Home Blog Page 846

BBPOM Mataram Sita 14.500 Tablet Obat Ilegal

By
ekbisntb.com
-
0
Rilis barang bukti yang disita BBPOM Mataram bersama pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan NTB. (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bersama Reskrimsus Polda NTB berhasil menyita  peredaran sebanyak 14.500 tablet obat tertentu ilegal yang dapat mengakibatkan penggunanya sakaw. Penangkapan pelaku pengedar berdasarkan informasi dari Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait adanya pengiriman Obat – Obat Tertentu (OOT) illegal (tanpa izin edar) ke wilayah Kota Mataram, Jumat, 10 November 2023, PPNS BBPOM di Mataram bersama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB melakukan kegiatan operasi penindakan pada salah satu salah satu ekspedisi di wilayah Kota Mataram.

Dari hasil operasi penindakan tersebut, kata Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan Bersama unsur dari Reskrimsus Polda NTB, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri dalam keterangan resmi, Senin, 13 November 2023 diterangkan, telah menangkap tangan seorang yang sedang menerima paket yang diduga OOT ilegal.

Barang Bukti (BB) yang ditemukan berupa,  obat – obat Tertentu Ilegal (Tanpa Izin Edar) yang disimpan dalam 11 pipa pralon, terdiri dari Trihexyphenidil 2 mg Tablet / Prod :- / NIE : GKL 9817104710A1 (Nomor Izin Edar Fiktif) / Nomor Batch : 1309028 / ED : 07 2026 / sebanyak 7.000 tablet. Tablet Tanpa Identitas yang diduga Tramadol / Prod : – / No. izin edar : -/ No. Batch : 4510237 / ED : Sept 2026 / sebanyak 7.500 tablet. Total nilai ekonomi sekitar Rp145 juta,  1 buah handphone. Tersangka kinni sudah di tahan di Polda NTB.

Dikatakan Yosef, berdasarkan keterangan tersangka OOT Ilegal tersebut diperoleh dari supplier di Jakarta dan rencananya akan dijual ke wilayah Mataram dan Lombok Tengah dengan harga 10.500 / tablet. Berdasarkan pengakuan Tersangka pengiriman OOT Ilegal rutin dilakukan setiap 3 – 4 hari sekali, di mana setiap pengiriman sebanyak sekitar 150 box dengan keuntungan diperoleh sekitar Rp9 juta.

Sejak Januari 2023 PPNS BBPOM di Mataram telah menangani 10 perkara peredaran obat illegal jenis Tramadol, Trihexyphenidil dan Dextromethorphan. Total barang bukti sebanyak 46.828 tablet dengan nilai ekonomi mencapai Rp 468.280.000. Jika 1 orang diasumsikan mengkonsumsi 10 tablet maka telah diselematkan sekitar 4.682 orang.

Masih tingginya peredaran OOT illegal ini menunjukan masih tingginya demand (permintaan) dari penyalahguna obat di wilayah NTB selain motif ekonomi yang dilakukan oleh para pengedar / pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya menjadi kewaspadaan kita bersama mengingat peredaran OOT illegal dan penyalahgunaan obat mengancam ketahanan nasional dan daya saing bangsa.

“Saat ini target pemasaran bukan hanya untuk kelompok pekerja dan mahasiswa namun juga sudah merambah ke kelompok pelajar tentunya ini mengancam kualitas SDM dan penghambat pencapaian Indonesia Emas 2045,” imbuhnya. Obat – Obat Tertentu (OOT) dapat mengakibatkan ketergantungan, dan halusinasi. Dampak penyalahgunaan ini bagi penggunanya bisa berupa dampak secara fisik, psikis dan sosial.

Tramadol sendiri merupakan obat penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan). Tramadol banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek   fly / sedasi. Dalam penggunaan tanpa pengawasan, dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal dan jantung, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Terhadap perkara ini Tersangka dikenakan Pasal 435 dan atau Pasal 436 UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara 12 tahun dan atau denda Rp5 miliar. (bul)

NTB Incar Pasar Ekspor Kambing ke Arab Saudi

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Riadi (Ekbis NTB/dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tengah mengincar pasar ekspor untuk hewan ternak kambing di NTB ke Timur Tengah. Khususnya Arab Saudi. Pemprov NTB tengah mengkomunikasikan untuk menggarap peluang ini. Mengingat, NTB memiliki potensi ternak cukup untuk dikembangkan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Muhammad Riadi. Kesempatannya umrah bersama Pj. Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si baru-baru ini digunakan juga untuk membangun komunikasi dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Dalam komunikasi awal namun dalam pembahasan tersebut Arab Saudi ingin memasok daging kambing kurban ke NTB.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan awalanya adalah keinginan untuk memasok daging kambing kurban ke Indonesia, ke NTB. Kendati demikian, sesuai dengan regulasi yang ada dan diakui untuk kendalanya mendatangkan daging kambing kurban dari Arab Saudi masalahkan ada di kesehatan hewannya. Namun rencana memasukkan daging kurban ke Indonesia ini aturannya harus berdasarkan persetujuan negara terlebih dahulu.

Apalagi kambing di Arab Saudi dikhawatirkan membawa penyakit hewan, dan menular ke ternak kambing yang sudah eksis di NTB. “Sebenarnya dari 2017 keinginan Arab Saudi membawa ke Indonesia, tetapi sama kementrian pertanian tidak pernah dikasi, karena belum bebas penyakit. Pernah ada yang nekad membawa beberapa container, tapi dimusnahkan di sini, tidak bisa didistribusikan ke masyarakat,” ungkapnya.

 Ditambahkan, rencana pengiriman hewan kurban dari Arab Saudi diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat dunia. Hanya saja karena kendala penyakit hewan sehingga tidak bisa diterima. “Karena dikhawatirkan membawa mudharat lebih besar, kemungkinan tidak bisa,” katanya.

Yang paling memungkinkan adalah, mengekspor kambing ke Arab Saudi karena kambing di NTB sudah dipastikan bebas penyakit. “Yang berpeluang itu kita membawa kambing kesana, karena daerah kita dari segi kesehatan hewan internasionalnya tidak ada masalah kita. Mudah-mudahanlah ada tindak lanjutnya pembahasan kita soal ini,” ujarnya.

Untuk memenuhi permintaan atau pasokan kambing ke Arab Saudi ini, lanjut kepala dinas, nantinya akan dibangun kesepakatan antara keduanya. Terlebih dahulu harus dipastikan pengusaha di Arab Saudi yang bersedia bekerjasama. Dan dipastikan jumlah kebutuhannya.

Sementara itu, Disnakeswan NTB memastikan potensi kambing di tengah masyarakat cukup besar. pun untuk pengembangannya tinggal mendorong masyarakat. Apalagi kambing adalah salah satu hewan ternak yang perkembangannya cukup cepat. (bul)

Direktur ADB Hingga Peneliti Harvard University Akan Bicara Soal Inklusi Keuangan di BRI Microfinance Outlook 2024

By
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com)– PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2024 yang akan berlangsung 7 Maret 2024 mendatang. “Mengusung tema Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth, BRI sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan guna mendorong pembangunan ekonomi negara.

Acara tersebut dijadwalkan dihadiri oleh Asian Development Bank (ADB) Country Director for Indonesia Jiro Tominaga akan berbicara mengenai “Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities”.
Jiro akan membahas terkait program dan kebijakan yang berhasil mewujudkan perekonomian inklusif dalam skala global. ADB sendiri memiliki visi mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Research Affiliate at Harvard University Beatriz Armendariz akan mengupas topik tentang “Global Inclusive Development: Theoritical Perspectives and Frameworks” yang akan membahas terkait kontribusi keuangan mikro terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif.

Beatriz merupakan peneliti yang berfokus pada ekonomi pembangunan, keuangan internasional dan ekonomi mikro termasuk keuangan mikro. Selain menjadi Research Affiliate at Harvard University, ia juga menjadi Associate Professor of Economics, University College London.

Untuk tahun ini BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema terkait inklusi keuangan karena dalam tiga dekade terakhir sejak tahun 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah. Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah/middle income trap, yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5% per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15%, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7% (LPEM FEB UI, 2023).

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi “The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion” di tahun 2025.
“Salah satu visi “Champion of Financial Inclusion” ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun,” ujarnya.

Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan. (r/*)

Anggaran Sektor Pertanian Harusnya Minimal 20 Persen dari APBD

By
ekbisntb.com
-
0
Suwardji. (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Sektor pertanian khususnya di NTB mengalami tantangan tidak sederhana. Perubahan iklim, dan pertanian tradisional menjadi tantangan utama provinsi lumbung pangan nasional ini untuk memproduksi pangan. Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D., peneliti Universitas Mataram mengemukakan, NTB adalah daerah yang selalu swasembada pangan. Terutama padi dan jagung. Namun belakangan produksinya menurun.

Berdasarkan data BPS terbaru, produksi padi di Provinsi NTB pada awal tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup tajam akibat perubahan iklim. Perkiraan produki padi di NTB pada Bulan Januari sebesar 29.032 ton Gabah Kering Giling (GKG), pada Bulan Februari sebesar 31.536 ton GKG atau total produksi padi pada dua bulan awal tahun 2024 sebesar 60.568 ton.

Jika dibandingan dengan produksi pada periode yang sama tahun sebelumnya, pada Januari 2023, produksi padi NTB sebesar 36.438 ton (GKG), dan Februari 2023 produksi sebesar 150.184 ton GKG. Atau total produksi pada Januari-Februari 2023 sebesar 186.622 ton GKG.

Prof. Suwardji mengatakan, pemerintah bersama seluruh stakeholdernya harus mengoptimalkan lahan yang ada. Tidak hanya mengandalkan produksi pada pada lahan pertanian basah. “Saat perubahan iklim seperti ini, harus gandeng para pihak. Petakan mana lahan-lahan yang bisa didorong untuk menghasilkan padi,” katanya.

Menurutnya, di NTB memiliki potensi lahan kering yang tidak kecil luasannya. Lahan kering ini yang harus dimanfaatkan untuk mendukung produksi padi pada lahan basah. “Ini yang belum dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan, kita akan kembali berswasembada. Didukung lagi dengan harga hasil produksi yang menjanjikan, petani juga pasti akan sangat tertarik terus menanam padi,” imbuhnya.

Untuk mendorong produktivitas padi pada lahan kering ini, dapat juga memanfaatkan citra satelit untuk memetakan berapa hektar yang dapat didorong dimanfaatkan di Pulau Lombok, demikian juga berapa hektar luasannya yang bisa dimanfaatkan di Pulau Sumbawa.

Menurut Prof. Suwardji, tidak ada alasan bagi daerah ini untuk turun produksi. Sebab untuk mengoptimnalkan keberadaan lahan-lahan kering ini, sudah ada varietas bibit unggul yang bisa dimanfaatkan. “Sebenarnya tidak ada alasan kalau kita turun produksi. Tapi pesimis saya, bisa jadi karena persoalan penganggaran yang masih sangat kecil ke sektor ini,” katanya.

Harusnya dipertimbangkan, jika sektor pertanian berkontribusi lebih dari 20 persen terhadap PDRB, setidaknya 10 persen, atau 20 persen anggaran dikembalikan lagi kepada sektor pertanian. Untuk memotivasi dan terus menggerakkan sektor ini tetap produktif. “Menurut saya anggaran difokuskan ke sektor pertanian saja dulu. Karena sektor lain itu kalau sudah ada potensinya, investor otomatis sudah mau tertarik menggarapnya,” tambahnya.

Anggaran  dimaksud untuk sektor pertanian ini, lanjut Prof. Suwardji dapat dilakukan untuk pengembangan teknologi pertanian, teknologi pemupukan, pengembangan smart farming yang harus terus digalakkan. Serta kebutuhan sektor pertanian lainnya. Dengan demikian, diharapkan sektor pangan ini tetap jaya di Provinsi Bumi Gora.

Jika dilihat data Bappeda NTB, anggaran untuk sektor pertanian sangat kecil. Hanya 2,2 persen dari total belanja APBD. Itupun sudah termasuk belanja pegawai. Padahal, dalam komposisi PDRB NTB, sektor pertanian pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 22,23 persen. (bul)

Awal Tahun, PMI NTB Kirim Rp22 Miliar Dana Remitansi

By
ekbisntb.com
-
0
NILAI TUKAR RUPIAH MENGUAT

Mataram (Ekbis NTB) – Setiap hari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB mengirim dana remitansi ke kampung halaman melalui beragam instrumen keuangan. Di Januari 2024 saja, dana remitansi yang masuk ke NTB sebesar Rp22,3 miliar.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, data remitansi yang masuk ke NTB diambil dari Bank Indonesia dan PT.Pos. Data dari Bank Indonesia menunjukkan remitansi PMI selama Januari sebesar Rp15,1 miliar, sementara dari PT.Pos sebesar Rp7,1 miliar.

“Di bulan Januari kemarin, dana remitansi NTB sebesar 22,33 miliar rupiah. Tercatat dari sejumlah negara penempatan PMI,” kata Wahyudin akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, berdasarkan data Bank Indonesia dengan dana remitansi sebesar Rp15,1 miliar, asal dana paling banyak dari negara Saudi Arabia sebesar Rp5,9 miliar, kemudian Uni Emirate Arab Rp3,7 miliar, Malaysia Rp852 juta, Qatar Rp353 juta dan puluhan negara lainnya dengan angka yang bervariasi.

Adapun remitansi menurut kabupaten/kota tujuan selama Januari yaitu tujuan Kota Mataram paling jumbo dengan 40 persen lebih, Kabupaten Sumbawa dengan 30 persen lebih, dan Kabupaten Bima 23 persen lebih.

Adapun di tahun 2023 kemarin, dana remitansi PMI asal NTB mencapai Rp524 Miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi remitansi tahun 2022 sebesar Rp609,8 miliar. Sementara di tahun 2021, remitansi NTB jauh lebih besar lagi yaitu Rp1,02 triliun.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan sejak pandemi Covid-19, terjadi pemulangan PMI saat itu. Karena jumlah PMI di luar negeri berkurang sehingga berdampak pada penurunan jumlah remitansi.

Ia menerangkan, jumlah penempatan PMI asal NTB dari Oktober 2022 hingga akhir Desember 2023 sebanyak 36 ribu orang. Mereka yang sudah berada di negara penempatan langsung bekerja sesuai dengan sektor yang dituju.

Namun demikian mereka tak serta merta langsung bisa mengirimkan dana remitansinya ke kampung halaman. Inilah kemudian yang membuat angka remitansi itu turun selama dan panca-pandemi Covid-19.

Remitansi menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat NTB. Dana dari luar negeri itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga PMI di kampung halaman, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.(ris)

Masa Jabatan Direksi GNE Segera Berakhir

By
ekbisntb.com
-
0
Samsul Hadi, H. Wirajaya Kusuma. (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Masa jabatan Direksi PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang aneka usaha akan berakhir pada Mei 2024 ini. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma mengatakan, untuk Direktur Utama yang saat ini dijabat oleh Samsul Hadi, nantinya akan diputuskan oleh pemegang saham.

Apakah masa jabatannya akan diperpanjang kembali atau sebaliknya. “Kalau diperpanjang, ya diusulkan di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kalau umpamanya berganti, ya proses yang baru lagi,” katanya, Selasa, 5 Maret 2024. Sejauh ini menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini, kinerja direksi PT. GNE yang saat ini masih berjalan dianggap bagus.

Indikatornya, kinerja direksi saat ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan direksi-direksi sebelumnya. “Indikator bagusnya, dividen bisa disetorkan ke kas daerah. Dan jauh lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya,” katanya.

Meski demikian, apapun keputusannya nanti, akan disepakati melalui RUPS.

Terpisah, Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi menanggapi santai perihal masa kerjanya yang segera berakhir.

Samsul Hadi mengatakan, sebelum berakhirnya masa kepemimpinannya, sejumlah program terus dikebut, diselesaikan sebagaimana target-targetnya. Salah satunya menyelesaikan kewajiban-kewajiban keuangan yang masih menjadi PR yang diterimanya dari pengurus sebelumnya.

Ia juga tengah mengawal kerjasama yang berjalan dengan para pihak. Misalnya dengan PT. Potum dalam hal penyediaan air bersih dalam pelaksanaan program SPAM Regional Lombok.  Ada juga kerjasama dengan PT. Kaltimex Energi untuk pengembangan bio energi. Dan kerjasama dengan Perusahaan gas negara untuk mewujudkan pengembangan bio gas yang didanai oleh Pemerintah Denmark.

“Kolaborasi kita dengan para pihak ini sudah jalan. Kita fokus di sini juga,” tambahnya. Selain itu, Samsul Hadi juga menyampaikan, di tengah terbatasnya dana yang dikelola, PT. GNE terus mengembangkan bisnis yang diharapkan akan mendorong peningkatan pendapatan bagi daerah. Ia juga mengharapkan, penyertaan modal yang tertuang dalam Perda sebesar Rp100 miliar secara bertahap dapat dipenuhi oleh pemegang saham. Dalam hal ini Pemprov NTB.

“Semoga penyertaan modal segera dapat direalisasikan. Kita belum setor dividen tahun lalu, masih kita putar terus untuk mendorong kinerja PT. GNE,” demikian Samsul Hadi. (bul)

Hiswana Migas : Satu Desa Satu Pangkalan LPG

By
ekbisntb.com
-
0
Pertamina terus memperluas layanan melalui program Satu Desa Satu Pangkalan LPG.(Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Pertamina terus memperluas layanan melalui program Satu Desa Satu Pangkalan LPG (elpiji). Program ini bertujuan untuk memperluas ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan elpiji ke masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang sebelumnya tidak memiliki pangkalan resmi.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Priatna Riadi dihubungi Selasa (5/3) kemarin mengatakan, bahwa melalui program ini, masyarakat dimanapun dapat lebih mudah mengakses elpiji bersubsidi. Pemerintah menurutnya mempertimbangkan masyarakat yang jaraknya jauh untuk mendapatkan elpiji subsidi. Selain itu, harga yang diterima masyarakat untuk penebusan elpiji subsidi juga harus sama dimanapun.

“Dengan program satu desa satu pangkalan ini, masyarakat di wilayah terjauh juga dapat lebih mudah menjangkau pangkalan dan mengurangi ketergantungan pada pengecer. Sebetulnya tidak satu desa satu pangkalan, kalau diperlukan satu desa bisa dua pangkalan,” tambahnya. Program ini merupakan langkah positif dalam memastikan ketersediaan energi yang bersih, hemat, dan ramah lingkungan bagi masyarakat pedesaan. Program ini menurutnya terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat secara luas.

Untuk menjadi pangkalan LPG, terutama dalam program Satu Desa Satu Pangkalan LPG ini, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi. Diantaranya, calon pangkalan harus memiliki badan usaha yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari pemerintah desa. “Ada keterangan dari desa, bahwa memang dia memiliki usaha. Bisa juga syaratnya UD (usaha dagang). Yang lain-lain syaratnya seperti biasa,” tambahnya.

Syarat menjadi pangkalan ini diajukan ke agen LPG yang berada di wilayah administratif tempat calon pangkalan dimaksud. “Silakan diajukan syaratnya ke agen elpiji di wilayah masing-masing. Sekarang dipermudah menjadi pangkalan. Ndak mesti harus ada ketentuan modal dan tabung sekian banyak. Ndak mesti. Yang penting sudah menjalankan usaha dagang,” demikian Priatna.

Terpisah, Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati mengatakan, pada akhir tahun 2023 lalu. Hiswana Migas mengusulkan penyesuaian (Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, setelah lama belum pernah dilakukan penyesuaian harga. Biasanya, menurut Niken, sampai dengan pangkalan resmi Pertamina, harga yang diterima masih sesuai HET.

“Namun, jika sudah di pengecer terjadi kenaikan HET, karena harus ada marjin /keuntungan. Pengecer ini  ada karena masih banyak desa yang belum memiliki jumlah pangkalan yang cukup. Harapannya jika diperbanyak, masyarakat akan mendapatkan LPG 3 Kg sesuai HET, tanpa kenaikan harga akibat margin profit pengecer,” tambahnya.

Sesuai surat keputusan nomor 750/444/2023 terkait dengan (HET) LPG 3 Kg. Untuk daerah yang berada di radius 60 kilometer dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian dan Bulk Elpiji (SPBE), HET LPG 3 Kg yang harus diterima konsumen sebesar Rp18 ribu. (bul)

BRI Kembali Terbitkan Green Bond, Wujud Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan

By
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk atau BRI kembali menerbitkan Green Bond melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun.

Penerbitan dilakukan dalam 3 seri yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25% dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.

Aksi korporasi ini merupakan salah satu upaya BRI dalam merealisasikan green economy dan juga bagian dari strategi pendanaan yang menganut Sustainable Principle setelah sebelumnya BRI sukses menerbikan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Terkait dengan hal tersebut, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk kegiatan modal kerja.

“Green Bond merupakan upaya BRI dalam mendukung sustainability ataupun keberlanjutan kehidupan manusia serta mendorong tingkat kemakmuran ataupun prosperity. Masyarakat dapat turut serta bersama BRI dengan menjadi investor green bond untuk mendorong terciptanya pola bisnis berkelanjutan di dalam negeri,,” ujarnya.

Ia meyakini, aksi korporasi ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia yang didorong implementasi ketiga dimensi tersebut dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A). untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating tersebut menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Adapun jadwal penerbitan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebagai berikut:
Tanggal Efektif : 12 Juli 2022
Rencana Masa Penawaran Umum : 7 – 8 Maret 2024
Rencana Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2024
Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 15 Maret 2024
RencanaTanggal Distribusi Secara Elektronik : 15 Maret 2024
Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI : 18 Maret 2024. (r/*)

Rumah BUMN Sumbawa Tingkatkan Go Digital, Go Modern dan Go Online

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama usai kegiatan pelathan UMKM binaan PT PLN (Persero) UP 3 Sumbawa, (Ekbis NTB/ist)

Sumbawa (Ekbis NTB)-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat melalui PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumbawa bersama Rumah BUMN Sumbawa telah memulai rangkaian Program Pelatihan & Pengembangan UMKM Binaan PLN dengan melaksanakan Pelatihan Seri 1, 2 & 3 bertajuk “Pentingnya Legalitas, Sertifikasi dan Standarisasi Produk UMKM serta Pentingnya Pengaturan Keuangan Bisnis & Keuangan Rumah Rumah Tangga bagi Kesuksesan UMKM”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 Februari 2024 ini dilangsungkan Hotel Grand Samota, ini diikuti dengan penuh antusias dari para peserta UMKM Binaan yang totalnya berjumlah 96 UMKM.

Pemateri pada pelatihan kali ini, Ibu Yaumi Ramdani, S.E., MM merupakan Konsultan Entrepreneur ACVIC, Micromentor Transfumi dan Fasilitator UKM Indonesia, dalam materinya dijelaskan pentingnya Legalitas, Sertifikasi dan Standarisasi Produk bagi UMKM untuk bersaing di pasar global dengan beberapa poin yang menjadi penekanannya.

Poin pertama adalah legalitas seperti NIB. Saat ini telah menjadi perizinan penting yang memudahkan pelaku usaha mikro karena tidak perlu lagi kelengkapan administrasi lain seperti SIUP dan TDP. Cukup dengan NIB, dapat menjadi ijin persiapan, ijin operasional dan juga sebagai ijin transaksional bagi pelaku usaha mikro dengan kategori usaha risiko rendah.

Selanjutnya, yakni sertifikasi produk pelengkap bagi UMKM dengan katagori olahan makanan dan minuman, memerlukan beberapa sertifikasi seperti PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan halal ijin edar (MD) dan SNI. Semua bentuk sertifikasi ini dapat diakses setelah membuat NIB melalui sistem OSS yang dapat diajukan setelah ijin usaha terdaftar.

Terakhir, Manajemen Keuangan lebih fokus pada pengelolaan sumber pendapatan pelaku usaha agar dapat dioptimalkan melalui perencanaan pengelolaan pengeluaran dan investasi pada aset-aset yang sifatnya potensial bagi peningkatan perkembangan usaha dari waktu ke waktu.

Lalu Ahmad Taubih, S.AP., M.Sc., CHCM, selaku Ketua Sumbawa Education Entrepreneurship and Development (SEED) Program, yang juga pengelola Rumah BUMN Sumbawa menambahkan bahwa pada tahun 2023 lalu dari 96 UMKM Binaan, telah ada 10 UMKM yang masuk kategori Go Modern, 27 UMKM dengan kategori Go Digital dan 73 UMKM dengan kategori Go Online.

Jumlah ini tentunya akan terus ditingkatkan pada Tahun 2024 ini dengan meluncurkan program-program pelatihan dan strategi pendampingan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM Binaan, mengingat telah dilaksanakannya evaluasi mendalam dari pelaksanaan program di Tahun 2023 lalu sehingga Program Pelatihan & Pengembangan yang dilaksanakan dapat membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing dan mencapai kesuksesan mereka menjadi Go Modern, Go Digital dan Go Online.

Selain itu, Yuli Armawati selaku Owner Bulaku Kuliner mengatakan bahwa sebagai UMKM Binaan baru PLN yang bergabung di akhir tahun 2023 lalu, merasa sangat beruntung bergabung menjadi binaan PLN.
“Ternyata banyak sekali ilmu penting yang diberikan sebagai bekal pengembangan usaha kuliner saya dan seolah saya mendapat suntikan semangat dalam menyambut tahun 2024 ini”, sambungnya.

General Manager PT PLN (Persero) UIW NTB, Sudjarwo menambahkan bahwa sampai dengan bulan Maret 2024, Mitra Binaan Rumah BUMN yang aktif baik yang berada di Kabupaten Lombok Barat maupun Kabupaten Sumbawa telah mencapai 277 Mitra.

“Kemajuan Mitra Binaan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu PLN akan selalu mendorong Rumah BUMN untuk terus meningkatkan clusterisasi Mitra Binaan untuk masuk menjadi Go Modern, Go Digital dan Go Online”, tambahnya.

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini Rumah BUMN PLN di NTB telah mengelola 15 UMKM yang masuk kategori Go Modern, 128 UMKM dengan kategori Go Digital dan 120 UMKM dengan kategori Go Online. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat NTB agar Mitra Binaan Rumah BUMN PLN dapat bersaing di daerah maupun di pasar Nasional”, tutup Sudjarwo.(bul)

Bank NTB Syariah Fasilitas Operasi 250 Penderita Katarak di Kabupaten dan Kota Bima

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB)- Sebagai salah satu rangkaian perayaan Milad ke-60 tahun 2024 ini, Bank NTB Syariah memberikan bantuan fasilitas operasi 250 orang penderita katarak di kabupaten dan kota Bima melalui program sosial Nampak Terang Benderang (NTB).

Operasi katarak digelar selama dua hari, tanggal 7 dan 8 Maret 2024, di Rumah Sakit Umum (RSU) Sondosia, Kabupaten Bima. Operasi katarak dilaksanakan kepada 150 orang penderita katarak di Kabupaten Bima dan 100 orang di Kota Bima.

Program NTB ini merupakan kelanjutan setelah sukses dilaksanakan di Kota Mataram setelah memfasilitas operasi sebanyak 196 orang pasien penderita katarak beberapa waktu lalu.

Operasi katarak di Bima ini dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, Direktur RS Mata NTB dr. Cahya Dessy Rahmawati, Sp.M, Branch Manager PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Tente Syamsul Hadi, Branch Manager PT Bank NTB Syariah Cabang Bima H. Abidin dan Pejabat Pemkab Bima.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah Daerah Otonom Tingkat 1 dengan jumlah penderita gangguan penglihatan di urutan kedua secara nasional dengan sekitar 3 persen kasus kebutaan. Terdapat 37.533 kasus gangguan penglihatan dan 78 persen penyebab kebutaan paling tinggi adalah katarak.

Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tente, Syamsul Hadi dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan masyarakat khususnya di Bima.

“Do’akan kami Bank NTB Syariah dapat terus memberikan kinerja yang terbaik dan mudah-mudahan akan semakin banyak masyarakat yang diberikan pelayanan gratis untuk operasi katarak,” kata Syamsul Hadi.

Bank NTB Syariah berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya mengurangi akibat katarak di Provinsi NTB. Program ini juga merupakan bentuk kepedulian Bank NTB Syariah dalam upaya menekan tingginya angka kebutaan di NTB dan menjadi bentuk kepedulian sosial sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.(bul)

1...845846847...851Page 846 of 851