan pasar tidak seimbang.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si, ia mengatakan petani beramai-ramai menanam tomat pun dengan panennya. Sehingga harga di pasar anjlok karena stok menumpuk, namun daya beli masyarakat kurang.

“Petani kita panennya bersamaan. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap tomat kan engga tinggi,” ujarnya.

Saat ditanya adakah langkah untuk membantu petani dan pedagang tomat, Nelly mengatakan pihaknya hanya berdagang. Sehingga diminta untuk menanyakan nasib tomat ini kepada Dinas Industri.

“Masalahnya sekarang kembali ke konsep industrialisasinya harusnya, apa konsep industrialisasi dengan tomat ini,” lanjutnya.

Menurut mantan Kadis Kominfo ini, pihaknya tidak bisa ikut campur mengenai tomat ini, karena memang saat ini kebutuhan tomat tidak tinggi. Sehingga untuk membantu petani dan pedagang tomat, peran industrialisasi lah yang dibutuhkan oleh petani dan pedagang tomat tersebut. (era)

Semester I 2024, BPJS Ketenegakerjaan NTB Cairkan Klaim Rp103,7 Miliar

0
Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada enam bulan pertama tahun 2024 (semester I), BPJS Ketenagakerjaan NTB menyalurkan klaim cukup besar Rp103,7 miliar lebih. Klaim yang cair sebesar ini diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk mendukung peningkatan ekonomi dan mencegah kemiskinan.

Secara rinci, hingga per 30 Juni 2024, BPJS Ketenagakerjaan NTB mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp77.857.146.340 kepada 3.929 orang. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 7.347.467.370 kepada 494 orang.
Jaminan Kematian (JKM) Rp16.711.000.000 kepada 417 ahli waris. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp28.124.930 kepada 41 orang. dan Jaminan Pensiun (JP) Rp1.770.841.930 kepada 1.738 orang.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Boby Foriawan klaim sebesar ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk modal usaha.

“Kemari nada yang dapat hampir Rp1 miliar satu orang. Besaran JHT disesuaikan dengan masa kerja dan jabatan, serta lamanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Mestinya pemerintah menurut Boby tak terlalu pusing memberantas kemiskinan, dengan besarnya klaim yang dicairkan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun.

“Makanyaklaim-klaim ini harusnya dipakai untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Bukan digunakan untuk membeli kebutuhan, tapi dipakai untuk membeli keinginannya,” tambahnya.

BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat mengalami risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, atau cacat. Dengan kata lain, BPJS Ketenagakerjaan adalah “payung” bagi pekerja saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

Mengapa penting menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Diantaranya menjadi Jaminan Keuangan Saat Terjadi Risiko seperti jika mengalami kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan santunan berupa biaya pengobatan sampai tak terhingga, hingga santunan cacat tetap.

Jika terjadi kematian karena kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapatkan santunan kematian Rp42 juta yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Dana JHT dapat digunakan sebagai modal usaha, biaya pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Bagi yang mengalami cacat total tetap, akan mendapatkan santunan berkala setiap bulan.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan keluarga akan merasa lebih tenang karena sudah memiliki perlindungan finansial saat menghadapi risiko yang tidak terduga.

Sementara bagi perusahaan, mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang.
“Untuk dua program, iurannya kecil sekali, Rp16.800 perbulan. Tapi tanggungannya sangat besar jika terjadi risiko, kecelakaan, bahkan kematian. Karena ini menjadi bentuk tanggung jawab negara hadir kepada rakyat,” demikian Boby.(bul)

Bahlil Janjikan Muhamadiyah Lahan Tambang Terbaik Selain KPC

0
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya akan memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan Muhammadiyah berupa lokasi terbaik, selain bekas Kaltim Prima Coal (KPC) yang sebelumnya diberikan ke Nahdlatul Ulama (NU).

“Jadi terkait dengan yang Muhammadiyah, insyaAllah kita akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC,” kata Bahlil di Jakarta, Senin.

Bahlil mengatakan, untuk detail lokasi pertambangan yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah, dirinya akan melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan.

“Nanti saya laporkan ke Presiden,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pengelola tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy, dan meyakini ormas tersebut bisa mengelola IUPK yang diberikan secara baik.

Bahlil menyampaikan, pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan juga bisa menjadi contoh bagi para investor, karena apabila kebijakan tersebut sukses mendorong pemajuan, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam tata kelola tambang oleh pihak swasta.

“Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. (ant)

Kredit Tanpa Bunga “Harum Berseri” BPR NTB Disambut Antusias Pengurus Tempat Ibadah

0
Direktur utama BPR NTB, Sudharmana mendapingi peluncurkan kredit tanpa bunga Harum Berseri oleh Pemkot Mataram, Jumat 26 Juli 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Para pengurus tempat ibadah lintas agama menyambut antusias diluncurkannya kredit tanpa bunga pada program Harum Berseri di Kota Mataram.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Mataram telah meluncurkan program Harum Berseri, yaitu penyaluran kredit tanpa bunga kepada para pengurus tempat ibadah. Program yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB tak jauh beda dengan program Mawar Emas, atau melawan rentenir berbasis masjid yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir di NTB.

Harum Berseri di Kota Mataram pada tahap awal ini melibatkan dua bank, salah satunya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB.

Setelah secara resmi diluncurkan oleh Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana pada Jumat, 26 Juli 2024, terdapat dua kelompok pengurus tempat ibadah yang sudah mengajukan kredit tanpa bunga ini. satu kelompok terdiri dari 20 orang anggota. Atau total 40 orang yang sudah mengajukan.

Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana bersama salah satu Direktur Kepatuhan, Zulkifli Hamdani menyebut, pada tahap awal ini, BPR NTB melalui dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)nya menyiapkan Rp100 juta yang akan disalurkan kepada pengurus tempat ibadah melalui Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang menjadi mitra kerjasamanya.

“Ada dua cara untuk mendapatkan kredit ini. pertama bisa melalui MES, kedua bisa langsung ke BPR NTB,” katanya.

Sudharmana mengatakan, satu pengajuan diberikan plafond kredit senilai Rp1 juta. Dikembalikan setiap bulan selama sepuluh bulan tanpa bunga.

“Cukup hanya mengembalikan pokok kreditnya saja. Tidak ada bunga,” katanya.

Pengajuan kredit bisa dilakukan oleh pengurus masjid, pengurus gereja, dan pengurus pura. Modal awal Rp1 juta ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sangat diharapkan, tidak digunakan hanya untuk kebutuhan konumsi.

Sementara itu, Zulkifli Hamdani menambahkan, kredit tanpa bunga Harum Berseri ini untuk tahap awal diberikan senilai Rp1 juta. Jika dalam perjalanan pengembaliannya tidak terjadi wan prestasi, pengajuan selanjutnya ditambah menjadi Rp2 juta.

“Bagi yang membutuhkan dana besar, bisa langsung ke bank. Kalau lancar, cukup menjadi modal menjadi bankable. Tidak diragukan lagi sama bank untuk mendapatkan kredit. Kredit tanpa bunga ini bisa menjadi catatan baik bagi nasabah untuk mendapatkan kredit yang lebih besar, dengan catatan kalau lancar,” katanya.

Untuk saat ini, BPR NTB fokus menyalurkan kredit Harum Berseri di Kota Mataram. Menyusul kabupaten kota lainnya dengan nama program yang berbeda.

“Ini juga menjadi bagian supaya masyarakat tidak memilih mendapatkan dana dari rentenir,” demikian Dani.(bul)

Jelang MotoGP, Dishub NTB akan Perbaiki PJU Bypass Mandalika

0
Kadishub NTB, H. Lalu M Faozal saat menjelaskan perihal pemasangan LPJU, Senin, 29 Juli 2024 di Selong. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah titik penerangan jalan umum (PJU) Bypass Mandalika tidak berfungsi. Akibatnya, jalan menjadi gelap sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga wisatawan yang ada dikawasan tersebut.

Apalagi dua bulan lagi akan diselenggarakan ajang balap motor terbesar dan terpopuler di dunia, yaitu MotoGP di Sirkuit Mandalika. Sehingga penerangan jalan ini menjadi atensi untuk segera diperbaiki.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H. Lalu M. Faozal, S.Sos, mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki lampu PJU yyang tidak berfungsi di jalan Bypass Mandalika. Perbaikan PJU akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Menjelang MotoGP kita selesaikan,” ujarnya, Senin, 29 Juli 2024.

Faozal mengemukakan alasan pemasangan PJU ini tidak dilakukan dalam waktu ini karena dikhawatirkan PJU yang menyala akan diganggu lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pemasangan lampu PJU direncanakan akan dilakukan pada bulan Agustus, sebulan menjelang MotoGP Mandalika 2024,” katanya.

Faozal melanjutkan bahwa kabel PJU di jalan Bypass Mandalika ini kerap kali dicuri. Tahun 2024 saja, setidaknya sudah dua kali kabel PJU ini dicuri. Sehingga untuk menghindari pencurian kabel PJU, di pemasangan kali ini Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

“Nanti kita cari cara biar lebih aman, kita minta Tentara dan Polisi untuk kawal” lanjutnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan memastikan menyambut MotoGP yang akan diselenggarakan pada 27 – 29 September 2024 sudah siap dari segala sisi. Mulai dari penerbangan, fasilitas parkir, dan sebagainya. Hanya saja yang masih menjadi PR Dishub adalah lampu jalan yang kerap kali hilang.

“Sudah lengkap ya, fasilitas parkir, kemudian traffic, tinggal mungkin fasilitas yang tadi itu, kita sudah penuhi ternyata masih ada yang ambil,” katanya.

Adapun karena Mandalika menjadi daerah pariwisata super prioritas, tidak adanya penerangan di kawasan ini tentu berdampak buruk bagi wisatawan. Sehingga, Faozal menghimbau bahwa selain pemerintah, masyarakat juga membantu menjaga fasilitas yang ada dikawasan KEK Mandalika. (era)

Literasi Digital dan Tabligh Akbar LWC – Kemenkominfo di Lapangan Kediri Dibanjiri Warga

0
Lapangan Kediri dibanjiri warga yang mengikuti Tabligh Akbar dan Talk Show melek digital(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Lombok Womenpreneur Club (LWC) bekerjasama dengan Kementerian Kominfo menggelar kegiatan literasi digital, dikemas dalam kegiatan tabligh akbar di lapangan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan Minggu malam, 28 Juli 2024 ini disambut sangat antusias masyarakat yang dikenal sebagai kota santri ini. kegiatan talk show melek digital, literasi digital, kajian, dan bazar UMKM.

Menghadirkan narasumber Nurliya Ni`matul Rohmah, M. Kom.I (Jawara Internet Sehat NTB, ICT Watch & Korwil Mafindo NTB). Indah Purwanti.,SE (Founder LWC). R. Ronlad Ommy Yulyantho (Relawan TIK NTB, Asisten Tatakelola Keamanan Siber). Tabligh Akbar ini menghadirkan penceramah nasional, Ust. Alfie Alfandy dan Ummi Pipik.

Dalam kesempatan ini, Menkominfo, Budi Arie Setiadi secara daring menyampaikan pentingnya menjadi pengguna internet yang bijak. Kegiatan ini dibanjiri warga yang tertib mengikuti rangkaian acara hingga usai.

Founder LWC Indah Purwanti mengatakan literasi digital yang digelar LWC bersama Kominfo ini sengaja dikemas dengan Tabligh Akbar, dan mendatangkan penceramah nasional sebagai pengungkit antusias masyarakat.
“Karena yang penting dalam kegiatan ini, bagaimana masyarakat menggunakan media social lebih bijak. Termasuk juga menjauhi judi online,” kata Indah Purwanti.

Indah menyebut kegiatan Literasi Digital digelar tidak di perkotaan, tapi di kabupaten, karena lebih kepada persoalan melek digital ini masih lemah bagi masyarakat di kabupaten. Melalui Literasi Digital ini, masyarakat bisa lebih memahami dalam bermedia social dengan bijak. Tidak hanya bermedia social dengan bijak, tapi juga selalu menjaga toleransi antar agama, sehingga daerah tetap kondusif.

“Literasi Digital ini bagaimana membantu masyarakat melek digital dan ada aturannya dalam bermedia sosial. Toleransi agama, juga menjadi penting dalam melek digital,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Lombok Barat Arief Rachman menyampaikan terima kasih kepada Kemenkominfo dan LWC yang telah menjadikan Lombok Barat di kota santri Kediri, sebagai tempat literasi digital yang dikemas dengan Tabligh Akbar dengan mendatangkan penceramah nasional.

“Dengan adanya literasi digital ini, Masyarakat bisa mengetahui tentang digital dan lebih bijak bermedia social, tidak menyinggung orang lain. Sehingga aman dari persoalan hukum terjerat UU ITE,” katanya.

Ia juga berharap acara literasi digital ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat memberikan pencerahan kepada semua, terlebih generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial dunia dgitalisasi.

“Kami berharap setelah mendapatkan literasi digital ini, generasi muda dan masyarakat semakin lebih bijak dalam memanfaat dunia digital,” tandasnya. (bul)

Harga Emas Antam Naik Rp6.000 Jadi Rp1,402 Juta Per gram

0
Ilustrasi Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi, naik sebesar Rp6.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.402.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.396.000 per gram pada Sabtu 27 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin, yakni sebesar Rp1.260.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Senin:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp751.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.402.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.744.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.091.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.785.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.515.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.662.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.245.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.412.000
  • Harga emas 250 gram: Rp335.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp671.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.342.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kunjungi Desa Kembang Kuning, Pj Gubernur Puji Inovasi Warga

0
Pj Gubernur NTB Hassanudin memuji inovasi warga Desa Kembang Kuning dalam mengelola aset wisata desa saat bersilaturahmi di di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Minggu 28 Juli 2024. kemarin. (ekbisntb.com/ist)

SEBAGAI desa wisata prioritas dengan sederet prestasi, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin memuji inovasi warga Desa Kembang Kuning dalam mengelola aset wisata desa.

“Luar biasa. Saya berharap keberlanjutan pengelolaan dan inovasi juga dapat menghadapi perubahan zaman, namun tidak meninggalkan masyarakat”, ujar Pj. Gubernur di salah satu penginapan di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Minggu 28 Juli 2024 kemarin.

Ia mengapresiasi capaian Desa Kembang Kuning dalam pengembangan kawasan wisata ini dengan keramahan, kelestarian dan pelibatan masyarakat sekaligus pemanfaatan teknologi dalam pemasaran.

Kepala Desa Kembang Kuning H.L Sujian dalam kesempatan tersebut menjelaskan capaian Desa Kembang Kuning sebagai juara desa wisata nasional, pengembangan dan kearifan lokal dalam menjaga warisan alam.

“Salah satunya angka kriminal dan angka pengangguran nol karena seluruh masyarakat terlibat sebagai pengelola wisata,” katanya.

Dikatakannya, profil desa wisata Kembang Kuning telah merambah nusantara dan mancanegara. Saat kunjungan Pj Gubernur hari Minggu ini saja, rombongan 200 orang wisman dan puluhan wisatawan nusantara hilir mudik dengan tujuannya. Dengan kapasitas 300 kamar, setiap warga berpartisipasi dengan bidangnya masing-masing dalam mendukung wisata karena yang dijual adalah  keindahan alam dan keramahan. Berbagai menu wisata juga dapat ditemui terutama trip wisata pendakian Rinjani.

Namun demikian, warga berharap seiring dengan tingkat kunjungan yang meningkat, akses jalan dapat diperlebar.

Ia menambahkan pula, strategi pengembangan desa wisata yang melibatkan pemodal dari luar dilakukan dalam bentuk kerjasama agar kepemilikan aset tetap menjadi milik warga asli Desa Kembang Kuning.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula mendampingi Pj Gubernur antara lain Pj Bupati Lotim, Kapolres Lotim dan para pejabat Pemprov NTB. (ris/r)

Bapanas Ajak Pemuda Tumbuhkan Perilaku Stop Boros Pangan

0
Ilustrasi makanan(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak pemuda untuk menumbuhkan perilaku stop boros pangan dengan mendorong kebiasaan konsumsi yang lebih bijak demi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Stop boros pangan harus dijadikan budaya dan itu dimulai semenjak dini, peran millenial sangat penting dalam mendorong dan menumbuhkan kesadaran perilaku stop boros pangan untuk mencegah sisa pangan,” kata Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) melalui kegiatan Stop Boros Pangan dilakukan Bapanas sebagai upaya pencegahan food waste (sisa pangan) serta perubahan perilaku masyarakat.

Bapanas menggencarkan sosialisasi stop boros pangan melalui tulisan, konten video kreasi, hingga inovasi pengolahan pangan berlebih menjadi varian menu baru sebagai upaya menarik anak-anak muda untuk bisa bergerak mendukung upaya itu.

“Kolaborasi dengan berbagai stakeholder adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah pangan dan gizi dan peran generasi muda sangat penting di dalam upaya pencegahan sisa pangan” ucap Nyoto.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuang-buang makanan.

“Mari kita membiasakan untuk tidak membuang-buang makanan yang ada di meja makan, kosongkan piring dan habiskan makanan yang ada,” kata Arief.

Arief membeberkan bahwa menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas, Sisa dan Susut Pangan (SSP) terbesar di Indonesia terjadi di sub-sektor tanaman pangan terutama padi, diikuti oleh hortikultura (sayur dan buah-buahan).

Sebelumnya, Bapanas menggelar Festival Pangan Nusantara dalam rangka memperingati 3 tahun Bapanas di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Minggu 28 Juli 2024.

Kegiatan itu sekaligus kampanye stop boros pangan yang juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan pangan di antaranya senam stop boros pangan, pembagian makanan dan buku di food truck, dan pembagian telur matang kepada sejumlah masyarakat yang hadir. (ant)

YP2MI Minta Moratorium Pengiriman PMI ke Timur Tengah Dicabut

0
H. Syarki (ekbisntb.com/ist)

YAYASAN Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (YP2MI) mendesak pemerintah untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah.

Ketua YP2MI, H. Syarki mengemukakan sejumlah alasan, mengapa sangat mendesak moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah ini harus segera dicabut.

Pertama, masa pemberlakuan moratorium ini sudah berlangsung cukup lama. Sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini belum dilakukan pencabutan.

“Padahal, namanya moratorium itu sementara. Tapi ini sudah lebih dari satu dekade. Tidak ada pencabutan,” katanya.

Kedua, bekerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara di Timur Tengah bagi banyak orang begitu sangat penting. Sehingga, ketika pemberlakuan moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah, tetap saja banyak yang memilih berangkat secara ilegal dengan berbagai cara.

“Karena ini sudah urusan perut, urusan ekonomi. Urusan kebutuhan utama hajat hidup hidup orang,” katanya.

Ketiga, moratorium penerimaan PMI di Timur Tengah sudah dicabut. Bahkan setiap tahun, menurutnya tidak kurang dari seribu visa yang diterbitkan oleh Duta Besar negara Timur Tengah di Indonesia untuk PMI yang akan bekerja di Arab Saudi. Namun, di Indonesia, moratorium masih tetap diberlakukan.

“Di sana (Timur Tengah) sudah dibuka (moratorium), di sini (di Indonesia) masih ditutup, aneh ini,” ujar H. Syarki di Lombok Barat, Sabtu 27 Juli 2024 kemarin.

Jika tidak, menurutnya tidak dapat dipungkiri pengiriman-pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah dengan cara ilegal tidak dapat dibendung. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi, misalnya dengan sistem penempatan satu kanal yang pengelolaannya diserahkan hanya kepada beberapa perusahaan pengirim PMI di Indonesia.

“Sistem penempatan satu kanal ke Timur Tengah itu hanya boleh dilakukan oleh beberapa perusahaan. Sementara di Indonesia ada ratusan perusahaan pengirim tenaga kerja,” katanya.

H. Syarki menegaskan, karena itu, pemangku kepentingan di Provinsi NTB, maupun pemerintah pusat harus mengupayakan agar kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah ini dicabut. Apalagi Provinsi NTB yang notabenenya sebagai salah satu lumbung PMI terbesar di Indonesia.

Bekerja di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi menurutnya tidak saja soal kebutuhan ekonomi. Kepentingan yang lebih besar yang dikejar oleh calon PMI adalah, ingin sekaligus dapat melaksanakan ibadah haji saat bekerja di sana.

“Selain agar dapat berhaji, lapangan pekerjaan juga semakin sulit. Sehingga harus difasilitasi masyarakat berangkat bekerja ke Timur Tengah dengan proses yang mudah dan cepat,” demikian H. Syarki.(bul)